Kamis, 26 April 2018

Pendidikan Gratis untuk Siswa SMA di Jawa Barat Sulit Diterapkan

Ilustrasi

WACANA sekolah gratis untuk semua siswa SMA di Jawa Barat masih sulit dilakukan Pemprov Jabar.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan bahwa dengan dana BOS yang ada saat ini belum mencukupi untuk pelaksanaan Program Sekolah Gratis.

 “Pak Menteri juga mengatakan hari ini, enggak mungkin bisa terjadi (sekolah gratis), karena harus menyertakan stakeholder pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. BOS provinsi tidak mencukupi,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/4/2018).

Sebagai informasi Setiap siswa menerima dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,4 juta per tahun ditambah BPMU dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 500 ribu per tahun.

Sehingga, total bantuan yang didapatkan setiap siswa adalah Rp 1,9 juta per tahun.

Jika ingin menggratiskan pendidikan semua siswa SMA, kata Abdul Hadi Wijaya, harus ada dana BOS tambahan dari pemerintah kabupaten/kota yang dihibahkan ke pemerintah provinsi.

“Pemerintah kabupaten/kota mau menambahkan bos, itu baru bisa (sekolah gratis), ternyata BOS juga baru Banjar, Pangandaran, dan Kabupaten Bekasi, yang menghibahkan ke provinsi,” ujarnya.

Untuk menangani masalah tersebut, menurut Abdul Hadi Wijaya, jalan terbaik adalah membuat skala prioritas.

“Untuk siswa yang miskin dicarikan dana agar tidak perlu bayar. Bagi yang tidak miskin, membayar,” ujarnya.

Meski pendidikan gratis belum diberlakukan pada semua siswa SMA, ia mengatakan bahwa ini bukan bentuk kegagalan.

“Ini bukan kegagalan, karena ada perubahan mayor yaitu alih kelola (pengelolaan SMA menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi). Kami enggak berhak menilai kegagalan dan keberhasilan,” ujarnya.(jabar.tribunnews.com)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2r2t8Kw
via IFTTT

Tidak ada komentar:

Ilustrasi

WACANA sekolah gratis untuk semua siswa SMA di Jawa Barat masih sulit dilakukan Pemprov Jabar.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan bahwa dengan dana BOS yang ada saat ini belum mencukupi untuk pelaksanaan Program Sekolah Gratis.

 “Pak Menteri juga mengatakan hari ini, enggak mungkin bisa terjadi (sekolah gratis), karena harus menyertakan stakeholder pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. BOS provinsi tidak mencukupi,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/4/2018).

Sebagai informasi Setiap siswa menerima dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,4 juta per tahun ditambah BPMU dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 500 ribu per tahun.

Sehingga, total bantuan yang didapatkan setiap siswa adalah Rp 1,9 juta per tahun.

Jika ingin menggratiskan pendidikan semua siswa SMA, kata Abdul Hadi Wijaya, harus ada dana BOS tambahan dari pemerintah kabupaten/kota yang dihibahkan ke pemerintah provinsi.

“Pemerintah kabupaten/kota mau menambahkan bos, itu baru bisa (sekolah gratis), ternyata BOS juga baru Banjar, Pangandaran, dan Kabupaten Bekasi, yang menghibahkan ke provinsi,” ujarnya.

Untuk menangani masalah tersebut, menurut Abdul Hadi Wijaya, jalan terbaik adalah membuat skala prioritas.

“Untuk siswa yang miskin dicarikan dana agar tidak perlu bayar. Bagi yang tidak miskin, membayar,” ujarnya.

Meski pendidikan gratis belum diberlakukan pada semua siswa SMA, ia mengatakan bahwa ini bukan bentuk kegagalan.

“Ini bukan kegagalan, karena ada perubahan mayor yaitu alih kelola (pengelolaan SMA menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi). Kami enggak berhak menilai kegagalan dan keberhasilan,” ujarnya.(jabar.tribunnews.com)

 



from Siap Belajar https://ift.tt/2r2t8Kw
via IFTTT