Aang Karyana, Duddi Dermawan, dan Hendra Kusuma Sumantri (ki-ka) dari Disdikbud Jabar jelaskan komitmen Disdik jaga sustainabilitas program USAID PRIORITAS (24/1).
BANDUNG – Beragam praktik yang baik dalam bidang pembelajaran, manajemen sekolah, budaya baca, partisipasi masyarakat, dan tatakelola pendidikan di daerah kab/kota mitra USAID PRIORITAS diyakini sebagai kemajuan penting bidang pendidikan. Menjelang program USAID berakhir, menjadi tekad segenap pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk merawat dan mengembangkannya lebih lanjut. Untuk itu, sejumlah upaya strategis untuk menjamin sustainabilitas praktik baik itu sudah mulai dipi kirkan dan dirancang.
Demikian mengemuka pada rapat koordinasi para pemangku kepentingan pendidikan Jawa Barat di Bandung, Selasa (24/1). Hadir pada kesempatan ini perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Barat, Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, Biro Pelananan dan Pengembangan Sosial Dasar (Yanbangsos) Setda Jabar, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag, Balai Diklat Kemenag (BDK) Jabar, Bappeda Jawa Barat, dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK-IPA).
Kepala Seksi Bina PAUDNI dan Dikdas Disdikbud Jabar Aang Karyana mengatakan, Disdikbud Jabar masih memfasilitasi BOS untuk SD dan SMP sampai pada tahun 2017, masih memfasilitasi murid mutasi, dan masih memfasilitasi UAN. Ini semua memungkinkan Disdik Jabar turut mengamankan kesinambungan praktik yang baik warisan USAID PRIORITAS. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Disdikbud Jabar Hendra Kusuma Sumantri mengaku, pihaknya sedang mengajukan regulasi agar pemerintah daerah di tingkat provinsi juga bisa berkontribusi dalam pembinaan pendidikan dasar di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pemerintah provinsi bisa turut andil secara langsung menjamin keberlanjutan praktik pendidikan yang baik dampak program USAID PRIORITAS.
Kepala Sub Bidang Pendidikan Bappeda Jabar Ida Ningrum mengatakan, saat pemerintah Jabar lebih mendorong akses, bantuan USAID yang fokus pada kualitas tentulah sangat penting. Sebab itu, pihaknya kini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan revisi RPJMD, terkait kewenangan tingkat provinsi terhadap mutu pendidikan dasar, untuk lebih menguatkan sustainabilitas. “Sederhananya, replikasi saja kegiatan praktik yang baik itu, tinggal bagaimana kita mempertimbangkan sumber anggarannya,” ujarnya.
Inge Wahyuni, Kepala Sub Bagian Pendidikan Biro Yanbangsos Setda Jabar, sebut pihaknya dapat memfasilitasi ke tingkat kabupaten dan kota dalam membuat surat edaran yang berisi anjuran untuk melanjutkan praktik-praktik yang baik di sekolah dan madrasah yang berada di tiap kabupaten dan kota. Sambil menaruh apresiasi atas sejumlah perubahan yang terjadi di tingkat sekolah, Inge juga berharap USAID PRIORITAS terus berlanjut, baik dengan fokus program yang berbeda atau program yang sama dengan sasaran yang berbeda. Inge juga dorong pemerintah daerah kab/kota terus kembangkan praktik baik sebagaimana dilakukan USAID.
Sementara Pantjawidi, Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Yanbangsos Setda Jabar, melihat USAID PRIORITAS, dengan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM), juga miliki relevansi dengan UKSM (Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah) yang getol melakukan berbagai kegiatan mendorong hidup sehat menjadi budaya di sekolah/madrasah. “Dalam hal inilah, UKSM bisa turut andil melestarikan praktik yang baik itu,” katanya.
Anye Ardyane, penyusun bahan kerjasama luar negeri pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Jabar, mengaku pihaknya bisa memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan secara regular untuk menjamin kesinambungan dampak program.
Jatnika, Sekretaris Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jabar, menjelaskan, pihaknya konsentrasi di peningkatan mutu madrasah, baik dalam pembelajaran dan MBS, sehingga sejalan dengan program USAID. Maka, ia mengapresiasi USAID telah berkontribusi positif bagi kemajuan madrasah. Meski sebenarnya ia berharap PRIORITAS tidah berakhir, pihak Kemenag bertekad menyebarluaskan praktik baik pendidikan ini ke seluruh madrasah di Jawa Barat. “Untuk memastikan keberlanjutan, kami melakukan kemitraan dengan Balai Diklat Kementerian Agama dan juga membahasnya secara khusus pada rapat kerja tahunan K ementerian Agama Jawa Barat,” ujarnya. Jatnika juga menyebut, DIPA Pusat sudah mengalokasikan dana khusus untuk DIPA di tingkat Provinsi untuk kegiatan mengadopsi modul-modul USAID-PRIORITAS.
Totoh Santosa, Kepala LPMP Jawa Barat, sebut pihak LPMP sudah membuat modul pelatihan yang mengadaptasi program USAID PRIORITAS Jawa Barat. Ia kemudian meminta data sekolah mitra USAID-PRIORITAS agar sekolah-sekolah yang telah melakukan praktik yang baik tersebut dapat dijadikan rujukan oleh LPMP untuk sekolah-sekolah lainnya. “Sekolah yang menjadi sasaran harus memiliki komitmen yang kuat dengan didukung oleh tenaga pendidik dan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan program praktik yang baik,” ucapnya. Totoh juga sebut, pada tahun 2017, LPMP akan dating ke 27 kab/kota dan menjadikan 460 sekolah sebagai sasaran model berikutnya dalam tempo tiga tahun.
Indrawati, Kepala Bagian Program dan Informasi P4TK-IPA, sebut P4TK memberikan kuota yang lebih banyak untuk mengundang sekolah-sekolah mitra USAID PRIORITAS Jawa Barat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh P4TK. Tahun 2017 ini, pihaknya sudah mulai mengembangkan program pembudayaan KKG dan MGMP seiring dengan program USAID dalam pengembangan KKG/MGMP sebagai komunitas belajar di kalangan guru.
Aep Syaefudin Firdaus, Kepala BDK Kemenag Jabar, menempuh cara kolaborasi modul USAID PRIORITAS dengan modul-modul BDKyang ada. BDK juga hendak melibatkan fasilitator daerah (fasda) USAID PRIORITAS secara terintegrasi dengan program internal BDK. Ini sejalan dengan komitmen BDK untuk mendiseminasikan berbagai praktik yang baik dampak program USAID PRIORITAS.
Erna Irnawati, Koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, menyambut baik niat kuat para pemangku kepentingan pendidikan Jawa Barat untuk memelihara praktik pendidikan yang baik. “Saat peran kami berkurang dan kemudian berakhir, peran pemerintah provinsi dengan segenap pemangku kepentingan pendidikan seyogianya semakin kuat dan dominan untuk memelihara dan mengembangkan lebih lanjut dampak program ke daerah dan sekolah/madrasah yang belum mendapatkan manfaat program,” katanya. [DS/USAID Prioritas]
from Siap Belajar http://ift.tt/2jWPcl7
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar