Jumat, 23 Juni 2017

PHYSICAL EDUCATION (PE) TEACHER - JAKARTA NANYANG SCHOOL

Lowongan - Rp8,000k - Rp13,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 23 Jun 2017 08:35:00

kunjungi sumber

CHEMISTRY TEACHER - JAKARTA NANYANG SCHOOL

Lowongan - Rp8,000k - Rp13,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 23 Jun 2017 08:14:00

kunjungi sumber

MANDARIN KINDERGARTEN TEACHER - JAKARTA NANYANG SCHOOL

Lowongan - Rp8,000k - Rp13,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 23 Jun 2017 08:11:00

kunjungi sumber

GURU - SEMPOA SIP

Lowongan - Rp2,500k - Rp4,000k, N/A thn pengalaman, tayangkan pada 23 Jun 2017 07:36:00

kunjungi sumber

Kamis, 22 Juni 2017

Mendikbud: Permen Sekolah 5 Hari Tidak Mungkin Dibatalkan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy(www.pilahberita.com)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy(www.pilahberita.com)

PERATURAN Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah tetap berjalan meskipun peraturan presiden yang memperkuatnya belum terbit hingga bulan Juli nanti.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan Permendikbud yang sempat menimbulkan keresahan tersebut tidak mungkin dibatalkan, karena merupakan salah satu program ungggulan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di bidang pendidikan.
“Peraturan Presiden dibuat untuk memperkuat payung hukum dan ini membuat harmoni antara madrasah dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (P2K),” kata Muhadjir kepada wartawan ditemui usai menerima perwakilan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Selasa (20/6).
Kebijakan waktu sekolah lima hari dan delapan jam yang digelontorkan Kemendikbud dinilai hanya cocok untuk sekolah yang ada di perkotaan dan tidak cocok di pedesaan mengingat sarana dan prasarana yang belum setara.
Namun, Muhadjir menampik jika kebijakan yang dibuat pemerintah hanya memikirkan sekolah-sekolah di kota karena melibatkan seluruh pemerintah provinsi termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Bisa diminta datanya ke Direktorat Jenderal Dikdasmen sekolah mana saja yang menjadi pilot project untuk menemukan ciri khas masing-masing,” ujar Muhadjir.
Sementara Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik berkah terselubung dari kesalahpahaman yang timbul akibat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu.
Menurutnya, polemik tersebut justru mempertemukan titik terang antara sekolah yang sudah melaksanakan lima hari waktu sekolah dan delapan jam pelajaran, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
“Saya meminta kita semua untuk duduk bersama dan kemudian peraturan jangan dari satu sisi, tetapi harus mengakomodasi semua sekolah termasuk sekolah olahraga, musik, dan lainnya,” kata Uni.
Terkait penerapan waktu sekolah yang diwacanakan Kemendikbud, Uni menilai semestinya hal itu harus dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan masing-masing sekolah dan juga pemerintah daerah.
Sebelum pelaksanaannya, kata Uni, Kemendikbud harus melibatkan penyelenggara pendidikan untuk memilah dan memilih apa saja yang dapat diaplikasikan langsung dan tidak.
“Kita serahkan kepada daerah kesiapan masing-masing dan jangan sampai ada lembaga yang dirugikan seperti sekolah agama, olahraga atau musik,” ujarnya.(inilahkoran.com)


from Siap Belajar http://ift.tt/2sHdvJ3
via IFTTT

Ternyata, Full Day School untuk Penuhi Tunjangan Sertifikasi 69.931 Guru

Para siswa madrasah tampak menikmati proses pembelajaran yang menantang sekaligus menyenangkan(USAID Prioritas)

Para siswa madrasah tampak menikmati proses pembelajaran yang menantang sekaligus menyenangkan(USAID Prioritas)

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan sekolah seharian atau delapan jam sehari selama lima hari atau full day school mempermudah guru memenuhi kewajiban jam mengajar.

“Dengan sekolah lima hari tersebut guru tidak perlu mencari tambahan mengajar ke sekolah lain untuk memenuhi kewajiban jam mengajar,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemedikbud Sumarna Surapranata di Jakarta seperti dilansir Harian Jogja, Rabu (21/6/2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017, kewajiban guru mengajar menjadi 40 jam kerja dalam sepekan. Hal itu mulai berlaku pada tahun ajaran baru.

Untuk memenuhi 40 jam kerja tersebut, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga melaksanakan, merencanakan pembelajaran, melaksanakan/tatap muka pembelajaran, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan atau 5M. Pelaksanaan 5M akan terbagi menjadi tiga kategori yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

“Kalau kondisi tidak terpenuhi atau kekurangan, tidak perlu mengajar di tempat lain. Guru hendaknya berkonsentrasi mengajar di satu tempat. Kekurangan jam bisa dilakukan dengan mengajar pendidikan karakter atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.”

Saat ini Kemdikbud sedang menyusun petunjuk teknis PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Revisi Beban Kerja Guru. Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah wajib mengajar 40 jam kerja per pekan.

Pemenuhan jam kerja akan dibahas antara kepala sekolah dengan dinas pendidikan setiap daerah. Selain itu, kegiatan seperti menjadi pembina pramuka, PMR, guru piket, pembina OSIS, dan lain-lainnya juga dihitung.

“Kebijakan ini memudahkan guru dan membuat guru lebih konsentrasi mengajar,” kata dia.

Sumarna optimistis kebijakan itu bisa mengatasi persoalan guru yang belum tersertifikasi. Jumlah guru yang sudah tersertifikasi sebanyak 1.429.993 orang dan sebanyak 69.931 orang atau 2,5 persen belum terbit SK sertifikasinya karena tidak memenuhi syarat. Beberapa penyebabnya adalah tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), pensiun, tidak memiliki beban kerja, dan lainnya.(news.okezone.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2sWSNXR
via IFTTT

Kemendikbud Susun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Ribuan Pelajar di Kota Sukabumi Budayakan Kearifan Lokal (sukabumizone.com)

Ribuan Pelajar di Kota Sukabumi Budayakan Kearifan Lokal (sukabumizone.com)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang baru saja disahkan Mei 2017.

“Amanatnya rencana induk ini harus selesai dalam waktu dua tahun. Dan di dalamnya nanti semua persoalan terkait pemajuan akan terpetakan beserta usulan penyelesaiannya,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, pada press briefing di Kantor Kemendikbud, Rabu (21/06).

Hilmar mengatakan, dalam menyusun rencana induk ini Kemendikbud menghimpun peta kebudayaan mulai dari tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan setiap unsur kebudayaan. Peta yang didapatkan dari kabupaten/kota berisi data, fakta, permasalahan, serta usulan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memajukan kebudayaan. Peta tersebut selanjutnya dirumuskan di tingkat provinsi dengan melibatkan perguruan tinggi.

Rumusan yang dihasilkan di tingkat provinsi akan dibawa ke Kongres Nasional Kebudayaan yang rencananya akan berlangsung pada semester dua di 2018. Dan hasil rumusan pada Kongres Nasional Kebudayaan akan menjadi peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan selesai pada 2019.

Rencana induk pemajuan kebudayaan yang dituangkan dalam PP tersebut, kata Hilmar, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kebudayaan oleh Bappenas. “Dengan adanya rencana induk, kebudayaan menjadi sektor sendiri di rencana pembangunan nasional,” tuturnya.

Hilmar mengatakan, proses penyusunan rencana induk sengaja dilakukan dari bawah (kabupaten/kota) agar dapat mengakomodasi dan relevan untuk semua lapis masyarakat. “Semua komponen bangsa memiliki tempat dalam pemajuan kebudayaan,” katanya.(kemdikbud.go.id)



from Siap Belajar http://ift.tt/2sWFeYk
via IFTTT

Kekurangan Jam Tatap Muka Guru Bisa Dikonversi dengan Kegiatan Lain

SDN 2 Bojong(sukabumizone.com)

SDN 2 Bojong(sukabumizone.com)

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 2008 tentang Guru mempermudah guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka karena 24 jam tersebut tidak hanya dilakukan di luar kelas, tetapi juga di luar kelas. Kegiatan di luar kelas tersebut bisa dikonversi menjadi jam tatap muka. Dari 5M kegiatan pokok guru, 2M di antaranya bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, yaitu membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mencontohkan, seorang guru pendidikan formal juga bisa mengajar untuk pendidikan nonformal atau kesetaraan, misalnya Paket A, B, atau C. Kegiatan mengajarnya itu bisa dikonversi maksimal enam jam tatap muka.
Berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 19 tahun 2017, pemenuhan beban kerja sebagai guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru. Untuk tugas tambahan guru yang menjadi wakil kepala sekolah; ketua program keahlian di SMK; kepala perpustakaan; kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi sekolah, bisa dikonversi menjadi 12 jam tatap muka. Kemudian untuk tugas tambahan bagi guru yang menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, bisa dikonversi menjadi enam jam tatap muka. Terakhir, untuk tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di sekolah, bisa dikonversi paling banyak enam jam tatap muka.
Pranata mengatakan, kegiatan lain di luar kelas yang masih berkaitan dengan pembelajaran siswa juga bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka. Misalnya guru berinisiatif membawa siswanya ke pasar. Perjalanan dari sekolah ke pasar, kegiatan di pasar, hingga kembali ke sekolah yang menghabiskan waktu beberapa jam itu bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka. Dengan membawa siswa ke pasar, guru bisa mengajarkan siswa belajar tentang jual beli, ilmu ekonomi, hingga belajar berbisnis.
“Nggak fair ketika guru membawa siswanya ke pasar, tetapi dia tetap harus memenuhi 24 jam tatap muka. Padahal membawa anak ke pasar juga dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter dengan tema kemandirian, antara lain kewirausahaan,” ujar Pranata.(kemdikbud.go.id)


from Siap Belajar http://ift.tt/2tzhvuV
via IFTTT

SCHOOL COUNSELOR - RAFFLES GROUP OF SCHOOLS

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 22 Jun 2017 05:01:00

kunjungi sumber

SUPERVISOR DIVISI PENDIDIKAN FORMAL (TK,SD,SMK) - SEMARANG - Modern Tadika Puri

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 22 Jun 2017 05:01:00

kunjungi sumber