Selasa, 06 Juni 2017

7.000 SMP Rusak Berat Diperbaiki Tahun Ini

Ilustrasi

Ilustrasi

PADA tahun ini pemerintah akan memperbaiki 7.000 bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terverifikasi rusak berat. Sebanyak 1.500 bangunan sedang direnovasi terutama bagi SMP yang berada di Nusa Tenggara Timur, Lampung dan sejumlah daerah terluar, terdepan dan tertinggal.

Seksi Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arif Budianto mengatakan, sekolah yang secara bertahap sedang direnovasi tersebut merujuk pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2016. Menurut dia, proses validasi dan klarifikasi data sekolah rusak melibatkan para ahli konstruksi dari teknik sipil dan masyarakat sekitar sekolah.

“Dan kenyataannya memang harus segera dilakukan perbaikan bangunan. Diperkirakan renovasinya akan berjalan selama 4 bulan sehingga langsung bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2017/2018. Di tahun 2017 awal ini masih ada 900 sekolah yang sudah mulai dibeperbaiki. Untuk perbaikan tahap kedua akan dimulai Juli nanti,” ujar Arif di Kantor Kemendikbud Gedung E, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

Ia mengatakan, sekolah yang mendapat bantuan perbaikan merupakan sekolah yang tidak menerima bantuan dari dana alokasi khusus. “Ini merupakan program rehab nasional sesuai arahan Mendikbud setiap sekolah rusak harus direhab dan kami upayakan selesaikan perbaikan sekolah rusak berat selesai pada tahun ini. Sekolah rusak yang belum terjangkau rehabilitasi pada tahun ini akan dimasukkan pada APBN tahun depan,” ucapnya.

Selain rehabilitasi bangunan SMP, Kemendikbud juga menyiapkan sebanyak 500 paket bantuan proyek rehabilitasi ruang kelas sekolah luar biasa (SLB). Direktur Pembinaan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Sri Renani Pantjastuti menyatakan, bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pembentukan karakter dan kemandirian.

Layanan untuk down syndrome

Menurut dia, layanan pendidikan kepada para penyandang disabilitas termasuk pengidap down syndrome bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus ada komitmen dari pemerintah daerah. “Ada peningkatan terhadap intervensi pemerintah untuk layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sejak tiga tahun lalu, bantuan operasional sekolah dan bantuan belajar untuk sekolah luat biasa sudah diberikan. Bahkan saat ini anak penyandang disabilitas bisa masuk ke sekolah regular, tidak harus di SLB,” ujarnya.

Kemendikbud juga sudah menyalurkan bantuan alat kesenian senilai Rp 19,8 miliar untuk menyukseskan program pendidikan karakter melalui sektor kebudayaan. Bantuan tersebut disalurkan ke sebanyak 220 sekolah di 31 provinsi. Masing-masing sekolah mendapatkan seperangkat alat kesenian tradisional dan modern senilai Rp 90 juta.

“Sehingga generasi muda Indonesia lebih cerdas dan memiliki cita rasa artistik yang tinggi. Anak bangsa menjadi lebih berkarakter. Dana tersebut bisa juga dipergunakan untuk pengeadaan alan kesenian modern. Sekolah yang mendapat bantuan harus berbagi dengan sekolah lain. Sarananya bisa dipakai bergantian, setidaknya agar akses sekolah yang belum mendapat bantuan bisa menikmati alat kesenian,” ujar Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2s2hYs0
via IFTTT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar