UNBK
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan terus meningkatkan kualitas materi soal Ujian Nasional (UN) secara bertahap hingga 2025. Materi soal akan diarahkan pada jawaban yang membutuhkan penalaran tinggi. Dengan demikian, standar penilaian UN akan terus meningkat setiap tahunnya.
Mendikbud, Muhadjir Effendy, menuturkan, peningkatan kualitas materi soal harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur agar mampu merealisasikan 100 persen Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di semua provinsi. Pasalnya, saat ini, baru 3 dari 34 provinsi yang menyelenggarakan 100 persen UNBK. Yakni, DKI Jakarta, Aceh dan DI Yogyakarta.
Kendati demikian, untuk jenjang SMK, sudah ada sebanyak 19 provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100%. Di antaranya, Jawa Barat, Bangka Belitung dan Kalimantan Utara. Muhadjir menegaskan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tetap harus bisa dipertanggungjawabkan tingkat kejujurannya meskipun sudah tidak lagi dipakai sebagai alat penentu kelulusan siswa.
“UN untuk standarisasi dan mengecek pemetaan (kualitas pendidikan nasional). Pemetaan ini akan menjadi dasar membuat kebijakan, perbaikan pada tahun berikutnya. Persoalan dihargai institusi lain atau tidak (nilai Ujian Nasional tidak dipakai untuk seleksi masuk perguruan tinggi), itu kami serahkan kepada yang menggunakan,” kata Muhadjir usai meninjau pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) di SMKN 29 Jakarta, Senin 2 April 2018.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Mochamad Abduh menjelaskan, materi soal didesai berdasarkan tiga penilaian. Yakni, aspek pengetahuan, pemahaman dan penalaran siswa. Menurut dia, saat ini, 50 persen materi soal Ujian Nasional (UN) didesain untuk mengukur pengetahuan siswa. “Sebanyak masing-masing 25 persen lainnya terkait pemahaman dan penalaran siswa,” ujar Abduh.
Pada tahun ini, total sebanyak 5.967.956 siswa dari jenjang SMA, SMK, dan SMP sederajat akan mengikuti UN. Sekitar 88% siswa menjalaninya dengan UNBK, sedangkan siswa Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). Abduh mengklaim,pelaksanaan UNBK terbukti efektif meningkatkan indeks integritas siswa. “Tantangan sekolah adalah meningkatkan prestasi dan capaian dalam Ujian Nasional (UN),” ujarnya.
Pinggiran
Muhadjir menuturkan, pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan peningkatan integritas siswa di daerah pinggiran. Pasalnya, saat ini, masih ada daerah yang baru bisa menyelenggarakan 60 persen UNBK. Menurut dia, Kemendikbud akan memberikan beragam bantuan kepada daerah agar bisa memenuhi standar dan ketentuan pelaksanaan UNBK.
“Pulau Jawa kami anggap sudah selesai, kecuali beberapa daerah. Kami akan fokus ke pinggiran yang selama ini belum siap UNBK. Kami juga akan memberikan perhatian khusus pada daerah yang masih menyelenggarakan UNKP karena tingkat kelayakannya masih harus ditingkatkan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, bantuan yang diprioritaskan berupa keterjangkauan listrik, internet dan distribusi bahan-bahan belajar siswa. Menurut dia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud harus bisa memastikan bahan belajar dan naskah soal UNKP untuk siswa di daerah pinggiran harus sudah sampai sebulan sebelum ujian. “Tentu dalam pengawasan sangat ketat,” katanya.
Sejumlah daerah pinggiran yang mendapat perhatian khusus di antaranya Maluku Utara dan beberapa daerah perbatasan negara. Ia mengaku akan melihat langsung ke lapangan untuk memastikan UN di daerah pinggiran tersebut berjalan dengan baik. “Untuk ketersediaan listrik kami kerja sama dengan pihak PLN sedangkan internet dengan Telkomsel. Kami juga sudah mulai kerja sama dengan ICW dan Ombudsman untuk pengawasan di lapangan,” kata Muhadjir.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar https://ift.tt/2GNE6h4
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar