Menristekdikti Klaim Berhasil Revitalisasi LPTK

Menristekdikti Muhammad Nasir (antaranews.com)

MENTERI Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengklaim, revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) telah dilakukan dengan cukup baik. Menurut dia, selama ini LPTK telah diupayakan untuk memproduksi guru-guru yang profesional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“LPTK itu selalu diartikan merenovasi gedung tempat asrama LPTK, padahal yang dimaksud revitalisasi LPTK itu ya pelajarannya harus substansi agar bisa mencetaj guru profesioanl. Dan peta itu sudah kami jalankan,”kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (27/2).

Kendati demikian, kata Nasir, ada dari 422 LPTK di seluruh Indonesia, terdapat 35 persen LPTK yang belum terakreditasi. Karena itu, Nasir mendorong agar LPTK tersebut segera melakukan akreditasi. Jika tidak, maka lulusan LPTK akan menjadi korban.

“Harus segera diakreditasikan, kasihan kan itu lulusannya. Meski LPTK itu sudah kami berikan izin, tapi akreditas itu penting,” jelas Nasir.

Selain itu, Nasir mengungkapkan, LPTK juga didorong untuk fokus pada pembelajaran program studi yang kekinian, seperti teknis mesin, industri dan lainnya yang akan menopang kebutuhan zaman. Sehingga, lulusan LPTK yang nantinya menjadi guru bisa menyampaikan keilmuan yang tepat dan sesuai kebutuhan siswa.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2FcozGw
via IFTTT

Akses Terbatas Sebabkan Budaya Baca Masyarakat Rendah

Kartini (35), salah satu peserta aksi literasi kesehatan yang diselenggarakan SD Negeri Pasirjeunjing, bersama kedua putranya; Malihatul Umah (13 bulan) dan Abdul M Pauji (8), tengah membaca buku.(Asop Ahmad/Siap Belajar)

KETERBATASAN  akses berbagai jenis buku bacaan menjadi penyebab rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas RI Lusia Damayanti.

“Namun, hasil survei yang dilakukan banyak lembaga dan selalu menuai hasil kurang menggembirakan karena minat baca masyarakat Indonesia rendah, justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan, yakni minat baca masyarakat Indonesia cukup tinggi,” kata Lusia di sela acara “Implementasi Revolusi Mental Melalui Pengetahuan Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat” di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (27/2).

Ia mengatakan antusiasme anak-anak untuk membaca cukup memberi pencerahan, sehingga hal ini harus dijaga dan dikembangkan agar menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari gaya hidup anak muda zaman sekarang.

Menurut dia, kegemaran membaca di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat berbudaya tutur, dimana bentuk pertukaran informasi masih secara lisan yang hanya disimpan dalam ingatan dan dapat dilihat ketika beradadi area publik.

Lusia mencontohkan, banyak orang mengobrol, main game, atau melamun daripada membaca. Faktor penyebab lainnya adalah keterbatasan bahan bacaan, baik yang disediakan oleh perpustakaan maupun yang tersebar di masyarakat dan yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap bahan bacaan, baik secara online maupun offline.

Untuk mengatasi itu semua, kata Lusia, berbagai program telah dilakukan, salah satunya adalah bantuan stimulan ke berbagai jenis perpustakaan. Peran perpustakaan adalah untuk menghubungkan antara sumber pengetahuan dengan pengguna pengetahuan perpustakaan sebagai rumahnya untuk mencari sumber pengetahuan.

“Kami berharap semua elemen masyarakat melakukan tindakan nyata, yakni mendorong semua jenis perpustakaan menjadi garda terdepan supaya dapat dimanfaatkan menjadi sumber pengetahuan bagi kita,” ujarnya.

Semenatra itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekkota Malang Abdul Malik dalam sambutannya mengatakan isu-isu lingkungan menjadi isu nasional, bahkan menjadi perbincangan internasional. Menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh perubahan perilaku dan gaya hidup manusia telah meningkatkan suhu panas bumi yang berdampak pada perubahan siklus alam.

Selain itu, keberadaan rumah kaca, pengunaan zat-zat kimia yang berlebihan, polusi dari industri, kendaraan bermotor, serta penggundulan hutan merupakan beberapa factor penyumbangan pemanasan global atau Global Warming. “Semua itu harus kita hadapi, kita antisipasi dan sekaligus diwaspadai,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah melaksanakan gerakan Malang Ijo Royo-royo. Program ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Malang yang sejuk, indah dan nyaman.

Gerakan penanamanpohon secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan masing-masing juga harus terus digencarkan agar menjadi satu gerakan budaya dan menjadi kesadaran bersama untuk mengubah perilaku atau gaya hidup guna menyelamatkan lingkungan.

Komitmen ini harus kuat tertanam pada diri masing-masing, karena berkaitan dengan slogan Tri Bina Cita Kota Malang, yakni Malang Kota Pendidikan, Malang Kota Industri dan Malang Kota Pariwisata. “Selain itu, kita juga menginginkan Kota Malang semakin maju dan diperhitungkan sebagai salah satu kota tujuan wisata,” ucapnya.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2FDa9gy
via IFTTT

Mahasiswa Sukabumi Didorong Buat Artikel di Media Massa

Ilustrasi

PARA  mahasiswa di Kota Sukabumi didorong untuk mampu menulis artikel atau opini di media massa atau koran. Hal ini untuk mengasah kemampuan menulis dan meningkatkan budaya membaca.

“Mahasiswa di Sukabumi khususnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi didorong untuk mampu menulis artikel atau opini,” ujar Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Yanti Sundari, kepada wartawan, Ahad (25/2). Upaya tersebut kata dia dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang melibatkan jurnalis di harian umum Republika.

Menurut Yanti, kemampuan menulis artikel ini harus ditunjang dengan kebiasaan membaca buku dan literatur lainnya. Sehingga kata dia para mahasiwa mempunyai pemahaman yang baik mengenai suatu permasalahan.

Yanti menerangkan, pelatihan menulis artikel merupakan bagian dari kegiatan komunitas baca Library Lover Community (LLC). Komunitas ini lanjut dia terdiri dari puluhan mahasiswa berbagai jurusan yang tertarik pada kegiatan membaca buku.

Selain pelatihan menulis artikel lanjut Yanti, komunitas LLC dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggiatkan bedah buku. Acara ini kata dia dapat menumbuhkan kembali semangat membaca khususnya kepada seluruh mahasiswa.

Mahasiswa juga ungkap Yanti diharapakan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu mereka yang kekurangan dengan mendonasikan bukunya di Book Donation. Hasil book donation ini misalnya diberikan kepada taman baca masyarakat Gentong yang terletak di daerah Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada 2017 lalu.

Salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi Hilda S mengatakan, ia mencoba menulis artikel sesuai dengan jurusannya di bidang pendidikan. “Selepas pelatihan akan menulis mengenai masalah ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang sebentar lagi digelar di tingkat SMA,” cetus dia.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2sUAiob
via IFTTT

Kemendikbud Perlu Petakan Kebutuhan Sekolah Baru

SDN 2 Bojong(sukabumizone.com)

ANGGOTA  Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak memiliki data kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dan sekolah baru di seluruh Indonesia.

“Selama ini kita tidak tahu berapa presentase dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk RKB dan sekolah baru, cukup atau tidak,” kata dia dalam keterangan tertulis pada wartawan, Jumat (23/2).

Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan tak pernah mengetahui daerah mana yang prioritas untuk mendapatkannya RKB. Selain itu, ia mempertanyakan berapa banyak yang harus dikejar perkembangan kebutuhan RKB.

Sutan meminta Kemendikbud segera memetakan kebutuhan RKB dan sekolah baru di seluruh wilayah Indonesia. Ia beranggapan, langkah tersebut merupakan hal penting. Sebab, menurut dia, selama ini tak ada data proyeksi menjadi rujukan, berapa besaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan RKB dan penambahan sekolah baru secara nasional.

Ia beranggapan, lemahnya masalah pendataan tercermin dari meningkatnya permintaan mengenai RKB dan pembangunan sekolah baru di setiap penyusunan anggaran. Menurut dia, hal itu memberi kesan, selama ini anggaran yang dikeluarkan tidak membuat kondisi sekolah di Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, kesan yang muncul, yakni kebutuhan pembangunan RKB dan sekolah baru, jauh dari dana yang dianggarkan.

“Saya meminta pemerintah menyusun masterplan kebutuhan ini, sehingga masalah ini bisa dituntaskan secara maksimal dan anggaran yang disediakan bisa sesuai dengan masalah yang ada,” kata Sutan.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2CG97xa
via IFTTT

Prodi Nonkependidikan Laris Manis di Kampus Pendidikan

Kampus UPI Bandung

PENERIMAAN  mahasiswa baru dilakukan secara serentak di semua PTN se-Indonesia, termasuk di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melihat kecenderungan setiap tahunnya, ada yang menarik dalam penerimaan mahasiswa baru di UPI.

UPI yang dikenal sebagai kampus pendidikan, dalam perkembangannya, menghadirkan  program studi nonkependidikan (nondik). Sejak berubah nama dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) menjadi universitas pada tahun 2000, UPI  memiliki wewenang untuk membuka prodi nondik. Dalam perkembangannya, prodi nondik dinilai lebih laris manis dibandingkan dengan prodi kependidikan.

Jumlah peminat prodi nondik menggeser dominasi jumlah peminat prodi kependidikan, meski UPI masih menyediakan kuota yang lebih banyak untuk prodi kependidikan. Tentu saja, kuota yang lebih besar itu mengingat predikat UPI sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Lebih tingginya peminat prodi nondik contohnya terjadi di prodi ilmu komunikasi. Berdasarkan data Direktorat Akademik UPI, dari tahun 2015 hingga 2017, animo pendaftar prodi ini meningkat. Rata-rata peminat 2015 hingga 2017, berjumlah 5.426 pendaftar yang memperebutkan 110 kursi dari seluruh jalur masuk baik SNMPTN, SBMPTN, maupun SM yang disediakan UPI.

Dari data perbandingan jumlah kursi dan peminat, peluang pendaftar untuk masuk ilmu komunikasi ialah 1:49. Prodi nondik lainnya, yakni manajemen, rata-rata 113 kursi diperebutkan oleh 4.530 pendaftar, sehingga perbandingan peluang masuknya 1 : 40, dan prodi Psikologi rata-rata 98 kursi diperebutkan 3.770 pendaftar, perbandingan peluangnya 1 : 38.

Data Direktorat Akademik UPI juga menunjukkan, peluang masuk prodi kependidikan lebih besar daripada prodi nondik. Misalnya, pada prodi pendidikan bahasa Inggris dalam 3 tahun terakhir, tercatat 2.587 pendaftar memperebutkan 73 kursi. Hal ini berarti peluang pendaftar 1 : 35. Kemudian, pada prodi pendidikan matematika, rata-rata 2.635 pendaftar memperebutkan 102 kursi sehingga perbandingan peluang masuknya 1 : 25 dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2sRlcjn
via IFTTT

Perpustakaan Nasional Siap Hadapi Tantangan Digital

Ilustrasi

KEPALA  Perpustakaan Nasional Indonesia Muhammad Syarif Bando mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah siap menghadapi tantangan di era keterbukaan teknologi. Hal ini ditandai dengan telah diluncurkannya aplikasi digital, INLISLite yang bisa diunduh di aplikasi playstore.

“Kami sudah seratus persen siap, aplikasi siap, semua bisa diinstal di playstore dimana saja dan buku bisa segera dibaca full text,” ujar Syarif di Kantor Wakil Presiden, Jumat (23/2).

Syarif mengatakan, digitalisasi perpustakaan memang masih belum sepenuhnya diterapkan di daerah. Sebab, kelembagaan perpustakaan belum lama ini ditingkatkan dari statusnya sebagai badan menjadi dinas sejak adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Sejak saat itu, Perpustakaan Nasional mulai melakukan tata kelola kelembagaan perpustakaan di daerah.

“Jadi praktis baru 2016 dimulai (tata kelola kelembagaan perpustakaan daerah) sesuai Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” kata Syarif.

Syarif menjelaskan, terdapat 828 perpustakaan daerah yang tergabung dengan Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu, masyarakat di daerah tidak perlu datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional karena sudah ada sistem online dan aplikasi yang saling terintegrasi.

“Perlu dipahami masyarakat Indonesia tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional, bahkan sekarang orang Aceh bisa membaca koleksi buku di perpustakaan Papua dengan e-portal tadi,” ujar Syarif.

Pesatnya era digital tidak bisa menggantikan buku secara langsung. Menurut Syarif, keduanya harus berjalan secara beriringan dan tugas perpustakaan adalah memastikan bahwa buku teks akan tetap ada dan tidak tergantikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan percetakan wajib menyerahkan karyanya kepada Perpustakaan Nasional.

Mandat dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan Perpustakaan Nasional sebagai tempat penyimpanan hasil karya anak bangsa. Selain itu, perpustakaan merupakan institusi yang dimandatkan oleh UNESCO agar bisa mewujudkan layanan nasional di bidang peradaban dan kebudayaan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menerima Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia Muhammad Syarif Bando dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, wakil presiden memberikan arahan agar perpustakaan siap menghadapi tantangan dan mengubah paradigmanya di era digital. Pada kesempatan ini, Syarif mengundang wakil presiden untuk hadir di acara Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional se-Indonesia yang rencananya digelar pada Maret 2018 mendatang.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2CfFmYd
via IFTTT

Menristekdikti: Dana Riset 2018 Ditambah

Menristekdikti Muhammad Nasir (antaranews.com)

MENTERI  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan dana riset untuk tahun 2018 meningkat dibandingkan pada 2017. Alokasi dana riset naik dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 2,45 triliun.

“Dana itu disebarkan untuk riset di seluruh Indonesia sesuai dengan idenya yang diajukan,” kata Menristekdikti RI, pada acara diskusi dengan Forum Besar Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB) di Kota Bandung, Kamis (22/2).

Dia mengatakan bahwa dana tersebut diberikan kepada seluruh perguruan tinggi yang melakukan riset. Berdasarkan riset mengenai daya saing, katanya, Indonesia saat ini berada pada peringkat 36 dari 137 negara. Sedangkan hasil riset daya saing inovasi, Indonesia berada di peringkat 87 dari 127 negara.

Menurut dia, pemerintah senantiasa mendukung perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset baru agar dapat membantu Indonesia untuk menjawab permasalahan bangsa secara bersamaan dari sudut pandang kepakarannya masing-masing. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai program dan kebijakan kerangka system inovasi nasional agar Indonesia dapat memiliki kesamaan langkah sebagai peringkat yang memberikan manfaat untuk meningkatkan potensi inovasi nasional.

“Dengan begitu, diperlukan kerjasama dari mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kemampuan lulusan era revolusi industri,” kata dia.

Sementara itu Rekor ITB, Kadarsah Suryadi memprediksi untuk tahun 2025 bahwa akan ada 60 persen lapangan kerja yang tidak ada saat ini. Prediksi tersebut, kata Rektor ITB, ditemukan olehnya di Asia-Europe Rector Meeting.

“Mirip lima tahun yang lalu gak ada gojek, kita gak tahu kalau itu mau ada. Tahun 2030, ramalan berikutnya 50 persen pekerjaan akan didominasi oleh computer,” kata Kadarsah.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2Cf7M4L
via IFTTT

Kemenristekdikti Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa

Ilustrasi

PERKEMBANGAN  ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat cepat. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas harus mengikuti kemajuan iptek.

Terkait hal tersebut, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti  melakukan sosialisasi Peningkatan Kemampuan Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang tahun 2018 di Universitas Mataram, Kamis (22/2). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Kemahasiswaan Dr Didin Wahidin.

“Kebijakan penerapan teknologi 4.0 berbasis digital menuntut mahasiswa untuk berkembang dan berubah sesuai zamannya,” kata Didin Wahidin dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/2).

Ia menjelaskan,  mahasiswa di Indonesia dikembangkan kreativitasnya untuk memberikan solusi untuk bangsa Indonesia. “Secara umum, kegiatan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kreativitas, minat bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, penyelarasan dunia kerja, bela negara, dan internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 mahasiswa dan 10 dosen pembimbing dari Universitas Mataram. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram menjelaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital 4.0 dalam perkembangan kegiatan kemahasiswaan.

Kasubdit Penalaran dan Kreativitas, Kemenristekdikti  Misbah Fikrianto mengemukakan, kemahasiswaan berkembang dan produktif secara merata untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing. “Perlu keahlian profesional dan soft skill yang seimbang sehingga menghasilkan lulusan yang berkiprah secara nasional dan internaaional,” tuturnya.

Nara sumber kegiatan ini yaitu Umar Mansyur, Bandung Ariesanjoyo, dan Wilis. Semua nara sumber menjelaskan tentang Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang, yaitu: Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi, Penelitian, Kewirausahaan, Karsa Cipta, dan PKM-M.

“Kami berharap, program kreativitas mahasiswa dapat meningkat, berkembang, dan memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia,” ujar Didin Wahidin.

Ia menambahkan, sosialisasi ini juga akan di-upload materi  dan panduannya,  sehingga dapat diakses oleh semua khalayak. “Semoga Program Kreativitas Mahasiswa terus tersosialisasi meluas ke seluruh wilayah Indonesia,  baik kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  di Indonesia,” tutur Didin Wahidin.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2Ce3udF
via IFTTT

Generasi Muda Diajak untuk tidak Malu Berbahasa Daerah

Ilustrasi

KEPALA  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar mengajak generasi muda untuk tidak malu berbahasa daerah. Saat penutur muda dinilai terus berkurang.

“Beberapa alasan kenapa bahasa daerah punah dan penutur muda terus berkurang karena sikap masyarakat terhadap bahasa daerah itu masih belum terlalu positif,” kata Dadang di Jakarta, Rabu (21/2).

Dalam Gelar Wicara dan Festival Tunas Bahasa Ibu, Dadang mengatakan, anak-anak muda merasa lebih bergengsi menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Karena itu berbagai upaya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melestarikan bahasa daerah.

Misalnya membuat kamus bahasa daerah, masukan agar bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah, mengadakan pelatihan dan penyuluhan serta merancang program yang cocok terutama untuk generasi muda agar jumlah penutur muda tidak terus merosot.

Sikap positif dari keluarga juga perlu ditumbuhkan untuk berbahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data 2011 sebanyak 79,5 persen rakyat Indonesia sehari-hari masih berkomunikasi dengan bahasa daerah.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga telah mengklasifikasikan status bahasa daerah yaitu 19 bahasa aman, 16 bahasa stabil, dua bahasa mengalami kemunduran, 19 bahasa terancam punah, empat bahasa kritis dan 11 bahasa telah punah.

Bahasa yang punah tersebut berasal dari Maluku yaitu bahasa daerah Kajeli/Kayeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua dan Nila serta bahasa Papua yaitu Tandia dan Mawes. Sementara bahasa yang kritis adalah bahasa daerah Reta dari NTT, Saponi dari Papua, dan dari Maluku yaitu bahas daerah Ibo dan Meher.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2EUDwgq
via IFTTT

Pendidikan Anak Berawal dari Keluarga

Ilustrasi (inilahkoran.com)

BANGKU  sekolah menjadi tempat anak dalam mengeksplorasi diri untuk bertemu banyak orang dan belajar hal baru. Namun nyatanya, pendidikan anak berawal dari keluarga dan bahkan anak belajar sejak lahir.

Menurut pendiri Tiga Generasi sekaligus penulis buku Anti Panik, Noella Birowo, mempersiapkan anak masuk sekolah dihadapkan pada kendala seperti anak takut mencoba hal baru dan tidak peka pada lingkungan sekitar. Di sinilah peran orang tua sebagai ‘sekolah’ pertama untuk mengasah kemampuan motorik, sensorik dan sosial anak sejak dini.

Diantaranya dengan menghindari penggunaan gawai ketika bermain dengan anak. Generasi alfa, yakni anak yang lahir pada 2010 ke atas merupakan anak yang cakap dengan gawai dibanding generasi sebelumnya.

“Positifnya memang anak lebih cepat ngulik gadget, tapi minusnya, anak jadi gampang bosan dan karena hanya interaksi satu arah, gadget bisa dianggap sebagai baby sitter,” katanya pada acara bincang-bincang Parenting 101, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penggunaan gawai untuk anak dikenalkan ketika usia dua tahun. “Waktu bermain dengan gadget tidak lebih dari 30 menit,” lanjutnya.

Wanita yang biasa disapa Ui ini menuturkan bahwa mainan dan bermain dengan orang tua dapat membuat stimulasi motorik, sensorik dan sosial anak berkembang baik. “Ketika membelikan anak mainan, bukan berarti asal membelikan, ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua,” katanya.

Dengan stimulasi motorik, sensorik dan sosial anak yang berkembang dengan baik, Ui menuturkan bahwa anak akan lebih siap ketika memulai belajar di sekolah. “Anak dapat berbicara pada orang tua dan tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang terjadi di sekolah,” lanjutnya.

from Siap Belajar http://ift.tt/2sIagET
via IFTTT

Guru TIK Perlu Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013

Suasana Rembuk Nasional III dan Kongres II Guru TIK.(republika.co.id)

REMBUK  Nasional Guru  TIK dan KKPI III dan Kongres Nasional Guru TIK dan KKPI II tahun 2018 diselenggarakan di Universitas  Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung,  16-17 Februari 2018.

Acara tersebut  mengundang  para  pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari unsur Pemerintah melalu Kemdikbud, Akademisi/Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Guru Teknologi Informadi dan Komunikasi  (TIK)   dan KKPI di seluruh Indonesia. Kegiatan itu mengusung tema “Kedudukan TIK danProfesionalisme Guru TIK dan KKPI di era Pendidikan Abad 21”.

Sekretaris Umum Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional (FGTIKKNAS) sekaligus penanggung jawab kegiatan Rembuknas III dan Kongres Nasional II Guru TIK dan KKPI tahun 2018, Supriadi mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin FGTIKKNAS.

FGTIKKNAS merupakan organisasi profesi guru TIK pertama di Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 23 Januari 2014 pada kegiatan Rembuk Nasional I Guru TIK tahun 2014 yang  diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

“Pada kesempatan tahun ini kami juga mengundang organisasi guru TIK lainnya untuk  ikut  urun rembuk. Kegiatan ini menjadi momentum yang pas untuk mengajak kembali rekan-rekan yang telah memisahkan diri. Saatnya guru TIK dan KKPI di seluruh Indonesia bersatu,”  ujar Supriadi dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (20/2).

“Alhamdulillah peserta yang hadir mengikuti kegiatan dengan antusias. Mereka berdiskusi dengan semangat solusi,”  tutur Eko,  ketua Panitia Rembuknas III dan Kongres Nasional II Guru TIK dan KKPI tahun 2018.

Pada acara tersebut dibahas tentang kedudukan TIK dan profesionalisme guru TIK dengan tinjauan analisis kendala dan alternatif penyelesaian masalah. “Salah satu hasil Rembuk Nasional III itu adalah guru TIK perlu pelatihan implementasi Kurikulum 2013,” ujar Supriadi.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan Rembuk Nasional III dan Kongres II Guru TIK tahun 2018 ini menghasilkan kepengurusan periode 2018 – 2021 dan rekomendasi kepada pemerintah agar segera:  1) menerbitkan  Petunjuk Teknis Peran Guru TIK dan KKPI dalam implementasi ikurikulum 2013 sebelum tahun pelajaran 2018/2019; 2) melakukan sosialisasi Peran Guru TIK dan KKPI dalam implementasi kurikulum 2013 kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dan satuan pendidikan secara massif dan terstruktur, sebelum tahun pelajaran 2018/2019.

Selain itu, 3) menyelenggarakan Pelatihan  kepada Guru TIK tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam implementasi  kurikulum 2013 secara masif dan terstruktur; 4) menerbitkan buku guru dan buku siswa tentang TIK, sebelum tahunpelajaran 2018/2019.

Ketua FGTIKKNAS Firman Oktora mengatakan,  pihaknya  berharap para pemangku kepentingan pendidikan dapat memperhatikan usulan kawan-kawan guru TIK yang tertuang di dalam dekomendasi Rembuknas guru TIK tahun 2018 di Bandung. “Kami juga menghimbau teman-teman guru TIK untuk menjaga komunikasinya dengan baik,” ujar  Firman Oktora.

from Siap Belajar http://ift.tt/2FkcTiw
via IFTTT

Sejuta Siswa Kesetaraan PKBM Terancam DO

Ilustrasi : (www.108csr.com)

SEBANYAK 568.171 siswa ­kesetaraan terancam pu­tus ­sekolah (DO/ drop out) karena pemerintah menghentikan bantuan operasional pendidikan kepada sekolah tempat siswa tersebut belajar.

Padahal, siswa Pa­ket A, B, dan C itu adalah anak usia ­sekolah yang direkrut ­Kementerian Pendidikan dan ­Kebudayaan untuk tahun ajaran 2017/2018.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemendikbud Wartanto mengata­kan, pihak sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai mereka meskipun siswa tersebut ter­daftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

”Yang jadi masalah, PIP dapat, tetapi BOP tidak dapat sehingga lembaga pendidikan nonformal khususnya PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar) berteriak. Sudah direkrut tapi bi­a­ya pembelajarannya tidak ada,” kata Wartanto di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Ia menjelaskan, Kemendikbud sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar sekolah pengampu para siswa tersebut mendapat BOP tahun ini.

Menurut dia, usulan anggaran bantuan operasional bagi lembaga pendidikan nonformal mencapai Rp 500 miliar. Dengan demikian, seti­ap siswa bisa mendapat biaya Rp 750.000-Rp 1,5 juta per tahun.

“Siswa usia sekolah yang tidak bersekolah ini terbagi atas siswa Paket A 69.905 siswa, Paket B 242.004, dan Paket C 256.262 siswa,” katanya.

Ia mengatakan, total siswa paket kesetaraan yang mencakup siswa berusia di atas 21 tahun un­tuk Paket A 177.264 orang, Paket B 441.021 orang, dan Paket C 433.308 siswa. Jika tidak ada bantuan operasional, siswa paket ini kemungkin­an terancam berhenti dari PKBM dan sanggar kegiatan belajar (SKB).

Total PKBM ada 11.000, sedangkan SKB 311. “Ta­pi tidak semua PKBM dan SKB menjalankan paket kesetaraan,” ujarnya.

Wartanto mengungkapkan, merujuk data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke­miskinan (TNP2K), Kemendikbud awalnya me­rekrut 568.171 anak putus sekolah. Kemendikbud lalu menelusuri data by name by address itu dengan turun langsung ke lapangan.

“Setelah dipilah, tersebutlah ­ratusan ribu anak yang diajak kembali bersekolah paket. Karena ini program presiden untuk mengurangi kesenjang­an,” katanya.

Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar menambahkan, ke depan semua satuan pendidikan nonformal wajib memiliki NPSN. Peserta didik kesetaraan dan PAUD harus terdaftar di data pokok pendidikan nasional dan memiliki nomor induk sekolah nasional. Pasalnya, ujian kesetaraan hanya untuk peserta didik yang memiliki NISN.

”Kami berusaha memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga, terutama anak-anak putus sekolah dari keluarga yang kurang mampu. Dengan demikian, ke depan dengan pendidikan kesetaraan, kita pas­tikan tidak ada anak-anak yang tidak me­ngenyam pendidikan serta kita berikan kecakapan dan ke­terampilan hidup,” ujar Harris.

Harus dibiayai

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menegaskan, pemerintah harus memberikan bantuan biaya bagi siswa dan lembaga pendidikan nonformal. Biaya tersebut sebagai bentuk du­kungan untuk memperluas aksesibilitas pendidikan nasional.

“Tidak adanya BOP ini karena kekurangan kementerian sektoral kita. Termasuk Kemendikbud itu adalah dalam menarasikan kebutuhan ang­gar­an pada forum trilateral meeting terutama ke Kemenkeu,” katanya.

Ia menilai, efisiensi anggaran ­jangan sampai menghambat upaya pemerintah dalam mening­katkan akselerasi angka partisipasi kasar (APK).

“Indeks pembangunan manusia yang sekarang masih rendah dibandingkan dengan negara te­tangga. Tingkat APK ini bisa terdongkrak melalui pendidikan alternatif ini yakni pendidikan kesetaraan,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2CziA9m
via IFTTT

SMP Al-Hidayah Boarding School Singaparna, Menggali Inspirasi dari Motivator Asing

Mr. Colin Singer bersama Istrinya Ny. Aat Kaswati.(Asop Ahmad/Siap Belajar)

SMP Al-Hidayah Boarding School (Abschool) Kokol Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya, pekan kemarin kedatangan Colin Singer, ketua lembaga swadaya masyarakat Indonesia International. Kehadirannya bukanlah suatu kebetulan, sebelumnya pihak sekolah sudah mengagendakan melalui asisten pribadinya

Colin Singer sendiri merupakan warga Negara Skotlandia yang menikah dengan Aat Kaswati (50) warga Kecamatan Cibalong Kab. Tasikmalaya. Kiprahnya di dunia social seakan sudah tidak bisa dipisahkan lagi pada kehidupannya saat ini. Namanya pernah melejit ketika berhasil menangani dan memenangi kasus hukuman yang menjerat salah seorang warga Negara Indonesia di Pengadilan Banding Australia Barat (28/6/2017) lalu

SMP Abschool sendiri dalam hal ini, seakan tidak mau membiarkan kesempatan baik berlalu begitu saja, kelas yang sudah diseting untuk kegiatan audiens telah dipersiapkan, setidaknya ruangan tersebut dibikin nyaman pihak sekolah agar dalam acara silaturahmi itu berkesan dan meninggalkan bekas positif bagi siswa serta guru

Pucuk dicinta ulam pun tiba, penantian siswa dan guru SMP Abschool untuk bertatap muka dengan salah seorang pejuang social ini akhirnya menjadi kenyataan, di ruangan yang sudah disediakannya itu mereka berinteraksi dan menimba ilmu dari pengalaman Colin Singer

Dalam menyampaikan cerita hidupnya selama berdedikasi di dunianya sekarang ini, Mr. Colin, panggilan akrabnya, didampingi Aat Kaswati  yang bertugas mentranslate kalimat-kalimat yang disampaikan suaminya itu agar mudah dipahami oleh seluruh siswa dan guru, belum lancarnya berbahasa Indonesia sehingga 70% pembicaraannya menggunakan bahasa inggris, atas dasar itu Ny. Aat, selalu menjadi pemandu bahasa dan mendampingi suaminya disetiap kegiatannya di Indonesia

Pada seluruh orang yang hadir. Colin bercerita tentang pengalaman peribadinya, bagaimana ia bersusah payah dalam membebaskan seorang remaja dari desa nelayan Pulau Flores yang akan dihukum berat karena terjerat dalam penyelundupan imigran gelap, padahal, katanya, remaja di bawah umur tersebut hanya seorang koki biasa, dan ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kegiatan di tempat kerjanya itu. Dan kendala yang paling berat menurut Colin saat itu adalah kurang responnya pejabat keduataan Indonesia, butuh dua tahun  bagi dirinya untuk mendapatkan  sebuah tanggapan  dari kasus yang telah ditanganinya itu

Pada akhir kunjungannya. Colin berpesan pada seluruh orang yang ada di ruangan itu, agar tidak pernah berputus asa dalam menjalani pernak pernik hidup, fokus dan konsisten salah satu kunci kesuksesan, disampaikannya, ikhtiar semaksimal mungkin adalah sebuah proses terpenting dalam sebuah perjuangan

Diutarakan Jajang Zenal Mutaqin S.S, kepala SMP Abschool, kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan untuk membuka wawasan dan pengetahuan serta tumbuhnya semangat bersosial pada diri siswanya

“Antusias siswa dalam menyimak setiap kalimat yang disampaikan Mr. Colin, luar biasa. Itu dibuktikan siswa kami saat season diskusi, hampir mayoritas mengungkapkan keingin tahuan banyak, pada sepak terjang seorang Colin Singer dalam membantu orang-orang tidak berdaya. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala dan tentunya akan mendatangkan sosok-sosok inspiratif lainnya” ujar Jajang. (Asop Ahmad/Siap Belajar)

from Siap Belajar http://ift.tt/2EFPewa
via IFTTT

Permudah Persyaratan Penerimaan CPNS Guru!

 

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) untuk mempermudah persyaratan perekrutan guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di antaranya terkait syarat mengantongi sertifikat profesi guru. Kemendikbud berharap Kemen-PANRB menangguhkan sementara kewajiban tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, jika persyaratan tersebut tetap dimasukkan, Indonesia akan kekurangan jumlah guru PNS. Pasalnya, tahun depan, sebanyak 51.458 guru PNS akan pensiun. Sementara itu, guru honorer yang memenuhi semua persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS sebanyak 2.992 orang.

Ia mengatakan, tiga syarat utama menjadi guru CPNS yakni berusia maksimal 33 tahun, mengantongi ijazah sarjana, dan lulus sertifikasi profesi guru. “Jumlah guru honorer ada tak kurang dari 750.000 orang, tapi sebagian besar dari mereka belum lulus sertifikasi. Jika syarat sertifikasi guru bisa ditangguhkan, ada sekitar 350.000 guru honorer yang siap diangkat jadi CPNS. Sehingga pada saat berusia 35 tahun, jika lulus sertifikasi bisa diangkat jadi PNS,” kata Hamid di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Sabtu, 25 November 2017.

Ia menuturkan, perekrutan guru CPNS akan direalisasikan tahun depan. Menurut dia, penangguhan syarat lulus sertifikasi guru masih dibahas intensif bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. “Jadi belum final karena dalam perekrutan guru CPNS, pemerintah juga harus mengacu pada UU Guru dan Dosen. Penangguhan itu sifatnya usulan dari kami,” ujarnya.

Kemendikbud mencatat, total guru honorer yang ada saat ini mencapai 732.833 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 383.609 guru mengantongi ijazah sarjana tapi belum lulus sertifikasi profesi guru. Sedangkan sebanyak 349.224 guru honorer belum pantas untuk diangkat menjadi CPNS.

Perlu duduk bersama

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem otonomi daerah membuat pemerintah pusat memiliki keterbatasan terkait pengambilan kebijakan. Menurut dia, kepastian perekrutan CPNS juga harus disepakati dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Pasalnya, untuk guru jenjang SMA sederajat, berada di bawah binaan pemerintah provinsi. Untuk SD dan SMP sederajat, menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten.

“Jadi kaitan soal status guru itu tidak mutlak hanya di Kemendikbud. Karena itu, untuk memecahkan masalah guru ini perlu duduk bersama dengan kementerian terkait. Kemen-PANRB soal berapa jumlah yang bisa direkrut, Kemenkeu terkait masalah anggarannya. Tidak kalah penting juga dengan Kemendagri karena dengan adanya otonomi daerah,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi semua kebijakan terkait upaya mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas, termasuk upaya untuk mensejahterakan guru. Menurut dia, harus terus meningkatkan kompetensi dan menjadi teladan bagi siswa dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter.

“Momentum HGN ini hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan apakah kita juga sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga menjadi pribadi tangguh dan berhasil. Peringatan HGN juga menjadi titik evaluasi yang strategis bagi pengambilan kebijakan pemerintah,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2sJUxVO
via IFTTT

Kemristekdikti Tidak Wajibkan Seluruh Kampus Gunakan Metode e-Learning

Ilustrasi (republika.co.id)

MENGHADAPI era Revolusi Industri 4.0, pemerintah akan mendorong penggunaan metode e-lerarning dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. mengatakan, kebijakan tersebut bukan berarti harus diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Tanah Air, melainkan inovasi terbaru saja dari pemerintah.

Nasir menambahkan, pihaknya akan memberi tiga opsi metode pembelajaran bagi perguruan tinggi yakni metode konvensional face to face, blanded learning (menggunakan metode face to face dan juga e-learning), dan e-learning.

“Sekarang perguruan tinggi akan saya beri opsi tiga, opsi pertama perguruan tinggi boleh face to face seperti yang sekarang, kedua bisa dimodifikasi, ya face to face, ya e-learning berarti blanded learning, yang ketiga bila perguruan tinggi ingin full e-learning, ya silakan. Contohnya UT (Universitas Terbuka) sekarang sudah menggunakan online learning,” papar Nasir kepada Okezone di Gedung Inews Center, baru-baru ini.

 Lebih lanjut mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu memberi kebebasan kepada perguruan tinggi dalam penggunaan metode pembelajaran yang sesuai keinginan dan kebijakan masing-masing kampus. Baginya yang terpenting adalah tetap dalam tujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Nasir mengungkapkan, peraturan resmi metode pembelajaran e-learning masih dalam tahap proses diskusi bersama tim karena ada beberapa hal yang dianggap masih perlu perbaikan.

“Sebenarnya mestinya target Januari, perencanaan sudah masuk ke saya, target sudah terpenuhi, tapi setelah saya baca ada beberapa poin yang masih kurang, jadi saya kembalikan lagi,” ungkapnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2ogY6Ny
via IFTTT

99,2 Persen Madrasah Siap Melaksanakan UNBK

smktelkom-mks.sch.id

SISWA  Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) akan menghadapi Ujian Nasional (UN) pada April 2018. Mereka juga akan menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Sekarang hampir 99,2 persen MA dan MTs negeri dan swasta siap melaksanakan UN Berbasis Komputer.

“Dalam penyelenggaraan UN dan UAMBN, untuk menjamin akurasi data kita selenggarakan berbasis komputer, jadi baik UN maupun UAMBN berbasis komputer,” kata Kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah dari Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Hidayatullah kepada Republika.co.id, Ahad (18/2).

Ahmad menerangkan, kalau ujian berbasis komputer, objektivitas data terjamin. Tahun ini persiapan UAMBN Berbasis Komputer sampai 90 persen. Untuk UN Berbasis Komputer persiapannya sudah sampai 99,2 persen. Madrasah-madrasah di daerah besar memang sudah siap ujian berbasis komputer semua.

Sementara, sebanyak 0,8 persen madrasah di daerah-daerah terpencil belum bisa melaksanakan UN dan UAMBN Berbasis Komputer karena terkendala sinyal internet dan lain sebagainya. “Tapi targetnya semua madrasah dua tahun lagi dapat melaksanakan ujian berbasis komputer. Oleh karena itu sedang dikuatkan infrastruktur madrasahnya,” ujarnya.

Saat ini ada sekitar 7.843 MA dan 16.934 MTs negeri dan swasta. Dari total lembaga MA dan MTs negeri dan swasta sebanyak 99,2 persennya siap melaksanakan UN Berbasis Komputer.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2C5Gw8y
via IFTTT

16.049 Sekolah Sudah Finalisasi Data Ikut SNMPTN

SEBANYAK  16.049 sekolah telah melakukan finalisasi data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Jumlah sekolah yang finalisasi sebanyak 16.049 sekolah dengan jumlah siswa yang sudah diverifikasi sebanyak 1.118.137 siswa,” ujar Ketua Panitia SNMPTN, Prof Ravik Karsidi, saat dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 Sebelumnya, panitia pusat memberikan penambahan waktu kepada sekolah yang telah mengisi data PDSS 2018 namun belum finalisasi hingga Senin, 12 Februari 2018 pukul 23.59 WIB. Proses pelaksanaan pengisian dan verifikasi PDSS telah dimulai pada 13 Januari 2018 hingga 10 Februari 2018.

Dia menjelaskan jumlah sekolah yang mengisi data di PDSS sebanyak 18.553 sekolah, namun yang finalisasi hanya 16.049 sekolah.

 “Untuk Total final PDSS akan disampaikan pada tanggal 16 Februari 2018 sambil menunggu proses PDSS dari sekolah di lima kabupaten di Papua (Mimika, Asmat, Merauke, Boven, Digoel, dan Mappi) yang mengalami gangguan internet.” Profesor Ravik menjelaskan khusus untuk Papua mendapatkan perlakuan khusus karena mengalami kendala internet.

Beberapa permasalahan umum dan teknis yang dihadapi oleh sekolah dalam pengisian dan finalisasi PDSS yang disampaikan kepada panitia yakni lupa password, perubahan akreditasi, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut dibantu penyelesaian melalui sistem yang ditetapkan.

Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret itu menambahkan sekolah yang bisa mendaftarkan siswanya, dengan ketentuan akreditasi A yakni 50 persen siswa terbaik di sekolahnya, akreditasi B sebanyak 30 persen siswa terbaik di sekolahnya, akreditasi C sebanyak 10 persen yang terbaik di sekolahnya, sementara akreditasi lainnya sebanyak lima persen siswa terbaik di sekolahnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2ERJEpJ
via IFTTT

SMK Jurusan Ini Banyak Dicari Perusahaan Zaman Now

Siswa SMK jurusan Tata Boga melakukan uji kompetensi keahlian (ilustrasi) (republika.co.id)

KAMU  siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 12? Sudah mendekati masa ujian akhir dan kelulusan, sudah tahu mau lanjut kuliah atau manfaatkan skill-mu untuk langsung bekerja?

Kebanyakan dari kamu yang meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mungkin memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK kamu sekarang. Sementara untuk kamu yang ingin bekerja, tidak perlu risau melihat berita mengenai angka pengangguran lulusan SMK yang cukup tinggi, di luar sana banyak lowongan kerja SMK yang tersedia, apalagi untuk kamu yang berasal dari SMK berikut.

1. Jurusan Animasi & Multimedia

Lowongan kerja SMK untuk jurusan animasi & multimedia sekarang terbilang cukup banyak, lho! Di jurusan SMK Animasi ini, kamu akan mempelajari bagaimana cara membuat animasi mulai dari pembuatan tahap awal atau basic hingga pembuatan animasi dengan peralatan canggih. Praktik kerja lapangan di berbagai tempat akan memberikan kamu pengalaman kerja sebagai animator. Tidak hanya di perusahaan animasi saja, lulusan animasi juga banyak dicari oleh perusahaan yang menggunakan digital marketing untuk menjangkau customernya.

 Untuk jurusan Multimedia di jenjang SMK, kamu mendapatkan ilmu seputar pengembangan website, multimedia, permainan, hingga produksi sinema dan industri media. Sama seperti jurusan SMK lain, SMK Multimedia juga berkesempatan untuk melakukan praktik. Di era serba digital seperti sekarang, jurusan Multimedia sangat banyak dicari karena hampir semua perusahaan ingin mengikuti perkembangan digital yang pastinya membutuhkan seorang ahli untuk memanfaatkannya dengan maksimal.

2. Jurusan Pariwisata

Sebagai warga Indonesia, kamu pasti tahu betapa indahnya negara kita ini. Ratusan, bahkan ribuan turis mancanegara terus berdatangan ke Indonesia. Gencarnya publikasi pariwisata negara kita akhir-akhir ini, akan membuat pergerakan industri sektor pariwisata meningkat pesat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang berusaha mengembangkan bisnis pariwisata. Kamu bahkan bisa menemukan agen travel dan hotel dihampir semua kota di Indonesia.

Para pebisnis yang bergerak di bidang ini, umumnya mencari tenaga kerja yang sudah siap untuk terjun langsung ke lapangan, baik sebagai front office ataupun tour guide sehingga bisa dengan cepat membantu kebutuhan para wisatawan. Kamu yang sekolah di SMK pariwisata, punya peluang besar mengisi posisi ini karena pengalaman magang yang kamu dapat. Selagi teman-teman kamu masih mempelajari teori, kamu bisa langsung bekerja dan jalan-jalan sekaligus. Menyenangkan, bukan?

3. Jurusan Akuntansi

Jurusan ini memang selalu ramai peminat. Luasnya bidang pekerjaan yang dapat dijangkau oleh jurusan ini adalah salah satu alasan kenapa lulusan SMP memilih meneruskan ke jurusan ini.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang apa pun pasti memerlukan ahli keuangan untuk menghitung keluar masuknya pendapatan dan pengeluaran, rugi-laba, merencanakan keuangan, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan lulusan dari jurusan akuntasi selalu dibutuhkan. Kamu yang lulusan SMK akuntansi mampu bersaing dengan lulusan sarjana akuntansi. Penghasilan yang bisa kamu dapatkan dari posisi ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan bidang lainnya, lho.

4. Bidang Otomotif

Di bidang otomotif, jurusan SMK yang sedang populer adalah Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Jurusan TKR adalah jurusan yang menekankan dengan penguasaan keterampilan, khususnya dalam pemeliharaan kendaraan ringan seperti mobil.

Bekal yang dimiliki siswa dari jurusan ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan, beberapa diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan transporatsi. Apa saja yang dibutuhkan dari siswa SMK TKR? Perusahaan umumnya membutuhkan bantuan kamu untuk merawat dan memperbaiki mesin, sistem pemindah tenaga, chasis dan suspensi, sistem kelistrikan otomotif, serta beberapa keterampilan.

Ternyata lulusan SMK punya prospek kerja yang cukup menjanjikan, Sobat! Meskipun empat jurusan ini menjadi jurusan SMK yang paling banyak dicari, lowongan kerja SMK untuk jurusan-jurusan lain seperti broadcasting, tata boga, dan administrasi pun banyak tersedia. Jika kamu giat mencari, kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selamat mencari!(news.okezone.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2o7D190
via IFTTT

Kemenristekdikti Fokus Revitalisasi Politeknik

Menristekdikti Muhammad Nasir (antaranews.com)

MENTERI  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, saat ini Kemenristekdikti tengah fokus merevitalisasi Politeknik di seluruh Indonesia. Revitalisasi dilakukan mulai dari kurikulum, penguatan kapasitas dan kapabilitas dosen hingga kompetensi mahasiswa.

“Kurikulum politeknik dirancang dengan skema 3-2-1, 3 semester di kampus, 2 semester di industri, 1 semester di kampus atau industri untuk menyelesaikan tugas akhir” kata Nasir melalui siaran pers kepada Republika, Sabtu (17/2).

Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi.

“Melalui program ini, Kemenristekdikti memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen politeknik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi baik dalam maupun luar negeri,” kata Nasir.

Nasir juga berpesan agar setiap mahasiswa lulusan politeknik dapat memiliki sertifikat kompetensi. Sebab di masa yang akan datang, dunia kerja tidak hanya akan melihat ijazah semata namun lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki seseorang.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2ByZ68e
via IFTTT

Unpad Berhasil Menjadi Anggota Konsorsium Horizon 2020

Universitas Padjadjaran (okezone.com)

BERHASIL  menjadi salah satu anggota konsorsium yang memenangkan project riset internasional di bawah program Horizon 2020 ICT-39 Uni Eropa merupakan kebanggaan tersendiri bagi Universitas Padjadjaran (Unpad). Program ini bertema kemitraan internasional dalam membangun negara-negara berpendapatan menengah dan menengah ke bawah.

Anggota konsorsium ini adalah Uni Eropa Afrika Sub-Sahara dan ASEAN. Unpad sendiri bergabung bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, seperti Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ), Agrartechnik Witzenhausen Unversitas Kassel Jerman, University of Agricuture Latva , University of Graz Austria, Labtek Indi Primary Indonesia, dan Iceaddis-Holotha Ethiopia.

Konsorsium mengambil topik Smart Apiculture Management Services (SAMS) agar mengarah pada inovasi digital manajeman lebah (Apiculture). Lebah dipilih sebagai spesifikasi riset karena kemampuan hewan ini menjadi indikator penting dalam keseimbangan ekosistem. Saat ini, keberadaan lebah mulai terancam akibat perubahan ekosistem yang disebabkan aneka ragam pertumbuhan industri dan lingkungan yang tidak mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar keilmuan dan institusi untuk menciptakan inovasi yang diperlukan.

Kerjasama akan dilakukan selama tiga tahun dimulai pada tahun 2018. Konsorsium penelitian ini akan menjadi wadah berkecimpungnya ilmuwan dari berbagai bidang ilmu dan juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proyek ini terdiri dari enam paket pekerjaan, antara lain, manajemen proyek; user centered design cycles, pengembangan bisnis dan analisis pasar, dan hive system. Unpad memperoleh paket pekerjaan terkait UCD dan pengembangan bisnis analisis pasar. Kerja sama ini diharapkan mendukung komitmen Unpad dalam berkontribusi mengimplementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di dunia.

 Horizon 2020 adalah program bergengsi Komisi Eropa dalam mengembangkan pengetahuan untuk kepentingan masa depan. Program Horizon 2020 bertujuan menghasilkan beragam terobosan, penemuan dan ide baru dari hasil riset yang dapat dimanfaatkan dalam dunia industri. Program riset dan inovasi terbesar Uni Eropa yang akan diselenggarakan selama tujuh tahun terhitung sejak 2014 hingga 2020 ini telah menggelontorkan pendanaan total sebesar 80 Miliar Euro.

“Konsorsium ini merupakan kesempatan berharga. Unpad dapat berkontribusi langsung di tingkat internasional,” ujar Dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad Dr. Dwi Purnomo saat melakukan rapat persiapan di kantor pusat GIZ, Jerman, beberapa waktu lalu seperti dilansir laman Unpad, Rabu (14/2/2018).

from Siap Belajar http://ift.tt/2sDfQs5
via IFTTT

Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Mengajak Generasi Muda Peduli Terhadap Lingkungan

Universitas Perjuangan Tasikmalaya,
Mengajak Generasi Muda Peduli Terhadap Lingkungan (Agus Df/Siap Belajar Tasikmalaya)

DALAM  rangka memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa khususnya Prodi PGSD dan Manajemen untuk ujian seni budaya, Universitas Perjuangan (UNPER) Tasikmalaya bekerja sama dengan Sanggar Seni Tasik (SST) pada hari sabtu dan minggu pekan kemarin melaksanakan seminar yang mengangkat tema lingkungan hidup. Kegiatan diikuti ratusan pelajar pramuka tingkat SMA sederajat dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Asep Citanduy. Ia merupakan pegiat Lingkungan Hidup Jawa Barat. Turut hadir seniman dan budayawan seperti Cep Zamzam Nur budayawan dari Cipasung, Sarabunis Mubarok Sastrawan Kabupaten Tasikmalaya, Amang Bolon, Andi Debleng, dan Saeful Badar penyair dari Kabupaten Tasikmalaya.

Selain untuk merawat dan mewarisi seni budaya lokal, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan di tatar sunda. Serta mengingatkan dan mengajak kepada masyarakat khususnya generasi muda sunda untuk cinta terhadap lingkungan. “Peduli adanya lingkungan hidup salah satu bagian dari kearifan lokal” kata Agus Aw M.Sn. Dosen Seni dan Budaya Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Peserta sangat antusias dalam mengikuti jalannya seminar. Ada yang senang karena ternyata lingkungan hidup bisa menghidupkan. Ada yang merasa aneh terhadap respon manusia yang suka buang sampah sembarangan. Bahkan dari pelajar lain mengharapkan pembicara agar bisa sosialisasi tentang lingkungan hidup ke sekolah-sekolah.

“Harapan dari kita semua tentunya dengan kegiatan ini dapat meningkatkan peran serta para pelajar akan gerakan sadar lingkungan dan menjaga kelestarian alam, mulai dari membuang sampah pada tempatnya hingga turut aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan khusunya dilingkungan sekolahnya masing-masing” harapannya. Selain seminar lingkungan kegiatan diisi dengan bedah buku dan pentas seni. (Agus Df/Siap Belajar Tasikmalaya)

from Siap Belajar http://ift.tt/2CqyUJF
via IFTTT

Ini Rekomendasi Penting ,untuk Ubah Dunia Pendidikan di Indonesia

lustrasi – sejumlah siswa SD mencari bahan tugas di mobil pusat layanan internet, di halaman sekolah .(antaranews.com)

REMBUK  Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang berlangsung 5 hingga 8 Februari 2018 merumuskan 22 rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan.

Rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan dan kebudayaan untuk bersama-sama menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.

Lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pokok bahasan RNPK tahun ini adalah Ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru; pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional; membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; serta penguatan pendidikan karakter: sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Saat membuka RNPK 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak para pelaku pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah berkolaborasi meningkatkan pelayanan pendidikan.

“Sekali lagi, Saya mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam rutinitas. Sudah bertahun-tahun kita berjalan rutin tanpa sebuah pembaharuan. Buatlah terobosan, anak-anak kita tidak boleh ketinggalan ilmu dan teknologi,” katanya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018), sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com.

Ia menegaskan teknologi harus digunakan untuk memperkaya dan memperkuat kearifan lokal. “Jangan sampai kita kehilangan akan budaya kita,” ujarnya.

Pada hari ketiga, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan terkait beberapa program prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Seperti, revitalisasi vokasi dan pendidikan karakter, yang erat kaitannya dengan revitalisasi peran guru dan ketersediaan guru.

Kalla mengatakan pemerintah berencana untuk kembali memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan. Rencana itu berdasarkan kajian dan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Kita lihat lebih banyak guru yang pensiun, daripada yang diangkat. Karena itu, Saya sudah bicarakan dengan Presiden dan beliau setuju untuk mengangkat kekurangan guru yang puluhan ribu itu,” katanya, Rabu (7/2/2018).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta seluruh kepala dinas untuk aktif memperjuangkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Ia pun mengingatkan agar seluruh pegawai Kemendikbud dapat menjaga, meningkatkan kerja sama dan hubungan baik di antara unit-unit kerja yang ada. Selain itu, pegawai Kemendikbud mesti bisa menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Supaya menghindari overlapping dan overloading. Saya kira hubungan konsultasi dan komunikasi harus selalu dilakukan dari masing-masing pihak,” kata Muhadjir.(edukasi.kompas.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2HijY3T
via IFTTT

Kemendikbud Kembali Berikan Fasilitasi Komunitas Kesejarahan

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan pemerintah berupa Fasilitasi Komunitas Kesejarahan kepada kelompok masyarakat di Indonesia sebagai upaya apresiasi sejarah melalui aktivitas kesejarahan. Jenis fasilitasi komunitas kesejarahan tersebut dibagi menjadi lima, yakni: 1. Fasilitasi Penulisan Sejarah untuk Perorangan, Komunitas, dan Organisasi Profesi, 2. Fasilitasi Penulisan Sejarah Lokal untuk Guru Sejarah anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah, 3. Fasilitasi Event Sejarah untuk Komunitas dan Organisasi Profesi, 4. Fasilitasi Pembuatan Film Sejarah untuk Komunitas dan Organisasi Profesi, dan 5. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Kesejarahan untuk Komunitas dan Organisasi Profesi.

Total bantuan maksimal sebesar Rp425 juta. Bantuan pemerintah ini diberikan kepada kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya dukungan pemerintah terhadap setiap aktivitas kesejarahan yang diantaranya memfasilitasi berbagai kegiatan kesejarahan yang dilakukan sejarawan, budayawan, organisasi profesi, komunitas dan masyarakat. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud melalui Direktorat Sejarah mengeluarkan Petunjuk Teknis yang dapat digunakan oleh calon penerima, agar dapat dijadikan acuan teknis dalam upaya memperoleh bantuan dan teknis pelaporan setelah menerima bantuan tersebut. Petunjuk Teknis Fasilitasi Komunitas Kesejarahan dapat diunduh di sini.

Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pegiat komunitas sejarah yang memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan pengembangan sejarah yang masih terbentur dengan masalah, baik legalitas, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Melalui program fasilitasi ini, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama ini dari pegiat sejarah. Program ini bertujuan untuk dapat mempertahankan eksistensi nilai-nilai sejarah yang dikembangkan oleh pegiat sejarah baik itu komunitas/ kelompok/ organisasi.

Pengiriman proposal Fasilitasi Komunitas Kesejarahan 2018  dapat kami terima paling lambat tanggal 6 Maret 2018 (tertanda cap pos). Selanjutnya proposal akan diverifikasi oleh tim verifikator yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sejarah Kemendikbud, sejarawan, akademisi, pakar perfilman, dan ahli teknologi informasi. (kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2o21H2U
via IFTTT

Revitalisasi, SMK Perfilman Diharap Bisa Cetak Sineas Berkualitas

Ilustrasi

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevitalisasi sebanyak 18 sekolah menengah kejuruan untuk mencetak lulusan yang terampil pada bidang perfilman. Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah bidang pembinaan SMK Kemendikbud sedang menyiapkan mekanisme bantuan teknis dan nonteknis. Untuk mendorong peningkatan kapasitas SMK perfilman tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, Direktorat SMK memiliki sebanyak 112 SMK yang membuka jurusan penyiaran. Menurut dia, 18 SMK yang direvitalisasi tersebut akan menjadi rujukan bagi SMK lain terkait pembelajaran standar pembuatan film. Dengan demikian, industri kreatif di dalam negeri dapat berkembang dengan baik dan didukung sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.

“Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang broadcasting agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas. Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah,” ucap Didik di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.

Ia mengatakan, penyediaan SDM perfilman menjadi sangat penting untuk mengurangi masuknya tenaga-tenaga perfilman dari luar negeri. Menurut dia, revitalisasi 18 SMK tersebut sangat menjanjikan bagi pasar dunia industri kreatif nasional. “Selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood, atau Amerika Serikat dengan Hollywood,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi film lokal dan jumlah penonton. Pemerintah provinsi juga dilibatkan dalam proses produksi film sampai dengan penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). “Saat ini jumlah penonton film Indonesia sudah meningkat cukup signifikan. Sebelum ada Pusbangfilm, jumlah penonton sekitar 16.000 per tahun. Sekarang sudah mencapai 40.000. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,” ucap Didik.

Film mendidik

Mendikbud Muhadjir Effendy berharap pengembangan film nasional memberi porsi lebih banyak terhadap film yang mendidik, terutama yang ditujukan bagi penonton anak-anak. Ia menegaskan, film memiliki pengaruh cukup besar pada pertumbuhan mental dan pendidikan anak. Film juga efektif untuk menyampaikan pesan sosial, budaya, dan politik.

Ia menegaskan, revitalisasi SMK perfilman bertujuan untuk mendorong pembuatan film yang lebih mendidik ketimbang hanya menghibur penonton. “Ke depannya, saya berharap film dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program penguatan pendidikan karakter. Saya yakin industri perfilman nasional bisa bangkit. Pemerintah juga ingin memastikan kebangkitan film nasional harus diiringi dengan tersedianya tenaga terampil yang menopang pertumbuhan industri perfilman yang mendidik,” ujarnya.

Aktris senior Niniek L. Karim mengapresiasi upaya pemerintah dalam menggairahkan industri perfilman nasional. “Pusbangfilm harus dapat berperan dalam meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan perfilman nasional,” kata Niniek dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perfilman Indonesia 2018.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2F4KEnU
via IFTTT

Jurnalis Madrasah di MTs Cijangkar Ciawi Kab. Tasikmalaya, Belajar Sisi Lain dari Seorang Pencari Berita

Jurnalis Madrasah di MTs Cijangkar Ciawi Kab. Tasikmalaya,
Belajar Sisi Lain dari Seorang Pencari Berita
(.(Asop Ahmad/Siap Belajar))

DUNIA  jurnalis saat ini sudah mulai digandrungi oleh sebagian siswa, di mata mereka dalam mendepinisikan sebutan yang melekat pada profesi para pekerja media ini, tidak hanya sebatas sebagai seorang pencari berita. Ada sudut pandang luas  yang dipahami saat ini terutama dari pembelajaran pendalaman karakter

Tumbuhnya keberanian, itu yang digali Agus Nana Nuryana MM.Pd Wakasek Kurikulum MTs Cijangkar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, menurutnya, salah satu karakter seorang wartawan yang harus ada pada diri seorang siswa adalah percaya diri

Kepekaan dalam menganalisa situasi sekitar. Disampaikan Agus, pada zaman sekarang siswa tidak hanya sebatas memperoleh pendidikan tinggi, wawasan luas. Namun mereka mesti jeli membaca peluang yang ada. Ia juga mengutarakan dengan pesatnya perkembangan yang dirasakan saat ini, persaingan untuk mendapatkan peluang sangat ketat, mereka mesti pandai membaca peta agar bisa keluar sebagai pemenang dalam melaksanakan kompetisi hidup

Di sekolahnya siswa secara umum telah diberikan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, baik melalui pelajaran harian di kelas maupun ekstrakulikuler, dalam pikiran Agus, itu belum cukup mesti ada terobosan baru, mesti ada pendidikan khusus di luar jam pelajaran untuk membangun dan mengembangkan potensi pada diri siswa

Jurnalis madrasah. Menjadi pilihan dalam mewujudkan idenya tersebut, sebuah organisasi di MTs Cijangkar dengan bidikan awalnya adalah siswa yang gemar menulis. Pergerakan ini terus berkembang siswa yang tadinya hanya iseng, dalam membuat sebuah tulisan, sekarang mereka memandang coretannya selama ini adalah sebuah karya berharga

Seminggu sekali di luar jam pelajaran siswa sekolah ini berkumpul untuk mengikuti pendidikan dari guru sekaligus seniornya di bidang karya tulisnya, diutarakan Agus Nana, dari organisasi bentukannya itu, sekolah sudah merasakan manfaat, selain berjalannya majalah dinding yang terus memberikan informasi seputar intern lembaganya, juga sebagai tim publikasi sekolah kepada masyarakat umum melalui blog  yang selalu diakses ke media social

“Setiap hari di sekolah kami sudah terbiasa melihat siswa sedang mewancarai teman atau gurunya, biasanya data yang terkumpul ditulis hingga terbentuk sebuah rilis setelah itu dikasihkan kepada juru edit  untuk bahan berita yang akan di tempel secara berkala pada mading sekolah” katanya

Ada kelebihan tersendiri yang diperhatikan Agus pada anak didiknya yang aktif pad kegiatan jurnalis madrasah tersebut, tumbuhnya kepekaan terhadap lingkungan sekolah, baik menyoroti perilaku serta permasalahan lainnya yang terjadi di sekolah. Cuitannya dalam mengkeritisi tidak sebatas pada sebuah tulisan, dan diskusi tetapi sampai pada pemecahannya.(Asop Ahmad/Siap Belajar)

 

from Siap Belajar http://ift.tt/2EKfpkE
via IFTTT

Mendikbud Buat Kontrak Belajar Demi Tata Hubungan Siswa-Guru

Ilustrasi

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tengah membentuk ‘kontrak belajar’ untuk menata hubungan antara siswa dan guru di sekolah. Dalam merancang kontrak itu, Muhadjir mengaku banyak diinspirasi oleh kitab Ta’lim al-Muta’allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zanurji yang selama ini menjadi satu standar wajib di pondok pesantren.

“Dengan Ta’lim al-Muta’allim pesantren telah mampu menjadi contoh pendidikan karakter yang bagus,” kata Muhadjir, Rabu (14/2).

Dia menekankan, penataan hubungan antara guru dan murid ini bukan hanya untuk mencegah konflik dan disharmonisasi. Namun yang lebih utama adalah agar proses pendidikan bisa efektif. Sebab guru bisa mendidik muridnya secara benar dalam arti mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya secara utuh, dan bukan sekadar mengajar.

“Ada empat tugas utama substansial guru. Pertama, mendidik. Kedua, mendidik. Ketiga, mendidik. Keempat, mengajar,” kata Muhadjir.

Sementara itu tokoh ulama di Madura KH Mahrus Malik yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan, Omben, Sampang menegaskan, gagasan Mendikbud itu sangat tepat. Kitab Ta’lim Muta’allim memiliki kandungan sangat lengkap untuk mendidik siswa memiliki akhlak yang mulia dan membangun sikap ikhlas, dedikatif guru.

“Di pesantren kitab itu diajarkan selama setahun baru kemudian tarbiyah,” kata KH Mahrus.

Dia mengatakan, para ulama Madura prihatin dengan terjadinya perilaku murid yang tidak menghormati guru bahkan sampai tega dan berani melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Padahal, guru memiliki posisi yang terhormat di dalam Islam.

“Ilmu dan pendidikan yang diberikan guru kepada murid itu adalah sebaik-baik pemberian yang menjadikan anak didik beruntung selama-lamanya,” ujar dia.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2sv3TV3
via IFTTT

7.649 Sekolah Dipastikan tak Ikuti SNMPTN 2018

SEBANYAK  7.649 sekolah di seluruh Indonesia dipastikan tidak mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018. Sebab, hingga pukul 23.59 WIB Senin (12/2) malam tadi, ribuan sekolah tersebut tidak mengisi data ke dalam Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS).

Koordinator Humas SNMPTN dan SBMPTN 2018 Tunjung Wahadi memastikan tidak ada lagi perpanjangan waktu pengisian PDSS untuk SNMPTN 2018 ini. Karenanya, bagi sekolah yang telah mengisi data namun belum finalisasi hingga Senin malam pun, dipastikan tidak dapat mengikuti seleksi.

“Jumlah sekolah mengisi data ke PDSS itu sebanyak 18.553 sekolah, adapun yang sudah finalisasi hanya 16.049 sekolah. Siswa yang verifikasi ada sebanyak 1.118.137 siswa,” kata Tunjung kepada Republika, Selasa (13/2).

Dia mengatakan, sekolah terbanyak yang tidak mengisi data ke dalam PDSS untuk SNMPTN 2018 tetap ditempati Jawa Barat dengan jumlah 1.318 sekolah. Lalu kedua, Jawa Timur sebanyak 1.067 sekolah, disusul Jawa Tengah sebanyak 789 sekolah.

Selanjutnya diposisi keempat ada Sumatera Utara sebanyak 529 sekolah, dan posisi kelima Provinsi Banten sebanyak 393 sekolah yang tercatat tidak mengisi data ke dalam PDSS untuk SNMPTN 2018.

Adapun untuk jadwal lainnya dalam pelaksanaan SNMPTN 2018 tidak ada yang berubah. Tunjung menjelaskan, pendaftaran SNMPTN akan tetap dibuka pada 21 Februari hingga 6 Maret mendatang. Kemudian, pengumuman seleksi pada 17 April, pendaftaran ulang di PTN masing-masing digelar pada 8 Mei.

“Tahapan selanjutnya masih cukup banyak, tapi mengacu pada pelaksanaan sebelumnya cukup lancar,” kata dia.

Sementara itu untuk pendaftaran online Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2018, yaitu mulai 5 April hingga 27 April, pelaksanaan tes pada 8 Mei, ujian keterampilan pada 9-11 Mei dan pengumuman hasil seleksi pada 3 Juli 2018.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2BXfTCC
via IFTTT

Pengamat: Kampus Asing tak Boleh Salah Asuh

Ilustrasi

DALAM  kacamata positif, keberadaan Perguruan Tinggi Asing (PTA) dipandang sebagai salah satu upaya disrupsi inovasi pendidikan di Indonesia untuk hadapi era globalisasi. Kebijakan untuk menghadirkan PTA di Indonesia belakangan jadi isu hangat dalam dunia pendidikan.

Rencana itu diungkapkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi yang telah mengatur akses masuk PTA ke Indonesia, Nasir ingin mengawalinya dengan memberi izin kepada lima sampai 10 PTA untuk membuka kampusnya di Tanah Air.

Respons positif maupun negatif pun mewarnai rencana kebijakan ini. Beberapa kampus tak mempermasalahkan kehadiran PTA. Sementara lainnya menolak dengan beragam alasan.

Mereka yang tak mempermasalahkan percaya bahwa kehadiran PTA merupakan fenomena globalisasi yang harus disambut positif dan kompetitif. Sedangkan mereka yang menolak memandang PTA bisa mematikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Negeri Swasta (PTS) yang sudah mapan di Indonesia.

Sebagai pelaku pendidikan, Dosen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Nur Rizal, justru menyambutnya dengan optimisme tinggi. PTA disebutnya mampu menumbuhkan sinergi dan kolaborasi positif dengan perguruan tinggi Indonesia, asal jangan ‘salah asuh’.

“Jika dilihat dari kacamata positif, rencana kehadiran PTA  di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah ada dalam mengantisipasi tuntutan perubahan. Asal jangan salah asuh, (yakni) regulasi yang dibuat ditakutkan malah menambah iklim kapitalisasi pendidikan yang hanya akan dinikmati oleh segelintir elite masyarakat saja,” ungkap Rizal beberapa waktu lalu.

Rizal lantas mengakui bahwa unsur pollitik tak bisa dibantah dalam perkembangan isu PTA. Namun dia mengharapkan keberadaan PTA bisa menjadi jembatan kerja sama pendidikan antar warga dunia dan mempercepat proses internasionalisasi pendidikan di Indonesia.

“Tentu saja, setiap kebijakan publik tidak terlepas (dari unsur politik) dan akan menuai protes. Namun, jika kita tilik dari peluang dan tantangan global di mana masyarakat atau negara semakin enggan bekerja sama dan semakin meluasnya sikap populisme atau radikalisme, kondisi ini memerlukan jembatan kerjasama di bidang pendidikan untuk mempererat tali hubungan antar warga dunia,” ujarnya.

“Keberadaan PTA diharapkan bisa mempercepat proses internasionalisasi proses pendidikan tinggi agar mahasiswa Indonesia tak perlu studi ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dengan sistem lebih maju dan kekinian. PTA juga menjadi salah satu upaya disrupsi inovasi pendidikan di Indonesia untuk hadapi era globalisasi,” lanjutnya.

Lebih jauh Rizal memandang keberadaan lembaga pendidikan asing di Indonesia, bisa merangsang kampanye Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) yang didirikannya. Tidak secara menyeluruh, karena GSM hanya mengadopsi sistem proses belajar di negara maju yang tetap disesuaikan dengan permasalahan lokal pendidikan Indonesia.

“GSM menawarkan perubahan mindset atau proses belajar-mengajar yang setara dengan lembaga pendidikan asing yang ada, namun terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Karena proses adopsi pendidikan global yang dilakukan telah disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan dilaksanakan oleh komunitas pendidikan Indonesia sendiri, layaknya guru, mahasiswa, dosen, aktivis dan orang tua tua siswa. Apa yang dilakukan GSM sesuai dengan prinsip ‘think globally, act locally and collaborate internationally‘,” tuturnya.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2ErEMZa
via IFTTT

Cara Kekinian Kota Cirebon Mencegah Murid Bolos Sekolah

Ilustrasi : http://ift.tt/2sriLUm

“AMRI  membolos. Kata Bu Guru. Jangan membolos. Menyusahkan ibu….

Penggalan lirik lagu anak-anak puluhan tahun lalu dan masih abadi hingga kini itu menceritakan tentang kebiasaan membolos yang terkadang dilakukan pelajar. Meski pamit pada orang tuanya untuk berangkat sekolah, namun nyatanya ada saja pelajar yang malah pergi ke tempat lain alias membolos

Orang tua tentu sulit untuk memantau kedatangan anaknya ke sekolah. Begitu pula saat kepulangan sang anak dari sekolah.

Namun di Kota Cirebon, para orang tua kini bisa dengan mudah mengontrol kedatangan anaknya ke sekolah dan kepulangan mereka dari sekolah. Kemudahan itu diperoleh setelah Pemkot Cirebon meluncurkan aplikasi E-Presensi Siswa (E Kehadiran Siswa), Kamis (8/2). Aplikasi itu melengkapi Cirebon sebagai kota cerdas (smart city)

Ketua Tim Pelaksana Smart City Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan, E-Presensi Siswa merupakan aplikasi langganan SMS blast bagi orang tua/wali yang ingin memperoleh informasi waktu kedatangan dan kepulangan anak mereka di sekolah. Menurutnya, biaya E-Presensi itu hanya Rp 6 ribu per bulan dari pemotongan pulsa telepon orang tua siswa/wali.

“Tapi kepesertaan aplikasi ini tidak wajib. Hanya bagi orang tua/wali yang mau saja,” kata Iing, kepada Republika, Jumat (9/2).

Menurut Iing, bagi orang tua/wali yang bersedia menjadi peserta aplikasi itu, maka akan menerima SMS dua kali setiap harinya. Yakni, saat kedatangan anaknya ke sekolah dan kepulangan anak dari sekolah.

“Nanti gurunya yang akan mengirim SMS itu,” terang Iing

Tak hanya mengontrol aksi bolos sekolah, kehadiran aplikasi itu juga bisa mengantisipasi kemungkinan adanya tindak kejahatan yang mengancam pelajar. Orang tua bisa lebih merasa tenang karena keberadaan anaknya bisa lebih terpantau.

“Komunikasi antara guru dengan orang tua juga bisa lebih terjalin,” tutur Iing.

Sementara itu, bersamaan dengan E-Presensi, Pemkot Cirebon juga meluncurkan aplikasi I Cirebon (perpustakaandigital). I Cirebon merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dapat diakses melalui Android oleh semua orang.

Selain kedua aplikasi itu, Pemkot Cirebon juga meresmikan Free Wifi Corner dan Free Hotspot Sekolah. Free Wifi Corner adalah tempat yang menyediakan akses internet gratis di area publik.

“Saat ini sudah terpasang di empat titik,” sebut Iing.

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengapresiasi semua program tersebut karena telah melibatkan berbagai pihak dalam wadah Dewan Smart City. Dengan kolaborasi itu, maka program Smart City Kota Cirebon tidak membebani APBD Kota Cirebon.

“Ini merupakan representasi dari semangat sinergitas dan kolaborasi, dan inilah yang membedakan penerapan Smart City di Kota Cirebon dengan kota lainnya,” kata Azis.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2EvWkCD
via IFTTT

Unpad Luncurkan Dua Prodi Baru Tahun Ini

Universitas Padjadjaran (okezone.com)

UNIVERSITAS Padjdjaran membuka dua program studi (prodi) baru jenjang sarjana. Dua prodi itu dibuka sebagai jawaban Unpad atas tantangan Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis ke-60 Unpad.

Kedua prodi itu adalah Bisnis Digital dan Aktuaria. Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad mengatakan Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis ke-60 Unpad memberikan tantangan. Presiden Jokowi meminta kampus aktif mengikuti perkembangan revolusi teknologi 4.0.

“Oleh karena itu, kami menjawab tantangan tersebut dengan membuka dua prodi itu. Kedua prodi itu dibuka pendaftarannya tahun ini,” ujar Tri dalam jumpa wartawan di Executive Lounge Rektorat Unpad Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Kamis 8 Februari 2018.

Prodi Bisnis Digital berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut Tri, Prodi ini sudah direncanakan cukup lama. Di prodi tersebut, pada tahun pertama akan dibuka untuk 40 mahasiswa baru.

Keberadaan prodi ini, kata Tri, juga memerlukan dukungan proses infrastruktur yang cukup kuat. Tri mengatakan, ada dua kepentingan yang terkait di dalamnya, yaitu ekonomi digital dan global, serta mempersiapkan human capital.

“Yang dibangun di dalamnya pengetahuan tentang market place, big data, coding, dan artificial intellegence, dan membangun kekuatan start up,” ucap Tri didampingi Wakil Rektor I Ary Bainus.

Untuk pengajarnya, ucap Tri, akan memanfaatkan profesional di bidang bisnis digital, hukum siber, ilmu komunikasi, teknik informatika, dan bidang ilmu lain yang jadi tren bisnis.

Prodi Aktuaria

Prodi kedua, aktuaria, ada di bawah Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Tri mengatakan saat ini, memerlukan kapasitas akurasi menghitung risiko. Ditambah lagi, profesi aktuaris sangat dibutuhkan di industri asuransi, karena masih sedikit jumlahnya.

“Kapasitas yang diterima tahun ini sebanyak 50 orang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri mengungkapkan tahun ini Unpad tidak menyelenggarakan seleksi mandiri. Tahun sebelumnya, untuk Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan sarjana terapan, seleksi masuknya secara mandiri.

“Namun tahun ini, semua melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN),” ujarnya.

Tri menyebutkan seleksi terpusat itu akan mempermudah calon peserta seleksi supaya tidak terlalu banyak mendaftar. Tahun lalu, mereka harus mendaftar di SBMPTN dulu. Pasalnya, hasil SBMPTN dijadikan bahan pertimbangan utama seleksi mandiri.

Tri menyebutkan, calon peserta juga akan fokus dalam mengikuti seleksi. Apalagi kompetisinya akan semakin kuat.

Tahun ini, Unpad menerima 6.725 mahasiswa baru. Jumlah tersebut berasal 2.292 mahasiswa baru atau 34% dari jalur SNMPTN dan 4.433 mahasiswa atau 64% dari SBMPTN. Untuk SNMPTN hanya 51 prodi yang dibuka untuk seleksi. Sementara untuk SBMPTN ada 59 prodi.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2H4y20N
via IFTTT

Kemendikbud: Siswa Bisa Cetak Hasil UN Sendiri

PARA siswa SMAN 12 Bandung mengikuti uji coba Ujian Nasional Berbasis Komputer di sekolah tersebut, Jalan Sekejati Kiaracondong, Selasa (16/2/2016).(pikiran-rakyat.com)

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbdud) menyatakan mulai tahun 2018 ini siswa bisa mencetak hasil Ujian Nasional (UN). Semua peserta UN, baik yang Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) maupun yang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), bisa mencetak hasil UN-nya secara mandiri.

“Kami akan siapkan laman dan login khusus. Hanya siswa yang bersangkutan yang bisa mengaksesnya. Jadi, nanti tidak ada lagi tanda tangan basah,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno di Jakarta, Jumat (9/2).

UN untuk tingkat SMK akan diselenggarakan pada 2 April hingga 5 April, kemudian SMA/MA pada 9 hingga 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April. Sementara, untuk SMP/MTs, UN akan diselenggarakan pada 23 hingga 26 April dan UN susulan untuk SMP/MTs pada 8 hingga 9 Mei.

“Secara umum, tidak ada perbedaan dibandingkan tahun lalu, mata pelajarannya juga tetap,” katanya.

Namun, ada perbedaan dengan tahun lalu, yakni pada tahun ini 10 persen soal UN Matematika berbentuk isian. Totok menjelaskan, isian berbeda dengan esai. Isian hanya berisi jawabannya saja, sementara esai berisi mengenai penjabaran beserta jawaban.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2EiQ8KL
via IFTTT

Semua Anak Wajib PAUD, Kemendikbud Siapkan Dana Alokasi Khusus

Ilustrasi

PEMERINTAH menjamin, pada 2030, semua anak berusia prasekolah dasar (0-5 tahun)  mendapatkan pendidikan dan perawatan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebagai upaya untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan alokasi dana PAUD yang dikelola Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Peningkatan kualitas PAUD juga kembali masuk dalam program prioritas pendidikan nasional 2018.

Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan, target tersebut diperkuat dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Menurut dia, di dalam regulasi tersebut ditegaskan pemerintah menjamin setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD.

Ia menuturkan, penguatan PAUD menjadi satu dari lima program prioritas pembangunan pendidikan nasional 2018 yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, ketersediaan lembaga PAUD harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, keterjangkauan layanan PAUD harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

“Memastikan kualitas layanan PAUD dalam mendidik dan mengasuh anak usia 0-6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD. Target penyediaan pendidikan yang berkualitas  menjadi poin keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses PAUD melalui program wajib PAUD satu tahun,” kata Harris di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Ia mengatakan, saat ini terdapat sekitar 190.000 PAUD dan 600.000 guru yang mengajar 6 juta anak usia dini.

Kendati demikian, masih ada sekitar 6.284.920 anak atau sekitar 34,84% anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini.

Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih ada sekitar 23.737 desa yang belum memiliki layanan PAUD.

“Walau demikian, masih banyak anak-anak yang belum dilayani. Oleh karena itu, sesuai dengan Nawacita membangun dari pinggiran, pemerintah Indonesia membantu masyarakat desa di daerah terdepan, perbatasan, dan pedalaman untuk menginisiasi terbentuknya PAUD baru. Saat ini APK (angka partisipasi kasar) PAUD telah menunjukkan persentase yang cukup baik yaitu 72,35 %, walaupun masih ada yang di bawah rata-rata APK Nasional,” ujarnya.

Harris mengatakan, ada tujuh persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah perbatasan.

Pertama, masih rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD.

Kedua, terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD, serta pada umumnya belum sesuai standar yang ditetapkan.

Ketiga, masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.

Keempat, belum semua desa di daerah perbatasan memiliki lembaga layanan PAUD.

Kelima, terbatasnya dukungan dana (APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat) untuk mendukung perluasan layanan PAUD di daerah perbatasan.

Keenam, masih terbatasnya sosialisasi pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketujuh, persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.

Anggaran

Harris memaparkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD) sebesar Rp 4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp 3,58 triliun.

Menurut dia, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik.

“Mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD, Kemendikbud telah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Nasional. Sesuai dengan arahan presiden, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp 600.000 per anak. Tahun 2018, anggaran DAK PAUD menjadi 4 triliun,” ujar Harris.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2BkwoaO
via IFTTT