Disdik Kab Bandung Minta Guru Honorer Diangkat ASN

 

Ilustrasi

DINAS Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung mengungkapkan saat ini kekurangan tenaga guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, ia mengklaim di kelas tidak kekurangan guru sebab banyak guru honorer yang diperbantukan.

“Ada sekolah gurunya 10 orang, ASN-nya hanya 1 ditambah satu lagi dengan kepala sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana, Senin (1/10).

Ia menuturkan, dengan kondisi tersebut pihaknya mendorong pemerintah pusat agar mengangkat guru honorer yang sudah mengajar di sekolah dan tanpa melihat usia. Sebab mereka telah mengabdi belasan dan puluhan tahun.

“Namun itu semua terkendala di UU ASN, jadi tetap perjuangan itu harus mengarah dulu ke revisi UU,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan Disdik terus mengikuti perkembangan kebijakan tentang guru honor terutama para eks k2 yang berjuang dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2018 yang dalam ketentuannya usia diatas 35 tahun tidak dapat diakomodir.

“Perjuangan mereka khusus di Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari berbagai pihak baik Bupati, DPRD, PGRI dan Disdik sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Guru honorer kategori 2 (K2) meminta pengakuan dan kejelasan status dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Tidak adanya kejelasan status membuat para guru honorer di sekolah khususnya sekolah negeri tidak bisa mengurus sertifikasi guru.

Selama ini, mereka diberikan surat penugasan mengajar di sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana. Namun, surat tersebut lebih ditujukan agar dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa cair untuk gaji guru honorer.

Dengan tidak adanya kejelasan status, para guru honorer K2 terancam dengan mudah bisa tergeser jika terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru mengajar.

Ketua Forum Guru Honorer Kategori 2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat berharap Bupati Bandung, Dadang M Naser agar memberikan kejelasan status untuk guru honorer K2 khususnya yang mengajar di sekolah negeri. Kebijakan tersebut diminta agar guru honorer tidak terancam digeser di sekolah.

“Kami berharap agar ada SK penetapan (status) tapi tidak melanggar aturan. Temen-temen K2 agar tenang ngajar di sekolah. Jangan ada PNS baru, mereka (honorer) tergeser,” ujarnya, Ahad (30/9) di Soreang.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2zHtAn1
via IFTTT

Mendikbud Dorong Inovasi untuk Dongkrak Kualitas Pendidikan

Buku besar yang digunakan guru sebagai media pembelajaran mempelajari benda yang mudah bergerak dan tidak mudah bergerak.(prioritaspendidikan.org)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya penyebarluasan program dan inovasi baru dalam pendidikan. Tujuannya agar semakin banyak sekolah yang dapat saling belajar dalam meningkatkan kualitas sekolahnya.

“Pendidikan di Indonesia harus terus ditopang dengan inovasi agar ada peningkatan kualitas pendidikan,” kata Muhadjir melalui pesan tertulis, Ahad (30/9).

Menurut Muhadjir saat ini sudah cukup banyak program yang hadir untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Misalnya, program PINTAR yakni Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran, berfokus pada tiga pendekatan.

Yaitu pertama membangun praktik pembelajaran, manajemen dan kepemimpinan sekolah. Lalu mendukung pemerintah menyebarluaskan praktik-praktik baik. Serta ketiga mendukung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam pendidikan calon guru.

Program yang diluncurkan oleh Tanoto Foundation tersebut juga dinilai telah membantu penguatan manajemen berbasis sekolah dan melatih kepala sekolah serta guru.

“Penguatan kepala sekolah memang saat ini menjadi prioritas garapan Kemendikbud khususnya untuk pelatihan manajerial. Tanoto bisa menularkan praktik baik kepala sekolah menjadi manajer yang berhasil, ” kata Muhadjir.

Sementara itu, menurut Belinda Tanoto, PINTAR dirancang untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui program penguatan kapasitas pengelolaan dan kepemimpinan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta partisipasi orang tua dan masyarakat.

“Kami di Tanoto Foundation percaya bahwa pendidikan berkualitas akan mempercepat munculnya kesetaraan peluang. Keyakinan kami turut diperkuat dengan hasil penelitian Mc Kinsey tahun 2017 bahwa program peningkatan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah berdampak besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” jelas dia.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2P0vzIo
via IFTTT

Mendikbud: Pengadaan Guru Honorer Dilarang

guru honorer SM3T(psmk.kemdikbud.go.id)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah dan pemerintah daerah (pemda) membuka pengadaan guru honorer di masa depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi bahwa keberadaan guru honorer di masa depan sudah tidak diperbolehkan lagi.

Dengan instruksi ini, maka status guru nanti hanyalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama ini sekolah mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan guru PNS yang belum terdistribusi dengan baik.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” kata Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah tenaga honorer saat ini mencapai 438.590 orang yang terdiri atas jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi. Khusus untuk guru honorer jumlahnya saat ini mencapai 157.210 orang atau 35,84%.

Mendikbud mengatakan, untuk penyelesaian sisa guru honor yang ada saat ini pemerintah menyiapkan posisi PPPK. Dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, Mendikbud mengimbau pada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer.

“Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini pun mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. Menurut dia, semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru.

Dia mengatakan, pengangkatan guru menjadi PPPK di harap kan menjadi solusi terbaik bagi guru honorer. Dia pun berharap guru honorer bisa kembali ke rumah menyiapkan materi ajar bagi siswanya dan siap kembali mengajar.

“Dengan kerendahan hati, saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar anak-anak didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah,” kata Mendikbud.

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini mengimbau agar para guru honorer tidak lagi melakukan kegiatan di luar tugas profesionalnya sebagai guru. Proses seleksi PPPK akan dilakukan setelah selesainya seleksi CPNS tahun 2018. Dia menjelaskan, untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alterna tif nya melalui seleksi PPPK. Namun, nanti rekrutmennya mengutamakan kualitas.

Ketua PP Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim sepakat dengan dua hal yang diputuskan pemerintah tersebut, yakni dengan adanya solusi PPPK untuk kesejahteraan guru honorer dan tidak boleh ada lagi pengangkatan guru honorer, baik oleh sekolah dan pemerintah daerah. Menurut dia, penegasan ini penting sebab tidak boleh ada lagi pengangkatan guru yang tidak jelas kualitasnya.

“Tidak boleh ada lagi guru yang tidak jelas kualitasnya diangkat dengan mudah oleh sekolah atau pun kepala daerah,” ujarnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DF5TzL
via IFTTT

250.000 Ruang Kelas SD Rusak Berat

Ilustrasi Kelas Rusak (sukabumizone.com)

SEKITAR 250.000 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dalam keadaan rusak berat. Sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Maluku, Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan dasar nasional tidak merata.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah menjadi satu dari tiga faktor utama yang terus dibenahi pemerintah. Dua faktor lainnya yakni peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah serta penyelarasan kurikulum.

Ia menegaskan, kualitas pendidikan tak akan meningkat signifikan jika satu dari ketiga faktor tersebut terus bermasalah. Meskipun, wajib belajar 12 tahun sudah berhasil dipenuhi.

Untuk membenahi ketiga faktor tersebut, pemerintah pusat memerlukan dukungan dan bantuan dari semua pihak. Baik pemerintah daerah atau pun swasta.

“Anak-anak Indonesia sudah 100% masuk sekolah dasar. Tapi jika melihat kompetensi apa yang mereka raih? Saya masih ingat betapa kemampuan dasar membaca anak sangat rendah pada 2013. Yang di atas 60% kemampuan baca hanya di Jawa dan sebagian Sumatera. Dalam berbagai ukuran apapun, apakah assesment nasional dan internasional, kita memang wajib prihatin terhadap kualitas pendidikan,” ujar Hamid dalam peluncuran program Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran (Pintar), di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Ia menuturkan, pembenahan kualitas guru dimulai dari memastikan jumlah guru yang ideal. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah antara lain dilakukan dengan terus meningkatan dana bantuan ke daerah.

Sedangkan penyelarasan kurikulum diperkuat dengan memasukan nilai-nilai pendidikan karakter.

“Orang boleh berpendapat bahwa (sarpras) sekolah gak terlalu penting. Yang penting proses pembelajaran. Tapi saya percaya teori sistem. Ga mungkin bisa jalan kalau semua komponen gak bagus. Termasuk fasilitas belajarnya,” ujarnya.

Pintar

Hamid menjelaskan, bersama Tanoto Foundation program Pintar didesain khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar. Pintar berfokus pada tiga pendekatan, yaitu membangun praktik pembelajaran, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan mendukung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam pendidikan calon guru.

Pintar merupakan program kelanjutan dan pengembangan dari program Pelita Pendidikan yang  juga dirancang untuk menjawab tantangan sistem pendidikan di Indonesia yang kompleks. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar, setelah China, India, dan Amerika Serikat.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2R8TmHF
via IFTTT

Polisi Ponorogo Mengajar Gantikan Guru yang Demo

Ilustrasi

SEJUMLAH  anggota polisi mengajar di sekolah dasar yang kekurangan guru akibat sebagian pengajarnya, yang masih berstatus guru tidak tetap (GTT) meninggalkan sekolah di Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (27/9). Para guru menggelar aksi damai dan doa bersama.

Kapolsek Slahung, Ponorogo, AKP Paidi memerintahkan anggotanya melakukan patroli ke sekolah-sekolah di wilayah kerjanya. “Memang saya perintahkan anggota melakukan patroli ke sekolah-sekolah dan mengisi kekosongan jam belajar menyusul adanya kegiatan istighatsah dan aksi damai GTT di Ponorogo,” katanya.

Ia menyebutkan, anggota Polsek Slahung yang mengisi kekosongan di kelas, antara lain menyampaikan materi tentang dasar-dasar kelalulintasan dan kedisiplinan dalam banyak hal. Ribuan guru yang bertatus honorer atau GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di Ponorogo menggelar aksi damai dan doa bersama di Alun-alun Ponorogo.

Aksi tersebut digelar menyusul adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang membatasi usia pendaftar maksimal 35 tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut maka sebagian GTT dan PTT yang selama ini sudah mengabdi, tidak memiliki peluang untuk menjadi pegawai negeri. Mereka menuntut pemerintah mengubah aturan yang dianggap merugikan sebagian GTT dan PTT.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Q9oBRw
via IFTTT

20 Siswa SMK Magang Bidang STEM di Thailand Selama Tiga Bulan

Ilustrasi (news.okezone.com)

SEBANYAK  20 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dikirim ke Thailand untuk mengikuti magang di bidang sains, teknologi, kerekayasaan dan matematika. Mereka akan menjalani pelatihan peningkatan kompetensi selama 3 bulan di pabrik Casio Computer Co.,Ltd.

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy mengatakan, magang akan dilakukan pada Oktober-Desember 2018. Program tersebut lahir dari kesepakatan kerja sama antara Kemendikbud dan Casio Computer Co.,Ltd.

“Dunia ini terus berubah, teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, kami harus mempersiapkan pelajar Indonesia agar siap menghadapi persaingan di masa yang akan datang,” kata Muhadjir, setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Co., Ltd Hiroshi Nakamura di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan, selain memfasilitasi magang untuk siswa SMK, kerja sama tersebut juga untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan perangkat kurikulum, metode pembelajaran, dan bahan ajar yang didukung teknologi kalkulator saintifik. Selain mempelajari proses perakitan dan teknologi para pelajar tersebut juga akan mendapatkan pelatihan manajemen secara umum.

“Saya yakin dengan kemitraan ini akan membawa pengaruh positif bagi pelajar Indonesia, sehingga mereka memiliki kompetensi unggul untuk menjadi calon pemimpin masa depan,” katanya.

Hiroshi mengaku bangga dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan pendidikan STEM di Indonesia. Ia mengatakan, pengembangan perangkat, kurikulum metode pembelajaran, dan bahan ajar pada bidang STEM harus berorientasi pada peningkatan kompetensi siswa.

“Kami telah mengamati kebutuhan para pendidik dan peserta didik di Indonesia dengan seksama. Kami ingin membantu, dengan perangkat terbaik yang kami miliki, kami yakin bisa meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidang sains, teknologi, kerekayasaan dan matematika,” ujar Hiroshima.

Ia mengatakan, semua program magang telah formulasikan sedemikian rupa agar bisa meningkatkan kompetensi pengajar dan peserta . Di antaranya dengan penyediaan perangkat kurikulum, metode pembelajaran dan bahan ajar kalkulator saintifik. “Selama melakukan praktik kerja lapangan di pabrik Casio, para pelajar tersebut akan tinggal di hotel dekat lokasi pabrik,” katanya.

Direltur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, peningkatan kompetensi guru matematika antara Kemendikbud dan Casio Computer berlangsung sejak 2017. Sebanyak 9.825 guru matematika dari 25 provinsi di Indonesia telah mengikuti pelatihan ini.

“Peningkatan kemampuan guru matematika memang sangat penting bagi Indonesia karena itu nanti pasti akan langsung dapat meningkatkan kualitas siswa didik. Program yang sudah dilakukan oleh Casio kami pikir telah selaras dengan upaya kita untuk mengkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Agar terjadi peningkatan proses pembelajaran di kelas,” ujar Supriano.

Ia menambahkan, saat ini persepsi siswa bahwa pelajaran matematika itu sulit dan menakutkan dapat dikikis dengan metode pelatihan yang diterima guru melalui program magang tersebut. “Dengan praktik langsung di industru, belajar STEM jadi menyenangkan dan memacu kreatifitas. Harus semakin banyak guru dan siswa yang mendapat pelatihan seperti ini,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2OWIx9R
via IFTTT

Aksi SMAN 3 Cimahi, Tolak Kekerasan di Lingkungan Remaja!

Ilustrasi

INSIDEN  pengeroyokan hingga terbunuhnya satu suporter, Haringga Sirila, saat pertandingan antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung turut menyita perhatian warga SMAN 3 Cimahi. Cegah aksi kekerasan serupa di kalangan siswa, warga SMAN 3 Cimahi meminta semua pihak bisa melakukan antisipasi agar hal serupa tidak menimpa par pelajar.

Hal itu terungkap dalam Deklarasi Anti Kekerasan yang diikuti guru, siswa, dan orangtua siswa di SMAN 3 Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi, Rabu 26 September 2018.

Semua sepakat tidak ada ruang bagi kekerasan di sekolah tersebut, mereka bersemangat ketika mendeklarasikan aksi anti kekerasan tersebut sambil membawa poster bertuliskan tolak anti kekerasan di lingkungan remaja.

Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Cimahi, Nelly Krisdiana, mengatakan, deklarasi tersebut untuk menghindari aksi kekerasan yang dilakukan para siswa baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

“Kemarin terjadi kekerasan saat pertandingan sepak bola Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kita ingin menghindari hal itu, entah siswa kita jadi korban ataupun pelaku karena kasus kemarin pelakunya ada yang dibawah umur juga,” ujarnya.

Selain kekerasan fisik, menurutnya, untuk di kalangan remaja termasuk para siswa SMA kerap terjadi kekerasan verbal seperti bullying yang menyebabkan korban trauma dan terpuruk.

Untuk itu, pihaknya akan menjaga para siswanya dari pengaruh kegiatan negatif karena usia mereka masih labil agar tidak terjerumus pada hal yang bisa merusak dan merugikan diri dan masa depannya.

“Ini yang menjadi target. Kebetulan sekolah juga diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai sekolah model pendidikan keluarga,” ucapnya.

Dia juga ingin menumbuhkan rasa empati para siswa, jika melihat kejadian kekerasan harus berani beraksi mencegah dan melerai sehingga tidak terjadi korban. “Kejadian di GBLA membuat miris karena dari video yang beredar banyak orang melihat tapi tidak ada yang mencegah. Siswa kita harus berani menolong, karena kekerasan dampaknya negatif bagi semua orang,” ucapnya.

Semoga aksi tersebut bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap para pelajar baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, hingga saat mereka sedang menjadi suporter sepakbola dan olahraga lainnya. “Karena terus terang para siswa ini banyak penggemar olahraga dan termasuk suporer fanatik juga,” katanya.

Sementara, salah satu orangtua siswa, R. Ajeng Indriasari (39),  mengaku sangat prihatin dengan adanya aksi kekerasan di kalangan remaja termasul yang terjadi saat pertandingan olahraga.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua agar membina dan mengingatkan para siswanya untuk tidak melakukan aksi kekerasan.

“Seperti saat siswa mengikuti pertandingan harus sportif. Saya miris dengan adanya aksi kekerasan oknum bobotoh Persib hingga korbannya meninggal dunia,” katanya.

Menurut dia, siswa yang usianya masih remaja harus selalu diingatkan agar tidak melakukan hal negatif yang berujung pada kekerasan.

“Kita juga pernah merasakan karena pernah muda. Seperti dalam olahraga tim kita dihina, kita juga langsung panas dan membalasnya, tapi kalau diingatkan tidak akan terjadi sampai kekerasan,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NFLFul
via IFTTT

4.000 Sekolah di Daerah 3T akan Dipasang Perangkat Internet

Ilustrasi (kemdikbud.go.id)

SEBANYAK  4.000 sekolah yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) akan didistribusikan bantuan perangkat internet. Ditargetkan, pemasangan bantuan tersebut dimulai tahun 2019 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pemerintah daerah untuk bisa merealisasikan pendistribusian tersebut.

“Kami juga akan meningkatkan anggaran yang ada di Kemendikbud terutama di Sekretariat Jenderal,” kata Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Jumat (21/9).

Muhadjir menyampaikan, penyaluran bantuan perangkat TIK khusus untuk sekolah di daerah 3T merupakan bentuk demokrasi pendidikan. Untuk mewujudkan target tersebut, dia juga mendorong perusahaan-perusahaan IT untuk mendukung pendistribusian bantuan perangkat internet di sekolah. Termasuk Kementerian BUMN akan diminta kesanggupan untuk membantu mewujudkan program tersebut.

“Dengan pihak-pihak terkait nanti akan dibicarakan. Mudah-mudahan ini bukan ambisius kalau 4.000, ini masuk akal saja,” jelas dia.

Dia menyatakan, terdapat 82 sekolah 3T, dari total target 518 sekolah pada tahun 218 yang diundang untuk menjadi target penerima bantuan perangkat TIK kali ini. Sekolah tersebut berasal dari beberapa provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu.

Menurut Muhadjir, bantuan TIK yang diberikan terdiri dari perangkat TIK penunjang belajar di kelas. Selain 4 laptop yang telah disematkan layanan aplikasi pembelajaram Rumah Belajar secara daring dan luring, Kemendikbud juga memberikan perangkat router dan LCD projector, serta hardisk eksternal yang telah dilengkapi dengan konten-konten pembelajaran yang dapat disebarluaskan kepada siswa, guru, ataupun sekolah disekitarnya.

Untuk diketahui, Pelaksanaan distribusi bantuan perangkat TIK tahun 2018 sendiri diselenggarakan 10 region yang telah ditentukan yaitu Jakarta, Medan, Mataram, Kupang, Pontianak, Makassar, Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura. Sekolah penerima bantuan merupakan sekolah 3T yang sebelumnya telah menerima bantuan internet melalui program Universal Service Obligation (USO) yang merupakan hasil kerja sama antara Kemendikbud melalui Pustekko, Kemenkominfo dan melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DDWbxN
via IFTTT

Jawa Barat Miliki Sekolah Kopi Pertama di Indonesia

Ilustrasi (news.okezone.com)

SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Sumedang dipercaya oleh pemerintah pusat menjadi pilot project atau percontohan sekolah yang memiliki jurusan kopi. Ini merupakan satu-satunya sekolah di Jabar bahkan di Indonesia yang pertama kali menerapkan jurusan kopi.

Peresmian jurusan kopi di SMK PPN Tanjungsari dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Senin 24 September 2018.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pilot project ini merupakan implementasi dari roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025. Juga sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM melalui vokasi. Darmin melihat, SMK PPN Tanjungsari memiliki dasar dan kualitas dalam pengelolaan kopi sejak zaman Belanda. Sekolah tersebut telah berdiri dari tahun 1914.

“Ironis kalau Indoensia tidak punya sekolah kopi yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Oleh sebab itu kami memberanikan diri dan atas izin Mendikbud untuk melakukan pilot project sekolah kopi di SMK PPN ini,” ujar Darmin melalui rilis resmi Humas Pemprov Jabar.

Menko mengatakan, industri kopi terbesar di dunia lahir di Indonesia tepatnya di Jawa Barat yaitu kopi Gunung Malabar. Saat itu bibit kopi Malabar dibawa ke Belanda kemudian disebar di daratan Amerika Latin. “Seharusnya industri kopi kita lebih berkembang dan maju dari mereka,” ujarnya.

Melalui pilot project sekolah kopi ini, Darmin menargetkan, mulai awal tahun 2019 akan memperbanyak SMK yang memiliki jurusan kopi, minimal ada satu sekolah di tiap Kota. “Jadi ini adalah upaya kita mempersiapkan percontohan untuk diperbanyak di tahun depan. Anggaran sudah disiapkan di APBN untuk diterapkan di seluruh indonesia,” kata Darmin.

Relevansi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun sepakat bahwa program keahlian di SMK harus relevan dengan perkembangan saat ini. “Saya setuju SMK harus relevan dengan ekonomi baru, sekarang lagi tren di seluruh dunia adalah ekonomi kopi,” kata Gubernur yang akrab disapa Emil.

Menurutnya, Jabar sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia harus juga memiliki SDM andal bidang industri kopi. Pihaknya pun menargetkan akan akan menerapkan SMK jurusan kopi ini di seluruh Jabar.

“Masa Jabar tidak melahirkan lulusan-lulusan yang ahli tentang industri kopi? Jadi saya dukung dan akan masifkan di seluruh Jabar program ini,” ujarnya.

Dijelaskan Emil, berbagai upaya dalam mempersiapkan Jabar menjadi produsen kopi terbesar di dunia sudah dilakukan sejak tahun 2014. Diantaranya membagikan 10 juta benih kopi unggulan bersertifikat kepada petani. Mendistribusikan satu juta pohon kopi kepada 61 kelompok tani di enam Kabupaten. Di tahun 2015 dan 2016 telah disalurkan pula 4 juta benih kopi serta 5 juta benih di tahun 2017.

“Lima tahun kedepan yaitu 2018-2023 direncanakan akan kembali mendistribusikan 23,5 juta kopi disebar ke seluruh Jabar,” pungkas Emil.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2MZt9YA
via IFTTT

Mendikbud: Sistem Zonasi Jadi Landasan Wajib Belajar 12 Tahun

Ilustrasi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy optimistis dengan sistem zonasi, target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai. Mendatang, sekolah bersama aparat daerah dapat lebih aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk belajar di sekolah atau pendidikan kesetaraan.

“Kita balik, kalau dulu sekolah menunggu siswa datang mendaftarkan diri. Mulai tahun depan, sekolah aktif mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki anak usia sekolah untuk masuk sekolah, bersama aparat daerah. Yang tidak mau di sekolah, harus dicarikan alternatif yaitu di pendidikan kesetaraan. Sehingga tidak boleh lagi anak usia wajib belajar 12 tahun yang tidak belajar,” diungkapkan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region III, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (22/9).

Dengan sistem zonasi, penerimaan siswa baru diyakini dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan keberadilan. Melalui zona-zona yang ada, peta guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan dalam penanganan permasalahan. Menurut Mendikbud, jika sebelumnya, populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau favorit, maka ke depan semua sekolah akan didorong memiliki kualitas yang baik.

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Selain itu, sistem zonasi juga menjadi langkah strategis dalam penerapan pendidikan karakter.

Ekosistem pendidikan, menurut Muhadjir, sangat penting bagi penerapan pendidikan karakter. Dicontohkannya, saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berjalan ke sekolah itu, siswa bisa belajar etiket warga negara. Orang tua dan masyarakat sekitar ikut teribat dalam pendidikan karakter.

“Zonasi ini adalah terjemahan operasional dari ekosistem pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu,” tutur Mendikbud di depan peserta rakor.

Rakor dilaksanakan selama tiga hari bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Sumatera. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah agar dapat menyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik. Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.

Materi yang akan diberikan di antaranya Kebijakan terkait Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendikbud Tahun 2018; Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Kebijakan Zonasi; dan Konsep Pengembangan Zonasi, Klasifikasi Sekolah Pusat Zona dan Peta Sebaran Sekolah Pusat Zonasi.

Tercatat sekitar empat ribu zona di berbagai wilayah yang menjadi panduan bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Zona yang disiapkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dibahas bersama dengan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun informasi terkait zona tersebut dapat dilihat publik melalui laman https://ift.tt/2zp1GMk

Pendekatan revitalisasi sekolah

Manajemen berbasis sekolah, menurut Mendikbud, menjadi pendekatan untuk memperbaiki pendidikan nasional. Sekolah harus mampu mengintegrasikan berbagai lingkungan belajar siswa. “Seluruh kegiatan belajar siswa, baik di dalam sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga harus dimanajemeni oleh sekolah. Artinya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi oleh sekolah. Jangan sampai sekolah tidak tahu apa saja yang dipelajari anak,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kemudian, guru hendaknya dapat mendorong dan memfasilitasi cara belajar siswa aktif yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dicontohkannya, pelaksanaan pembelajaran jangan terlalu kaku dan terpaku pada silabus. “Yang penting itu membangkitkan rasa penasaran siswa. Itu ‘kan bagian dari upaya kita mendorong kemampuan berpikir kritis,” katanya.

Selain itu, sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum berbasis luas. Intinya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dan individualisasi siswa. “Setiap siswa harus diberi keleluasaan untuk berkembang sesuai jati dirinya,” pesan Mendikbud.

Bagi Mendikbud, kunci perbaikan kualitas pembelajaran siswa adalah para guru. Terkait kekurangan guru sekolah, pemerintah secara bertahap melakukan rekrutmen guru baru. Baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK).

Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah mendorong penguatan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Melalui sistem zonasi, pembinaan guru-guru tidak lagi terpaku pada batasan administratif antarbirokrasi. Namun, pengembangan antarsesama kolega. “Mestinya guru yang bersertifikat profesional membina guru-guru yang belum bersertifikat atau guru honorer. Itu nanti jadi bagian dari beban kerjanya,” ujar Muhadjir.

Mendikbud dijadwalkan akan mengikuti pawai obor Asian Para Games 2018 pada hari Minggu pagi (23/9). Setelah itu, Mendikbud akan melakukan sepak mula atau kick off Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat provinsi di Stadion Teladan, Medan. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja kali ini, Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas), Harris Iskandar.(kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2OLNORy
via IFTTT

Seleksi Jalur PPPK Guru Honorer Dimulai Usai Rekrutmen CPNS

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

PEMERINTAH  memberikan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi jalur PPPK dilakukan setelah proses rekrutmen CPNS 2018 selesai.

“Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK, dengan kualitas tetap diutamakan,” kata Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (22/9).

Dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, Mendikbud mengimbau kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. “Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer. Sesuai arahan presiden tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” tambahnya.

Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. “Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru, lanjutnya.

Muhadjir mengimbau guru honorer untuk tetap fokus mengajar di sekolah. Ia juga mengimbau agar para guru honorer tidak lagi melakukan kegiatan diluar tugas profesionalnya sebagai guru.

“Karena aspirasi sebagai guru honorer Insya Allah sudah diperhatikan pemerintah dan sudah dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur PPPK. Diketahui, gelombang demonstrasi guru honorer meluas di berbagai daerah.

“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” kata Syafruddin usai acara Forum Replikasi Inovasi dan Malam Penganugerahan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9).

Syafruddin mengatakan, pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DpH4I2
via IFTTT

Sistem Baru PPDB Harus Menjamin Hak Siswa Terpenuhi

PENERAPAN  optimalisasi zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan berjalan baik jika kualitas sekolah sudah merata. Bukan hanya ketersediaan infrastruktur yang memadai, tetapi juga komptetensi guru di semua sekolah. Sistem baru PPDB harus menjamin hak siswa untuk mendapatkan pendidikan terbaik terpenuhi.

Pengamat pendidikan Said Hamid Hasan menilai, ide optimalisasi zonasi sangat bagus. Pasalnya, akan menghilangkan dikotomi sekolah berkualitas dan tidak berkualits. Menurut dia, optimalisasi zonasi harus menjamin hak dari para orang tua siswa terpenuhi. Yakni, menyekolahkan anak-anaknya ke instansi pendidikan berkualitas.

“Semua sekolah negeri harus memiliki kualitas yang sama sehingga orangtua/siswa/masyarakat mendapat hak yang sama dengan masuk sekolah di wilayah zonanya. Jadi tidak akan ada perlakuan diskriminatif bagi siswa yang ada di zona yang sekolahnya tidak kompetitif (akreditasi C atau di bawahnya),” kata Said dihubungi dari Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Ia mengatakan, ketimpangan kualitas sekolah dapat menimbulkan masalah hukum. Pasalnya, orang tua siswa bisa menganggap haknya untuk mendapat pendidikan terbaik bagi anaknya dari pemerintah dianggap dilanggar.

Ia menuturkan, jumlah sekolah yang ada di satu zona harus mampu menampung semua anak di sekolah. Jika tidak, maka hak anak untuk sekolah terancam terabaikan. Ia mengingatkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus melihat kondisi pembangunan lokasi sekolah yang pada awalnya memang bukan berdasarkan zonasi.

“Tapi warisan Belanda yang menempatkan sekolah di lingkungan domisili mereka. Setelah merdeka sekolah didirikan berdasarkan kesediaan lahan bukan perhitungan penduduk di pemukiman tertentu. Untuk itu maka lokasi perlu dibenahi dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam upaya memeratakan kualitas sekolah, berdasarkan UU Sisdiknas, guru memang harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk jika harus bekerja lintas batas. Kendati demikian, ucap dia, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan keluarga, sosial dan budaya.

“Kompetensi guru menentukan kualitas sekolah. Mengganti mereka yang muda hanya menyelesaiksn jumlah bukan kualitas. Karena itu penerapan zona bertahap dan persoalan di atas terselesaikan dalam suatu rencana. Pada waktu semua persyaratan terpenuhi sistem zonasi dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Cukup menjanjikan

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menyatakan, mengganti PPDB lama yang prosesnya dilakukan setelah ujian nasinal dengan optimalisasi zonasi cukup menjanjikan. Pasalnya, penerimaan murid baru dilakukan lebih awal sehingga peserta didik akan melanjutkan pendidikan lebih cepat.

Ia menegaskan, cara baru tersebut harus dijalankan secara maksimal agar sebaran siswa menjadi merata. Kendati demikian, harus diikuti diikuti oleh sebaran kualitas guru dan sebaran kualitas sarana dan prasarana sekolah.

“Hal ini menjadi sesuatu yang baik dan IGI tentu saja sangat mendukungnya. Dalam dua tahun terakhir PPDB, masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah. Pemalsuan SKTM menjadi marak karena salah satu peluang lolos di sekolah unggulan adalah dengan menggunakan SKTM. Dengan optimalisasi zonasi, hal ini bisa diatasi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2zpGCFx
via IFTTT

Kemendikbud Berikan Bantuan Perangkat TIK ke Sekolah

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada sekolah di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

“Kemendikbud bertekad akan membangun pendidikan di sekolah daerah 3T melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis daring, pemberian perangkat TIK, dan memberikan pelatihan bagi guru yang mengajar di daerah tersebut,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang demikian diterima di Jakarta, Jumat (21/9).

Pendistribusian bantuan perangkat TIK tahun 2018 diselenggarakan di 10 region, yakni Jakarta, Medan, Mataram, Kupang, Pontianak, Makassar, Ambon, Ternate, Manokwari, dan Jayapura.

Untuk region Jakarta, Kemendikbud menyerahkan bantuan kepada 82 sekolah 3T dari target 518 sekolah pada tahun 2018. Sekolah penerima bantuan tersebut, sebelumnya telah menerima bantuan internet melalui program “Universal Service Obligation” (USO), merupakan kerja sama Kemendikbud dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo).

Mendikbud menambahkan, pada 2019 pemerintah menargetkan sebanyak 4.000 sekolah telah terpapar jaringan internet untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Pada 2015-2018, jumlah sekolah yang telah menerima bantuan akses internet melalui USO sebanyak 1.472, tapi ini masih jauh dari cukup. Saya minta Pak Sekjen bersama rektor agar tahun depan bantuannya dilipatgandakan,” harap Muhadjir.

Disamping itu, Mendikbud berharap sekolah-sekolah yang menerima bantuan perangkat TIK dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya termasuk untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

“Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus menerus belajar. Kalau tidak bisa nanti disalip oleh anak didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik semakin tinggi sekali,” tambah Mendikbud.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan bahwa Kemendikbud terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar perangkat yang diberikan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.

“Daerah perkotaan, daerah pedesaan, daerah yang tersulit di Indonesia. Harapan kita kualitasnya tidak ada bedanya. Jadi semuanya membanggakan,” kata Didik.

Selain empat laptop untuk layanan aplikasi pembelajaran Rumah Belajar (belajar.kemendikbud.go.id) secara daring dan luring, Kemendikbud juga memberikan perangkat “router” dan “LCD projector”, serta “hardisk eksternal” yang telah dilengkapi dengan konten-konten pembelajaran yang dapat disebarluaskan kepada siswa, guru ataupun sekolah di sekitarnya.

Selain penyerahan bantuan perangkat TIK, kegiatan ini juga sekaligus memberikan bimbingan teknis tentang cara pemanfaatan perangkat yang diberikan.

Dengan demikian, diharapkan guru-guru perwakilan sekolah 3T tersebut dapat menerapkan pembelajaran berbasis TIK secara optimal di sekolah masing-masing sehingga tujuan Kemendikbud untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang merata akan dapat tercapai.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2I4VonX
via IFTTT

Mendikbud Mohon Kesadaran Guru Honorer Tingkatkan Kualitas

guru honorer SM3T(psmk.kemdikbud.go.id)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru-guru honorer untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mengajar. Sehingga, para guru honorer dapat lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.

“Saya mohon untuk kesadarannya, mereka (guru honorer) kalau ingin lulus ujian CPNS ya kualitasnya ditingkatkan. Jangan kemudian dengan cara-cara tertentu, meminta supaya itu diabaikan,” kata Muhadjir, di Gedung Bina Graha di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/9).

Menurutnya, selain agar dapat lulus ujian CPNS, peningkatan kualitas guru honorer juga diperlukan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mendikbud menyatakan, dengan meningkatkan kualitas, maka guru-guru honorer K2 diharapkan dapat bersaing dengan yang sepadan untuk mengisi formasi lowongan tenaga guru PNS di sekolah-sekolah negeri.

“Karena nanti kalau kualitas itu diabaikan, yang rugi bukan orang per orang, tetapi negara rugi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa human capital index kita masih rendah,” katanya pula.

Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait PPPK guna mengatur keberadaan tenaga kerja honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti tes CPNS atau bagi mereka yang tidak lolos tes tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, penyusunan rancangan PP tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dan usia pelamar.

“Dalam rancangan PP ini yang diatur adalah mengenai pengelolaan manajemen PPPK-nya, tentu ada persyaratan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Nw6TLe
via IFTTT

PPPK Kemajuan Bagi Honorer

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

KEPUTUSAN pemerintah untuk menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2 (K2) merupakan kemajuan. Dengan catatatan, tes yang diterapkan dalam PPPK tetap mengutamakan kualitas. Terutama tes PPPK bagi formasi guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah menuturkan, skema PPPK bagi guru honorer menjadi kebijakan paling logis dan tidak menggadaikan kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, tidak semua kualitas dari guru honorer K2 memenuhi standar. Kendati demikian, mereka tetap harus diberi kesempatan untuk menjadi PPPK agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

“Untuk peraturan memasukan orang menjadi CPNS kan ada UU ASN yang sudah baku. Di mana orang berusia di atas 35 tahun tidak bisa diterima jadi PNS. Nah, tetapi guru-guru honorer yang memang sudah mengabdi puluhan tahun dan kualitasnya baik juga harus dihargai. Harus dimasukkan dalam skema apapun, termasuk PPPK,” kata Itje kepada “PR” di Jakarta, Jumat 21 September 2018.

Ia menilai, skema PPPK bisa menjadi solusi di tengah tarik ulur kepentingan guru dan pemerintah. Menurut dia, tuntutan merevisi UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi kontraproduktif. Antara memenuhi keingginan guru honorer dan kepentingan masa depan anak didik.

Ia mengatakan, para guru honorer seharusnya tidak mempermasalahkan pembatasan usia 35 tahun seperti yang tertulis dalam UU ASN. Menurut dia, yang harus diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan para guru honorer seharusnya terkait peningkatan kompetensi dan perbaikan penghasilan.

“Menuntut revisi pembatasan usia itu kurang relevan. Masa UU nya dilonggarkan? Kalau usia 35 baru mulai berkarier menjadi guru, itu sebenarnya tidak ringan. Apalagi meminta saat 45 tahun ke atas, menurut saya sih kurang pas. Karena usia segitu seharusnya sudah mapan, bukan baru memulai karier. Walaupun boleh dikata, mereka sudah memulainya sejak lama (honorer). Jadi PPPK itu saya kira merupakan kemajuan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru honorer K2,” ujar Itje.

Revisi UU ASN

Berbeda pandangan dengan Itje, Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyatno menilai, penghapusan batasan usia dalam UU ASN seharusnya sudah dilakukan sejak 2015, saat wacana revisi UU tersebut mulai bergulir. Kendati demikian, pemerintah hingga saat ini belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU ASN kepada Baleg DPR. Menurut dia, penghapusan batasan usia bisa menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer.

“DIM nya belum masuk juga, nanti tanggal 25 September 2018 baru akan dibahas lagi. Kami posisinya sekarang menunggu. Jadi nasib guru honorer gimana itu tergantung dari itikad baik pemerintah. Persoalannya mau atau tidak menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Kalau mau ya kelar, kalau tidak ya closed. Opsinya kan tinggal itu dan pemerintah tidak mau mengambil keduanya, jadi digantung,” kata Bambang.

Menurut dia, opsi PPPK tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi para tenaga honorer, terutama guru honorer K2. Pasalnya, PPPK tetap menerapkan tes dan kontraknya akan diperbaiki setiap tahun. “Kenapa mereka menuntut revisi UU, ya karena ingin menjadi PNS. Jadi PPPK ini jauh panggang dari api,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah sehingga tak kunjung mengangkat tenaga honorer jadi PNS. Pasalnya, setiap tahun ada tak kurang dari 100.000 ASN yang pensiun.

“Dengan mengangkat 1 honorer jadi CPNS, itu dari gaji saja sudah cukup. Karena untuk membayar 1 ASN yang pensiun, bisa untuk membayar gaji 2-3 CPNS. Jadi kalau dari anggaran sebetulnya ada, tinggal niat baik dari pemerintah saja. Sulitnya di mana?,” kata politikus Partai Gerindra ini.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2QPz6uk
via IFTTT

Badan Bahasa: 25 Juta Orang Akses KBBI Daring

Kamus Besar Bahasa Indonesia(republika.co.id)

BADAN Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, mengemukakan sekitar 25 juta orang mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring (dalam jaringan) atau “online”.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa, Hurip Danu Ismadi, Kamis, mengatakan berdasarkan teknologi terkini dan data Badan Bahasa Kemendikbud RI, sekitar 25 juta orang telah mengakses KBBI daring, karena penggunaan KBBI daring dinilai lebih mudah daripada versi cetak.

“Versi cetak ini memiliki ketebalan sekitar 20 cm, dengan berat sekitar 3 kilogram dan jumlah halaman yang mencapai 2.014, sehingga kalau membawa kamus itu kemana-mana punggung kita bisa sakit,” kata Hurip Danu dalam kegiatan Diseminasi Pedoman Acuan Kemahira Berbahasa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, khusus aplikasi KBBI, selain mudah digunakan, aplikasi ini juga terdapat fitur bahasa asli dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya mampu mencari arti sebuah kata dari bahasa daerah, aplikasi ini juga memungkinkan memberikan tanggapan secara interaktif.

“Kamus interaktif bisa diakses dan bisa memberikan akses terhadap penambahan kosa kata di KBBI kita. Ini gratis, bisa diunduh kapan saja,” tuturnya.

Menyinggung upaya Badan Bahasa meningkatkan kemahiran berbahasa indonesia di lingkungan masyarakat, Hurip Danu mengatakan telah mengembangkan berbagai pedoman sesuai yang terkandung dalam UU No. 24 yang memuat empat amanah utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Empat amanah tersebut, adalah pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra,  pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan menjadikan fungsi bahasa indonesia  sebagai bahasa internasional.

Untuk mengembangkan bahasa indonesia seiring perkembangan zaman, Badan Bahasa saat ini telah membuat dua alternatif dalam mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yaitu online dan offline. Untuk online dapat diakses melalui laman  dan aplikasi KBBI, sementara offline dapat menggunakan KBBI versi cetak.

Senada dengan Hurip Danu, Rektor UMM Fauzan menyampaikan perkembangan bahasa tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Keberadaan bahasa juga tidak bisa disembunyikan dari derasnya arus globalisasi. “Bahasa memang tidak bisa berada dalam ruang yang tertutup. Bahasa menjadi  bagian yang kena dan mengenai perkembangan teknologi di dunia ini, apapun bentuknya,” paparnya.

Sementara itu, Fajar, salah seorang peserta yang juga duta bahasa di salah satu kampus negeri itu menyampaikan apresiasinya pada acara ini.

Ia mengungkapkan, dewasa ini sosialisasi bahasa indonesia penting bagi anak muda yang lebih menyukai penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari.

“Masyarakat Indonesia sekarang kurang peka dan bangga terhadap bahasa sendiri. Mereka cenderung menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Saya berpesan pada teman-teman untuk menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar di media sosial, saat presentasi, dan di semua kegiatan yang kita lakukan,” ucapnya.

Kegiatan desiminasi tersebut terselenggara atas kerja sama Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM dengan Badan Bahasa Kemendikbud RI dengan peserta dari kalangan mahasiswa, guru, dosen, duta bahasa, serta para pegiat bahasa.

Dengan mengusung tema Diseminasi Pedoman Acuan Kemahiran Berbahasa, kegiatan ini selain menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa Hurip Danu Ismadi, juga menghadirkan Kepala Sub Bidang Pedoman dan Acuan Badan Bahasa Atikah Sholihah dan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Mustakim.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NY1lbE
via IFTTT

Kenalkan Coding untuk Anak Lewat Kelas Mini

Kemampuan membuat coding.(republika.co.id)

SALAH  satu gerai di pameran teknologi dan inovasi Bekraf Habibie Festival, Kamis (20/9), dipenuhi anak-anak yang berkerumun di meja berisi komputer tablet yang dilengkapi keyboard eksternal. Coding Indonesia sengaja membuka kelas mini terdiri dari empat meja, masing-masing berisi empat tablet agar anak-anak tertarik mengenal coding.

Anak-anak di setiap meja ditemani seorang tutor untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar objek yang dibuat bisa bergerak.

“Kami pakai cara anak-anak, jangan dibilang belajar matematika, tapi main komputer, main gim,” kata pendiri Codingcamp.id, Kurie Suditomo, saat ditemui di Bekraf Habibie Festival di JIExpo Kemayoran, Kamis (20/9).

Codingcamp.id membuka kelas belajar coding usia 9 hingga 15 tahun agar anak-anak yang berminat dapat mengetahui hal-hal di balik gim yang sering mereka mainkan.

Berdasarkan pengalaman Kurie sejak 2013, kebanyakan orang tua yang datang padanya khawatir mengenai kebiasaan anak-anak mereka bermain gim.

Kurie menegaskan belajar coding bukan terapi atau solusi untuk mengatasi hobi anak bermain gim, tapi menawarkan sudut pandang lain untuk mengenal bagaimana pembuatan gim yang mereka mainkan.

Di kelas coding, anak-anak memakai engine Scratch yang diperkenalkan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan diajarkan membedah gim, misalnya bagaimana karakter dapat bergerak.

Coding untuk anak-anak berbeda dengan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kelas anak-anak ini mengandalkan program sederhana yang banyak memuat tampilan secara visual.

“Ini pendekatan matematika yang sangat anak-anak karena coding itu visual. Tujuannya, bukan untuk mencetak engineer, tapi, mengasah pola pikir,” kata Kurie.

Belajar coding, menurut dia, mengasah kemampuan berlogika anak-anak dalam memecahkan masalah sekaligus melatih kesabaran.

Dengan frekuensi belajar seminggu sekali, per sesi 90 menit, di tingkat pemula, anak-anak diharapkan dapat membuat gim sederhana selama periode tiga bulan belajar. Semakin tinggi usia belajar coding, target pun berbeda. Di usia SMP misalnya, anak-anak diharapkan memahami HTML dan dapat membuat website.

Codingcamp.id juga mengenalkan coding melalui kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Kurie memimpikan program edukasi ini di masa datang lebih banyak menjangkau anak-anak yang berasal dari kelas menengah ekonomi ke bawah karena dia meyakini belajar coding bukan hanya untuk orang-orang berduit.

Harapannya, jika anak-anak yang kurang beruntung bisa mengenal komputer, mereka akan memiliki kemampuan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadannya di masa depan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DibewO
via IFTTT

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru Ditunda

Ilustrasi

PENGURUS Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) meminta pemerintah menunda perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Pasalnya, aturan pembatasan usia maksimal 35 tahun yang dipakai dalam perekrutan tersebut tak menyelesaikan masalah yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori 2 (K2).

Ketua Umum PB-PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, seleksi bisa ditunda sampai ada regulasi baru yang menyelesaikan masalah guru honorer. Menurut dia, mereka yang berusia di atas 35 tahun menjadi tak memiliki kesempatan untuk menjadi PNS karena selama sekitar 10 tahun pemerintah tak membuka rekruitmen.

“Mereka menunggu kesempatan yang tak kunjung tiba. Jadi kami meminta agar rekruitmen CPNS guru ditunda sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian masalah guru dan tenaga kependidikan honorer terlebih dahulu. Bisa menerbitkan Kepres,” kata Unifah di Kantor Pusat PB-PGRI, Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Unifah meminta penundaan setelah menggelar pleno untuk menjaring aspirasi dari tenaga honorer dan pengurus PGRI dari provinsi, kabupaten/kota, cabang dan ranting di semua wilayah. Ia menegaskan, PB PGRI sudah mengirim surat rekomendasi penundaan rekruitmen tersebut langsung kepada Menteri PANRB, ditembuskan kepada Presiden, Mendikbud, Mensesneg, Kepala BKN, Menkeu, DPR dan DPD pusat.

Ia mengatakan, selain usul penundaan rekruitmen, PGRI juga mendesak pemerintah segera mengeluarkan regulasi tantang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru dan merevisi UU ASN. Isi regulasi tersebut harus menjamin guru honorer berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti tes CPNS dan sertifikasi guru.

“Dalam PP PPPK aturannya agar disederhanakan dengan kontrak hanya sekali. Memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk jangka panjang, pemerintah dan DPR agar segera melakukan revisi UU ASN yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada honorer untuk mengikuti rekruitmen CPNS,” ucap Unifah.

Ia berharap, pembatasan usia bagi guru honorer untuk mengikuti tes CPNS ditambah menjadi maksimal 45 tahun. Hal tersebut mengacu kepada data bahwa ada ratusan guru honorer K1 dan K2 yang usianya di atas 35 tahun tapi belum menjadi PNS.

Ia menyatakan, PGRI juga tak bisa melarang jika para guru honorer berkukuh untuk menggelar aksi demo. Kendati demikian, ia mengimbau, aksi demo bisa berjalan tertib dan tak dilakukan secara serempak.

“Aksi solidaritas itu jangan sampai membuat kelas jadi kosong. Anak didik harus tetap dilayani dengan baik. Semoga ada jalan keluar yang baik untuk teman-teman semua. Saya berharap, demo ke Jakarta jangan sampai terjadi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NqdUgk
via IFTTT

Menpan-RB: Guru Honorer di Atas 35 Tahun Dialihkan ke PPPK

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MENTERI  Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diketahui, gelombang demonstrasi guru honorer meluas di berbagai daerah.

“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” kata Syafruddin usai acara Forum Replikasi Inovasi dan Malam Penganugerahan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9).

Syafruddin mengatakan, pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan tenaga K2 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam penerimaan CPNS 2018 mengaku belum sempat berbicara ke Menpan-RB meski bertemu pada acara yang sama.

Meski begitu, Risma berharap usia dalam penerimaan CPNS bisa dimundurkan. Apalagi, Kota Surabaya sendiri baru lima tahun ini mendapat kesempatan untuk penerimaan CPNS. Yang ditakutkan akan membuat tenaga K2 usianya semakin tua.

“Makanya kami minta dispensasi itu. Kalau bisa sampai usia 40. Karena kalau usia pensiun itu di usia 60 tahun berarti masih punya 20 tahun masa kerja,” katanya.

Risma mengaku ada ribuan tenaga k2 yang saat ini berjuang ikut seleksi CPNS, meski dia tidak mengetahui angka pastinya. Risma menyatakan, akan memperjuangkan nasib tenaga K2 menyusul penerimaan CPNS untuk K2 pada 2018 ini tipis menyusul adanya pembatasan umur yang dibatasi maksimal umur 35 tahun dan kuota hanya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2MMm6m3
via IFTTT

Kurikulum Bahasa Sunda di Sekolah Harus Diperbaiki

Ilustrasi

PELAJARAN Bahasa Sunda di sekolah dirasa sulit bagi siswa. Kurikulum Bahasa Sunda di sekolah perlu diperbaiki agar Bahasa Sunda bisa lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pelajaran Bahasa Sunda dirasa semakin hari semakin sulit. Padahal tujuan pengajaran di sekolah bukan sebagai ilmu, tapi bahasa yang digunakan sehari-hari,” kata akademisi dan budayawan Ganjar Kurnia pada diskusi Peran Strategis Pendidikan Bahasa Sunda dalam Melestarikan Budaya Sunda di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat di Aula Pikiran Rakyat, Rabu 19 September 2018. Diskusi ini merupakan rangkaian Festival Gelar Puisi Sunda yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.

Sebenarnya upaya untuk merevisi kurikulum Bahasa Sunda sudah dilakukan. Namun menurut Ganjar, hasilnya belum terlihat. Pelajaran Bahasa Sunda masih banyak mengajarkan hal-hal yang dirasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang teori-teori sastra yang sulit diterima anak-anak usia sekolah.

Hal itu berbeda dengan praktek pendidikan budaya di luar negeri. “Di Perancis, setiap anak SD wajib membaca puisi. Satu orang wajib hafal tiga puisi. Jadi kalau lulus SD dia bisa hafal 18 puisi,” kata Ganjar.

Puisi yang dimaksud bukan puisi yang panjang dengan bahasa yang sulit dipahami. Substansi puisinya, kata Ganjar, disesuaikan dengan usia pelajar. “Kalau kelas satu, bahasanya pendek dan sederhana. Puisi pendek yang mudah diajarkan ke anak. Bisakah itu masuk ke kurikulum,” tuturnya.

Pasanggiri puisi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempopulerkan Bahasa Sunda. Menurut Ganjar, langkah tersebut bisa efektif asal dilakukan secara masif. “Harus dilakukan berjenjang. Dimulai dari di tingkat paling rendah, di setiap kelas,” ujarnya.

Arena berprestasi

Budayawan dan Pembina Sarikat Budaya Pribumi (Sabumi) Yus Rusdiyana mengatakan, pasanggiri bisa menjadi arena yang melahirkan prestasi bagi pelajar. Tak hanya itu, kegiatan semacam itu menjadi cara untuk membumikan puisi. Agar tidak dianggap sebagai garapan para seniman atau sastrawan saja. “Sekarang bisa menjadi kegiatan bagi siapa saja. Bisa jadi prestasi bagi generasi baru,” katanya.

Ubun Kubarsah dari DAMAS mengatakan, selama ini pembuat kurikulum Bahasa Sunda terlihat asik sendiri, tidak melihat kondisi anak-anak yang sudah merasa kesulitan. Perlu dibuat cara-cara yang menyenangkan untuk mempelajari Bahasa Sunda, misalnya lewat lagu dan musik. “Intinya anak harus suka,” ujarnya.

Lewat lagu dengan lirik yang sederhana, melodi yang gembira dan ceria, ia yakin Bahasa Sunda akan menjadi pelajaran yang menarik. “Pupuh untuk mahasiswa saja masih berat, apalagi untuk anak,” ujarnya.

Kabid Kebudayaan Dinas Kepbudayaan dan Pariwisata Jabar Wahyu Iskandar mengatakan, pengembangan pelajaran Bahasa Sunda kini mengalami kesulitan dari sisi kelembagaan. Salah satunya setelah Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) di Dinas Pendidikan Jabar dibubarkan. “Jadi Disdik tidak ada cantolannya. Secara lembaga di pusat ada tapi di provinsi tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu Kasie Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jabar Aang Karyana mengatakan, meski BPBDK sudah tidak ada kegiatannya dilaksanakan di struktur yang ada saat ini.

Ia mengatakan, saat ini di Jawa Barat masih ada SMA yang tidak mengajarkan Bahasa Sunda. Saat ini terdapat hanya 174 guru Bahasa Sunda di SMA negeri di Jabar.

Hasil diskusi ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperkuat visi Budaya Juara. Direktur Bisnis Pikiran Rakyat Januar P. Ruswita berharap, kegiatan ini bisa membangun semangat untuk membangun kembali Bahasa Sunda. “Agar Bahasa Sunda bisa menjadi bahasa sehari-hari kembali,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NqwjtG
via IFTTT

Pelatihan Guru SMK akan Didukung Peralatan Modern

Pelatihan Guru SMK (kemdikbud.go.id)

PELATIHAN  untuk guru sekolah menengah kejuruan (SMK) akan didukung peralatan modern. Salah satu langkah untuk mendukung pelatihan guru SMK tersebut adalah pembangunan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Bidang Listrik, Otomasi, dan Energi Terbarukan.

Pusat Keunggulan yang berada di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) di Cimahi diresmikan Kamis (13/9/2018). Fasilitas tersebut merupakan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) dengan Pemerintah Perancis dan Schneider Electric Foundation.

Pembangunan fasilitas pelatihan ini merupakan program aksi tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendikbud dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi dan Riset Perancis, Schneider Electric Foundation Perancis, serta PT Schneider Indonesia. Bagi Kemendikbud, ini merupakan bagian dari program Revitalisasi SMK sesuai Inpres Nomor  9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Pusat Keunggulan ini akan menjadi tempat pelatihan pelatih (Training of Trainers) bagi para guru dan tenaga kependidikan SMK yang programnya dirancang sesuai standar internasional yang menghubungkan akademik dengan kebutuhan dan penerapan di industri. Fokusnya adalah pengembangan keahlian bidang manajemen energi, otomatisasi bangunan, otomatisasi industri, instalasi bangunan, dan energi terbarukan. Target yang ditetapkan yaitu akan melatih 240 guru dan 10.800 siswa SMK siap kerja dalam lima tahun ke depan.

Peresmian pusat pelatihan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Perancis Charles-Henri Brosseau, Chief Marketing Officer Global Schneider Electric Chris Leong, sejumlah pejabat di lingkungan Kemendikbud, serta para guru dan kepala SMK yang terlibat dalam program ini.

Ananto Kusuma Seta yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan kejuruan telah menjadi salah satu prioritas utama Kemendikbud. Peningkatan kualitas SDM tersebut sebagai upaya meningkatkan tenaga kerja yang lebih terampil. “Pengembangan Pusat Keunggulan ini adalah upaya Kemitraan pemerintah dan swasta yang sangat baik dan kami menghargai inisiatif Pemerintah Perancis dan Schneider Electric untuk mendukung agenda pemerintah Indonesia,” kata Ananto.

Charles-Henri Brosseau dari Kedutaan Besar Perancis mengatakan Pemerintah Perancis turut gembira dapat berkontribusi terhadap masa depan generasi muda, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. “Kami senang dapat semakin memperkuat kemitraan kami dengan Indonesia melalui pengembangan kompetensi guru kejuruan dan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari sistem pendidikan kejuruan terbaik di Perancis,” ujar Charles-Henri Brosseau.(kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NQ7xm9
via IFTTT

Kemendikbud Akan Hapus Sistem PPDB

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan akan mengubah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun depan. Calon peserta didik dari jenjang sekolah dasar dan menengah tidak perlu lagi mendaftar secara online ke sekolah tujuan.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem PPDB diganti dengan optimalisasi zonasi. Dengan demikian, siswa sudah mengetahui akan melanjutkan ke sekolah mana sejak awal tahun. Proses rekruitmen berbasis zonasi ini sangat mengandalkan kinerja Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Pasalnya, MKKS yang akan menentukan kapasitas kelas dan mengindentifikasi siswa yang akan masuk di jenjang berikutnya pada setiap zona. MKKS juga wajib melakukan pembinaan terhadap siswa sehingga siswa bisa menentukan akan meneruskan sekolah ke SMP dan

SMA mana atau SMK bidang apa.

“Sistemnya diubah jadi tidak ada PPBD menjelang tahun ajaran baru yang selalu banyak masalah itu. Diubah skemanya menjadi berdasar pada zonasi dan calon siswa akan diidentifikasi dari sekarang. Saya tidak mau lagi dengar ribut-ribut soal PPDB,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Muhadjir optimistis, sistem zonasi yang mulai diterapkan secara nasional pada penerimaan siswa baru 2018 mampu menggantikan PPDB yang biasanya dimulai Juni setiap tahunnya. Kemendikbud juga sudah mensosialisasikan rencana tersebut kepada pemerintah daerah Senin kemarin. Pemerintah daerah dapat langsung mulai mengidentifikasi calon siswa yang akan masuk ke jenjang berikutnya.

“Karena dari hasil pemetaan zonasi 2018 kan intake peserta didiknya sudah pasti, siswa yang ada di zona itu. Kalau nanti ada siswa pindahan itu hanya variabel tambahan. Selain mendata persebaran siswa, tahap berikutnya yang akan dilakukan dalam sisa waktu 8 bulan sebelum tahun ajaran baru 2019 dimulai adalah mendata daya dukung sarana prasarana dan guru,” kata Muhadjir.

Ia mengungkapkan, sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan nasional. Setelah diawali dengan beberapa langkah-langkah penyesuaian, kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Ia meminta agar rangkaian kebijakan zonasi dapat dipahami secara baik oleh para pengambil kebijakan di daerah. Menurut dia, pemerintah pusat semakin memercayai pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. “Hal itu tercermin dari transfer ke daerah pada anggaran fungsi pendidikan tahun 2019 yang jumlahnya semakin besar,” katanya.

Untuk mengoptimalisasikan sistem perekrutan baru tersebut Kemendikbud sudah menyiapkan sekitar 1.900 zona. Kendati demikian, Mendikbud juga meminta agar pemerintah daerah dapat bersama-sama menetapkan zona-zona persekolahan di wilayah masing-masing.

from Siap Belajar https://ift.tt/2PKLCtW
via IFTTT

Mendikbud: Guru Terdampak Gempa NTB Dapat Tunjangan Khusus

Ilustrasi Guru SM3T

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan semua guru dan pengajar yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendapat tunjangan khusus dari pemerintah. Tunjangan khusus kepada guru dan pengajar diharapkan bisa mendukung langkah pemulihan pascagempa.

“Sudah kami putuskan untuk seluruh guru di NB yang terdampak bencana mendapat tunjangan khusus sesuai amanat UU (undang-undang) guru dan dosen,” kata Mendikbud usai membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Yogyakarta, Senin.

Apalagi, lanjut Menteri, kementeriannya bersama dengan Pemerintah daerah (Pemda) setempat telah mengupayakan agar semua siswa di NTB harus tetap sekolah dan belajar dalam situasi apa pun. “Untuk belajar kemarin sudah saya canangkan bersama-sama Gubernur NTB, bahwa tiada hari tanpa sekolah termasuk mereka yang terdampak bencana, apapun kondisinyanya mereka siswa-siswa harus tetap belajar,” katanya.

Muhadjir menambahkan, kementeriannya juga sudah menerjunkan tim untuk upaya revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan di Lombok NTB yang rusak karena gempa bumi. Tujuannya, agar pelayanan pendidikan segera pulih dan normal.

“Kemarin saya sudah membawa tim penuh dari Kemendibud pusat bekerja sama dengan dinas. Saya kirim 21 truk fasilitas,” kata Mendikbud.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Oz1Wxo
via IFTTT

Kemenag Harapkan Peran Masyarakat Terkait Madrasah Negeri

Ilusrtasi (www.maarif-nu.or.id/)

KEMENTERIAN  Agama (Kemenag) membutuhkan peran serta masyarakat untuk menambah madrasah negeri di Indonesia. Pasalnya, saat ini baru 7-8 persen madrasah yang berstatus negeri dari jumlah 70 ribu lebih madrasah yang ada di Indonesia.

“Kami ini setiap tahun selalu membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menghibahkan madrasah, asetnya itu untuk dinegerikan,” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Umar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (17/9).

Di samping itu, kata dia, Kemenag saat ini juga berusaha terus untuk menambahkan madrasah negeri. Walaupun, kata dia, secara anggaran Kemenag masih minim, sehingga pihaknya sangat membutuhkan peran masyarakat. “Harapan kami bahwa peran serta masyarakat untuk membantu madrasah ini sangat kami harpakan,” ucapnya.

Menurut dia, standar minimal madrasah yang ada saat ini juga masih belum tercukupi dengan baik, sehingga madrasah belum bisa terawat dengan baik. Karena itu, kata dia, pihaknya tidak bisa serta merta menambahkan madrasah negeri.

“Saya tidak menafikan bahwa peran serta masyarakat untuk memajukan madrasah ini sangat luar biasa,” katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa jumlah madrasah negeri di Indonesia masih minim. Padahal, minat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah saat ini sangat tinggi.

Pelaksana Harian Kepala Balai Litbang Agama Kementerian Agama Nurudin Sulaiman menyebutkan, jumlah madrasah dibandingkan sekolah umum di Indonesia hanya 20 persen dari seluruh satuan pendidikan. Dari 20 persen itu, 92 persennya di antaranya berstatus swasta.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2xrelMx
via IFTTT

Disdik Purwakarta Gandeng Finlandia Tingkatkan Kualitas Guru

Ilustrasi.(prioritaspendidikan.org)

DINAS Pendidikan Kabupaten Purwakarta, menggandeng Finland of University dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Instansi ini ingin, cara pandang guru di Finlandia tentang mengajar bisa diadopsi dan diterapkan. Alasannya, sampai saat ini mayoritas guru di wilayah ini mendidik siswanya dengan konsep lama dan cenderung monoton.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengatakan, semua pihak mengetahui konsep pendidikan di Finlandia itu yang terbaik di dunia. Karenanya, konsep tersebut harus diadopsi. Karena hal itu sangat positif.

“Kita ingin, pendidikan ini menjadi sangat menyenangkan bagi siswa. Bagaimana caranya, salah satunya ada di pundak guru,” ujar Purwanto, kepada Republika.co.id, Kamis (13/9).

Oleh karena itu, perlu perubahan mindset terhadap para guru. Para pendidik ini, harus diedukasi mengenai cara mengajar yang menyenangkan. Mereka juga harus dieksplorasi kemampuan dan keterampilannya. Sehingga, kedepannya akan banyak guru yang melahirkan ide-ide kreatif, dinamis dan punya inovasi.

Salah satu cara untuk mewujudkannya, lanjut Purwanto, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan Finland of University. Kerja sama ini, dititik beratkan pada perubahan mindset guru dalam mengajar. Sehingga, perubahan ini kedepannya bisa melahirkan pembaharuan di bidang pendidikan.

“Hari ini, kita tandatangani MoU-nya antara Disdik dengan Finland of University,” ujar Purwanto.

Sementara itu, salah satu tenaga pengajar di Finland of University, Minna Makihonko, mengatakan, ada berbagai kiat mudah untuk menjadi tenaga pendidik yang menyenangkan. Salah satunya, guru harus mengetahui kepribadian dari masing-masing siswanya terlebih dulu. Dari situ, guru akan bisa mengindentifikasi karakter, masalah, serta solusi dari masing-masing siswa.

“Kita harus tahu dan kenal, masing-masing siswa yang kita hadapi. Karena, semua siswa ini berbeda, punya karakter dan cara pandang yang berbeda pula,” ujar Minna.

Selain itu, di Finlandia, pendidikan yang diterapkan berbasis kultur lokal. Sehingga, siswa bisa mencerna pelajaran dengan mudah. Sebab, kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal tersebut.

Terkait dengan kerja sama ini, jajarannya sangat mengapresiasi. Apalagi, Pemkab Purwakarta sangat mendukung dengan adanya perubahan pendidikan di wilayah ini. Pihaknya juga bersedia.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NbLSFe
via IFTTT

Dibuka Serentak 19 September, Tahun Ini Jabar Membuka 1.085 Formasi CPNS

Kementerian PANRB menggelar simulasi CAT untuk tes CPNS di UPI, Bandung. (Foto: dok. Kementerian PANRB)

KUOTA  Jawa Barat untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 mencapai 1.085 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumarwan Hadisoemarto, mengatakan pengumuman dan pembukaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) serentak se-Indonesia pada tanggal 19 September 2018, termasuk Jawa Barat.

“Jawa Barat tahun ini mendapatkan 1.085 formasi. Peruntukannya untuk tiga sektor yaitu tenaga kependidikan, kesehatan dan infrastuktur,” katanya pada awak media, di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat 14 September 2018.

Dirinci oleh Sumarwan, dari 1.085 CPNS terdiri dari 925 tenaga guru, 90 tenaga kesehatan, 69 tenaga teknis dan 1 formasi eks tenaga honorer (K2). Diakuinya, Pemda Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan formasinya, jadi murni kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. “Kita yang mengusulkan tapi yang mengeksekusi adalah kementerian,” katanya menegaskan seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar yang diterima “PR”.

Lebih lanjut Sumarwan menjelaskan, rencana seleksi CPNS akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2018 setalah semua persyaratan peserta telah terverifikasi. Tempat pelaksanaanya akan diselenggarakan di lima titik mengingat pendaftar akan membludak dari jumlah yang ditentukan.

Pertama, STT Telkom Kota Bandung akan mengcover pendaftar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Kedua, Stadion Sport Arcamanik Kota Bandung mengcover pendaftar Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Sukabumi.

Ketiga, Kabupaten Cirebon tepatnya di Hotel Radian akan mengcover pendaftar dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Keempat kota Tasikmalaya tepatnya di Gedung Serbaguna Pemda Kota Tasikmalaya dengan pendaftar dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Banjat dan Kabupaten pangandaran. Kelima Kabupaten Bogor tepatnya di Komplek Pemda Tegar Beriman dengan pendaftar dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Tidak mengajukan

“Hal yang baru perlu disampaikan adalah kesempatan diberikan peluang lebih besar pada CPNS yang Cum Laude pada jenjang pendidikannya sebanyak 5% kuota dan penyandang disabilitas sebanyak 1% kuota,” ujarnya menjelaskan.

Sumarwan mengatakan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cianjur tidak mengajukan perekrutan pegawai untuk CPNS. Masing-masing kabupaten/kota telah mengusulkan CPNS sebesar 120 formasi, terbesar dari Kota Bandung 714 formasi.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Mzjx6K
via IFTTT

Dari Ribuan, Baru 39 Sekolah di Kabupaten Bandung yang Sandang Adiwiyata

Siswa Bercocok Tanam/SARNAPI/PR
PARA siswa didampingi guru merawat sayur-mayur di green house dengan memanfaatkan sudut di lantai tiga sekolah akibat keterbatasan lahan, Senin 17 April 2017.(pikiran-rakyat.com)

DINAS Pendidikan Kabupaten Bandung menginstruksikan semua sekolah berbagai tingkatan di Kabupaten Bandung menjadi sekolah adiwiyata. Dari jumlah sekolah di Kabupaten Bandung mencapai 2.000 lebih, saat ini sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung sebanyak 39 sekolah untuk semua jenjang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, jumlah sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung merupakan jumlah terbanyak nasional. Meskipun demikian, Juhana menegaskan, saat ini pihaknya terus mendorong semua sekolah semua jenjang menjadi sekolah adiwiyata. Juhana pun membantah jika sekolah yang saat ini belum menjadi sekolah adiwiyata, menghiraukan instruksi tersebut.

“Sekolah yang saat ini belum adiwiyata, bukan menghiraukan instruksi pemerintah, melainkan mereka (sekolah yang belum adiwiyata) masih dalam persiapan menuju sekolah adiwiyata,” ungkap Juhana saat ditemui di Soreang, Kamis 13 September 2018.

Dijelaskan Juhana, semula program Adiwiyata ini dipandu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Akan tetapi, pihaknya mengharapkan seluruh sekolah di Kabupaten Bandung harus menjadi sekolah Adiwiyata sesuai dengan kemampuan dan potensi sekolah masing-masing. Dikatakan Juhana, konten Adiwiyata ini merupakan sebuah keharusan di sekolah. Menurut Juhana, kehadiran program Adiwiyata ini akan menjadi sebuah agen perubahan dalam penanganan dan pengelolaan lingkungan.

“Dari dulu sekolah menjadi agent perubahan. Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat harus bisa berubah dimulai dari sekolah. Misalnya penanganan sampah, dari dulu sudah ada. Melalui program Adiwiyata ini, menjadi lebih komprehensif,” kata dia.

Kategori

Dijelaskan Juhana, dari jumlah sekolah di Kabupaten Bandung ini, pihaknya membagi menjadi beberapa kategori sekolah Adiwiyata, di antaranya Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Pembinaan, dan Adiwiyata Persiapan. Kategori sekolah Adiwiyata ini disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan sanitasi sekolah, penghijauan sekolah, dan beberapa komponen lainnya dalam program Adiwiyata ini.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah, dikatakan Juhana, pihaknya telah menyiapkan penghargaan bagi sekolah yang sudah menyukseskan program Adiwiyata ini. Nantinya, program Adiwiyata yang digelar sekolah ini menjadi nilai tambah bagi sekolah.

Dalam kesempatan itu juga, Juhana mengharapkan, untuk menyukseskan program Adiwiyata ini pihaknya akan turut melibatkan dengan pemerintah setempat, mulai dari unsur desa hingga kecamatan. Dengan demikian, Juhana mengharapkan di setiap kecamatan terdapat 3 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMA/SMK yang menjadi sekolah Adiwiyata.

“Jika dikalkulasikan, nantinya ada 105 sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bandung yang mencakup 31 kecamatan. Kemarin yang baru dibina Dinas LH Kabupaten Bandung baru mencapai 20 hingga 30 sekolah,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk melakukan percepatan terbentuknya sekolah-sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung.

“Sebagai kelanjutan dari program pemerintah di bidang lingkungan, kita mendorong semua sekolah di Kabupaten Bandung menjadi sekolah Adiwiyata. Saat ini baru 6% sekolah yang Adiwiyata,” kata Asep.

Dia berharap, soal ingkungan harus menjadi prioritas bersama. Untuk itu, harus ada peran aktf dan partisipasi seluruh pihak dengan menghadirkan kepedulian semua pihak untuk mengelola lingkungannya menjadi lebih nyaman, kondusif, dan asri.

from Siap Belajar https://ift.tt/2QnQplY
via IFTTT

Jangan Ada Lagi Keluhan Pelamar CPNS 2018 soal Input NIK

Kementerian PANRB menggelar simulasi CAT untuk tes CPNS di UPI, Bandung. (Foto: dok. Kementerian PANRB)

PENDAFTARAN  CPNS 2018 mulai dibuka 19 September mendatang. Tahun lalu, pendaftaran CPNS diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul.

Namun banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftarn CPNS.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran CPNS baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar CPNS. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 6 juta orang. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah pelamar CPNS sekitar 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran CPNS 2018.

’’Semua (pelamar CPNS, Red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya seperti diberitakan Jawa Pos.

Zudan mengatakan ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid, memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran CPNS baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK, untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

from Siap Belajar https://ift.tt/2x52lkq
via IFTTT

Redistribusi Guru Berbasis Zonasi Masih Sulit Dilakukan

Ilustrasi (aryansah.wordpress.com)

RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan zonasi dalam redistribusi guru pada akhir tahun ini masih sulit dilakukan. Hal ini karena daerah masih kekurangan guru.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, redistribusi guru berbasis zonasi ini belum bisa menjadi fokus saat ini sebab masih terkendala kekurangan guru. “Setiap bulan banyak guru berstatus PNS yang pensiun, sementara tidak diikuti dengan proses rekrutmen. Itu menjadi persoalan besar,” kata Hadadi saat ditemui di SMK Prakarya Internasional pekan lalu.

Untuk menutupi kebutuhan guru, kata Hadadi, maka dilakukan rekrutmen guru non PNS. Untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Barat diperlukan sekitar 50.000 guru. “Belum lagi ada sekolah swasta yang perlu diperkuat, jadi ada guru PNS yang dipekerjakan di sekolah swasta,” ujar Hadadi. Sementara itu, jumlah guru honorer di Jabar mencapai 22.000 orang.

Dengan kondisi ini, Hadadi ragu jika redistribusi guru berbasis zonasi bisa tercapai akhir tahun ini seperti yang diharapkan Kemendikbud. Menurut dia, peningkatan dan pemerataan kapasitas guru menjadi perhatian utama saat ini. “Kalau semua guru di kota dan di luar perkotaan kualitasnya bagus, apa yang dipersoalkan? Yang penting (guru) dilatih,” katanya.

Uji kompetensi

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, pemindahan guru lewat rotasi dan mutasi selama ini sudah dilakukan. Namun biasanya atas keinginan sendiri atau keadaan tertentu. Perlu persiapan matang jika dilakukan dalam jumah besar.

Elih menyebut, kekurangan guru juga dialami oleh Kota Bandung akibat tak ada pengangkatan guru PNS baru sementara posisi kosong akibat pensiun terus bertambah. Akibatnya, sekolah berinisiatif memberdayakan tenaga guru nonPNS. Saat ini guru PNS di Kota Bandung jumlahnya sekitar 11.000 orang.

“Saat ini kami sedang pemetaan juga karena guru yang pensiun ini juga tidak merata. Ada sekolah yang guru PNS nya masih banyak, ada yang sudah sedikit,” katanya.

Elih berpendapat, sebenarnya kebijakan redistribusi guru oleh pemerintah pusat ini bisa menjadi acuan rotasi guru bagi daerah. “Akan jadi pertanyaan kalau kami melakukan rotasi, sedangkan tetangga tidak,” ujarnya.

Redistribusi guru ini, kata Elih, akan lebih baik jika didasarkan pada uji kompetensi. Hal ini untuk mencegah penumpukan guru-guru berkualitas di sekolah favorit. “Ini juga bisa jadi penyegaran, menyehatkan suasana,” ujarnya.

Redistribusi berdasarkan zonasi relatif bisa dilakukan di Kota Bandung sebab jarak tempuh yang masih terjangkau. Hal itu tentu berbeda dengan daerah yang wilayahnya luas. Upaya mendekatkan tempat mengajar dengan rumah guru, kata Elih, diharapkan juga bisa lebih menyejahterakan.

Sertifikasi honorer

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan, berdasarkan laporan anggotanya, beberapa SMA dan SMK negeri di Jawa barat mengalami kekurangan guru PNS. SMA dan SMK negeri yang sudah lama di Kota Bandung, rata-rata Guru PNS nya tinggal 60%.

“Hal merupakan dampak dari pengangkatan guru secara serempak pada saat orde baru. Sehingga pensiunnya serempak juga. SMA dan SMK negeri di daerah pun lebih parah lagi, SMAN Rancabuaya Garut Selatan  dan SMAN  Cibinong Cianjur masing-masing hanya 1 orang guru PNS,” kata Iwan.

Moratorium rekrutmen guru PNS membuat sekolah terpaksa merekrut guru honorer. Gaji yang mereka terima jauh di bawah guru PNS.

“Masih beruntung  yang sudah mendapat honor dari Pemprov Jabar  sebesar Rp 85 ribu rupiah perjam perbulan. Masih banyak yang belum mendapat honor dari pemprov. Mereka rata-rata di bayar Rp 50 ribu rupiah perjam perbulan. Namun ironisnya kerja sebulan yang di bayar hanya satu minggu, entah peraturan dari mana kebijakan yang tidak manusiawi tersebut,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, guru-guru honorer di sekolah negeri sampai saat ini belum bisa disertifikasi sehingga mereka tidak bisa mendapat Tunjangan Profesi Guru karena status mereka bukan guru tetap.

“Seharusnya pemprov mau mengeluarkan SK kepada mereka sebagai guru honorer tetap daerah sehingga bisa diajukan sertifikasi dan akan mendapatkan TPG,” katanya.

FAGI mengusulkan gar moratorium rekrutmen  calon PNS guru dicabut dan segera malakukan rekrutmen guru PNS. “Jika tidak lulus menjadi CPNS maka beri mereka SK status Guru Honorer Tetap Daerah sehingga mereka bisa ikut sertifikasi guru agar bisa mendapat TPG dari APBN,” ucap Iwan.

from Siap Belajar https://ift.tt/2N69mM6
via IFTTT