Jumat, 31 Agustus 2018

18 PTS Sediakan 360 Kursi Beasiswa, Pendaftaran Online Dibuka Hari Ini

Ilustrasi

SEBANYAK  18 perguruan tinggi swasta (PTS) masing-masing membuka 20 beasiswa untuk calon mahasiswa baru 2018. Beasiswa dibuka pada semua jurusan yang ada di setiap PTS tersebut. Pendaftaran resmi dibuka melalui situs osc.medcom.id pada Kamis 30 Agustus 2018.

PTS yang membuka pendaftaran beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) itu yakni Universitas Fajar Makassar, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Unika Atma Jaya Jakarta, President University, Universitas 17 Agustus 1945. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Gajayana, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Maranatha, Telkom University, Institut Teknologi Nasional, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Trisakti, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Mercu Buana dan Universitas Gunadarma.

Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Didin Wahidin menyatakan, beasiswa OSC diyakini mampu membantu pemerintah dalam mendongkrak ngka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Menurut dia, OSC dapat dimanfaatan oleh siswa yang belum mendapat beasiswa dari pemerintah seperti Bidikmisi dan prestasi ekstrakurikuler.

“Jumlah penduduk yang demikian besar, untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi sebesar 1% saja sangat berat. Setiap tahun, ada sekitar 7 juta lulusan SMA/SMK sederajat. Namun hanya 1,5 juta di antaranya saja yang mampu diserap perguruan tinggi. Salah satunya karena kendala keterbatasan biaya siswa tersebut, sehingga tidak semua lulusan bisa kuliah,” katanya.

Didin menilai, beasiswa OSC merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa dari pihak swasta. Ia menegaskan, Kemenristekdikti akan terus memberi dukungan dan mendorong agar beasiswa OSC dapat berlanjut setiap tahun. “Menaikan APK perlu dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

360 kursi

Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto menegaskan, Kemendikbud juga memberi dukungan dan menyambut positif penyelenggaraan program beasiswa OSC. Program OSC diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas akses siswa SMA dan SMK sederajat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

“Ini program luar biasa, saya sangat terharu sekali, ini program mulia. Kami mendorong agar beasiswa OSC dapat melakukan ekspansi dengan menggandeng lebih banyak perguruan tinggi swasta pemberi beasiswa yang berada di luar pulau Jawa. Terutama PTS di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Makasar, dan lainnya,” kata Purwadi.

Direktur Utama medcom.id Mirdal Akib menergetkan, 360 kursi beasiswa OSC akan diperebutkan sebanyak 70.000 pendafar. Menurut dia, minat PTS untuk memberikan beasiswa melalui program ini pun terus meningkat setiap tahunnya.

“Alhamdulillah jumlah PTS pemberi beasiswa selalu bertambah sepanjang empat tahun penyelengaraan OSC. Tahun ini kami bekerja sama dengan 18 perguruan tinggi swasta ternama pemberi beasiswa dari Jawa sampai Sulawesi,” kata Mirdal.

Pada 2015, jumlah PTS pemberi beasiswa hanya dari lima kampus di sekitar Jakarta dan Bandung. Kemudian jumlahnya meningkat dua kali lipat pada 2016 meskipun masih yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2017, program kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia ini bekerja sama dengan 12 PTS.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PumWpt
via IFTTT

Ilustrasi

SEBANYAK  18 perguruan tinggi swasta (PTS) masing-masing membuka 20 beasiswa untuk calon mahasiswa baru 2018. Beasiswa dibuka pada semua jurusan yang ada di setiap PTS tersebut. Pendaftaran resmi dibuka melalui situs osc.medcom.id pada Kamis 30 Agustus 2018.

PTS yang membuka pendaftaran beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) itu yakni Universitas Fajar Makassar, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Unika Atma Jaya Jakarta, President University, Universitas 17 Agustus 1945. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Gajayana, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Maranatha, Telkom University, Institut Teknologi Nasional, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Trisakti, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Mercu Buana dan Universitas Gunadarma.

Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Didin Wahidin menyatakan, beasiswa OSC diyakini mampu membantu pemerintah dalam mendongkrak ngka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Menurut dia, OSC dapat dimanfaatan oleh siswa yang belum mendapat beasiswa dari pemerintah seperti Bidikmisi dan prestasi ekstrakurikuler.

“Jumlah penduduk yang demikian besar, untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi sebesar 1% saja sangat berat. Setiap tahun, ada sekitar 7 juta lulusan SMA/SMK sederajat. Namun hanya 1,5 juta di antaranya saja yang mampu diserap perguruan tinggi. Salah satunya karena kendala keterbatasan biaya siswa tersebut, sehingga tidak semua lulusan bisa kuliah,” katanya.

Didin menilai, beasiswa OSC merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa dari pihak swasta. Ia menegaskan, Kemenristekdikti akan terus memberi dukungan dan mendorong agar beasiswa OSC dapat berlanjut setiap tahun. “Menaikan APK perlu dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

360 kursi

Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto menegaskan, Kemendikbud juga memberi dukungan dan menyambut positif penyelenggaraan program beasiswa OSC. Program OSC diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas akses siswa SMA dan SMK sederajat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

“Ini program luar biasa, saya sangat terharu sekali, ini program mulia. Kami mendorong agar beasiswa OSC dapat melakukan ekspansi dengan menggandeng lebih banyak perguruan tinggi swasta pemberi beasiswa yang berada di luar pulau Jawa. Terutama PTS di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Makasar, dan lainnya,” kata Purwadi.

Direktur Utama medcom.id Mirdal Akib menergetkan, 360 kursi beasiswa OSC akan diperebutkan sebanyak 70.000 pendafar. Menurut dia, minat PTS untuk memberikan beasiswa melalui program ini pun terus meningkat setiap tahunnya.

“Alhamdulillah jumlah PTS pemberi beasiswa selalu bertambah sepanjang empat tahun penyelengaraan OSC. Tahun ini kami bekerja sama dengan 18 perguruan tinggi swasta ternama pemberi beasiswa dari Jawa sampai Sulawesi,” kata Mirdal.

Pada 2015, jumlah PTS pemberi beasiswa hanya dari lima kampus di sekitar Jakarta dan Bandung. Kemudian jumlahnya meningkat dua kali lipat pada 2016 meskipun masih yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2017, program kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia ini bekerja sama dengan 12 PTS.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PumWpt
via IFTTT

Rabu, 29 Agustus 2018

Mendikbud: Semua Daerah Harus Terapkan Zonasi Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (antaranews.com)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia. Mendikbud Muhadjir Effendy pun tengah menyiapkan sanksi bagi sekolah dan daerah yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

“Saya sedang berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) nanti ada sistem reward and punishment terhadap sekolah terhadap daerah yang mengikuti dan tidak mengikuti peraturan itu,” kata Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Rabu (29/8).

Namun begitu, Muhadjir belum menjabarkan penghargaan dan sanksi yang akan diberikan tersebut dalam bentuk apa. Dia hanya berpesan agar pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sehingga pemerataan guru bisa tercapai.

“Semua daerah harus melakukan aturan itu,” tegas dia.

Kemendikbud berencana menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia. Sehingga nantinya selain zonasi untuk siswa, pemerintah juga akan menerapkan zonasi untuk guru yang berstatus PNS.

Rencananya, pada pertengahan Oktober 2018 ini Mendikbud Muhadjir Effendy akan berdialog dengan seluruh dinas-dinas pendidikan untuk membahas rencana tersebut.

“Kita sudah punya peta kasar, peta awal, tentang zonasi di masing-masing kota. Nanti kita akan petakan, kita konfirmasi dengan kabupaten/kota, ini cocok atau belum? Sehingga nanti akan ada penyesuaian karena mereka yang lebih tahu detail di lapangan,” kata Muhadjir.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2LCYK1I
via IFTTT

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (antaranews.com)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia. Mendikbud Muhadjir Effendy pun tengah menyiapkan sanksi bagi sekolah dan daerah yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

“Saya sedang berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) nanti ada sistem reward and punishment terhadap sekolah terhadap daerah yang mengikuti dan tidak mengikuti peraturan itu,” kata Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Rabu (29/8).

Namun begitu, Muhadjir belum menjabarkan penghargaan dan sanksi yang akan diberikan tersebut dalam bentuk apa. Dia hanya berpesan agar pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sehingga pemerataan guru bisa tercapai.

“Semua daerah harus melakukan aturan itu,” tegas dia.

Kemendikbud berencana menerapkan sistem zonasi sebagai rujukan untuk memeratakan guru di Indonesia. Sehingga nantinya selain zonasi untuk siswa, pemerintah juga akan menerapkan zonasi untuk guru yang berstatus PNS.

Rencananya, pada pertengahan Oktober 2018 ini Mendikbud Muhadjir Effendy akan berdialog dengan seluruh dinas-dinas pendidikan untuk membahas rencana tersebut.

“Kita sudah punya peta kasar, peta awal, tentang zonasi di masing-masing kota. Nanti kita akan petakan, kita konfirmasi dengan kabupaten/kota, ini cocok atau belum? Sehingga nanti akan ada penyesuaian karena mereka yang lebih tahu detail di lapangan,” kata Muhadjir.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2LCYK1I
via IFTTT

Mendikbud: Pengangkatan PNS 100 Ribu Guru Honorer Disetujui

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan pengajuan untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018 disetujui. Kuota pengangkatan pada tahun ini mencapai 100 ribu guru honorer.

“Sudah ada persetujuan, Insya Allah kuota 100 ribu, seperti yang Bapak Wakil Presiden sampaikan,” ujar Muhadjir, Jakarta, Rabu (29/8).

Kemendikbud sebenarnya mengajukan lebih dari kuota 100 ribu. Akan tetapi, yang disetujui Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah kuota 100 ribu guru honorer untuk diangkat sebagai PNS di seluruh Indonesia.

Muhadjir mengatakan untuk pengangkatan guru honorer tentu ada proses yang akan dilewati, sehingga dia belum bisa memberitahukan waktu pengangkatan itu dilakukan. Sebelumnya, Muhadjir mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri namun pihaknya hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada tahun ini.

“Kewenangannya tentu ada di MenPAN RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak,” katanya.

Dia mengatakan jika negara memiliki uang yang cukup dengan kondisi perekonomian baik, maka pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.

Dia menuturkan butuh waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru PNS.

“Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang guru honorer, maka butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer,” katanya.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PeFuK3
via IFTTT

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan pengajuan untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018 disetujui. Kuota pengangkatan pada tahun ini mencapai 100 ribu guru honorer.

“Sudah ada persetujuan, Insya Allah kuota 100 ribu, seperti yang Bapak Wakil Presiden sampaikan,” ujar Muhadjir, Jakarta, Rabu (29/8).

Kemendikbud sebenarnya mengajukan lebih dari kuota 100 ribu. Akan tetapi, yang disetujui Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah kuota 100 ribu guru honorer untuk diangkat sebagai PNS di seluruh Indonesia.

Muhadjir mengatakan untuk pengangkatan guru honorer tentu ada proses yang akan dilewati, sehingga dia belum bisa memberitahukan waktu pengangkatan itu dilakukan. Sebelumnya, Muhadjir mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri namun pihaknya hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada tahun ini.

“Kewenangannya tentu ada di MenPAN RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak,” katanya.

Dia mengatakan jika negara memiliki uang yang cukup dengan kondisi perekonomian baik, maka pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.

Dia menuturkan butuh waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru PNS.

“Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang guru honorer, maka butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer,” katanya.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PeFuK3
via IFTTT

Perguruan Tinggi Asuh Jadi Solusi Perbaiki 633 Kampus “Sakit”

Ilustrasi

PROGRAM  perguruan tinggi asuh bisa menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki perguruan tinggi kecil yang dalam keadaan “sakit”. Cara tersebut bisa dilakukan jika proses merger antarperguruan tinggi swasta sulit direalisasikan.

Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat-Banten Uman Suherman mengatakan, perguruan tinggi bermutu harus dilibatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A diajak berkomitmen untuk membina kampus yang terakreditasi B atau C.

Menurut dia, merger relatif sulit direalisasikan karena tersandung beragam kepentingan antara lain perbedaan visi dan misi serta kalkulasi bisnis pemiliki yayasan yang menaungi perguruan tinggi swasta. Ia menyatakan, merger yang berjalan baik biasanya hanya terjadi pada antarperguruan tinggi swasta yang berada dalam satu yayasan.

“Seperti di Jabar, dari 478 PTS yang terakreditasi A hanya tiga kampus, yang B sebanyak 33 kampus. Sisanya terakreditasi C dan bahkan belum mendapat akreditasi. Jika merger sulit, saya kira program perguruan tinggi asuh harus didorong jadi solusi. Sehingga kalaupun tak bisa merger, akan ada peningkatan mutu bagi PTS yang masih kecil tersebut,” ucap Uman, di Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Ia menjelaskan, merger tetap menjadi prioritas. Kendati demikian, pada kenyataannya, banyak yayasan yang tak mau mengikuti cara tersebut. Merger didesain untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi yang dianggap terlalu banyak, yakni mencapai 4.919 kampus.

“Dari jumlah yang banyak itu hanya 1,6 persen yang unggul atau terakreditasi A. oleh karena itu menteri mau bagi, perguruan tinggi yang kelihatan dari jumlah mahasiswa dan dosennya sedikit dianjurkan untk bergabung dengan perguruan tinggi lain. Tapi bukan skedar merger, harus merger dengan kampus yang memang sudah memiliki budaya mutu agar terangkat dan terbawa mutunya,” kata Uman.

Rektor Telkom University Mochamad Ashari mengatakan, merger memerlukan penyamaan persepsi dan target antarpemilik yayasan.

Menurut dia, Telkom University membutuhkan waktu lima tahun untuk melewati fase sulit setelah resmi merger pada 2013. Telkom University lahir dari penggabungan 4 kampus berbeda bidang studi milik Yayasan Telkom. Yakni STT Telkom, MBA Bandung, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom.

“Kami bisa berhasil karena memiliki misi dan visi yang sama. Dari sisi akademik, kami sepakat mengutamakan penelitian. Tapi kalau mergernya ini dari sisi budaya itu sulitnya stengah mati. Saya butuh waktu 2 tahun membenahinya. Dalam awal itu mahasiswa paling sulit untuk disatukan. Saya satu bulan sudah didemo,” kata Ashari.

Ia menuturkan, menggabungkan bidang studi teknik, manajemen, vokasi dan seni tidak mudah. Diperlukan dukungan finansial dan moral yang besar dari yayasan.

“Tapi kami sepakat ingin menjadi lebih baik. Sekarang, dari awalnya hanya memiliki 6 prodi yang terakreditasi A, menjadi 22 prodi. Total prodi kami sudah sebanyak 31 prodi dari yang awalnya hanya 16 prodi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendata, sekitar 633 dari 3.168 perguruan tinggi kecil dalam keadaan sakit. Jumlah perguruan tinggi kecil sekitar 70% dari total perguruan tinggi nasional.

Kemenristekdikti mendorong sebanyak 633 kampus yang sakit tersebut untuk segera melakukan merger.

“Kami meminta agar kampus-kampus yang tergolong pada kategori kecil dan kurang sehat segera melakukan merger dan kemudian diakuisisi. Jadi dengan akuisi itu mereka tidak perlu mendirikan perguruan tinggi baru,” kata Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2oiDK6W
via IFTTT

Ilustrasi

PROGRAM  perguruan tinggi asuh bisa menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki perguruan tinggi kecil yang dalam keadaan “sakit”. Cara tersebut bisa dilakukan jika proses merger antarperguruan tinggi swasta sulit direalisasikan.

Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat-Banten Uman Suherman mengatakan, perguruan tinggi bermutu harus dilibatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A diajak berkomitmen untuk membina kampus yang terakreditasi B atau C.

Menurut dia, merger relatif sulit direalisasikan karena tersandung beragam kepentingan antara lain perbedaan visi dan misi serta kalkulasi bisnis pemiliki yayasan yang menaungi perguruan tinggi swasta. Ia menyatakan, merger yang berjalan baik biasanya hanya terjadi pada antarperguruan tinggi swasta yang berada dalam satu yayasan.

“Seperti di Jabar, dari 478 PTS yang terakreditasi A hanya tiga kampus, yang B sebanyak 33 kampus. Sisanya terakreditasi C dan bahkan belum mendapat akreditasi. Jika merger sulit, saya kira program perguruan tinggi asuh harus didorong jadi solusi. Sehingga kalaupun tak bisa merger, akan ada peningkatan mutu bagi PTS yang masih kecil tersebut,” ucap Uman, di Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Ia menjelaskan, merger tetap menjadi prioritas. Kendati demikian, pada kenyataannya, banyak yayasan yang tak mau mengikuti cara tersebut. Merger didesain untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi yang dianggap terlalu banyak, yakni mencapai 4.919 kampus.

“Dari jumlah yang banyak itu hanya 1,6 persen yang unggul atau terakreditasi A. oleh karena itu menteri mau bagi, perguruan tinggi yang kelihatan dari jumlah mahasiswa dan dosennya sedikit dianjurkan untk bergabung dengan perguruan tinggi lain. Tapi bukan skedar merger, harus merger dengan kampus yang memang sudah memiliki budaya mutu agar terangkat dan terbawa mutunya,” kata Uman.

Rektor Telkom University Mochamad Ashari mengatakan, merger memerlukan penyamaan persepsi dan target antarpemilik yayasan.

Menurut dia, Telkom University membutuhkan waktu lima tahun untuk melewati fase sulit setelah resmi merger pada 2013. Telkom University lahir dari penggabungan 4 kampus berbeda bidang studi milik Yayasan Telkom. Yakni STT Telkom, MBA Bandung, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom.

“Kami bisa berhasil karena memiliki misi dan visi yang sama. Dari sisi akademik, kami sepakat mengutamakan penelitian. Tapi kalau mergernya ini dari sisi budaya itu sulitnya stengah mati. Saya butuh waktu 2 tahun membenahinya. Dalam awal itu mahasiswa paling sulit untuk disatukan. Saya satu bulan sudah didemo,” kata Ashari.

Ia menuturkan, menggabungkan bidang studi teknik, manajemen, vokasi dan seni tidak mudah. Diperlukan dukungan finansial dan moral yang besar dari yayasan.

“Tapi kami sepakat ingin menjadi lebih baik. Sekarang, dari awalnya hanya memiliki 6 prodi yang terakreditasi A, menjadi 22 prodi. Total prodi kami sudah sebanyak 31 prodi dari yang awalnya hanya 16 prodi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendata, sekitar 633 dari 3.168 perguruan tinggi kecil dalam keadaan sakit. Jumlah perguruan tinggi kecil sekitar 70% dari total perguruan tinggi nasional.

Kemenristekdikti mendorong sebanyak 633 kampus yang sakit tersebut untuk segera melakukan merger.

“Kami meminta agar kampus-kampus yang tergolong pada kategori kecil dan kurang sehat segera melakukan merger dan kemudian diakuisisi. Jadi dengan akuisi itu mereka tidak perlu mendirikan perguruan tinggi baru,” kata Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2oiDK6W
via IFTTT

Perguruan Tinggi Kecil Perlu Pembinaan

Ilustrasi

WAKIL  Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjiafuddin meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi (PT) kecil bahkan yang dinilai kurang sehat. Kalaupun harus dimerger atau digabung maka harus dipastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pastikan dulu agar tidak ada yang dirugikan. Dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, yayasan dan lain-lain wajib terlibat dalam proses tersebut,” jelas Hetifah saat dihubungi, Selasa (28/8).

Hal tersebut penting dipertimbangkan, kata dia, agar setelah dimerger perguruan tinggi yang kurang sehat menjadi benar-benar kuat dan berkualitas. Jangan sampai upaya merger tersebut malah menjadikan konflik baru dalam hal manajemen kampus dan lain-lain.

“Dan bagaimanapun, masalah ini juga wajib menjadi koreksi pemerintah: kalau sebuah PTS kini dibubarkan atau digabungkan ya kenapa dulu diizinkan berdiri?” tegas Hetifah.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang masih sangat rendah yaitu sebesar 31,5 persen juga harus menjadi perhatian. Karena kata Hetifah, jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, apalagi Korea selisih APK-nya sudah sangat jauh.

“Untuk menaikkan APK itu, perguruan tinggi swasta juga sangat penting kehadirannya. Jadi pembinaan itu harus benar-benar dilakukan,” kata dia.

Jumlah perguruan tinggi (PT) di Indonesia mencapai 4.529. Namun sayangnya, hampir 3.168 PT termasuk pada perguruan tinggi kecil dan sekitar 633 termasuk pada PT yang kurang sehat.

Karena itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Patdono Suwignjo terus meminta agar kampus-kampus yang tergolong pada kategori kecil dan kurang sehat segera melakukan merger atau penggabungan dan akuisisi.

“Mereka sudah kita minta untuk merger. Terus kemudian diakuisisi, jadi kalau ada yang mendirikan PT kan nanti jumlah PT bertambah, padahal sekarang pendirian PT sedang dimoratorium. Jadi dengan akuisi itu mereka tidak perlu mendirikan PT, tapi ya PT yang kecil-kecil itu bisa diakuisisi atau merger,” kata Patdono di sela-sela acara Forum Konsultasi Publik Layanan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perguruan Tinggi di Gedung Kemenristekdikti Jakarta, Selasa (28/8).(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PcJqen
via IFTTT

Ilustrasi

WAKIL  Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjiafuddin meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi (PT) kecil bahkan yang dinilai kurang sehat. Kalaupun harus dimerger atau digabung maka harus dipastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pastikan dulu agar tidak ada yang dirugikan. Dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, yayasan dan lain-lain wajib terlibat dalam proses tersebut,” jelas Hetifah saat dihubungi, Selasa (28/8).

Hal tersebut penting dipertimbangkan, kata dia, agar setelah dimerger perguruan tinggi yang kurang sehat menjadi benar-benar kuat dan berkualitas. Jangan sampai upaya merger tersebut malah menjadikan konflik baru dalam hal manajemen kampus dan lain-lain.

“Dan bagaimanapun, masalah ini juga wajib menjadi koreksi pemerintah: kalau sebuah PTS kini dibubarkan atau digabungkan ya kenapa dulu diizinkan berdiri?” tegas Hetifah.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang masih sangat rendah yaitu sebesar 31,5 persen juga harus menjadi perhatian. Karena kata Hetifah, jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, apalagi Korea selisih APK-nya sudah sangat jauh.

“Untuk menaikkan APK itu, perguruan tinggi swasta juga sangat penting kehadirannya. Jadi pembinaan itu harus benar-benar dilakukan,” kata dia.

Jumlah perguruan tinggi (PT) di Indonesia mencapai 4.529. Namun sayangnya, hampir 3.168 PT termasuk pada perguruan tinggi kecil dan sekitar 633 termasuk pada PT yang kurang sehat.

Karena itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Patdono Suwignjo terus meminta agar kampus-kampus yang tergolong pada kategori kecil dan kurang sehat segera melakukan merger atau penggabungan dan akuisisi.

“Mereka sudah kita minta untuk merger. Terus kemudian diakuisisi, jadi kalau ada yang mendirikan PT kan nanti jumlah PT bertambah, padahal sekarang pendirian PT sedang dimoratorium. Jadi dengan akuisi itu mereka tidak perlu mendirikan PT, tapi ya PT yang kecil-kecil itu bisa diakuisisi atau merger,” kata Patdono di sela-sela acara Forum Konsultasi Publik Layanan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perguruan Tinggi di Gedung Kemenristekdikti Jakarta, Selasa (28/8).(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PcJqen
via IFTTT

Sejumlah SD di Lembang Diusulkan Terapkan 5 Hari Sekolah

Ilustrasi

SEJUMLAH  SD di Lembang, Kabupaten Bandung Barat diusulkan untuk menerapkan fullday school atau lima hari sekolah. Hal itu disebabkan pada akhir pekan, kawasan Lembang selalu dipadati kendaraan yang menuju sejumlah objek wisata.

“Hari Sabtu-Minggu, jalan di Lembang sangat ramai, sehingga cukup rawan juga bagi anak-anak sekolah. Makanya, lebih baik diterapkan lima hari sekolah saja. Jadi, Sabtu libur,” kata Iing Hartawan Kepala UPT Pendidikan SD Lembang, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Iing, usulan tersebut sudah dibicarakan dengan pengawas sekolah serta para orangtua murid. Mereka pun menyambut baik usulan tersebut.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 2 SD di Lembang yang menerapkan lima hari sekolah, yakni SDN 1 Kayuambon dan SD Pancasila. “Meski sekolah lima hari, tetapi sejauh ini berjalan efektif. Dua sekolah ini memang sudah siap menerapkannya,” ujar Iing.

Dia optimistis, sekolah-sekolah lainnya pun bisa menerapkan lima hari sekolah. Di Lembang, tercatat 68 SD, terdiri atas 62 SD negeri dan 6 SD swasta. Total murid hingga 2017 mencapai 18.676 orang.

Meski demikian, menurut Iing, hal ini pun harus mendapatkan dukungan terutama dari sekolah masing-masing. Kebutuhan pendidikan siswa pun jangan sampai tidak terpenuhi.

“Terutama soal kegiatan ekstrakurikuler, itu harus tetap diberikan. Selain itu, kegiatan madrasah sore hari juga jangan terganggu,” ujarnya.

Butuh kajian

Sementara itu, Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB Jalaludin mengungkapkan, penerapan lima hari sekolah harus dikaji dengan matang. Terutama, jangan sampai berbenturan dengan peraturan yang berlaku.

“Harus dilihat dulu aturannya seperti apa. Sebab, fullday school bukan semata-mata memindahkan jam pelajaran, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal pendukung lainnya,” ujar Jalaludin.

Menurut dia, beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya kesiapan guru, murid, serta sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Sebab, penerapan lima hari sekolah tersebut menambah jam pelajaran hingga sore hari.

“Siswa bisa belajar sampai jam 3-4 sore. Apa semuanya sudah siap? Itu yang harus jadi pertimbangan juga. Kemudian pihak lain, seperti dewan pendidikan, pengawas, serta orangtua, apa sudah sepakat?” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2wpGCnc
via IFTTT

Ilustrasi

SEJUMLAH  SD di Lembang, Kabupaten Bandung Barat diusulkan untuk menerapkan fullday school atau lima hari sekolah. Hal itu disebabkan pada akhir pekan, kawasan Lembang selalu dipadati kendaraan yang menuju sejumlah objek wisata.

“Hari Sabtu-Minggu, jalan di Lembang sangat ramai, sehingga cukup rawan juga bagi anak-anak sekolah. Makanya, lebih baik diterapkan lima hari sekolah saja. Jadi, Sabtu libur,” kata Iing Hartawan Kepala UPT Pendidikan SD Lembang, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut Iing, usulan tersebut sudah dibicarakan dengan pengawas sekolah serta para orangtua murid. Mereka pun menyambut baik usulan tersebut.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 2 SD di Lembang yang menerapkan lima hari sekolah, yakni SDN 1 Kayuambon dan SD Pancasila. “Meski sekolah lima hari, tetapi sejauh ini berjalan efektif. Dua sekolah ini memang sudah siap menerapkannya,” ujar Iing.

Dia optimistis, sekolah-sekolah lainnya pun bisa menerapkan lima hari sekolah. Di Lembang, tercatat 68 SD, terdiri atas 62 SD negeri dan 6 SD swasta. Total murid hingga 2017 mencapai 18.676 orang.

Meski demikian, menurut Iing, hal ini pun harus mendapatkan dukungan terutama dari sekolah masing-masing. Kebutuhan pendidikan siswa pun jangan sampai tidak terpenuhi.

“Terutama soal kegiatan ekstrakurikuler, itu harus tetap diberikan. Selain itu, kegiatan madrasah sore hari juga jangan terganggu,” ujarnya.

Butuh kajian

Sementara itu, Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB Jalaludin mengungkapkan, penerapan lima hari sekolah harus dikaji dengan matang. Terutama, jangan sampai berbenturan dengan peraturan yang berlaku.

“Harus dilihat dulu aturannya seperti apa. Sebab, fullday school bukan semata-mata memindahkan jam pelajaran, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal pendukung lainnya,” ujar Jalaludin.

Menurut dia, beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya kesiapan guru, murid, serta sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Sebab, penerapan lima hari sekolah tersebut menambah jam pelajaran hingga sore hari.

“Siswa bisa belajar sampai jam 3-4 sore. Apa semuanya sudah siap? Itu yang harus jadi pertimbangan juga. Kemudian pihak lain, seperti dewan pendidikan, pengawas, serta orangtua, apa sudah sepakat?” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2wpGCnc
via IFTTT

Senin, 27 Agustus 2018

Komunitas 1.000 Guru Sambangi Sekolah Kecil di Pedalaman

Ilustrasi:Guru mengajar di kelas.(republika.co.id)

KOMUNITAS peduli pendidikan pedalaman, 1.000 Guru Jogja, menggelar Travelling and Teaching (TNT) ke-15. Kali ini, mereka menyambangi Madrasah Ibtidaiyah NU Watudhuwur pada 24-26 Agustus 2018 di Purworejo, Jawa Tengah.

Ketua 1.000 Guru Jogja, Sandi Pradana, mengatakan kegiatan itu memang sengaja dilakukan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, sekolah-sekolah yang menjadi sasaran lebih membutuhkan bantuan.

“Secara bangunan sekolah, MI NU Watudhuwur sangat memprihatinkan, ada beberapa bagian kelas yang hanya ditutupi terpal, dan fasilitas kelas pun jauh dari kata cukup,” kata Sandi melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (28/8).

Selain itu, masyarakat sekitar sekolah dalam ekonomi masih di bawah rata-rata. Sehingga, lanjut Sandi, untuk kebutuhan bagi anak-anak dalam pendidikan masih belum tercukupi.

Bahkan, siswa yang tidak memiliki alat-alat tulis yang baik seperti buku, pensil dan tas. Kegiatan TNT 15 sendiri terdiri dari berbagai kegiatan, yang salah satunya diisi dengan mengajar.

“Dengan materi yang sudah disusun sesuai dengan latar belakang relawan yakni ada yang dokter fotografer, pengusaha dan mahasiswa yang berlatar belakang beragam,” ujar Sandi.

Isi materi kelas lebih kepada motivasi, dengan tujuan agar siswa-siswa ini walau berlatar belakang ekonomi menengah bawah, tetap mampu mewujudkan cita-cita. Serta, mereka mampu mengejar pendidikan setinggi mungkin.

Kepala MI NU Watudhuwur, Watiyo, memberikan apresasinya kepada kegiatan 1.000 Guru Jogja tersebut. Ia berharap, kegiatan serupa dapat ditularkan kepada anak-anak muda Indonesia lain.

“Guna memupuk semangat anak muda untuk turut membangun kepedulian dalam dunia pendidikan,” kata Watiyo.

Ia merasa, kegiatan seperti ini memberikan energi positif, dan anak-anak yang mendapatkannya banyak mendapatkan ilmu yang baru. Selain itu, ia melihat, ada motivasi yang ditebarkan agar anak-anak miliki cita-cita tinggi.

Selain memberikan materi kelas, turut dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan alat-alat sekolah. Mulai tas, alat-alat tulis, dan kebutuhan kelas lain kepada siswa-siswa dan sekolah tersebut.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2LyMcbt
via IFTTT

Ilustrasi:Guru mengajar di kelas.(republika.co.id)

KOMUNITAS peduli pendidikan pedalaman, 1.000 Guru Jogja, menggelar Travelling and Teaching (TNT) ke-15. Kali ini, mereka menyambangi Madrasah Ibtidaiyah NU Watudhuwur pada 24-26 Agustus 2018 di Purworejo, Jawa Tengah.

Ketua 1.000 Guru Jogja, Sandi Pradana, mengatakan kegiatan itu memang sengaja dilakukan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, sekolah-sekolah yang menjadi sasaran lebih membutuhkan bantuan.

“Secara bangunan sekolah, MI NU Watudhuwur sangat memprihatinkan, ada beberapa bagian kelas yang hanya ditutupi terpal, dan fasilitas kelas pun jauh dari kata cukup,” kata Sandi melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (28/8).

Selain itu, masyarakat sekitar sekolah dalam ekonomi masih di bawah rata-rata. Sehingga, lanjut Sandi, untuk kebutuhan bagi anak-anak dalam pendidikan masih belum tercukupi.

Bahkan, siswa yang tidak memiliki alat-alat tulis yang baik seperti buku, pensil dan tas. Kegiatan TNT 15 sendiri terdiri dari berbagai kegiatan, yang salah satunya diisi dengan mengajar.

“Dengan materi yang sudah disusun sesuai dengan latar belakang relawan yakni ada yang dokter fotografer, pengusaha dan mahasiswa yang berlatar belakang beragam,” ujar Sandi.

Isi materi kelas lebih kepada motivasi, dengan tujuan agar siswa-siswa ini walau berlatar belakang ekonomi menengah bawah, tetap mampu mewujudkan cita-cita. Serta, mereka mampu mengejar pendidikan setinggi mungkin.

Kepala MI NU Watudhuwur, Watiyo, memberikan apresasinya kepada kegiatan 1.000 Guru Jogja tersebut. Ia berharap, kegiatan serupa dapat ditularkan kepada anak-anak muda Indonesia lain.

“Guna memupuk semangat anak muda untuk turut membangun kepedulian dalam dunia pendidikan,” kata Watiyo.

Ia merasa, kegiatan seperti ini memberikan energi positif, dan anak-anak yang mendapatkannya banyak mendapatkan ilmu yang baru. Selain itu, ia melihat, ada motivasi yang ditebarkan agar anak-anak miliki cita-cita tinggi.

Selain memberikan materi kelas, turut dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan alat-alat sekolah. Mulai tas, alat-alat tulis, dan kebutuhan kelas lain kepada siswa-siswa dan sekolah tersebut.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2LyMcbt
via IFTTT

Tujuh Tahun Berturut-turut, Pendaftar Unpad Tertinggi se-Indonesia

Universitas Padjadjaran (okezone.com)

UNIVERSITAS  Padjadjaran tahun ini menerima lebih dari 7.000 mahasiswa baru. Jumlah itu merupakan hasil seleksi dari lebih dari 182.000 pendaftar.

Dari jumlah 7.000 mahasiswa baru, 70% diantaranya adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan Sarjana terapan (D-IV). Proses penerimaan jenjang pendidikan Sarjana melalui jalur seleksi SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan untuk jenjang Sarjana terapan (D-IV), Profesi, Spesialis, Magister (S2) dan Doktor (S3) penerimaannya melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).

Jumlah pendaftar ke Unpad melalui jalur SNMPTN tahun 2018 tercatat sebanyak 69.009 pendaftar. Sedangkan jumlah yang diterima sebanyak 2.304 atau sekitar 3,3 persen. Sementara pendaftar melalui jalur SBMPTN tercatat sebanyak 113.127 orang. Pendaftar yang diterima sebanyak 4.556 orang atau sekitar 4 persen.

Untuk SMUP jenjang pendidikan D-IV yang terdiri dari 6 program studi (Kebidanan, Akuntansi Perpajakan, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Publik, Bahasa dan Budaya Tiongkok dan Manajemen Produksi Media) jumlah pendaftar mencapai 4.988 orang. Sementara yang diterima sebanyak 952 orang atau 19 persennya.

“Fakta ini menempatkan Universitas Padjadjaran menjadi perguruan tinggi terfavorit di Indonesia dengan jumlah peminat terbanyak selama tujuh tahun berturut-turut,” kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Ade Kadarisman melalui siaran pers yang diterima Pikiran Rakyat, Senin 27 Agustus 2018.

Ia menambahkan, sebagai komitmen Unpad untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, sekitar 10 persen mahasiswa baru berasal dari jalur Bidikmisi.

Prabu 2018

Penerimaan mahasiswa baru secara resmi dilaksanakan pada acara  Penerimaan Mahasiswa Baru (Prabu) Unpad 2018. “Tahun ini mengangkat tema Padjadjaran Poros Nusantara,” ujar Ade. Rangakaian kegiatan Prabu 2018 dimulai Senin, 27 Agustus 2018 hingga Jumat, 31 Agustus 2018 di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang, Jatinangor.

“Penyelengaraan Prabu 2018 bertujuan agar para mahasiswa baru dapat mengetahui wawasan kemahasiswaan, keunpadan, kesundaan, dan kebangsaan sebagai penunjang dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran. Prabu 2018 ini didesain sebagai wadah kaderisasi dalam bentuk orientasi bagi mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran angkatan 2018 untuk membantu para Mahasiswa Baru agar lebih mengenal dan menyesuaikan diri kepada dunia perguruan tinggi yang jauh berbeda dengan SMA dan sederajat,” tutur Ade.

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad akan memimpin secara langsung upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad 2018.

Selasa 28 Agustus 2018 akan diselengarakan Student Festival yang akan diisi dengan kegiatan Perkenalan dan pawai Lembaga Kemahasiswaan Unpad serta Student Expo. Pada hari ketiga akan diselenggarakan Mozaik dan Pentas Seni di halaman gedung Rektorat Unpad Jantinangor. Pada Kamis dan Jumat (30-31/8/2018) acara akan diakhiri dengan Penerimaan Mahasiswa Baru di seluruh fakultas.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2wh9xdc
via IFTTT

Universitas Padjadjaran (okezone.com)

UNIVERSITAS  Padjadjaran tahun ini menerima lebih dari 7.000 mahasiswa baru. Jumlah itu merupakan hasil seleksi dari lebih dari 182.000 pendaftar.

Dari jumlah 7.000 mahasiswa baru, 70% diantaranya adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan Sarjana terapan (D-IV). Proses penerimaan jenjang pendidikan Sarjana melalui jalur seleksi SNMPTN dan SBMPTN. Sedangkan untuk jenjang Sarjana terapan (D-IV), Profesi, Spesialis, Magister (S2) dan Doktor (S3) penerimaannya melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).

Jumlah pendaftar ke Unpad melalui jalur SNMPTN tahun 2018 tercatat sebanyak 69.009 pendaftar. Sedangkan jumlah yang diterima sebanyak 2.304 atau sekitar 3,3 persen. Sementara pendaftar melalui jalur SBMPTN tercatat sebanyak 113.127 orang. Pendaftar yang diterima sebanyak 4.556 orang atau sekitar 4 persen.

Untuk SMUP jenjang pendidikan D-IV yang terdiri dari 6 program studi (Kebidanan, Akuntansi Perpajakan, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Publik, Bahasa dan Budaya Tiongkok dan Manajemen Produksi Media) jumlah pendaftar mencapai 4.988 orang. Sementara yang diterima sebanyak 952 orang atau 19 persennya.

“Fakta ini menempatkan Universitas Padjadjaran menjadi perguruan tinggi terfavorit di Indonesia dengan jumlah peminat terbanyak selama tujuh tahun berturut-turut,” kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Ade Kadarisman melalui siaran pers yang diterima Pikiran Rakyat, Senin 27 Agustus 2018.

Ia menambahkan, sebagai komitmen Unpad untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, sekitar 10 persen mahasiswa baru berasal dari jalur Bidikmisi.

Prabu 2018

Penerimaan mahasiswa baru secara resmi dilaksanakan pada acara  Penerimaan Mahasiswa Baru (Prabu) Unpad 2018. “Tahun ini mengangkat tema Padjadjaran Poros Nusantara,” ujar Ade. Rangakaian kegiatan Prabu 2018 dimulai Senin, 27 Agustus 2018 hingga Jumat, 31 Agustus 2018 di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang, Jatinangor.

“Penyelengaraan Prabu 2018 bertujuan agar para mahasiswa baru dapat mengetahui wawasan kemahasiswaan, keunpadan, kesundaan, dan kebangsaan sebagai penunjang dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran. Prabu 2018 ini didesain sebagai wadah kaderisasi dalam bentuk orientasi bagi mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran angkatan 2018 untuk membantu para Mahasiswa Baru agar lebih mengenal dan menyesuaikan diri kepada dunia perguruan tinggi yang jauh berbeda dengan SMA dan sederajat,” tutur Ade.

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad akan memimpin secara langsung upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad 2018.

Selasa 28 Agustus 2018 akan diselengarakan Student Festival yang akan diisi dengan kegiatan Perkenalan dan pawai Lembaga Kemahasiswaan Unpad serta Student Expo. Pada hari ketiga akan diselenggarakan Mozaik dan Pentas Seni di halaman gedung Rektorat Unpad Jantinangor. Pada Kamis dan Jumat (30-31/8/2018) acara akan diakhiri dengan Penerimaan Mahasiswa Baru di seluruh fakultas.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2wh9xdc
via IFTTT

Minggu, 26 Agustus 2018

Mendikbud: Kurikulum Bisa Dimodifikasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy(www.pilahberita.com)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali mengingatkan bahwa melalui penguatan pendidikan karakter (PPK), kurikulum sekolah menjadi lebih terbuka sehingga bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah. Misalnya, kurikulum bisa dimodifikasi dengan menyisipkan materi khusus, seperti pengetahuan tentang bencana.

“Bisa saja kemudian kurikulumnya dimodifikasi sehingga ada kesempatan bagi siswa itu mengetahui bagaimana cara bertahan hidup ketika menghadapi bencana,” kata Muhadjir, Sabtu (25/8).

Namun begitu, kata Muhadjir, modifikasi kurikulum tersebut tidak bisa bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia. Hanya bagi daerah-daerah khusus seperti Lombok, Aceh, atau daerah lainnya yang memiliki potensi bencana cukup besar.

“Jadi semua pengalaman belajar yang perlu dibekalkan kepada siswa itu bisa disesuaikan sesuai dengan ekosistem atau lingkungan di mana dia tinggal,” kata Muhadjir.

Dia juga meminta agar pihak sekolah dan keluarga sejalan dalam mengoptimalkan PPK siswa. Pendidikan berkarakter, kata Muhadjir, mesti diintensifkan agar bisa menghapuskan segala bentuk paham radikal di sekolah.

“Secara konseptual PPK ini untuk menangkal penyimpangan praktek ajaran, baik yang bersumber dari sekolah atau luar sekolah. Terutama luar sekolah,” tegas dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2odmRuB
via IFTTT

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy(www.pilahberita.com)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali mengingatkan bahwa melalui penguatan pendidikan karakter (PPK), kurikulum sekolah menjadi lebih terbuka sehingga bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah. Misalnya, kurikulum bisa dimodifikasi dengan menyisipkan materi khusus, seperti pengetahuan tentang bencana.

“Bisa saja kemudian kurikulumnya dimodifikasi sehingga ada kesempatan bagi siswa itu mengetahui bagaimana cara bertahan hidup ketika menghadapi bencana,” kata Muhadjir, Sabtu (25/8).

Namun begitu, kata Muhadjir, modifikasi kurikulum tersebut tidak bisa bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia. Hanya bagi daerah-daerah khusus seperti Lombok, Aceh, atau daerah lainnya yang memiliki potensi bencana cukup besar.

“Jadi semua pengalaman belajar yang perlu dibekalkan kepada siswa itu bisa disesuaikan sesuai dengan ekosistem atau lingkungan di mana dia tinggal,” kata Muhadjir.

Dia juga meminta agar pihak sekolah dan keluarga sejalan dalam mengoptimalkan PPK siswa. Pendidikan berkarakter, kata Muhadjir, mesti diintensifkan agar bisa menghapuskan segala bentuk paham radikal di sekolah.

“Secara konseptual PPK ini untuk menangkal penyimpangan praktek ajaran, baik yang bersumber dari sekolah atau luar sekolah. Terutama luar sekolah,” tegas dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2odmRuB
via IFTTT

Tahun Depan Anggaran Pendidikan Naik Rp 43,8 Triliun

Ilustrasi (www.beritabekasi.co)

ANGGARAN  pendidikan untuk tahun depan akan meningkat Rp 43,8 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo belum lama ini, total anggaran pendidikan menjadi Rp 487,9 triliun dari Rp 444,1 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia Indra Charismiadji menilai, naiknya anggaran harus dibarengi dengan perbaikan pengelolaan dana transfer ke daerah. Pasalnya, potensi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun depan juga bisa meningkat. Kemeterian pendidikan dan Kebudayaan mencatat, dari Rp 487,9 triliun, sekitar Rp 309,9 triliun akan disalurkan ke daerah melalui skema dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Indra menegaskan, harus ada evaluasi menyeluruh sebelum anggaran tersebut disalurkan. Menurut dia, evaluasinya bisa dimulai dari program, hasil, efektifitas dan perbaikan. “Seingat saya belum pernah dievaluasi, ini penting, karena anggaran pendidikan yang ke daerah besar sekali.  Tahun depan bahkan akan meningkat lagi,” kata Indra di Jakarta, Sabtu 25 Agustus 2018.

Ia menyatakan, jika tidak dievaluasi pengelolaannya, potensi menjadi Silpa akan semakin besar. Jika terjadi demikian, maka kenaikan anggaran pendidikan tak akan berdampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan nasional. “Jangan sampai hasil dari kenaikan anggaran tersebut malah berujung penumpukan dana di rekening daerah,” ujarnya.

Ia menuturkan, selain evaluasi untuk tahun anggaran yang sudah berjalan, pemerintah juga harus membuat cetak biru pengelolaan dana transfer ke daerah. Isi cetak biru tersebut penting sebagai panduan dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran yang transparan dan efektif.

“Karena tidak semua kepala daerah memiliki fokus, pengetahuan dan pemahaman konsep pembangunag sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Jadi harus ada panduannya. Kalau anggaran naik tapi pemerintah daerahnya tidak punya konsep, maka tidak akan efektif. Masyarakat tahunya anggaran pendidikan naik dan besar, padahal besarnya disalurkan ke daerag,” ujarnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, jumlah Silpa anggaran pendidikan saat pertama kali ia menjabat pada 2016 sudah mencapai Rp 23 triliun. Menurut dia, banyak daerah yang sengaja tidak menyerap DAU dan DAK karena beragam alasan. Di antaranya terlalu takut tersandung masalah hukum karena penggunaannya tak sesuai peruntukan. Rasa takut tersebut muncul akibat program yang tidak jelas dan terukur.

“Ada yang sengaja tidak menyerap, agar mengendap jadi Silpa, dan bisa digunakan untuk kepentingan lain. Untung saja aturan ini sudah diubah oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak lagi bisa digunakan sembarangan,” kata Muhadjir.

Menagih kominten

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, Kemendikbud akan menagih komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan. Ia menegaskan, dana besar yang disalurkan harus diserap sesuai peruntukan yang sudah direncanakan.

Ia berharap, komitmen pemerintah daerah berbanding lurus dengan rencana kenaikan anggaran fungsi pendidikan tahun anggaran 2019. “Kami berharap pemda punya komitmen kuat dalam mengelola kenaikan anggaran pendidikan ini,” kata Didik.

Ia menyatakan, meskipun secara agregat anggaran pendidikan mengalami kenaikan signifikan, pagu anggaran untuk Kemendikbud mengalami penurunan sebesar 9,11%, atau sekitar Rp4,22 triliun tahun depan. Penurunan pagu anggaran akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk program-program tertentu yang digagas Kemendikbud.

“Pemotongan anggaran itu akan membuat Kemendikbud lebih selektif dalam memberi afirmasi pada sejumlah program pendidikan terutama di daerah. Selama ini anggaran Kemendikbud digunakan untuk memberi afirmasi pada daerah yang tidak terjangkau DAK dan DAU,” ucapnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2ocH6sc
via IFTTT

Ilustrasi (www.beritabekasi.co)

ANGGARAN  pendidikan untuk tahun depan akan meningkat Rp 43,8 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo belum lama ini, total anggaran pendidikan menjadi Rp 487,9 triliun dari Rp 444,1 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia Indra Charismiadji menilai, naiknya anggaran harus dibarengi dengan perbaikan pengelolaan dana transfer ke daerah. Pasalnya, potensi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun depan juga bisa meningkat. Kemeterian pendidikan dan Kebudayaan mencatat, dari Rp 487,9 triliun, sekitar Rp 309,9 triliun akan disalurkan ke daerah melalui skema dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Indra menegaskan, harus ada evaluasi menyeluruh sebelum anggaran tersebut disalurkan. Menurut dia, evaluasinya bisa dimulai dari program, hasil, efektifitas dan perbaikan. “Seingat saya belum pernah dievaluasi, ini penting, karena anggaran pendidikan yang ke daerah besar sekali.  Tahun depan bahkan akan meningkat lagi,” kata Indra di Jakarta, Sabtu 25 Agustus 2018.

Ia menyatakan, jika tidak dievaluasi pengelolaannya, potensi menjadi Silpa akan semakin besar. Jika terjadi demikian, maka kenaikan anggaran pendidikan tak akan berdampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan nasional. “Jangan sampai hasil dari kenaikan anggaran tersebut malah berujung penumpukan dana di rekening daerah,” ujarnya.

Ia menuturkan, selain evaluasi untuk tahun anggaran yang sudah berjalan, pemerintah juga harus membuat cetak biru pengelolaan dana transfer ke daerah. Isi cetak biru tersebut penting sebagai panduan dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran yang transparan dan efektif.

“Karena tidak semua kepala daerah memiliki fokus, pengetahuan dan pemahaman konsep pembangunag sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Jadi harus ada panduannya. Kalau anggaran naik tapi pemerintah daerahnya tidak punya konsep, maka tidak akan efektif. Masyarakat tahunya anggaran pendidikan naik dan besar, padahal besarnya disalurkan ke daerag,” ujarnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, jumlah Silpa anggaran pendidikan saat pertama kali ia menjabat pada 2016 sudah mencapai Rp 23 triliun. Menurut dia, banyak daerah yang sengaja tidak menyerap DAU dan DAK karena beragam alasan. Di antaranya terlalu takut tersandung masalah hukum karena penggunaannya tak sesuai peruntukan. Rasa takut tersebut muncul akibat program yang tidak jelas dan terukur.

“Ada yang sengaja tidak menyerap, agar mengendap jadi Silpa, dan bisa digunakan untuk kepentingan lain. Untung saja aturan ini sudah diubah oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak lagi bisa digunakan sembarangan,” kata Muhadjir.

Menagih kominten

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, Kemendikbud akan menagih komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan. Ia menegaskan, dana besar yang disalurkan harus diserap sesuai peruntukan yang sudah direncanakan.

Ia berharap, komitmen pemerintah daerah berbanding lurus dengan rencana kenaikan anggaran fungsi pendidikan tahun anggaran 2019. “Kami berharap pemda punya komitmen kuat dalam mengelola kenaikan anggaran pendidikan ini,” kata Didik.

Ia menyatakan, meskipun secara agregat anggaran pendidikan mengalami kenaikan signifikan, pagu anggaran untuk Kemendikbud mengalami penurunan sebesar 9,11%, atau sekitar Rp4,22 triliun tahun depan. Penurunan pagu anggaran akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk program-program tertentu yang digagas Kemendikbud.

“Pemotongan anggaran itu akan membuat Kemendikbud lebih selektif dalam memberi afirmasi pada sejumlah program pendidikan terutama di daerah. Selama ini anggaran Kemendikbud digunakan untuk memberi afirmasi pada daerah yang tidak terjangkau DAK dan DAU,” ucapnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2ocH6sc
via IFTTT

Jumat, 24 Agustus 2018

Kemendikbud Bersama Pemda Garut Gelar Seni Atraksi Budaya

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah Kabupaten Garut menggelar Seni Atraksi Budaya Garut di Bale Paminton, Garut, pada Senin (20/08/2018). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (HUT RI).

Direktur Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kemendikbud, Nono Adya Suprayitno, mewakili Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengapresiasi pagelaran seni atraksi budaya yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah yang telah melaksanakan amanah Undang-Undang. Pagelaran ini merupakan bagian dari pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan,” ujar Nono dalam sambutannya.

Pagelaran Seni Atraksi Budaya Garut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Pramuka dan parade seluruh anggota pramuka di Kabupaten Garut dari berbagai jenjang pendidikan.

Berkaitan dengan itu, Nono menyampaikan bahwa kegiatan Pramuka merupakan salah satu program pendidikan karakter (PPK) yang berbasis budaya. “Pada hari ini, Hari Pramuka dan pagelaran seni merupakan hal yang tak terpisahkan, pelestarian budaya dan pendidikan karakter harus dilakukan oleh semua komponen,” ujarnya.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ferdiansyah, yang juga turut menyaksikan pagelaran ini, menyampaikan ke depan Kabupaten Garut termasuk kabupaten yang dipetakan untuk pengembangan pariwisata yang berbasis budaya. “Mudah-mudahan Garut bisa maju, bisa sejahtera melalui pariwisata yang berbasis budaya,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Helmi Budiman, mengajak seluruh warga yang hadir untuk menyiapkan diri menjadi sebuah kabupaten pariwisata yang berbasis budaya. “Ini adalah tekad kami, keinginan kita bersama agar Garut menjadi kabupaten pariwisata berbasis budaya,” disampaikan Helmi dalam sambutannya.

Pagelaran Seni Atraksi Budaya Garut diawali dengan prosesi seni dengan judul Galudra Panca Tunggal yang ditampilkan oleh siswa SMP Negeri 2 Garut. Selanjutnya pemerintah daerah menampilkan pagelaran longer dengan judul “Juragan Domba Arek Hajat” dengan salah satu tokohnya diperankan oleh anggota komisi X DPR RI, Ferdiansyah, sebagai juragannya. “Saya berdiri di sini demi budaya, karena kita ingin negara kita menjadi Negara Adi Budaya,” ungkapnya.(kemdikbud.go.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2NfEUey
via IFTTT

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah Kabupaten Garut menggelar Seni Atraksi Budaya Garut di Bale Paminton, Garut, pada Senin (20/08/2018). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (HUT RI).

Direktur Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kemendikbud, Nono Adya Suprayitno, mewakili Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengapresiasi pagelaran seni atraksi budaya yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah yang telah melaksanakan amanah Undang-Undang. Pagelaran ini merupakan bagian dari pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan,” ujar Nono dalam sambutannya.

Pagelaran Seni Atraksi Budaya Garut dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Pramuka dan parade seluruh anggota pramuka di Kabupaten Garut dari berbagai jenjang pendidikan.

Berkaitan dengan itu, Nono menyampaikan bahwa kegiatan Pramuka merupakan salah satu program pendidikan karakter (PPK) yang berbasis budaya. “Pada hari ini, Hari Pramuka dan pagelaran seni merupakan hal yang tak terpisahkan, pelestarian budaya dan pendidikan karakter harus dilakukan oleh semua komponen,” ujarnya.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ferdiansyah, yang juga turut menyaksikan pagelaran ini, menyampaikan ke depan Kabupaten Garut termasuk kabupaten yang dipetakan untuk pengembangan pariwisata yang berbasis budaya. “Mudah-mudahan Garut bisa maju, bisa sejahtera melalui pariwisata yang berbasis budaya,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Helmi Budiman, mengajak seluruh warga yang hadir untuk menyiapkan diri menjadi sebuah kabupaten pariwisata yang berbasis budaya. “Ini adalah tekad kami, keinginan kita bersama agar Garut menjadi kabupaten pariwisata berbasis budaya,” disampaikan Helmi dalam sambutannya.

Pagelaran Seni Atraksi Budaya Garut diawali dengan prosesi seni dengan judul Galudra Panca Tunggal yang ditampilkan oleh siswa SMP Negeri 2 Garut. Selanjutnya pemerintah daerah menampilkan pagelaran longer dengan judul “Juragan Domba Arek Hajat” dengan salah satu tokohnya diperankan oleh anggota komisi X DPR RI, Ferdiansyah, sebagai juragannya. “Saya berdiri di sini demi budaya, karena kita ingin negara kita menjadi Negara Adi Budaya,” ungkapnya.(kemdikbud.go.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2NfEUey
via IFTTT

Fokus pada Pengembangan SDM, Kemenperin Bentuk Badan Khusus

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

KEMENTERIAN  Perindustrian (Kemenperin) melakukan reorganisasi dengan membentuk Badan Pengembangan SDM Industri. Pembentukan ini didasari atas tugas besar Kemenperin dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Menperin Airlangga Hartato mengatakan, Kemenperin ke depan lebih dipersiapkan untuk fokus menyongsong industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya. “Ini sejalan pada program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah yang jelas guna memacu daya saing industri nasional di kancah global,” tuturnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (25/8).

Badan Pengembangan SDM Industri menjadi unit kerja setingkat eselon satu di lingkungan Kemenperin. Sebelumnya, fungsi ini diemban oleh unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri yang dipimpin pejabat eselon dua.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan difokuskan pada pembangunan SDM. “Salah satunya dilaksanakan melalui program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk industri 4.0,” tuturnya.

Berdasarkan RUU APBN 2019 yang mengangkat tema APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 487,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.

Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019, salah satunya ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa. Selain itu, juga untuk memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Nc9q90
via IFTTT

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

KEMENTERIAN  Perindustrian (Kemenperin) melakukan reorganisasi dengan membentuk Badan Pengembangan SDM Industri. Pembentukan ini didasari atas tugas besar Kemenperin dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Menperin Airlangga Hartato mengatakan, Kemenperin ke depan lebih dipersiapkan untuk fokus menyongsong industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya. “Ini sejalan pada program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah yang jelas guna memacu daya saing industri nasional di kancah global,” tuturnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (25/8).

Badan Pengembangan SDM Industri menjadi unit kerja setingkat eselon satu di lingkungan Kemenperin. Sebelumnya, fungsi ini diemban oleh unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri yang dipimpin pejabat eselon dua.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan difokuskan pada pembangunan SDM. “Salah satunya dilaksanakan melalui program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk industri 4.0,” tuturnya.

Berdasarkan RUU APBN 2019 yang mengangkat tema APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 487,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.

Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019, salah satunya ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa. Selain itu, juga untuk memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Nc9q90
via IFTTT

Kamis, 23 Agustus 2018

Cegah Radikalisme, Kampus Diminta Terus Dampingi Mahasiswa

 

Ilustrasi

KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meminta agar kampus terus memberi pendampingan dan bimbingan terhadap semua kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi lainnya. Hal itu dinilai penting, untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal kepada mahasiswa baru.

Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin menerangkan, pendampingan bisa dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan kampus atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setiap kampus baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Jadi artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM dan lain-lain itu diharapkan ada dalam proses bimbingan,” kata Didin saat dihubungi Republika, Kamis (23/8).

Dia menekankan, dalam setiap kegiatan UKM atau organisasi aspek pembelajaran harus lebih ditonjolkan. Sehingga mahasiswa baru yang tergabung dalam suatu organisasi atau UKM, kemampuan softskill dan leadershipnya akan semakin terlatih dan jauh lebih matang.

“Diharapkan dengan seperti itu, dosen memberikan arahan kemana sih bagusnya, menumbuhkan softskill tapi tidak juga kemudian menggerus nasionalisme,” tegas Didin.

Di sisi lain, kata Didin, pihak kampus juga harus peka terhadap perkembangan mahasiswanya. Karena biasanya mahasiswa juga terlalu bebas mengembangkan diri dan lupa akan batas-batas yang tidak boleh dilampaui.

“Maka dari itu dari Ditjen Dikti kami telah mengirim surat edaran agar dalam pengenalan kampus diselipkan materi bela negara. Tujuannya tentu agar mahasiswa baru tahu wawasan dan kalau ada pengaruh dari luar yang macem-macem itu mereka punya gambaran,” terang Didin.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Pxfo61
via IFTTT

 

Ilustrasi

KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meminta agar kampus terus memberi pendampingan dan bimbingan terhadap semua kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi lainnya. Hal itu dinilai penting, untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal kepada mahasiswa baru.

Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin menerangkan, pendampingan bisa dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan kampus atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setiap kampus baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Jadi artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM dan lain-lain itu diharapkan ada dalam proses bimbingan,” kata Didin saat dihubungi Republika, Kamis (23/8).

Dia menekankan, dalam setiap kegiatan UKM atau organisasi aspek pembelajaran harus lebih ditonjolkan. Sehingga mahasiswa baru yang tergabung dalam suatu organisasi atau UKM, kemampuan softskill dan leadershipnya akan semakin terlatih dan jauh lebih matang.

“Diharapkan dengan seperti itu, dosen memberikan arahan kemana sih bagusnya, menumbuhkan softskill tapi tidak juga kemudian menggerus nasionalisme,” tegas Didin.

Di sisi lain, kata Didin, pihak kampus juga harus peka terhadap perkembangan mahasiswanya. Karena biasanya mahasiswa juga terlalu bebas mengembangkan diri dan lupa akan batas-batas yang tidak boleh dilampaui.

“Maka dari itu dari Ditjen Dikti kami telah mengirim surat edaran agar dalam pengenalan kampus diselipkan materi bela negara. Tujuannya tentu agar mahasiswa baru tahu wawasan dan kalau ada pengaruh dari luar yang macem-macem itu mereka punya gambaran,” terang Didin.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Pxfo61
via IFTTT

Pungutan Biaya Pendidikan SMA/SMK Diperbolehkan, Dilarang untuk Si Miskin, Ini Aturan Hukumnya! Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Pungutan Biaya Pendidikan SMA/SMK Diperbolehkan, Dilarang untuk Si Miskin, Ini Aturan Hukumnya!

Ilustrasi

PUNGUTAN  untuk biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah kepada orangtua siswa, ternyata diperbolehkan.

Pungutan terhadap orangtua siswa adalah bagian dari sumber pembiayaan sekolah, selain dana yang bersumber ari pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dikutip dari laman Dinas Pendidikan Jawa Barat, pembiayaan pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri, yang bersumber dari masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atudan itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi pada 12 Juli 2017.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Ketujuh, Pasal 61 s.d. 65.

Satuan pendidikan dapat melaksanakan pungutan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik didasarkan pada,

Pertama, perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas serta dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, perencanaan investasi dan/atau operasi dilakukan dengan cara : a. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; b. dimusyawarahkan melalui rapat Komite; c. dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan; d. disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; e. dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain. Ketiga, paling kurang 20% digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di luar belanja personalia.

Satuan pendidikan dalam melakukan pungutan dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali peserta didik yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi, mengkaitkan pungutan biaya pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, atau kelulusan peserta didik.(jabar.tribunnews.com)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2wpmhNQ
via IFTTT

Ilustrasi

PUNGUTAN  untuk biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah kepada orangtua siswa, ternyata diperbolehkan.

Pungutan terhadap orangtua siswa adalah bagian dari sumber pembiayaan sekolah, selain dana yang bersumber ari pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dikutip dari laman Dinas Pendidikan Jawa Barat, pembiayaan pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri, yang bersumber dari masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atudan itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi pada 12 Juli 2017.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Ketujuh, Pasal 61 s.d. 65.

Satuan pendidikan dapat melaksanakan pungutan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik didasarkan pada,

Pertama, perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas serta dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, perencanaan investasi dan/atau operasi dilakukan dengan cara : a. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; b. dimusyawarahkan melalui rapat Komite; c. dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan; d. disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; e. dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain. Ketiga, paling kurang 20% digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di luar belanja personalia.

Satuan pendidikan dalam melakukan pungutan dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali peserta didik yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi, mengkaitkan pungutan biaya pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, atau kelulusan peserta didik.(jabar.tribunnews.com)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2wpmhNQ
via IFTTT

Rabu, 22 Agustus 2018

Remaja Banyak Habiskan Waktu di Medsos ,Dibanding Membaca

 

Ilustrasi

PENELITIAN  baru yang diterbitkan oleh American Psychological Association telah menemukan jumlah remaja yang membaca menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Remaja menghindari buku, surat kabar, dan majalah demi media sosial.

Studi baru, yang dipimpin oleh profesor psikologi di San Diego State University Jean M. Twenge, melihat data yang diambil dari Monitoring the Future. Ini merupakan sebuah studi yang sedang berlangsung mensurvei sampel perwakilan nasional sekitar seperdelapan dari 50 ribu siswa kelas 10 dan kelas 12 setiap tahun.

Para peneliti menganalisis hasil survei dari 1976 hingga 2016 yang mencakup penggunaan media digital telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Anak kelas 12 menghabiskan dua jam per hari untuk penggunaan internet selama waktu luang mereka pada 2016 dibandingkan dengan satu jam per hari pada 2006.

Penggunaan internet meningkatkan untuk pengguna yang lebih muda, yakni naik 75 persen untuk siswa kelas 10 dan 68 persen untuk siswa kelas delapan pada periode yang sama. Sebaliknya, tingkat membaca telah turun secara signifikan, kurang dari 20 persen remaja AS sekarang membaca buku, majalah, atau surat kabar setiap hari.

60 persen dari siswa kelas 12 mengatakan mereka membaca buku atau majalah hampir setiap hari pada akhir 1970-an, sementara itu hanya ada 16 persen yang membaca setiap hari pada 2016. 33 persen dari siswa kelas 10 mengatakan mereka membaca koran hampir setiap hari pada 1990-an. Jumlah ini menurun menjadi hanya dua persen pada 2016, namun lebih dari 80 persen remaja melaporkan menggunakan media sosial setiap hari.

“Waktu di media digital telah membuang waktu untuk membaca atau menonton televisi,” kata Twenge, dilansir dari Malay Mail, Rabu (22/8).

Dengan munculnya e-book dan perangkat digital lainnya, para peneliti terkejut menemukan kebiasaan membaca telah menurun drastis. Padahal sangat mudah membaca buku dan majalah diperangkat elektronik seperti tablet.

“Anda cukup mengunduh edisi majalah atau buku dan mulai membaca. Tetapi (kebiasaan) membaca masih menurun drastis,” ujarnya.

Pada 1990-an, 22 persen siswa kelas delapan melaporkan menonton televisi dalam jangka waktu lima jam atau lebih. Pada 2016, ada 13 persen siswa yang menonton televisi. Peningkatan situs streaming tampaknya juga menjadi alasan jumlah remaja yang pergi ke bioskop menurun.

“Video blockbuster dan VCR tidak membunuh (kebiasaan) pergi ke bioskop, tetapi tampaknya video streaming,” kata Twenge.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2o2Sebi
via IFTTT

 

Ilustrasi

PENELITIAN  baru yang diterbitkan oleh American Psychological Association telah menemukan jumlah remaja yang membaca menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Remaja menghindari buku, surat kabar, dan majalah demi media sosial.

Studi baru, yang dipimpin oleh profesor psikologi di San Diego State University Jean M. Twenge, melihat data yang diambil dari Monitoring the Future. Ini merupakan sebuah studi yang sedang berlangsung mensurvei sampel perwakilan nasional sekitar seperdelapan dari 50 ribu siswa kelas 10 dan kelas 12 setiap tahun.

Para peneliti menganalisis hasil survei dari 1976 hingga 2016 yang mencakup penggunaan media digital telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Anak kelas 12 menghabiskan dua jam per hari untuk penggunaan internet selama waktu luang mereka pada 2016 dibandingkan dengan satu jam per hari pada 2006.

Penggunaan internet meningkatkan untuk pengguna yang lebih muda, yakni naik 75 persen untuk siswa kelas 10 dan 68 persen untuk siswa kelas delapan pada periode yang sama. Sebaliknya, tingkat membaca telah turun secara signifikan, kurang dari 20 persen remaja AS sekarang membaca buku, majalah, atau surat kabar setiap hari.

60 persen dari siswa kelas 12 mengatakan mereka membaca buku atau majalah hampir setiap hari pada akhir 1970-an, sementara itu hanya ada 16 persen yang membaca setiap hari pada 2016. 33 persen dari siswa kelas 10 mengatakan mereka membaca koran hampir setiap hari pada 1990-an. Jumlah ini menurun menjadi hanya dua persen pada 2016, namun lebih dari 80 persen remaja melaporkan menggunakan media sosial setiap hari.

“Waktu di media digital telah membuang waktu untuk membaca atau menonton televisi,” kata Twenge, dilansir dari Malay Mail, Rabu (22/8).

Dengan munculnya e-book dan perangkat digital lainnya, para peneliti terkejut menemukan kebiasaan membaca telah menurun drastis. Padahal sangat mudah membaca buku dan majalah diperangkat elektronik seperti tablet.

“Anda cukup mengunduh edisi majalah atau buku dan mulai membaca. Tetapi (kebiasaan) membaca masih menurun drastis,” ujarnya.

Pada 1990-an, 22 persen siswa kelas delapan melaporkan menonton televisi dalam jangka waktu lima jam atau lebih. Pada 2016, ada 13 persen siswa yang menonton televisi. Peningkatan situs streaming tampaknya juga menjadi alasan jumlah remaja yang pergi ke bioskop menurun.

“Video blockbuster dan VCR tidak membunuh (kebiasaan) pergi ke bioskop, tetapi tampaknya video streaming,” kata Twenge.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2o2Sebi
via IFTTT

Mendikbud Mulai Rancang Kurikulum Mulok Bahasa Daerah

Ilustrasi

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan akan mulai merancang kurikulum muatan lokal (mulok) bahasa daerah untuk berbagai daerah di Indonesia. Mengingat hingga saat ini kurikulum mulok bahasa daerah belum terbentuk, dan penyerapan bahasa daerah dinilai bisa mempermudah perancangan kurikulum tersebut.

“Ya, sebetulnya memang sama (tanggungjawab) daerah, tapi kan soal kurikulum itu memang diatur oleh Puskurbuk sebagai Lembaga yang diberi mandat,” jelas Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Senin (20/8).

Dia mengklaim, penyerapan bahasa daerah juga langkah tepat untuk melestarikan bahasa minor -bahasa daerah yang memiliki kosa kata kurang dari seribu dan ruang lingkupnya terbatas- agar tidak punah. Terlebih bahasa minor yang ada di Indonesia sangat banyak sehingga tidak bisa dibiarkan berjalan secara alamiah, namun juga harus dirancang by design.

“Penyerapan bahasa itu tidak hanya by nature harus ada design, apalagi maaf kalau saya sebut wilayah di Indonesia Timur itu sangat banyak bahasa lokal (minor), yang kalau tidak dirancang secara sungguh-sungguh agar ada proses saling menyerap ini maka dikhawatirkan punah,” kata dia.

Selain merancang kurikulum, Muhadjir juga meyakini proses penyerapan bahasa itu akan bisa membentuk bahasa daerah Papua. Mengingat, hingga saat ini di Papua tidak memiliki bahasa daerah.

“Jadi kan nanti diajarkan kepada peserta didik, jadi walau beda bahasa minornya tetapi karena sudah (melalui proses penyerapan bahasa) ada bahasa induknya, mereka (siswa) bisa saling memahami sehingga nanti bisa berkomunikasi,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan, perancangan kurikulum Mulok bahasa daerah tidak bisa sembarangan karena harus melibatkan berbagai pihak mulai dari ahli bahasa, akademisi, hingga masyarakat penutur bahasa lokal (minor) yang ada. Karena itu, dalam Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara yang diselenggarakan Badan Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret pada Rabu (8/8) lalu Mendikbud meminta agar akademisi dan pihak-pihak yang bersangkutanuntuk merumuskan hal-hal tersebut.

“Ini sangat vital, karena jika kita ingin membangun negara apalagi wilayah Timur, tidak mungkin jika kita tidak mengembangkan bahasa juga. Jadi kita selama ini jangan beranggapan yang dibangun itu harus infrastruktur, harus diikuti juga pembangunan nonfisik, yaitu budaya dan salahsatu budaya itu adalah bahasa,” tegas Muhadjir.

Namun begitu, Ketua Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Universitas Indonesia (UI) Dwi Puspitorini menilai wacana penyerapan Bahasa daerah tidak tepat. Karena menurut dia, penyerapan bahasa terjadi secara alamiah dan tidak bisa diatur ataupun direkayasa.

Dwi juga menjelaskan, penyerapan bahasa lokal terjadi bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Misalnya tergantung pada kebutuhan penutur, pengaruh bahasa satu dan lainnya, hingga bergantung kontak bahasanya.

“Titik pangkalnya kan bahasa itu bukan benda mati. Jadi dia tidak bisa diatur bahasa itu harus di sini, harus di sana, kalau misalnya harus dikumpulkan dalam satu bahasa induk pun saya rasa tidak bisa mengumpulkan disatu wilayah begitu ya. Intinya tidak bisa direkayasa,” jelas Dwi saat dihubungi Republika, Senin (20/8).(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2BC6Bg1
via IFTTT

Ilustrasi

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan akan mulai merancang kurikulum muatan lokal (mulok) bahasa daerah untuk berbagai daerah di Indonesia. Mengingat hingga saat ini kurikulum mulok bahasa daerah belum terbentuk, dan penyerapan bahasa daerah dinilai bisa mempermudah perancangan kurikulum tersebut.

“Ya, sebetulnya memang sama (tanggungjawab) daerah, tapi kan soal kurikulum itu memang diatur oleh Puskurbuk sebagai Lembaga yang diberi mandat,” jelas Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Senin (20/8).

Dia mengklaim, penyerapan bahasa daerah juga langkah tepat untuk melestarikan bahasa minor -bahasa daerah yang memiliki kosa kata kurang dari seribu dan ruang lingkupnya terbatas- agar tidak punah. Terlebih bahasa minor yang ada di Indonesia sangat banyak sehingga tidak bisa dibiarkan berjalan secara alamiah, namun juga harus dirancang by design.

“Penyerapan bahasa itu tidak hanya by nature harus ada design, apalagi maaf kalau saya sebut wilayah di Indonesia Timur itu sangat banyak bahasa lokal (minor), yang kalau tidak dirancang secara sungguh-sungguh agar ada proses saling menyerap ini maka dikhawatirkan punah,” kata dia.

Selain merancang kurikulum, Muhadjir juga meyakini proses penyerapan bahasa itu akan bisa membentuk bahasa daerah Papua. Mengingat, hingga saat ini di Papua tidak memiliki bahasa daerah.

“Jadi kan nanti diajarkan kepada peserta didik, jadi walau beda bahasa minornya tetapi karena sudah (melalui proses penyerapan bahasa) ada bahasa induknya, mereka (siswa) bisa saling memahami sehingga nanti bisa berkomunikasi,” kata Muhadjir.

Dia mengatakan, perancangan kurikulum Mulok bahasa daerah tidak bisa sembarangan karena harus melibatkan berbagai pihak mulai dari ahli bahasa, akademisi, hingga masyarakat penutur bahasa lokal (minor) yang ada. Karena itu, dalam Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara yang diselenggarakan Badan Bahasa Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret pada Rabu (8/8) lalu Mendikbud meminta agar akademisi dan pihak-pihak yang bersangkutanuntuk merumuskan hal-hal tersebut.

“Ini sangat vital, karena jika kita ingin membangun negara apalagi wilayah Timur, tidak mungkin jika kita tidak mengembangkan bahasa juga. Jadi kita selama ini jangan beranggapan yang dibangun itu harus infrastruktur, harus diikuti juga pembangunan nonfisik, yaitu budaya dan salahsatu budaya itu adalah bahasa,” tegas Muhadjir.

Namun begitu, Ketua Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Universitas Indonesia (UI) Dwi Puspitorini menilai wacana penyerapan Bahasa daerah tidak tepat. Karena menurut dia, penyerapan bahasa terjadi secara alamiah dan tidak bisa diatur ataupun direkayasa.

Dwi juga menjelaskan, penyerapan bahasa lokal terjadi bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Misalnya tergantung pada kebutuhan penutur, pengaruh bahasa satu dan lainnya, hingga bergantung kontak bahasanya.

“Titik pangkalnya kan bahasa itu bukan benda mati. Jadi dia tidak bisa diatur bahasa itu harus di sini, harus di sana, kalau misalnya harus dikumpulkan dalam satu bahasa induk pun saya rasa tidak bisa mengumpulkan disatu wilayah begitu ya. Intinya tidak bisa direkayasa,” jelas Dwi saat dihubungi Republika, Senin (20/8).(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2BC6Bg1
via IFTTT

Selasa, 21 Agustus 2018

Mendikbud Berikan Penghargaan kepada Joni, Contoh Patriotisme Anak Zaman Now

Mendikbud Berikan Penghargaan kepada Joni, Contoh Patriotisme Anak Zaman Now.(kemdikbud.go.id)

MELIHAT aksi menegangkan yang dilakukan Yohanes Ande Kala yang akrab disapa Joni (14) memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang terlepas agar bendera dapat berkibar di Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-73 RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap aksi yang dilakukan siswa kelas tujuh SMP Negeri Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

“Begitu dapat kiriman video, saya langsung kontak kepala LPMP Provinsi NTT untuk segera menghubungi keluarga. Saya mengapresiasi tindakan Joni itu, tindakan dalam arti yang positif. Bentuk patriotisme zaman now, dimana ketika bendera merah putih mau dikibarkan ada kendala kemudian diambil alih agar tetap berkibar di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI,” demikian disampaikan Mendikbud saat menerima dan memberikan penghargaan kepada Joni, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Mendikbud memberikan penghargaan kepada Joni berupa piagam, beasiswa bakat dan prestasi sampai jenjang SMA, tas, seragam sekolah, sepatu, laptop, dan juga kenang-kenangan berupa foto Joni yang ketika berada di kantor Kemendikbud yang ditandatangani oleh Mendikbud. “Saya berharap ini bisa menjadi contoh pendidikan karakter yang berhasil diterapkan di sekolah,” ujar Mendikbud.

Melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diterapkan di sekolah, meliputi religiusitas, nasionalisme, patriotisme, integritas, dan kemandirian, serta gotong royong, Mendikbud berharap, sekolah dapat memberikan suasana kepada para siswa untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang ditekankan pada PPK dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Joni yang telah memberikan contoh sebagai anak Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme. Saya sangat yakin penanaman nasionalisme itu kalau programnya dilaksanakan sungguh-sungguh di sekolah, maka kekuatiran nasionalime anak bangsa akan luntur itu tidak akan terjadi,” tutur Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Joni yang menerima penghargaan dari Mendikbud mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah yang telah memberikan apresiasi kepadanya. “Pada saat itu saya spontan menaiki tiang bendera, karena saya akan merasa bersalah jika bendera tidak dikibarkan. Merdeka!,” demikian disampaikan Joni seorang siswa yang menyukai pelajaran Matematika dan memiliki cita-cita menjadi tentara, saat diterima di kantor Kemendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengucapkan terima kasih kepada guru dan kepala sekolah yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para siswa, termasuk Joni sehingga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendidik para siswa, termasuk Joni. Didikan yang luar biasa. Semoga anak-anak yang lain juga ikut membela NKRI, dan bendera merah putih adalah segala-galanya,” ucap Hamid.

Sekali lagi, kata Hamid, Joni telah menjadi inspirator seluruh anak-anak Indonesia. “Kamu menjadi inspirator seluruh anak-anak Indonesia. Semuanya menonton keberanianmu. Kamu harus menjadi orang yang terbaik nanti. Lanjutkan sekolah kamu setinggi-tingginya. Mewujudkan cita-citamu itu peluangnya terbuka sepanjang kamu rajin belajar, rajin ke sekolah, hingga pendidikan setinggi-tingginya,” pesan Hamid.(kemdikbud.go.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2w2rkV8
via IFTTT

Mendikbud Berikan Penghargaan kepada Joni, Contoh Patriotisme Anak Zaman Now.(kemdikbud.go.id)

MELIHAT aksi menegangkan yang dilakukan Yohanes Ande Kala yang akrab disapa Joni (14) memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang terlepas agar bendera dapat berkibar di Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-73 RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap aksi yang dilakukan siswa kelas tujuh SMP Negeri Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

“Begitu dapat kiriman video, saya langsung kontak kepala LPMP Provinsi NTT untuk segera menghubungi keluarga. Saya mengapresiasi tindakan Joni itu, tindakan dalam arti yang positif. Bentuk patriotisme zaman now, dimana ketika bendera merah putih mau dikibarkan ada kendala kemudian diambil alih agar tetap berkibar di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI,” demikian disampaikan Mendikbud saat menerima dan memberikan penghargaan kepada Joni, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Mendikbud memberikan penghargaan kepada Joni berupa piagam, beasiswa bakat dan prestasi sampai jenjang SMA, tas, seragam sekolah, sepatu, laptop, dan juga kenang-kenangan berupa foto Joni yang ketika berada di kantor Kemendikbud yang ditandatangani oleh Mendikbud. “Saya berharap ini bisa menjadi contoh pendidikan karakter yang berhasil diterapkan di sekolah,” ujar Mendikbud.

Melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diterapkan di sekolah, meliputi religiusitas, nasionalisme, patriotisme, integritas, dan kemandirian, serta gotong royong, Mendikbud berharap, sekolah dapat memberikan suasana kepada para siswa untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang ditekankan pada PPK dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Joni yang telah memberikan contoh sebagai anak Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme. Saya sangat yakin penanaman nasionalisme itu kalau programnya dilaksanakan sungguh-sungguh di sekolah, maka kekuatiran nasionalime anak bangsa akan luntur itu tidak akan terjadi,” tutur Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Joni yang menerima penghargaan dari Mendikbud mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah yang telah memberikan apresiasi kepadanya. “Pada saat itu saya spontan menaiki tiang bendera, karena saya akan merasa bersalah jika bendera tidak dikibarkan. Merdeka!,” demikian disampaikan Joni seorang siswa yang menyukai pelajaran Matematika dan memiliki cita-cita menjadi tentara, saat diterima di kantor Kemendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengucapkan terima kasih kepada guru dan kepala sekolah yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para siswa, termasuk Joni sehingga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendidik para siswa, termasuk Joni. Didikan yang luar biasa. Semoga anak-anak yang lain juga ikut membela NKRI, dan bendera merah putih adalah segala-galanya,” ucap Hamid.

Sekali lagi, kata Hamid, Joni telah menjadi inspirator seluruh anak-anak Indonesia. “Kamu menjadi inspirator seluruh anak-anak Indonesia. Semuanya menonton keberanianmu. Kamu harus menjadi orang yang terbaik nanti. Lanjutkan sekolah kamu setinggi-tingginya. Mewujudkan cita-citamu itu peluangnya terbuka sepanjang kamu rajin belajar, rajin ke sekolah, hingga pendidikan setinggi-tingginya,” pesan Hamid.(kemdikbud.go.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2w2rkV8
via IFTTT

Senin, 20 Agustus 2018

Perguruan Tinggi Dinilai Harus Siapkan E-Learning

Ilustrasi

PENDIDIKAN jarak jauh sampai saat ini masih dipersepsikan sebagai pilihan kelas dua. Padahal, pendidikan jarak jauh dinilai sebagai salah satu modal penting perguruan tinggi bertahan di masa mendatang.

Sebagian besar mahasiswa-mahasiswa di Indonesia sebagai negara berkembang memang belum banyak yang biasa belajar mandiri. Hal itu membuat pembelajaran jarak jauh belum membudaya di Indonesia.

Namun, Universitas Terbuka (UT) mendapat dukungan pemerintah. Sehingga, seiring revolusi industri 4.0, UT berperan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang kini 31,5 menjadi 40 persen pada 2022.

Caranya, dengan memastikan pendidikan jarak jauh, terutama pembelajaran dalam jaringan. Artinya, UT ditugaskan berbagi informasi dan pengalaman ke PTN/PTS agar memiliki kapasitas yang sama dengan UT dalam pendidikan jarak jauh.

Demikian diungkapkan Rektor UT Ojat Darojat dalam Sosialisasi Pembelajaran Daring di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ia mengatakan, interaksi akademik di ruang kuliah sudah tidak lagi memadai.

“Tren semula adalah pembelajaran tatap muka, lalu bergeser kepada gabungan antara tatap muka dan virtual, yang akhirnya berujung kepada pembelajaran virtual,” kata Ojat melalui rilis yang diterima Republika, Selasa (21/8).

Hal itu berimbas kepada meningkatnya angka partisipasi, peningkatan intensitas, dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan leluasa. Serta, peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Menurut Ojat, kualitas tetap harus diutamakan dalam pembelajaran jarak jauh. Karenanya, terkait penyiapan dosen-dosen, infrastruktur yang ada harus pula disiapkan dengan baik.

Masalah utama dalam sistem pembelajaran daring tidak lain penyiapan acces point, serta literasi komputer dan internet yang harus ditingkatkan. Untuk itu, pembelajaran daring harus melihat realitas di lapangan.

Senada, Rektor UNY Sutrisna Wibawa menekankan, UNY sendiri akan merintis mata kuliah daring dengan sistem gabungan. Yaitu, antara tatap muka dan daring pada mata kuliah bukan praktek.

“Dengan blended learning kuliah menjadi efisien, sehingga tidak banyak ruang kuliah melainkan ruang praktek,” ujar Sutrisna.

Ia merasa, diberikannya izin kepada perguruan tinggi asing untuk membuka perkuliahan di Indonesia, tentu akan membawa sistem daring tersebut. Sutrisna berharap, kehadiran e-learning dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2nRiTYq
via IFTTT

Ilustrasi

PENDIDIKAN jarak jauh sampai saat ini masih dipersepsikan sebagai pilihan kelas dua. Padahal, pendidikan jarak jauh dinilai sebagai salah satu modal penting perguruan tinggi bertahan di masa mendatang.

Sebagian besar mahasiswa-mahasiswa di Indonesia sebagai negara berkembang memang belum banyak yang biasa belajar mandiri. Hal itu membuat pembelajaran jarak jauh belum membudaya di Indonesia.

Namun, Universitas Terbuka (UT) mendapat dukungan pemerintah. Sehingga, seiring revolusi industri 4.0, UT berperan meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang kini 31,5 menjadi 40 persen pada 2022.

Caranya, dengan memastikan pendidikan jarak jauh, terutama pembelajaran dalam jaringan. Artinya, UT ditugaskan berbagi informasi dan pengalaman ke PTN/PTS agar memiliki kapasitas yang sama dengan UT dalam pendidikan jarak jauh.

Demikian diungkapkan Rektor UT Ojat Darojat dalam Sosialisasi Pembelajaran Daring di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ia mengatakan, interaksi akademik di ruang kuliah sudah tidak lagi memadai.

“Tren semula adalah pembelajaran tatap muka, lalu bergeser kepada gabungan antara tatap muka dan virtual, yang akhirnya berujung kepada pembelajaran virtual,” kata Ojat melalui rilis yang diterima Republika, Selasa (21/8).

Hal itu berimbas kepada meningkatnya angka partisipasi, peningkatan intensitas, dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan leluasa. Serta, peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Menurut Ojat, kualitas tetap harus diutamakan dalam pembelajaran jarak jauh. Karenanya, terkait penyiapan dosen-dosen, infrastruktur yang ada harus pula disiapkan dengan baik.

Masalah utama dalam sistem pembelajaran daring tidak lain penyiapan acces point, serta literasi komputer dan internet yang harus ditingkatkan. Untuk itu, pembelajaran daring harus melihat realitas di lapangan.

Senada, Rektor UNY Sutrisna Wibawa menekankan, UNY sendiri akan merintis mata kuliah daring dengan sistem gabungan. Yaitu, antara tatap muka dan daring pada mata kuliah bukan praktek.

“Dengan blended learning kuliah menjadi efisien, sehingga tidak banyak ruang kuliah melainkan ruang praktek,” ujar Sutrisna.

Ia merasa, diberikannya izin kepada perguruan tinggi asing untuk membuka perkuliahan di Indonesia, tentu akan membawa sistem daring tersebut. Sutrisna berharap, kehadiran e-learning dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2nRiTYq
via IFTTT

ITB Jadi Perguruan Tinggi Terbaik Nasional

 

INSTITUT Teknologi Bandung menjadi perguruan tinggi terbaik nasional untuk kategori nonvokasi 2018. Dalam penilaian klasterisasi yang dirilis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ITB menempati peringkat pertama dengan total nilai 3,57 poin. Dalam klaster 1 yang diisi 14 perguruan tinggi, lima besar kampus di bawah ITB yakni Universitas Gadjah Mada (3,54), Institut Pertanian Bogor (3,41), Universitas Indonesia (3,28) dan Universitas Diponegoro (3,12).

Rektor ITB Kadarsah Suryadi menilai, pemeringkatan tersebut akan menjadi alat untuk menciptakan atmosfer bagi semua perguruan tinggi untuk maju bersama. Menurut dia, ranking bukan tujuan utama, terapi bagaimana masing-masing perguruan tinggi mampu menjaga komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Ia menegaskan, semua perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi kampus berprestasi dengan ciri khas keunggulan masing-masing.

“Jadi esensi paling mendalam dari klasterisasi ini bukan ranking ke berapa. Tetapi apakah masing-masing perguruan tinggi bisa melakukan continous improvement dari tahun ke tahun. Kendati demikian, saya mengapresiasi Menristekdikti dan jajarannya yang telah melakukan pemeringkatan ini. Ranking jangan jadi target, tetapi terus lakukan perbaikan dengan beragam inovasi itu jauh lebih penting,” kata Kadarsah kepada Pikiran Rakyat dihubungi dari Jakarta, Sabtu 19 Agustus 2018.

Selain lima kampus tersebut di atas, sembilan kampus lainnya yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,10), Universitas Airlangga (3,03), Universitas Hasanuddin (2,99), Universitas Padjadjaran (2,95), Universitas Andalas (2,88), Universitas Negeri Yogyakarta (2,83), Universitas Brawijaya (2,82), Universitas Pendidikan Indonesia (2,70) dan Universitas Negeri Malang (2,61). “Continous improvement harus dilakukan semua perguruan tinggi,” kata Kadarsah.

Pemetaan mutu

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, klasterisasi ini dilakukan untuk memetakan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi Indonesia  secara berkelanjutan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dalam klaster 2 ada sebanyak 72 perguruan tinggi, klaster 3 berjumlah 299 perguruan tinggi, klaster 4 sebanyak 1,470 perguruan tinggi dan klaster 5 berjumlah 155 perguruan tinggi.

“Klasterisasi ini juga dapat dijadikan dasar bagi Kemenristekdikti untuk melakukan pembinaan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, serta memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai performa perguruan tinggi di Indonesia,” ungkap Patdono.

Penilaian performa perguruan tinggi pada tahun ini secara garis besar terdapat beberapa penyesuaian sebagai hasil evaluasi dari penilaian tahun 2017. Sementara untuk perguruan tinggi vokasi, Patdono mengatakan masih dalam proses pengembangan dan analisa untuk menemukan indikator yang tepat dalam mencerminkan performa perguruan tinggi vokasi. “Jika sampai akhir tahun nanti kami menemukan model yang cocok untuk klasterisasi perguruan tinggi vokasi, nanti akan kami umumkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, tahun ini terdapat penambahan satu komponen penilaian yakni kinerja inovasi. Komponen utama yang digunakan untuk menilai performa perguruan tinggi Indonesia mencakup 5 komponen utama, yaitu: Kualitas SDM, yang mencakup prosentase jumlah dosen berpendidikan S3, prosentase jumlah lektor kepala dan guru besar, dan rasio mahasiswa terhadap dosen; Kualitas Kelembagaan, yang mencakup akreditasi institusi dan program studi, jumlah program studi terakreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, serta jumlah kerjasama perguruan tinggi; Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan, yang mencakup kinerja kemahasiswaan; Kualitas Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang mencakup kinerja penelitian, kinerja pengabdian pada masyarakat, dan jumlah artikel ilmiah terindeks scopus per jumlah dosen dan Kualitas inovasi, yang mencakup kinerja inovasi.

“Perubahan atau penambahan indikator pada beberapa komponen utama dibandingkan pada tahun sebelumnya diharapkan komponen utama tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan cakupan pada masing-masing komponen utama tersebut,” kata Patdono.

Ia menjelaskan, dengan memasukan kualitas inovasi sebagai penilaian tambahan, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam klasterisasi tahun ini. Kualitas inovasi dimasukkan untuk mendukung kebijakan Kemenristekdikti dalam hiliriasasi hasil riset ke sektor industri. Selain itu, indikator yang digunakan pada beberapa komponen utama pun mengalami penyesuaian, yaitu penambahan indikator kerjasama perguruan tinggi pada komponen utama kelembagaan. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas jejaring (networking) yang dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusianya.

Patdono mengatakan, yang menarik dari klasterisasi tahun ini, beberapa perguruan tinggi yang merupakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masuk ke dalam klaster 1 seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Malang. “Bisa disimpulkan berarti di LPTK-LPTK itu punya banyak inovasi dan kerjasama perguruan tinggi,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2N4lol6
via IFTTT

 

INSTITUT Teknologi Bandung menjadi perguruan tinggi terbaik nasional untuk kategori nonvokasi 2018. Dalam penilaian klasterisasi yang dirilis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ITB menempati peringkat pertama dengan total nilai 3,57 poin. Dalam klaster 1 yang diisi 14 perguruan tinggi, lima besar kampus di bawah ITB yakni Universitas Gadjah Mada (3,54), Institut Pertanian Bogor (3,41), Universitas Indonesia (3,28) dan Universitas Diponegoro (3,12).

Rektor ITB Kadarsah Suryadi menilai, pemeringkatan tersebut akan menjadi alat untuk menciptakan atmosfer bagi semua perguruan tinggi untuk maju bersama. Menurut dia, ranking bukan tujuan utama, terapi bagaimana masing-masing perguruan tinggi mampu menjaga komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Ia menegaskan, semua perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi kampus berprestasi dengan ciri khas keunggulan masing-masing.

“Jadi esensi paling mendalam dari klasterisasi ini bukan ranking ke berapa. Tetapi apakah masing-masing perguruan tinggi bisa melakukan continous improvement dari tahun ke tahun. Kendati demikian, saya mengapresiasi Menristekdikti dan jajarannya yang telah melakukan pemeringkatan ini. Ranking jangan jadi target, tetapi terus lakukan perbaikan dengan beragam inovasi itu jauh lebih penting,” kata Kadarsah kepada Pikiran Rakyat dihubungi dari Jakarta, Sabtu 19 Agustus 2018.

Selain lima kampus tersebut di atas, sembilan kampus lainnya yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,10), Universitas Airlangga (3,03), Universitas Hasanuddin (2,99), Universitas Padjadjaran (2,95), Universitas Andalas (2,88), Universitas Negeri Yogyakarta (2,83), Universitas Brawijaya (2,82), Universitas Pendidikan Indonesia (2,70) dan Universitas Negeri Malang (2,61). “Continous improvement harus dilakukan semua perguruan tinggi,” kata Kadarsah.

Pemetaan mutu

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, klasterisasi ini dilakukan untuk memetakan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi Indonesia  secara berkelanjutan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dalam klaster 2 ada sebanyak 72 perguruan tinggi, klaster 3 berjumlah 299 perguruan tinggi, klaster 4 sebanyak 1,470 perguruan tinggi dan klaster 5 berjumlah 155 perguruan tinggi.

“Klasterisasi ini juga dapat dijadikan dasar bagi Kemenristekdikti untuk melakukan pembinaan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, serta memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai performa perguruan tinggi di Indonesia,” ungkap Patdono.

Penilaian performa perguruan tinggi pada tahun ini secara garis besar terdapat beberapa penyesuaian sebagai hasil evaluasi dari penilaian tahun 2017. Sementara untuk perguruan tinggi vokasi, Patdono mengatakan masih dalam proses pengembangan dan analisa untuk menemukan indikator yang tepat dalam mencerminkan performa perguruan tinggi vokasi. “Jika sampai akhir tahun nanti kami menemukan model yang cocok untuk klasterisasi perguruan tinggi vokasi, nanti akan kami umumkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, tahun ini terdapat penambahan satu komponen penilaian yakni kinerja inovasi. Komponen utama yang digunakan untuk menilai performa perguruan tinggi Indonesia mencakup 5 komponen utama, yaitu: Kualitas SDM, yang mencakup prosentase jumlah dosen berpendidikan S3, prosentase jumlah lektor kepala dan guru besar, dan rasio mahasiswa terhadap dosen; Kualitas Kelembagaan, yang mencakup akreditasi institusi dan program studi, jumlah program studi terakreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, serta jumlah kerjasama perguruan tinggi; Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan, yang mencakup kinerja kemahasiswaan; Kualitas Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang mencakup kinerja penelitian, kinerja pengabdian pada masyarakat, dan jumlah artikel ilmiah terindeks scopus per jumlah dosen dan Kualitas inovasi, yang mencakup kinerja inovasi.

“Perubahan atau penambahan indikator pada beberapa komponen utama dibandingkan pada tahun sebelumnya diharapkan komponen utama tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan cakupan pada masing-masing komponen utama tersebut,” kata Patdono.

Ia menjelaskan, dengan memasukan kualitas inovasi sebagai penilaian tambahan, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam klasterisasi tahun ini. Kualitas inovasi dimasukkan untuk mendukung kebijakan Kemenristekdikti dalam hiliriasasi hasil riset ke sektor industri. Selain itu, indikator yang digunakan pada beberapa komponen utama pun mengalami penyesuaian, yaitu penambahan indikator kerjasama perguruan tinggi pada komponen utama kelembagaan. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas jejaring (networking) yang dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusianya.

Patdono mengatakan, yang menarik dari klasterisasi tahun ini, beberapa perguruan tinggi yang merupakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masuk ke dalam klaster 1 seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Malang. “Bisa disimpulkan berarti di LPTK-LPTK itu punya banyak inovasi dan kerjasama perguruan tinggi,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2N4lol6
via IFTTT

Minggu, 19 Agustus 2018

Siswa Indonesia Boyong Tiga Medali Olimpiade Sains

 

Ilustrasi .(kemdiknas.go.id)

LIMA siswa Indonesia yang merupakan peraih medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017 berhasil memboyong tiga medali emas, dua perak, dan tiga perunggu dalam kompetisi “12nd International Earth Science Olympiad (IESO)” berlangsung di Mahidol Kanchanaburi, Thailand, 8-17 Agustus 2018. Indonesia masuk pada peringkat ketiga dunia dalam ajang olimpiade internasional yang diikuti delegasi 39 negara tersebut.

“Ini luar biasa hadiah yang diberikan para siswa kita tersebut di HUT ke-73 Kemerdekaan RI, dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di forum internasional. Kami bangga anak-anak kita pulang mendapatkan medali dan mayoritas mendapatkan emas,” kata pejabat Kemdikbud, Suharlan dalam keterangan tertulis, Senin (20/8).

Kapala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMA (PSMA) Ditjen Dikdasmen Kemdikbud itu menyebutkan dua siswa peraih medali emas pada kategori individu diraih Naufal Dean Anugrah (SMAN 1 Yogyakarta) dan Geoffrey Tyndall (SMAN 2 Jakarta).

Sedangkan satu medali perak diraih oleh Abraham Karel (SMAN 8 Jakarta) dan satu medali perunggu diraih oleh satu-satunya olimpiad putri, Lintang Ambar Pramesti (SMA Kesatuan Bangsa Yogyayakarta).

Tidak hanya itu, Indonesia juga dibuat bangga dengan raihan penghargaan kategori lomba berkelompok ESP dan ITFI.

Dari kompetisi ESP, siswa Indonesia meraih medali emas atas nama Abraham dan medali perunggu atas nama Lintang. Sedangkan dari kategori ITFI, siswa Indonesia raih medali perak atas nama Naufal dan perunggu atas nama Geoffrey, lanjutnya.

Para siswa yang sebelumnya menjuarai OSN tersebut, kata Suharlan, terpilih melalui jalan yang tidak mudah, karena harus melewati empat tahapan pembinaan yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Bandung selama tiga bulan di akhir 2017 hingga sebelum keberangkatan di tahun 2018.

Dari beberapa siswa yang mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMA, terpilih lima yang berangkat mewakili Indonesia untuk mengikut olimpiade Internasional, jelas Suharlan.

Naufal siswa dari SMAN 1 Yogyakarta mengakui persiapan yang dilakukan Kemendikbud sebelum keberangkatannya ke Thailand sangat bagus, sehingga dirinya percaya diri dapat memberikan yang terbaik pada ajang olimpiade tersebut.

Persiapan dari Indonesia sendiri melalui pembinaan yang dilakukan Direktorat PSMA sudah sangat bagus. Kita mulai dari kabupaten kemudian seleksi tingkat provinsi, terus ikut OSN tingkat nasional di Riau. Kemudian ikut pelatihan nasional empat kali, kata Naufal.

Selanjutnya, Geoffrey Tyndall dari SMAN 2 Jakarta pun mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu dengan para siswa dari 39 Negara peserta IESO.

“Saya senang sekali memiliki teman-teman baru dari 39 negara. Saya bisa merasakan atmosfer kompetisi dengan negara-negara yang memiliki keunggulan serupa dengan Indonesia di bidang kebumian,” katanya.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2vXN1G5
via IFTTT

 

Ilustrasi .(kemdiknas.go.id)

LIMA siswa Indonesia yang merupakan peraih medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017 berhasil memboyong tiga medali emas, dua perak, dan tiga perunggu dalam kompetisi “12nd International Earth Science Olympiad (IESO)” berlangsung di Mahidol Kanchanaburi, Thailand, 8-17 Agustus 2018. Indonesia masuk pada peringkat ketiga dunia dalam ajang olimpiade internasional yang diikuti delegasi 39 negara tersebut.

“Ini luar biasa hadiah yang diberikan para siswa kita tersebut di HUT ke-73 Kemerdekaan RI, dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di forum internasional. Kami bangga anak-anak kita pulang mendapatkan medali dan mayoritas mendapatkan emas,” kata pejabat Kemdikbud, Suharlan dalam keterangan tertulis, Senin (20/8).

Kapala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMA (PSMA) Ditjen Dikdasmen Kemdikbud itu menyebutkan dua siswa peraih medali emas pada kategori individu diraih Naufal Dean Anugrah (SMAN 1 Yogyakarta) dan Geoffrey Tyndall (SMAN 2 Jakarta).

Sedangkan satu medali perak diraih oleh Abraham Karel (SMAN 8 Jakarta) dan satu medali perunggu diraih oleh satu-satunya olimpiad putri, Lintang Ambar Pramesti (SMA Kesatuan Bangsa Yogyayakarta).

Tidak hanya itu, Indonesia juga dibuat bangga dengan raihan penghargaan kategori lomba berkelompok ESP dan ITFI.

Dari kompetisi ESP, siswa Indonesia meraih medali emas atas nama Abraham dan medali perunggu atas nama Lintang. Sedangkan dari kategori ITFI, siswa Indonesia raih medali perak atas nama Naufal dan perunggu atas nama Geoffrey, lanjutnya.

Para siswa yang sebelumnya menjuarai OSN tersebut, kata Suharlan, terpilih melalui jalan yang tidak mudah, karena harus melewati empat tahapan pembinaan yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Bandung selama tiga bulan di akhir 2017 hingga sebelum keberangkatan di tahun 2018.

Dari beberapa siswa yang mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMA, terpilih lima yang berangkat mewakili Indonesia untuk mengikut olimpiade Internasional, jelas Suharlan.

Naufal siswa dari SMAN 1 Yogyakarta mengakui persiapan yang dilakukan Kemendikbud sebelum keberangkatannya ke Thailand sangat bagus, sehingga dirinya percaya diri dapat memberikan yang terbaik pada ajang olimpiade tersebut.

Persiapan dari Indonesia sendiri melalui pembinaan yang dilakukan Direktorat PSMA sudah sangat bagus. Kita mulai dari kabupaten kemudian seleksi tingkat provinsi, terus ikut OSN tingkat nasional di Riau. Kemudian ikut pelatihan nasional empat kali, kata Naufal.

Selanjutnya, Geoffrey Tyndall dari SMAN 2 Jakarta pun mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu dengan para siswa dari 39 Negara peserta IESO.

“Saya senang sekali memiliki teman-teman baru dari 39 negara. Saya bisa merasakan atmosfer kompetisi dengan negara-negara yang memiliki keunggulan serupa dengan Indonesia di bidang kebumian,” katanya.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2vXN1G5
via IFTTT

Tahun Depan, Pemerintah Maksimalkan Pemerataan Pendidikan

 

Ilustrasi:Guru mengajar di kelas.(republika.co.id)

PRESIDEN  Joko Widodo berencana menaikkan anggaran pendidikan sebesar Rp 487,9 triliun pada tahun 2019 mendatang. Dengan anggaran tersebut pemerintah juga berencana untuk fokus pada investasi sumberdaya manusia (SDM).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, untuk peningkatan SDM Kemendikbud akan terus memaksimalkan realisasi pemerataan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya melalui kebijakan zonasi.

“Sesuai program nawa cita pemerataan pendidikan yang berkualitas harus dijalankan dengan disiplin. Zonasi akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan semua program baik terkait akses maupun mutu/relevansi pendidikan,” kata Didik saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (19/8).

Dengan zonasi, Didik optimistis bisa membuat sistem penerimaan peserta didik baru dan program perencanaan mulai penambahan akses, kebutuhan guru, penggunaan peralatan dan sarana prasarana lainnya. Sehingga peningkatan SDM di Indonesia bisa terwujud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kebijakan untuk Dikdsmen tahun depan akan tetap sama dengan tahun ini. Hanya saja, pihaknya akan lebih terfokus dalam merevitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 9 Tahun 2016.

“Untuk dikdasmen tidak ada yang berubah dari tahun ini, kecuali untuk pengembangan SMK,” kata Hamid kepada Republika.

Inpres 6 Tahun 2016 tersebut mengamatkan beberapa hal. Yaitu melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama dan lulusan.

Hamid mengatakan, kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan. Akibatnya, sulit untuk memahami kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang fleksibel. Artinya, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan industri.(republika.co.id)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2nSoiym
via IFTTT

 

Ilustrasi:Guru mengajar di kelas.(republika.co.id)

PRESIDEN  Joko Widodo berencana menaikkan anggaran pendidikan sebesar Rp 487,9 triliun pada tahun 2019 mendatang. Dengan anggaran tersebut pemerintah juga berencana untuk fokus pada investasi sumberdaya manusia (SDM).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, untuk peningkatan SDM Kemendikbud akan terus memaksimalkan realisasi pemerataan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya melalui kebijakan zonasi.

“Sesuai program nawa cita pemerataan pendidikan yang berkualitas harus dijalankan dengan disiplin. Zonasi akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan semua program baik terkait akses maupun mutu/relevansi pendidikan,” kata Didik saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (19/8).

Dengan zonasi, Didik optimistis bisa membuat sistem penerimaan peserta didik baru dan program perencanaan mulai penambahan akses, kebutuhan guru, penggunaan peralatan dan sarana prasarana lainnya. Sehingga peningkatan SDM di Indonesia bisa terwujud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kebijakan untuk Dikdsmen tahun depan akan tetap sama dengan tahun ini. Hanya saja, pihaknya akan lebih terfokus dalam merevitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 9 Tahun 2016.

“Untuk dikdasmen tidak ada yang berubah dari tahun ini, kecuali untuk pengembangan SMK,” kata Hamid kepada Republika.

Inpres 6 Tahun 2016 tersebut mengamatkan beberapa hal. Yaitu melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama dan lulusan.

Hamid mengatakan, kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan. Akibatnya, sulit untuk memahami kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang fleksibel. Artinya, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan industri.(republika.co.id)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2nSoiym
via IFTTT

Sabtu, 18 Agustus 2018

Presiden Targetkan Bangun 1.407 Ruang Praktik SMK Sepanjang 2019

SMK Ristek Siap Produksi Masal Alat Deteksi Banjir (karawangnews.com)

PEMERINTAH  juga melakukan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air.

Beasiswa itu untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Jumlah itu disebar dalam periode 2014-2019.

Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.(news.okezone.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PePVhD
via IFTTT

SMK Ristek Siap Produksi Masal Alat Deteksi Banjir (karawangnews.com)

PEMERINTAH  juga melakukan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air.

Beasiswa itu untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Jumlah itu disebar dalam periode 2014-2019.

Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.(news.okezone.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2PePVhD
via IFTTT

Pramuka Tak Sebatas Morse, Tapi Perlu Jawab Tantangan Zaman seperti Coding

berita.upi.edu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan hari Pramuka Ke-57 Tahun 2018 di lapangan Gajah Mada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengenakan pakaian dan didapuk sebagai Inspektur Upacara dalam perayaan hari jadi Organisasi Tunas Kelapa yang ke-57 tahun.

Melansir twitternya @jokowi, Rabu (15/8/2018), Jokowi menuliskan harapan untuk Hari Pramuka ke 57.

“Di usia 57 tahun, saatnya Gerakan Pramuka di Tanah Air menjawab tantangan zaman baru. Anggota Pramuka harus dididik bukan hanya bahasa Morse, tetapi juga pengetahuan digital seperti coding, artificial intelligence, advance robotic, dan internet of things. Salam Pramuka,” tulis Jokowi.

Tweet itu pun langsung mendapatkan 1.084 retweet dan 4.174 likes. Untuk diketahui, akun twitter Presiden Jokowi diikuti oleh 10.235.806 followers.

Presiden mengingatkan bahwa Gerakan Pramuka di Indonesia akan menjawab tantangan zaman sekarang yang akan berbeda dengan sebelumnya, tidak hanya mengenal bahasa Morse saja tapi seorang anggota Pramuka harus mengerti hal-hal tentang digital, kecerdasaan buatan seperi robot yang canggih dan internet.(news.okezone.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Bq4SdS
via IFTTT

berita.upi.edu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan hari Pramuka Ke-57 Tahun 2018 di lapangan Gajah Mada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengenakan pakaian dan didapuk sebagai Inspektur Upacara dalam perayaan hari jadi Organisasi Tunas Kelapa yang ke-57 tahun.

Melansir twitternya @jokowi, Rabu (15/8/2018), Jokowi menuliskan harapan untuk Hari Pramuka ke 57.

“Di usia 57 tahun, saatnya Gerakan Pramuka di Tanah Air menjawab tantangan zaman baru. Anggota Pramuka harus dididik bukan hanya bahasa Morse, tetapi juga pengetahuan digital seperti coding, artificial intelligence, advance robotic, dan internet of things. Salam Pramuka,” tulis Jokowi.

Tweet itu pun langsung mendapatkan 1.084 retweet dan 4.174 likes. Untuk diketahui, akun twitter Presiden Jokowi diikuti oleh 10.235.806 followers.

Presiden mengingatkan bahwa Gerakan Pramuka di Indonesia akan menjawab tantangan zaman sekarang yang akan berbeda dengan sebelumnya, tidak hanya mengenal bahasa Morse saja tapi seorang anggota Pramuka harus mengerti hal-hal tentang digital, kecerdasaan buatan seperi robot yang canggih dan internet.(news.okezone.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2Bq4SdS
via IFTTT

Jumat, 17 Agustus 2018

Benih Literasi dalam Dongeng Sebelum Tidur

Anak-Anak kelas 3 SDN 1 Purwasari sedang membaca buku di depan kelas (USAID Prioritas)

KENZIE Wira Ardhani (6) sudah cawis dengan piama hitam bergambar Mickey Mouse saat jam dinding menunjukkan pukul 20.30 WIB, Minggu malam, 12 Agustus 2018. Lingkungan kediamannya di kawasan Kopo, Kota Bandung, juga sudah kian sepi. Jadi tak ada lagi dalih bagi siswa kelas I SDIT Fithrah Insani III ini untuk tetap terjaga. Lagi pula, esok hari adalah Senin. Kenzie harus bangun lebih pagi untuk sekolah hari pertama pekan ini.

Terbaring di kamar tidurnya yang bernuansa kuning, Kenzie tak lantas memejamkan mata. Dia menunggu ritual harian yang amat jarang terlewatkan: dongeng sebelum tidur dari bunda. Sebuah kerutinan yang sejak usia 2 tahun dia dapatkan. Kebiasaan dalam jangka waktu lama, yang mulai membuatnya ketagihan.

Ari Nursanti (36), sang bunda, pun tak mau membuat anaknya menunggu lama. Buku ensiklopedia anak-anak yang membahas benda luar angkasa sudah dalam genggaman. Bukan tanpa alasan, Kenzie memang menggandrunginya karena punya cita-cita menjadi astronaut di masa depan.

Prosesi dongeng sebelum tidur pun dimulai. Helai pertama hampir tuntas Ari bacakan, Kenzie menyimak penuh perhatian. Halaman selanjutnya, mata bocah ini mulai luyu. Lantas seperti biasa, di lembar-lembar berikutnya, Kenzie terlelap dengan sendirinya. Selamat tidur, Kenzie..

Komunikasi dalam literasi

Bagi Ari, dongeng sebelum tidur bukan sekadar aktivitas iseng. Sejak awal, wanita yang berkarier di bidang publikasi ini sudah yakin, intensitas komunikasi dengan orang tua adalah salah satu penunjang pertumbuhan seorang anak. Termasuk di dalamnya komunikasi sebelum tidur dalam balutan cerita. Entah memang ada pautannya atau tidak, menurut Ari, Kenzie mampu berkomunikasi dengan lancar lebih dahulu ketimbang anak sebayanya.

Beberapa bulan terakhir, sejak menyandang status siswa kelas I SD, aktivitas literasi Kenzie pun meningkat ke tahap selanjutnya. Dia mulai doyan membaca, bukan hanya dibacakan. Selain minat yang ditanamkan orang tua sejak lama, pola pendidikan di sekolah juga berperan dalam kebiasaan ini.

“Kenzie biasanya membaca buku pada sore dan subuh,” kata Ari Nursanti, Senin, 13 Agustus 2018.

Sore dan subuh hari adalah momentum wajib bagi Kenzie untuk membuka helai demi helai buku cerita. Pasalnya, hasil bacaan akan dinilai oleh sang bunda dalam sebuah catatan yang dinamai Buku Penghubung. Buku inilah yang menjadi media komunikasi setiap harinya, antara Ari sebagai orang tua siswa dengan guru Kenzie keesokan harinya. Buku sederhana yang menjadi perangkat kerja sama lingkungan rumah dengan awak sekolah.

Sinambung Lewat Buku Penghubung

Buku Penghubung yang diamanatkan pada Ari, berisi beragam indikator penilaian. Saban hari Ari rutin mengisi, buku apa dan sudah sampai halaman berapa Kenzie membaca. Juga seberapa lancar bacaannya. Ada pula tabel penilaian salat yang dilengkapi keterangan salat sendiri, salat berjamaah di rumah, atau salat berjamaah di musala. Tabel lainnya berisi penilaian tentang sikap hormat pada orang tua, juga kemandirian dan kedisiplinan di rumah. Teramat lengkap.

Di bagian lain Buku Penghubung, tersedia lembaran yang harus diisi guru. Indikator penilaiannya tak kalah paripurna. Ada tabel yang menerangkan ketawadukan terhadap guru, kerajinan belajar di kelas, juga santun budi dengan pengajar dan sebaya pelajar.

Dengan catatan dari Ari, guru di sekolah punya gambaran terkait keseharian Kenzie. Apakah di rumah mengerjakan salat, mematuhi perintah orang tua, mengerjakan tugas, juga membaca. Sebaliknya, lewat catatan dari sang guru, Ari juga bisa punya warta terkait aktivitas anaknya selama di lingkungan sekolah.

“Catatan guru di Buku Penghubung bisa jadi bahan bagi saya untuk mendidik Kenzie di rumah. Catatan saya di buku itu juga menjadi bahan bagi guru di sekolah,” kata Ari.

Tak sampai di sana. Sejatinya anak-anak yang suka mendapat hadiah, sistem ini pun menerapkan reward and punishment. Jika mendapat penilaian teramat bagus, bisa jadi Kenzie punya jajanan tambahan bahkan mainan baru. Dengan pola seperti ini, ujar Ari, anaknya bisa belajar bahwa ada konsekuensi di setiap perbuatan.

Kerja sama antara Ari di rumah dengan guru Kenzie di sekolah, sudah menjadi kemufakatan sejak awal pendaftaran. Pihak sekolah menekankan, tak ada batasan waktu dalam pendidikan. Tak cukup jika semata-mata berlangsung sejak pukul 07.00 sampai 14.00 di bawah amatan seorang pengajar.

“Pertama mendaftar ke sekolah, saya sebagai orang tua diingatkan bahwa proses pendidikan antara di sekolah dengan di rumah harus seiringan. Misal mendidik anak untuk salat lima waktu kan di rumah juga harus terpantau. Jangan sampai hanya salat kalau sedang di sekolah, jangan pula hanya baca kalau sedang di sekolah,” kata Ari.

Sedikit peluh tambahan

Ari sadar betul, sistem ini menuntut peran lebih dari orang tua. Tapi tak masalah, toh itu untuk kebaikan anaknya. Justru dia bersyukur. Soalnya, baru beberapa bulan mengenyam pendidikan dengan pola seperti ini, progresnya sudah terlihat. Sang anak, menurut Ari, lebih bisa disiplin dan mandiri.

“Karena ketika ada orang tua yang tidak menjalankan sistem ini dengan baik, atau kurang partisipatif memantau anaknya di rumah, itu akan sangat terlihat. Di sekolah, perkembangan anaknya akan lebih lambat dibanding siswa lainnya. Kalau sudah seperti itu, kepala sekolah dan wali kelas biasanya berkunjung ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Bisa jadi itu karena anaknya dipercayakan sepenuhnya pada pengasuh misalkan. Jika dibutuhkan, sekolah juga punya psikolog untuk menangani masalah seperti itu,” papar Ari.

Dengan kata lain, pola pendidikan seperti ini juga memberi pelajaran bagi orang tua. Sejatinya, sekolah bukanlah sebuah biro jasa, yang ketika seseorang telah membayar, lantas bisa lepas tangan begitu saja. Demikian Ari mengambil makna.

Dari Menteri

Peran aktif keluarga dalam proses pendidikan di sekolah, sebenarnya telah dipetuahkan sejak lama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahkan mengeluarkan peraturan khusus terkait hal ini sejak tahun lalu. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tersebut membahas tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam peraturan ini, terdapat tiga bentuk partisipasi keluarga yang harus dilakukan. Mulai dari peran keluarga dalam aktivitas di sekolah atau satuan pendidikan, di lingkungan rumah, sampai dalam konteks luas kemasyarakatan. Tak lain, tujuannya untuk mendukung proses pendidikan yang dijalani siswa.

Bicara lingkungan sekolah, orang tua siswa harus berperan aktif dalam beragam kegiatan penunjang pendidikan. Baik itu pertemuan orang tua, pendidikan parenting, sampai acara semisal kenaikan kelas.

Sementara saat di rumah, orang tua diberi gambaran terkait peran mereka dalam menyerasikan diri dengan pola pendidikan di sekolah. Antara lain dengan menumbuhkan nilai positif pada karakter anak, memberi fasilitas belajar, memotivasi, dan pastinya menumbuhkan budaya literasi.

Cakupan lebih luas ada pada peran orang tua dalam konteks masyarakat. Dalam peraturan menteri tersebut, orang tua mesti aktif dalam upaya bersama terkait isu-isu besar. Mencakup perlindungan anak dari obat terlarang, kekerasan, pelecehan, sampai pergaulan bebas.

“Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,” demikian bunyi pertimbangan dalam aturan yang diteken Muhadjir Effendy pada 27 September 2017 tersebut.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2OKIQUL
via IFTTT

Anak-Anak kelas 3 SDN 1 Purwasari sedang membaca buku di depan kelas (USAID Prioritas)

KENZIE Wira Ardhani (6) sudah cawis dengan piama hitam bergambar Mickey Mouse saat jam dinding menunjukkan pukul 20.30 WIB, Minggu malam, 12 Agustus 2018. Lingkungan kediamannya di kawasan Kopo, Kota Bandung, juga sudah kian sepi. Jadi tak ada lagi dalih bagi siswa kelas I SDIT Fithrah Insani III ini untuk tetap terjaga. Lagi pula, esok hari adalah Senin. Kenzie harus bangun lebih pagi untuk sekolah hari pertama pekan ini.

Terbaring di kamar tidurnya yang bernuansa kuning, Kenzie tak lantas memejamkan mata. Dia menunggu ritual harian yang amat jarang terlewatkan: dongeng sebelum tidur dari bunda. Sebuah kerutinan yang sejak usia 2 tahun dia dapatkan. Kebiasaan dalam jangka waktu lama, yang mulai membuatnya ketagihan.

Ari Nursanti (36), sang bunda, pun tak mau membuat anaknya menunggu lama. Buku ensiklopedia anak-anak yang membahas benda luar angkasa sudah dalam genggaman. Bukan tanpa alasan, Kenzie memang menggandrunginya karena punya cita-cita menjadi astronaut di masa depan.

Prosesi dongeng sebelum tidur pun dimulai. Helai pertama hampir tuntas Ari bacakan, Kenzie menyimak penuh perhatian. Halaman selanjutnya, mata bocah ini mulai luyu. Lantas seperti biasa, di lembar-lembar berikutnya, Kenzie terlelap dengan sendirinya. Selamat tidur, Kenzie..

Komunikasi dalam literasi

Bagi Ari, dongeng sebelum tidur bukan sekadar aktivitas iseng. Sejak awal, wanita yang berkarier di bidang publikasi ini sudah yakin, intensitas komunikasi dengan orang tua adalah salah satu penunjang pertumbuhan seorang anak. Termasuk di dalamnya komunikasi sebelum tidur dalam balutan cerita. Entah memang ada pautannya atau tidak, menurut Ari, Kenzie mampu berkomunikasi dengan lancar lebih dahulu ketimbang anak sebayanya.

Beberapa bulan terakhir, sejak menyandang status siswa kelas I SD, aktivitas literasi Kenzie pun meningkat ke tahap selanjutnya. Dia mulai doyan membaca, bukan hanya dibacakan. Selain minat yang ditanamkan orang tua sejak lama, pola pendidikan di sekolah juga berperan dalam kebiasaan ini.

“Kenzie biasanya membaca buku pada sore dan subuh,” kata Ari Nursanti, Senin, 13 Agustus 2018.

Sore dan subuh hari adalah momentum wajib bagi Kenzie untuk membuka helai demi helai buku cerita. Pasalnya, hasil bacaan akan dinilai oleh sang bunda dalam sebuah catatan yang dinamai Buku Penghubung. Buku inilah yang menjadi media komunikasi setiap harinya, antara Ari sebagai orang tua siswa dengan guru Kenzie keesokan harinya. Buku sederhana yang menjadi perangkat kerja sama lingkungan rumah dengan awak sekolah.

Sinambung Lewat Buku Penghubung

Buku Penghubung yang diamanatkan pada Ari, berisi beragam indikator penilaian. Saban hari Ari rutin mengisi, buku apa dan sudah sampai halaman berapa Kenzie membaca. Juga seberapa lancar bacaannya. Ada pula tabel penilaian salat yang dilengkapi keterangan salat sendiri, salat berjamaah di rumah, atau salat berjamaah di musala. Tabel lainnya berisi penilaian tentang sikap hormat pada orang tua, juga kemandirian dan kedisiplinan di rumah. Teramat lengkap.

Di bagian lain Buku Penghubung, tersedia lembaran yang harus diisi guru. Indikator penilaiannya tak kalah paripurna. Ada tabel yang menerangkan ketawadukan terhadap guru, kerajinan belajar di kelas, juga santun budi dengan pengajar dan sebaya pelajar.

Dengan catatan dari Ari, guru di sekolah punya gambaran terkait keseharian Kenzie. Apakah di rumah mengerjakan salat, mematuhi perintah orang tua, mengerjakan tugas, juga membaca. Sebaliknya, lewat catatan dari sang guru, Ari juga bisa punya warta terkait aktivitas anaknya selama di lingkungan sekolah.

“Catatan guru di Buku Penghubung bisa jadi bahan bagi saya untuk mendidik Kenzie di rumah. Catatan saya di buku itu juga menjadi bahan bagi guru di sekolah,” kata Ari.

Tak sampai di sana. Sejatinya anak-anak yang suka mendapat hadiah, sistem ini pun menerapkan reward and punishment. Jika mendapat penilaian teramat bagus, bisa jadi Kenzie punya jajanan tambahan bahkan mainan baru. Dengan pola seperti ini, ujar Ari, anaknya bisa belajar bahwa ada konsekuensi di setiap perbuatan.

Kerja sama antara Ari di rumah dengan guru Kenzie di sekolah, sudah menjadi kemufakatan sejak awal pendaftaran. Pihak sekolah menekankan, tak ada batasan waktu dalam pendidikan. Tak cukup jika semata-mata berlangsung sejak pukul 07.00 sampai 14.00 di bawah amatan seorang pengajar.

“Pertama mendaftar ke sekolah, saya sebagai orang tua diingatkan bahwa proses pendidikan antara di sekolah dengan di rumah harus seiringan. Misal mendidik anak untuk salat lima waktu kan di rumah juga harus terpantau. Jangan sampai hanya salat kalau sedang di sekolah, jangan pula hanya baca kalau sedang di sekolah,” kata Ari.

Sedikit peluh tambahan

Ari sadar betul, sistem ini menuntut peran lebih dari orang tua. Tapi tak masalah, toh itu untuk kebaikan anaknya. Justru dia bersyukur. Soalnya, baru beberapa bulan mengenyam pendidikan dengan pola seperti ini, progresnya sudah terlihat. Sang anak, menurut Ari, lebih bisa disiplin dan mandiri.

“Karena ketika ada orang tua yang tidak menjalankan sistem ini dengan baik, atau kurang partisipatif memantau anaknya di rumah, itu akan sangat terlihat. Di sekolah, perkembangan anaknya akan lebih lambat dibanding siswa lainnya. Kalau sudah seperti itu, kepala sekolah dan wali kelas biasanya berkunjung ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Bisa jadi itu karena anaknya dipercayakan sepenuhnya pada pengasuh misalkan. Jika dibutuhkan, sekolah juga punya psikolog untuk menangani masalah seperti itu,” papar Ari.

Dengan kata lain, pola pendidikan seperti ini juga memberi pelajaran bagi orang tua. Sejatinya, sekolah bukanlah sebuah biro jasa, yang ketika seseorang telah membayar, lantas bisa lepas tangan begitu saja. Demikian Ari mengambil makna.

Dari Menteri

Peran aktif keluarga dalam proses pendidikan di sekolah, sebenarnya telah dipetuahkan sejak lama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahkan mengeluarkan peraturan khusus terkait hal ini sejak tahun lalu. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tersebut membahas tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam peraturan ini, terdapat tiga bentuk partisipasi keluarga yang harus dilakukan. Mulai dari peran keluarga dalam aktivitas di sekolah atau satuan pendidikan, di lingkungan rumah, sampai dalam konteks luas kemasyarakatan. Tak lain, tujuannya untuk mendukung proses pendidikan yang dijalani siswa.

Bicara lingkungan sekolah, orang tua siswa harus berperan aktif dalam beragam kegiatan penunjang pendidikan. Baik itu pertemuan orang tua, pendidikan parenting, sampai acara semisal kenaikan kelas.

Sementara saat di rumah, orang tua diberi gambaran terkait peran mereka dalam menyerasikan diri dengan pola pendidikan di sekolah. Antara lain dengan menumbuhkan nilai positif pada karakter anak, memberi fasilitas belajar, memotivasi, dan pastinya menumbuhkan budaya literasi.

Cakupan lebih luas ada pada peran orang tua dalam konteks masyarakat. Dalam peraturan menteri tersebut, orang tua mesti aktif dalam upaya bersama terkait isu-isu besar. Mencakup perlindungan anak dari obat terlarang, kekerasan, pelecehan, sampai pergaulan bebas.

“Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional,” demikian bunyi pertimbangan dalam aturan yang diteken Muhadjir Effendy pada 27 September 2017 tersebut.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2OKIQUL
via IFTTT

Siapkan Tenaga Kerja SMK Berkualitas, Kemendikbud Tingkatkan Kerja Sama dengan Dunia Industri

Ilustrasi

SEBAGAI   bentuk komitmen untuk terus mendorong peningkatan pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama PT Erajaya Swasembada Tbk sepakat melakukan kerja sama. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Kemendikbud, Jakarta (16/8/2018).
Penandatanganan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad. Dalam sambutannya, Hamid menjelaskan bahwa nota kesempahaman ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
“Kita sangat senang satu bidang yang memang jumlah siswanya banyak di keahlian bisnis terbanyak jadi 25% ada di bidang bisnis dan manajemen ini makanya kita berupaya bidang-bidang ini harus dipartnerkan dengan perusahaan-perusahaan, termasuk PT Erajaya Swasembada Tbk,” tutur Hamid. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah ambil bagian dalam peningkatan kerja sama di dunia SMK.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) M. Bakhrun mengatakan bahwa PT. Erajaya Swasembada  memiliki 17 nota kesepahaman dengan sekolah-sekolah untuk melakukan kerja sama baik melalui pembinaan pada guru, siswa, maupun untuk penempatan praktik kerja lapangan dan bagaimana anak-anak dari SMK bisa terserap oleh industri.
“Memang pada saat awal ini pak dirjen kami sampaikan masih dilakukan didaerah Jakarta, tapi insyaallah mulai tahun depan mulai pelajaran ini akan dilakukan dibeberapa daerah yang nantinya harapannya, yah paling tidak ada sekitar 100-an lah SMK yang bisa melakukan kerja sama dengan PT. Erajaya Swasembada Tbk,” ujarnya.
Di saat yang sama, Chief Executive Officer (CEO) PT. Erajaya Swasembada Tbk Hasan Aula menyampaikan komitmennya untuk bisa berpartisipasi dalam pembinaan lulusan SMK. “Kami dari Erajaya group siap dan bersedia untuk bekerja sama lebih erat lagi yah dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya kita bisa mengembangkan dan memberikan lapangan kerja kepada lulusan-lulusan SMK,” katanya. Ia berharap pengembangan akan terus merambah tidak hanya bidang manajemen dan leadership, tetapi juga bidang teknologi.
Kerja sama yang dikembangkan mencakup peningkatan kompetensi di bidang bisnis dan manajemen di SMK, diantaranya penyelarasan kurikulum, pelatihan guru produktif, program Corporate Social Responsibility (CSR), fasilitas Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi peserta didik SMK di bidang Bisnis dan Manajemen, dan fasilitas perekrutan lulusan SMK bidang Bisnis dan Manajemen.(kemdikbud.go.id)


from Siap Belajar https://ift.tt/2L5775J
via IFTTT

Ilustrasi

SEBAGAI   bentuk komitmen untuk terus mendorong peningkatan pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama PT Erajaya Swasembada Tbk sepakat melakukan kerja sama. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Kemendikbud, Jakarta (16/8/2018).
Penandatanganan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad. Dalam sambutannya, Hamid menjelaskan bahwa nota kesempahaman ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
“Kita sangat senang satu bidang yang memang jumlah siswanya banyak di keahlian bisnis terbanyak jadi 25% ada di bidang bisnis dan manajemen ini makanya kita berupaya bidang-bidang ini harus dipartnerkan dengan perusahaan-perusahaan, termasuk PT Erajaya Swasembada Tbk,” tutur Hamid. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah ambil bagian dalam peningkatan kerja sama di dunia SMK.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) M. Bakhrun mengatakan bahwa PT. Erajaya Swasembada  memiliki 17 nota kesepahaman dengan sekolah-sekolah untuk melakukan kerja sama baik melalui pembinaan pada guru, siswa, maupun untuk penempatan praktik kerja lapangan dan bagaimana anak-anak dari SMK bisa terserap oleh industri.
“Memang pada saat awal ini pak dirjen kami sampaikan masih dilakukan didaerah Jakarta, tapi insyaallah mulai tahun depan mulai pelajaran ini akan dilakukan dibeberapa daerah yang nantinya harapannya, yah paling tidak ada sekitar 100-an lah SMK yang bisa melakukan kerja sama dengan PT. Erajaya Swasembada Tbk,” ujarnya.
Di saat yang sama, Chief Executive Officer (CEO) PT. Erajaya Swasembada Tbk Hasan Aula menyampaikan komitmennya untuk bisa berpartisipasi dalam pembinaan lulusan SMK. “Kami dari Erajaya group siap dan bersedia untuk bekerja sama lebih erat lagi yah dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya kita bisa mengembangkan dan memberikan lapangan kerja kepada lulusan-lulusan SMK,” katanya. Ia berharap pengembangan akan terus merambah tidak hanya bidang manajemen dan leadership, tetapi juga bidang teknologi.
Kerja sama yang dikembangkan mencakup peningkatan kompetensi di bidang bisnis dan manajemen di SMK, diantaranya penyelarasan kurikulum, pelatihan guru produktif, program Corporate Social Responsibility (CSR), fasilitas Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi peserta didik SMK di bidang Bisnis dan Manajemen, dan fasilitas perekrutan lulusan SMK bidang Bisnis dan Manajemen.(kemdikbud.go.id)


from Siap Belajar https://ift.tt/2L5775J
via IFTTT

Kamis, 16 Agustus 2018

Mendikbud Tekankan Pentingnya Keteladanan Guru

Setiap siswa mendapat kesempatan untuk memeriksakan hasil karya tulisnya secara individual dengan guru.(prioritaspendidikan.org)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya keteladanan guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai syarat suksesnya pendidikan. Semua guru, kata dia, harus siap menjadi teladan, baik bagi rekan sesama profesi, maupun bagi peserta didik.

“Guru harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga bisa menjadi tempat bercermin kalau orang ingin mematut diri sebagai guru yang baik, guru yang hebat, bisa dijadikan contoh,” kata Muhadjir melalui pesan tertulis, Jumat (16/8).

Menurut Muhadjir, problem pendidikan saat ini yaitu minimnya keteladanan. Karena itu, dia berharap agar para peserta para guru harus siap menjadi teladan di daerahnya masing-masing.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar para guru bersungguh-sungguh menjadi pendidik yang mampu memberikan keteladanan, bukan sekadar menjadi pengajar. Karena ruh pendidikan, baginya, adalah tentang keteladanan.

“Jika guru tidak bisa menjadi teladan, maka hilanglah jati diri keguruannya. Karena itu, keteladanan inilah yang kita dorong. Bagaimana guru tampil sebagai teladan,” tutur Muhadjir.

Mendikbud juga menekankan, agar para guru tidak terlalu kaku pada ketetapan kurikulum. Ia mengharapkan para kepala sekolah mampu membantu para guru memahami perannya sebagai pendidik, bukan sekadar pengajar.

“Pembelajaran yang diterapkan di sekolah harus lah fleksibel. Serta mampu memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, sebagai makhluk sosial guru tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan dan komunitas. Karenanya dia pun mengaku, selama ini ada guru yang secara tidak langsung telah menyisipkan paham eksklusif kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, Unifah mengusulkan agar kementerian terkait betul-betul menyeleksi calon guru. Mulai dari pandangan calon guru, hingga nasionalismenya.

“Intinya kami PGRI ingin mengajak semua tenaga pendidik dan sekolah bisa mewujudkan ruang yang inklusif bagi siswa,” ungkap dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2KWTHbX
via IFTTT

Setiap siswa mendapat kesempatan untuk memeriksakan hasil karya tulisnya secara individual dengan guru.(prioritaspendidikan.org)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya keteladanan guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai syarat suksesnya pendidikan. Semua guru, kata dia, harus siap menjadi teladan, baik bagi rekan sesama profesi, maupun bagi peserta didik.

“Guru harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga bisa menjadi tempat bercermin kalau orang ingin mematut diri sebagai guru yang baik, guru yang hebat, bisa dijadikan contoh,” kata Muhadjir melalui pesan tertulis, Jumat (16/8).

Menurut Muhadjir, problem pendidikan saat ini yaitu minimnya keteladanan. Karena itu, dia berharap agar para peserta para guru harus siap menjadi teladan di daerahnya masing-masing.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar para guru bersungguh-sungguh menjadi pendidik yang mampu memberikan keteladanan, bukan sekadar menjadi pengajar. Karena ruh pendidikan, baginya, adalah tentang keteladanan.

“Jika guru tidak bisa menjadi teladan, maka hilanglah jati diri keguruannya. Karena itu, keteladanan inilah yang kita dorong. Bagaimana guru tampil sebagai teladan,” tutur Muhadjir.

Mendikbud juga menekankan, agar para guru tidak terlalu kaku pada ketetapan kurikulum. Ia mengharapkan para kepala sekolah mampu membantu para guru memahami perannya sebagai pendidik, bukan sekadar pengajar.

“Pembelajaran yang diterapkan di sekolah harus lah fleksibel. Serta mampu memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, sebagai makhluk sosial guru tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan dan komunitas. Karenanya dia pun mengaku, selama ini ada guru yang secara tidak langsung telah menyisipkan paham eksklusif kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Untuk meminimalisasi hal tersebut, Unifah mengusulkan agar kementerian terkait betul-betul menyeleksi calon guru. Mulai dari pandangan calon guru, hingga nasionalismenya.

“Intinya kami PGRI ingin mengajak semua tenaga pendidik dan sekolah bisa mewujudkan ruang yang inklusif bagi siswa,” ungkap dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2KWTHbX
via IFTTT

Kemendikbud Revitalisasi 350 SMK pada 2019

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan merevitalisasi sebanyak 350 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 2019. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang tahun ini yang sebanyak 219 SMK. Program percepatan peningkatan kualitas tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun.

Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, M. Bakrun mengatakan, kebutuhan dana tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur. Antara lain untuk membangun laboratorium, teaching factory, ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Menurut dia, setiap sekolah akan mendapat dana berbeda tergantung kebutuhan masing-masing.

Ia mencontohkan, untuk merevitalisasi SMK jurusan animasi, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 3-5 miliar. Sedangkan untuk jurusan kemaritiman tak kurang dari Rp 15 miliar. Pemerintah memprioritaskan 5 jurusan yang akan direvitalisasi, yakni maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif dan teknologi. “Sesuai dengan program Nawacita presiden,” ucap Bakrun di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Kendati demikian, karena kesiapan fiskal negara yang terbatas, dana revitalisasi untuk setiap SMK pada tahun depan tak akan mencapai puluhan miliar per sekolah. Bakrun mengaku masih menghitung besaran insentif yang akan digelontorkan kepada masing-masing SMK. “Kami juga terus berusaha mengajak dunia usaha dan industri untuk mau membantu program ini. Saat ini, partisipasi dunia usaha dan industri yang konkret bantu seperti membangun laboratorium masih di bawah 10 persen dari total 13.900 SMK,” katanya.

Program revitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Bakrun mengatakan, revitalisasi tidak hanya berupa perbaikan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga membenahi kompetensi guru dan tenaga kependidikannya. Pasalnya, kualitas guru sangat menentukan tercapai atau tidaknya target peningkatan kompetensi lulusan SMK.

“Setiap tahunnya, SMK meluluskan 10.000 siswa. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang setiap tahun membutuhkan 70.000 lulusan SMK. Dari 10.000 itu, yang tersertifikasi hanya 1.350 siswa. Tersertifikasi artinya kompetensinya memenuhi standar atau relevan dengan dunia usaha dan industri,” kata Bakrun.

Gandeng ribuan industri

Program revitalisasi SMK menggandeng sebanyak 3.574 industri. Terutama industri yang bergerak pada bidang otomotif, pariwisata, industri kreatif dan kemaritiman. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, peta jalan revitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dan industri.

“Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri. Sampai dengan 2017, kami telah melatih 12.740 guru agar menjadi guru produktif, merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda,” ucap Muhadjir.

Ia menuturkan, kurikulum SMK diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut dia, pemerintah akan terus menjaring industri yang relevan dengan program revitalisasi. Pasalnya, saat ini, serapan lulusan SMKterhadap dunia industri terus meningkat.

“Relevansi kompeten lulusan SMK dengan industri terus dilakukan. Sebanyak 421 SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak satu, 6 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) telah menjadi LSP pihak dua. Dan saat ini terdapat 1.304 lembaga kursus menjadi tempat uji komperensi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2vKyQUm
via IFTTT

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan merevitalisasi sebanyak 350 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 2019. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang tahun ini yang sebanyak 219 SMK. Program percepatan peningkatan kualitas tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun.

Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, M. Bakrun mengatakan, kebutuhan dana tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur. Antara lain untuk membangun laboratorium, teaching factory, ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Menurut dia, setiap sekolah akan mendapat dana berbeda tergantung kebutuhan masing-masing.

Ia mencontohkan, untuk merevitalisasi SMK jurusan animasi, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 3-5 miliar. Sedangkan untuk jurusan kemaritiman tak kurang dari Rp 15 miliar. Pemerintah memprioritaskan 5 jurusan yang akan direvitalisasi, yakni maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif dan teknologi. “Sesuai dengan program Nawacita presiden,” ucap Bakrun di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Kendati demikian, karena kesiapan fiskal negara yang terbatas, dana revitalisasi untuk setiap SMK pada tahun depan tak akan mencapai puluhan miliar per sekolah. Bakrun mengaku masih menghitung besaran insentif yang akan digelontorkan kepada masing-masing SMK. “Kami juga terus berusaha mengajak dunia usaha dan industri untuk mau membantu program ini. Saat ini, partisipasi dunia usaha dan industri yang konkret bantu seperti membangun laboratorium masih di bawah 10 persen dari total 13.900 SMK,” katanya.

Program revitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Bakrun mengatakan, revitalisasi tidak hanya berupa perbaikan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga membenahi kompetensi guru dan tenaga kependidikannya. Pasalnya, kualitas guru sangat menentukan tercapai atau tidaknya target peningkatan kompetensi lulusan SMK.

“Setiap tahunnya, SMK meluluskan 10.000 siswa. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang setiap tahun membutuhkan 70.000 lulusan SMK. Dari 10.000 itu, yang tersertifikasi hanya 1.350 siswa. Tersertifikasi artinya kompetensinya memenuhi standar atau relevan dengan dunia usaha dan industri,” kata Bakrun.

Gandeng ribuan industri

Program revitalisasi SMK menggandeng sebanyak 3.574 industri. Terutama industri yang bergerak pada bidang otomotif, pariwisata, industri kreatif dan kemaritiman. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, peta jalan revitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dan industri.

“Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri. Sampai dengan 2017, kami telah melatih 12.740 guru agar menjadi guru produktif, merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda,” ucap Muhadjir.

Ia menuturkan, kurikulum SMK diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut dia, pemerintah akan terus menjaring industri yang relevan dengan program revitalisasi. Pasalnya, saat ini, serapan lulusan SMKterhadap dunia industri terus meningkat.

“Relevansi kompeten lulusan SMK dengan industri terus dilakukan. Sebanyak 421 SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak satu, 6 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) telah menjadi LSP pihak dua. Dan saat ini terdapat 1.304 lembaga kursus menjadi tempat uji komperensi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2vKyQUm
via IFTTT

Selasa, 14 Agustus 2018

Berenang dan Memanah Segera Masuk Kurikulum Pramuka Purwakarta

Ribuan Siswa di Cikembar Ikuti Perkemahan (inilahkoran.com)

KETUA  Kwarcab Pramuka Purwakarta Anne Ratna Mustika berencana memasukan kurikulum khusus bagi Pramuka. Rencananya kurikulum khusus ini adalah berenang dan memanah.

“Saya mencoba memasukan unsur sunnah yang diperintahkan Nabi saw, dengan pramuka. ‎Sebenarnya tuntutan sunnahnya tak hanya berenang dan memanah saja. Tetapi ada juga berkuda, namun biaya untuk berkuda nampaknya sedikit mahal. Tetapi bukan tidak mungkin untuk direalisasikan,” kata Anne di kediamannya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa 14 Agustus 2018.

Menurut Bupati Purwakarta terpilih itu pun, tidak ada salahnya memasukan kurikulum tersebut ke pramuka. Bahkan kurikulum ini justru telah dijalankan di Negara-negara lain. Seperti misalnya di Amerika Serikat.

“Di Amerika, pramuka dikenal dengan boy scout. Nah boyscout ini ternyata memiliki lencana khusus. Di antaranya ‘archery’ (memanah), ‘horsemanship’ (berkuda) dan ‘swimming’ (berenang). Tetapi mengapa tiga olah raga ini tidak dipopulerkan di Pramuka Indonesia,” ujarnya.

Olah raga memanah ini lanjut Anne memerlukan busur dan anak panah. Ini bisa menjadi kesempatan para pengrajin UMKM yang ada di Purwakarta. Seperti diketahui pengrajin bambu dan kayu banyak bertebaran di Purwakarta. Semisal di Plered dan Wanayasa.

Sementara untuk berenang bisa bekerja sama dengan para pengusaha wahana wisata. Seperti di kawasan Jatiluhur,Wanayasa atau Pasawahan. Belum lagi kolam renang yang berada di hotel-hotel Purwakarta. “Kita juga kini punya Cikao Park kan yang sedang digandrungi anak-anak sekolah. Ini bisa juga menjadi faktor pendukung,” katanya.

Sehingga kata Anne selain menjalankan sunnah Nabi, efeknya bisa menjalar ke mana-mana. “Masyarakat diuntungkan, fisik anggota pramuka terjaga dan para pengusaha ‎bisa mendapatkan tambahan penghasilan,” katanya.

Berkuda masih dipertimbangkan

Lain halnya dengan berkuda, berkuda ini menurut Anne perlu persiapan matang. Meski ada para pemilik kuda di Purwakarta, tetapi ‎jumlahnya tak akan sebanding dengan banyaknya anggota pramuka. “Kita survei dulu di lapangan. Jika anggaran untuk pengadaan kuda itu cukup, maka bisa dipertimbangkan,” ucapnya.

Selain itu lanjut Anne dengan tiga olah raga tersebut, bisa memperkuat fisik anggota pramuka. Khususnya anggota pramuka di Purwakarta yang semakin hari semakin banyak peminatnya.

“Semakin prima fisik dari anggota pramuka ini maka akan semakin membantu masa depan para anggota. Siapa tahu akan banyak anggota pramuka yang nantinya menjadi aparat militer. Atau bahkan atlet,” katanya.

Oleh karenanya Anne berharap realisasi dari cita-citanya ini bisa segera terwujud. Apalagi pramuka ini menjadi salah satu faktor pendukung pendidikan berkarakter yang selama ini menjadi ‘trade mark’ Kabupaten Purwakarta.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2MNkCso
via IFTTT

Ribuan Siswa di Cikembar Ikuti Perkemahan (inilahkoran.com)

KETUA  Kwarcab Pramuka Purwakarta Anne Ratna Mustika berencana memasukan kurikulum khusus bagi Pramuka. Rencananya kurikulum khusus ini adalah berenang dan memanah.

“Saya mencoba memasukan unsur sunnah yang diperintahkan Nabi saw, dengan pramuka. ‎Sebenarnya tuntutan sunnahnya tak hanya berenang dan memanah saja. Tetapi ada juga berkuda, namun biaya untuk berkuda nampaknya sedikit mahal. Tetapi bukan tidak mungkin untuk direalisasikan,” kata Anne di kediamannya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa 14 Agustus 2018.

Menurut Bupati Purwakarta terpilih itu pun, tidak ada salahnya memasukan kurikulum tersebut ke pramuka. Bahkan kurikulum ini justru telah dijalankan di Negara-negara lain. Seperti misalnya di Amerika Serikat.

“Di Amerika, pramuka dikenal dengan boy scout. Nah boyscout ini ternyata memiliki lencana khusus. Di antaranya ‘archery’ (memanah), ‘horsemanship’ (berkuda) dan ‘swimming’ (berenang). Tetapi mengapa tiga olah raga ini tidak dipopulerkan di Pramuka Indonesia,” ujarnya.

Olah raga memanah ini lanjut Anne memerlukan busur dan anak panah. Ini bisa menjadi kesempatan para pengrajin UMKM yang ada di Purwakarta. Seperti diketahui pengrajin bambu dan kayu banyak bertebaran di Purwakarta. Semisal di Plered dan Wanayasa.

Sementara untuk berenang bisa bekerja sama dengan para pengusaha wahana wisata. Seperti di kawasan Jatiluhur,Wanayasa atau Pasawahan. Belum lagi kolam renang yang berada di hotel-hotel Purwakarta. “Kita juga kini punya Cikao Park kan yang sedang digandrungi anak-anak sekolah. Ini bisa juga menjadi faktor pendukung,” katanya.

Sehingga kata Anne selain menjalankan sunnah Nabi, efeknya bisa menjalar ke mana-mana. “Masyarakat diuntungkan, fisik anggota pramuka terjaga dan para pengusaha ‎bisa mendapatkan tambahan penghasilan,” katanya.

Berkuda masih dipertimbangkan

Lain halnya dengan berkuda, berkuda ini menurut Anne perlu persiapan matang. Meski ada para pemilik kuda di Purwakarta, tetapi ‎jumlahnya tak akan sebanding dengan banyaknya anggota pramuka. “Kita survei dulu di lapangan. Jika anggaran untuk pengadaan kuda itu cukup, maka bisa dipertimbangkan,” ucapnya.

Selain itu lanjut Anne dengan tiga olah raga tersebut, bisa memperkuat fisik anggota pramuka. Khususnya anggota pramuka di Purwakarta yang semakin hari semakin banyak peminatnya.

“Semakin prima fisik dari anggota pramuka ini maka akan semakin membantu masa depan para anggota. Siapa tahu akan banyak anggota pramuka yang nantinya menjadi aparat militer. Atau bahkan atlet,” katanya.

Oleh karenanya Anne berharap realisasi dari cita-citanya ini bisa segera terwujud. Apalagi pramuka ini menjadi salah satu faktor pendukung pendidikan berkarakter yang selama ini menjadi ‘trade mark’ Kabupaten Purwakarta.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2MNkCso
via IFTTT

Menkeu: Tidak Ada Kebijakan Hentikan Tunjangan Guru

Ilustrasi (www.lensaindonesia.com)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada kebijakan yang menghentikan atau memotong tunjangan untuk guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/8).

“Guru yang selama ini sudah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus tetap dibayar di semua daerah sesuai daftar yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Sri.

Kementerian Keuangan memiliki tiga alternatif dalam rangka optimalisasi dana yang masih mengendap di daerah terutama yang menyangkut tunjangan guru PNSD. Mekanisme tersebut ditempuh dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menambahkan alternatif pertama yaitu pemerintah tidak akan melakukan apa-apa apabila jumlah anggaran tunjangan yang dialokasi sudah sesuai kebutuhan sampai akhir tahun.

Alternatif kedua yaitu pemerintah akan memberikan tambahan dalam bentuk dana cadangan apabila anggaran untuk membayar tunjangan guru kurang. Astera mengatakan dana cadangan tersebut tercatat sebesar Rp 74 miliar yang sudah dikeluarkan bagi 32 daerah.

Kemudian, alternatif ketiga yaitu alokasi akan dihentikan apabila ternyata masih ada sisa dana yang mengendap, yang jika dihitung masih bisa digunakan untuk memenuhi tunjangan sampai akhir tahun.

Astera memaparkan bahwa terdapat 11 daerah yang tunjangan profesi guru PNSD-nya dihentikan senilai Rp 30 miliar, tunjangan khusus guru untuk PNSD ada 11 daerah dengan nilai penghentian Rp 146 miliar, serta tambahan penghasilan guru PNSD untuk 141 daerah dengan nilai penghentian Rp 148 miliar.

“Daerah yang tadi dihentikan masih terdapat dana yang mengendap di daerahnya. Jadi tidak ada isu guru hilang haknya untuk menerima tunjangan,” kata dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2nDvxKj
via IFTTT

Ilustrasi (www.lensaindonesia.com)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada kebijakan yang menghentikan atau memotong tunjangan untuk guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/8).

“Guru yang selama ini sudah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus tetap dibayar di semua daerah sesuai daftar yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Sri.

Kementerian Keuangan memiliki tiga alternatif dalam rangka optimalisasi dana yang masih mengendap di daerah terutama yang menyangkut tunjangan guru PNSD. Mekanisme tersebut ditempuh dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menambahkan alternatif pertama yaitu pemerintah tidak akan melakukan apa-apa apabila jumlah anggaran tunjangan yang dialokasi sudah sesuai kebutuhan sampai akhir tahun.

Alternatif kedua yaitu pemerintah akan memberikan tambahan dalam bentuk dana cadangan apabila anggaran untuk membayar tunjangan guru kurang. Astera mengatakan dana cadangan tersebut tercatat sebesar Rp 74 miliar yang sudah dikeluarkan bagi 32 daerah.

Kemudian, alternatif ketiga yaitu alokasi akan dihentikan apabila ternyata masih ada sisa dana yang mengendap, yang jika dihitung masih bisa digunakan untuk memenuhi tunjangan sampai akhir tahun.

Astera memaparkan bahwa terdapat 11 daerah yang tunjangan profesi guru PNSD-nya dihentikan senilai Rp 30 miliar, tunjangan khusus guru untuk PNSD ada 11 daerah dengan nilai penghentian Rp 146 miliar, serta tambahan penghasilan guru PNSD untuk 141 daerah dengan nilai penghentian Rp 148 miliar.

“Daerah yang tadi dihentikan masih terdapat dana yang mengendap di daerahnya. Jadi tidak ada isu guru hilang haknya untuk menerima tunjangan,” kata dia.(republika.co.id)



from Siap Belajar https://ift.tt/2nDvxKj
via IFTTT

Senin, 13 Agustus 2018

Campur Tangan Perguruan Tinggi Diyakini Efektif dalam Penanganan Hoaks

Ilustrasi (kimochiku.blogspot.com)

KECEPATAN  badan publik dalam merespons informasi yang beredar di masyarakat dapat menjadi salah satu upaya mengurangi dampak dari penyebaran berita bohong atau hoaks. Dengan adanya data yang diberikan oleh badan publik, dapat juga memberikan edukasi pada masyarakat.

“Data dan penjelasan yang objektif dari badan publik, akan semakin membuat masyarakat terlatih dalam membandingkan opini yang beredar dengan data-data tersebut,” ujar Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat, Dan Satriana. Dia mengungkapkan itu di sela penandatangan kerja sama antara KIP dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung. Penandatanganan digelar di Aula Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika, Kamis, 9 Agustus 2018.

Hadir juga dalam kegiatan itu, di antaranya dari lembaga-lembaga terkait. Beberapa di antaranya Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, Dedi Dharmawan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat, Sony Surya Adisudarma.

Menurut Dan Satriana, tidak dapat dibantah bahwa peredaran hoaks itu karena lambatnya informasi yang diberikan oleh badan publik. Akan tetapi, hal itu dapat segera teratasi setelah adanya pendampingan dan pembinaan sistem dari badan publik yang mendorong keterbukaan informasi.

Dan Satriana mengatakan, keberadaan KIP itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang melek informasi. Juga menyelesaikan sengketa di bidang informasi. Dua hal itu tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami merasa badan publik akan semakin baik kalau ada masyarakat kritis, media, dan pendampingan,” katanya.

Dan Satriana menyebutkan pentingnya ada kerja sama antara KIP dengan perguruan tinggi dan media. Kedua lembaga tersebut, kata Dan Satriana, memiliki kapasitas mendampingi badan publik.

“Perguruan tinggi dan media dapat membantu mengkaji dan mendampingi masyarakat tentang informasi. Bahkan keduanya mampu mendorong badan publik menyadari pentingnya keterbukaan informasi,” ujar Dan Satriana.

Ia berharap badan publik, media massa, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengambil informasi. Tetapi masyarakat juga dapat menganalisis informasi yang diterimanya untuk kesejahteraan dan perbaikan hidupnya.

Berjalan baik

Ketua Stikom, Deddy Jamaludin mengatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan badan publik wajib memberikan informasi kepada publik. Di Jabar, sudah ada dengan terbentuknya PPID di seluruh Jabar.  Dengan kata lain, peraturan sudah berjalan dengan baik dilaksanakan oleh badan-badan publik.

Akan tetapi, KIP tidak bisa masuk ke wilayah pendampingan. Deddy mengatakan hanya lembaga perguruan tinggi yang dapat memasuki wilayah tersebut. Menurut dia diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penguatannya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Pikiran Rakyat, Januar P Ruswita menyebutkan informasi yang disebarkan itu akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam melakukan perubahan.  Adanya hoaks juga harus dihadapi dengan edukasi.

“Kerja sama yang dijalin ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi yang transparan dan penuh tanggung jawab,” kata Januar.

Januar juga menyinggung peran perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di media seperti Stikom, agar menyiapkan model pendidikan yang mampu melahirkan insan yang berkecimpung di media sebagai pekerja media yang bertanggung jawab.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2KVlLN6
via IFTTT

Ilustrasi (kimochiku.blogspot.com)

KECEPATAN  badan publik dalam merespons informasi yang beredar di masyarakat dapat menjadi salah satu upaya mengurangi dampak dari penyebaran berita bohong atau hoaks. Dengan adanya data yang diberikan oleh badan publik, dapat juga memberikan edukasi pada masyarakat.

“Data dan penjelasan yang objektif dari badan publik, akan semakin membuat masyarakat terlatih dalam membandingkan opini yang beredar dengan data-data tersebut,” ujar Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat, Dan Satriana. Dia mengungkapkan itu di sela penandatangan kerja sama antara KIP dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung. Penandatanganan digelar di Aula Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika, Kamis, 9 Agustus 2018.

Hadir juga dalam kegiatan itu, di antaranya dari lembaga-lembaga terkait. Beberapa di antaranya Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, Dedi Dharmawan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat, Sony Surya Adisudarma.

Menurut Dan Satriana, tidak dapat dibantah bahwa peredaran hoaks itu karena lambatnya informasi yang diberikan oleh badan publik. Akan tetapi, hal itu dapat segera teratasi setelah adanya pendampingan dan pembinaan sistem dari badan publik yang mendorong keterbukaan informasi.

Dan Satriana mengatakan, keberadaan KIP itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang melek informasi. Juga menyelesaikan sengketa di bidang informasi. Dua hal itu tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami merasa badan publik akan semakin baik kalau ada masyarakat kritis, media, dan pendampingan,” katanya.

Dan Satriana menyebutkan pentingnya ada kerja sama antara KIP dengan perguruan tinggi dan media. Kedua lembaga tersebut, kata Dan Satriana, memiliki kapasitas mendampingi badan publik.

“Perguruan tinggi dan media dapat membantu mengkaji dan mendampingi masyarakat tentang informasi. Bahkan keduanya mampu mendorong badan publik menyadari pentingnya keterbukaan informasi,” ujar Dan Satriana.

Ia berharap badan publik, media massa, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengambil informasi. Tetapi masyarakat juga dapat menganalisis informasi yang diterimanya untuk kesejahteraan dan perbaikan hidupnya.

Berjalan baik

Ketua Stikom, Deddy Jamaludin mengatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan badan publik wajib memberikan informasi kepada publik. Di Jabar, sudah ada dengan terbentuknya PPID di seluruh Jabar.  Dengan kata lain, peraturan sudah berjalan dengan baik dilaksanakan oleh badan-badan publik.

Akan tetapi, KIP tidak bisa masuk ke wilayah pendampingan. Deddy mengatakan hanya lembaga perguruan tinggi yang dapat memasuki wilayah tersebut. Menurut dia diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penguatannya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Pikiran Rakyat, Januar P Ruswita menyebutkan informasi yang disebarkan itu akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam melakukan perubahan.  Adanya hoaks juga harus dihadapi dengan edukasi.

“Kerja sama yang dijalin ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi yang transparan dan penuh tanggung jawab,” kata Januar.

Januar juga menyinggung peran perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di media seperti Stikom, agar menyiapkan model pendidikan yang mampu melahirkan insan yang berkecimpung di media sebagai pekerja media yang bertanggung jawab.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar https://ift.tt/2KVlLN6
via IFTTT