Jumat, 05 Januari 2018
ENGLISH TEACHER FOR EF SCHOOLS IN TANGERANG CITY - ENGLISH FIRST
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ENGLISH TEACHER FOR EF SCHOOLS IN PLUIT - ENGLISH FIRST
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER (MATH-PHYSICS-CHEMISTRY TEACHER) secondary to junior collage - iSmart Learning Course
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Kamis, 04 Januari 2018
ENGLISH TEACHER - KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN KELAPA GADING
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Tahun 2018, 200 Perguruan Tinggi Swasta Digabungkan
PENGGABUNGAN 200 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan ditargetkan selesai pada tahun ini. Target tersebut menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dilakukan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan perguruan tinggi swasta.
Hingga 2017 tercatat ada sebanyak 3.128 kampus. Pemerintah menargetkan, sebanyak 1.000 perguruan tinggi swasta akan ditutup atau digabungkan hingga 2019.
Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir, menuturkan, proses penggabungan perguruan tinggi swasta menjadi 1 dari 4 program prioritas 2018. Menurut dia, jumlah PTS yang terlalu banyak berpotensi merugikan masyarakat karena mutu akademik dan pelayanannya tidak memenuhi standar. Sekitar 14 persen Perguruan Tinggi Swasta kesulitan memenuhi biaya operasional kampus.
“Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 4.500 kampus dan ternyata ada banyak masalah di perguruan tinggi swasta yang kecil-kecil. Ada yang satu yayasan memiliki lebih dari dua PTS. Tidak maksimal. Nah, ini yang akan diprioritaskan digabungkan, satu yayasan satu perguruan tinggi swasta saja. Tapi proses merjer ini juga tidak mudah,” kata Nasir dalam acara temu media bertajuk “Bedah Kinerja 2017, Fokus Kinerja 2018” di Kantor Kemenristekdikti Senayan, Jakarta, Kamis 4 Januari 2018.
Ia menuturkan, tiga program prioritas lainnya yakni pembentukan lembaga layanan pendidikan tinggi, implementasi layanan satu atap dan pembukaan program studi guru, advokat dan notariat. Ia menilai, hasil dari penggabungan perguruan tinggi swasta kualitas pendidikan tinggi nasional akan lebih baik.
“Cina saja dengan jumlah penduduknya yang sekitar 1,5 miliar, hanya memiliki sekitar 2.400 kampus. Indonesia, dengan penduduk 250 juta, ada 4.500 lebih,” ujarnya.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menambahkan, pemerintah sudah membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan perguruan tinggi swasta. Menurut dia, perguruan tinggi swasta yang mau digabungkan akan mendapat insentif dan kemudahan prosedur.
“Agar perguruan tinggi swasta dapat tetap beroperasi secara efisien, yayasan sebagai badan penyelenggara PTS kami dorong untuk menggabungkan atau menyatukan perguruan tinggi swasta mereka. Penggabungan dan penyatuan ini merupakan suatu kesempatan supaya perguruan tinggi swasta lebih sehat,” ucap Patdono.
Kinerja 2017
Dalam kesempatan tersebut, Nasir menuturkan target yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun lalu. Di antaranya program beasiswa Bidikmisi, afirmasi pendidikan tinggi, pengembangan science thecno park, revitalisasi pendidikan vokasi, program magister untuk sarjana unggul dan peningkatan publikasi internasional. “Sebesar 99,7 persen beasiswa Bidikmisi sudah disalurkan. Dari target 340.000 mahasiswa, yang terserap sebanyak 339.348,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya dosen, Kemenristekdikti memberikan beasiswa S2 untuk 52 dosen ke luar negeri dan 817 di dalam negeri. Sedangkan beasiswa S3 untuk dosen sebanyak 965 luar negeri dan 8.488 dalam negeri. Sementara melalui program PMDSU, jumlah peserta program PMDSU 3 batch sebanyak 626 peserta, 20 di antaranya lulus magister, 18 peserta batch 1 lulus doktor, dan 588 peserta lainnya masih dalam proses pendidikan.
“Sementara itu di bidang riset, jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia sukses mencapai angka 16.147 per 31 Desember 2017 melebihi Thailand dan Vietnam. Sementara berdasarkan Direct Open Access Journal (DOAJ), publikasi Indonesia sebanyak 1.156 dan menempati peringkat pertama di dunia melebihi Brazil dan United Kingdom. Publikasi ilmiah internasional Indonesia telah mencapai target yang telah dicanangkan di awal tahun, yakni di atas angka 15 ribu publikasi,” kata Nasir.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2EZxPuW
via IFTTT
PENGGABUNGAN 200 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan ditargetkan selesai pada tahun ini. Target tersebut menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dilakukan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan perguruan tinggi swasta.
Hingga 2017 tercatat ada sebanyak 3.128 kampus. Pemerintah menargetkan, sebanyak 1.000 perguruan tinggi swasta akan ditutup atau digabungkan hingga 2019.
Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir, menuturkan, proses penggabungan perguruan tinggi swasta menjadi 1 dari 4 program prioritas 2018. Menurut dia, jumlah PTS yang terlalu banyak berpotensi merugikan masyarakat karena mutu akademik dan pelayanannya tidak memenuhi standar. Sekitar 14 persen Perguruan Tinggi Swasta kesulitan memenuhi biaya operasional kampus.
“Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 4.500 kampus dan ternyata ada banyak masalah di perguruan tinggi swasta yang kecil-kecil. Ada yang satu yayasan memiliki lebih dari dua PTS. Tidak maksimal. Nah, ini yang akan diprioritaskan digabungkan, satu yayasan satu perguruan tinggi swasta saja. Tapi proses merjer ini juga tidak mudah,” kata Nasir dalam acara temu media bertajuk “Bedah Kinerja 2017, Fokus Kinerja 2018” di Kantor Kemenristekdikti Senayan, Jakarta, Kamis 4 Januari 2018.
Ia menuturkan, tiga program prioritas lainnya yakni pembentukan lembaga layanan pendidikan tinggi, implementasi layanan satu atap dan pembukaan program studi guru, advokat dan notariat. Ia menilai, hasil dari penggabungan perguruan tinggi swasta kualitas pendidikan tinggi nasional akan lebih baik.
“Cina saja dengan jumlah penduduknya yang sekitar 1,5 miliar, hanya memiliki sekitar 2.400 kampus. Indonesia, dengan penduduk 250 juta, ada 4.500 lebih,” ujarnya.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menambahkan, pemerintah sudah membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan perguruan tinggi swasta. Menurut dia, perguruan tinggi swasta yang mau digabungkan akan mendapat insentif dan kemudahan prosedur.
“Agar perguruan tinggi swasta dapat tetap beroperasi secara efisien, yayasan sebagai badan penyelenggara PTS kami dorong untuk menggabungkan atau menyatukan perguruan tinggi swasta mereka. Penggabungan dan penyatuan ini merupakan suatu kesempatan supaya perguruan tinggi swasta lebih sehat,” ucap Patdono.
Kinerja 2017
Dalam kesempatan tersebut, Nasir menuturkan target yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun lalu. Di antaranya program beasiswa Bidikmisi, afirmasi pendidikan tinggi, pengembangan science thecno park, revitalisasi pendidikan vokasi, program magister untuk sarjana unggul dan peningkatan publikasi internasional. “Sebesar 99,7 persen beasiswa Bidikmisi sudah disalurkan. Dari target 340.000 mahasiswa, yang terserap sebanyak 339.348,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya dosen, Kemenristekdikti memberikan beasiswa S2 untuk 52 dosen ke luar negeri dan 817 di dalam negeri. Sedangkan beasiswa S3 untuk dosen sebanyak 965 luar negeri dan 8.488 dalam negeri. Sementara melalui program PMDSU, jumlah peserta program PMDSU 3 batch sebanyak 626 peserta, 20 di antaranya lulus magister, 18 peserta batch 1 lulus doktor, dan 588 peserta lainnya masih dalam proses pendidikan.
“Sementara itu di bidang riset, jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia sukses mencapai angka 16.147 per 31 Desember 2017 melebihi Thailand dan Vietnam. Sementara berdasarkan Direct Open Access Journal (DOAJ), publikasi Indonesia sebanyak 1.156 dan menempati peringkat pertama di dunia melebihi Brazil dan United Kingdom. Publikasi ilmiah internasional Indonesia telah mencapai target yang telah dicanangkan di awal tahun, yakni di atas angka 15 ribu publikasi,” kata Nasir.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2EZxPuW
via IFTTT
Izin Sistem Pembelajaran e-Learning di Kampus Akan Diperbanyak
PERKEMBANGAN teknologi tak dipungkiri juga mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam hal pengajaran di perguruan tinggi. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhamad Nasir mengatakan, kedepan perguruan tinggi akan mengadopsi sistem belajar berbasis online atau e-learning.
Oleh karenanya, sambung Nasir, pihaknya akan memperbanyak izin bagi perguruan tinggi yang ingin membuka e-learning tersebut.
“Saya akan dorong PTN dan PTS di manapun untuk membuka prodi atau sistem pembelajaran daring tadi. Tahun 2017 kemarin kan baru sedikit ya karena masih percobaan, maka tahun ini kami akan kami tingkatkan,” ujar Nasir dalam acara Bedah Kinerja 2017 dan Fokus Kinerja 2018 di Gedung D Kemristekdikti, Kamis (4/1/2018).
Ia berharap kedepan, perguruan tinggi yang menggunakan sistem kelas jauh atau online tidak hanya Universitas Terbuka (UT). Sebab dengan sistem online tersebut maka akses untuk memperoleh pendidikan semakin mudah bagi masyarakat.
“Di era disrupsi, inovasi ini perlu sekali di tingkatkan. Jadi nanti bisa tidak kuliah tanpa di kelas, melalui video conference, e-learning, distance learning. Dan perguruan tinggi kita harus bisa memulai itu, mencoba itu,” tutur mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu.
Namun, sambung Nasir, pihaknya masih membuat regulasi yang tepat untuk hal tersebut. Baik regulasi perihal perubahan kurikulum, tenaga kerja maupun hal teknis lainnya.(news.okezone.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2m0NHWf
via IFTTT
PERKEMBANGAN teknologi tak dipungkiri juga mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam hal pengajaran di perguruan tinggi. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhamad Nasir mengatakan, kedepan perguruan tinggi akan mengadopsi sistem belajar berbasis online atau e-learning.
Oleh karenanya, sambung Nasir, pihaknya akan memperbanyak izin bagi perguruan tinggi yang ingin membuka e-learning tersebut.
“Saya akan dorong PTN dan PTS di manapun untuk membuka prodi atau sistem pembelajaran daring tadi. Tahun 2017 kemarin kan baru sedikit ya karena masih percobaan, maka tahun ini kami akan kami tingkatkan,” ujar Nasir dalam acara Bedah Kinerja 2017 dan Fokus Kinerja 2018 di Gedung D Kemristekdikti, Kamis (4/1/2018).
Ia berharap kedepan, perguruan tinggi yang menggunakan sistem kelas jauh atau online tidak hanya Universitas Terbuka (UT). Sebab dengan sistem online tersebut maka akses untuk memperoleh pendidikan semakin mudah bagi masyarakat.
“Di era disrupsi, inovasi ini perlu sekali di tingkatkan. Jadi nanti bisa tidak kuliah tanpa di kelas, melalui video conference, e-learning, distance learning. Dan perguruan tinggi kita harus bisa memulai itu, mencoba itu,” tutur mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu.
Namun, sambung Nasir, pihaknya masih membuat regulasi yang tepat untuk hal tersebut. Baik regulasi perihal perubahan kurikulum, tenaga kerja maupun hal teknis lainnya.(news.okezone.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2m0NHWf
via IFTTT
Menristekdikti Targetkan Hanya Ada 3.500 Perguruan Tinggi
MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan akan menjalankan merger sehingga menargetkan hanya akan ada 3.500 perguruan tinggi di Indonesia.
“Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan mahasiswa di bawah 1.000 perlu untuk merger, ini untuk efisiensi. Dari 4.570 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS yang ada nanti bisa dimerger jadi sekitar 3.500 perguruan tinggi saja,” kata Menristekdikti di Jakarta, Kamis (4/1).
Hal itu disampaikan dalam temu media bertajuk Bedah Kinerja 2017, Fokus Kinerja 2018 dan Anugerah Jurnalis dan Media Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) 2017.
Berkaca dari China dengan jumlah penduduk 1,4 miliar namun hanya memiliki jumlah perguruan tinggi separuh dari yang dimiliki Indonesia maka, menurut dia, merger perguruan tinggi untuk memperbaiki kualitas sangat penting.
Nasir mengatakan, banyaknya perguruan tinggi kecil dikhawatirkan akan memproduksi lulusan yang kurang berkualitas. Namun pelaksanaan merger perguruan tinggi menurut dia memang tidak mudah.
Menurut dia, nantinya lima hingga enam perguruan tinggi yang berasal dari satu yayasan yang sama akan dimerger. “Kalau prodinya kurang maka akan dibantu ditambah agar bisa jalan,”.
Bagaimanapun ia mengatakan riset dan inovasi yang hebat berasal dari pendidikan yang baik. Maka upaya memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya dengan menjalankan program merger tersebut.
Tidak hanya akan menjalankan merger perguruan tinggi, Nasir juga akan membubarkan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di 2018, dan menggantikannya dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) untuk mengkoordinasikan PTN dan PTS.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan salah satu rencana dari program reformasi 2018. Dengan LL DIKTI, Menristekdikti juga optimistis bahwa layanan Ditjen Kelembagaan menjadi lebih cepat dan mudah.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2E5Clqr
via IFTTT
MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan akan menjalankan merger sehingga menargetkan hanya akan ada 3.500 perguruan tinggi di Indonesia.
“Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan mahasiswa di bawah 1.000 perlu untuk merger, ini untuk efisiensi. Dari 4.570 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS yang ada nanti bisa dimerger jadi sekitar 3.500 perguruan tinggi saja,” kata Menristekdikti di Jakarta, Kamis (4/1).
Hal itu disampaikan dalam temu media bertajuk Bedah Kinerja 2017, Fokus Kinerja 2018 dan Anugerah Jurnalis dan Media Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) 2017.
Berkaca dari China dengan jumlah penduduk 1,4 miliar namun hanya memiliki jumlah perguruan tinggi separuh dari yang dimiliki Indonesia maka, menurut dia, merger perguruan tinggi untuk memperbaiki kualitas sangat penting.
Nasir mengatakan, banyaknya perguruan tinggi kecil dikhawatirkan akan memproduksi lulusan yang kurang berkualitas. Namun pelaksanaan merger perguruan tinggi menurut dia memang tidak mudah.
Menurut dia, nantinya lima hingga enam perguruan tinggi yang berasal dari satu yayasan yang sama akan dimerger. “Kalau prodinya kurang maka akan dibantu ditambah agar bisa jalan,”.
Bagaimanapun ia mengatakan riset dan inovasi yang hebat berasal dari pendidikan yang baik. Maka upaya memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya dengan menjalankan program merger tersebut.
Tidak hanya akan menjalankan merger perguruan tinggi, Nasir juga akan membubarkan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di 2018, dan menggantikannya dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) untuk mengkoordinasikan PTN dan PTS.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan salah satu rencana dari program reformasi 2018. Dengan LL DIKTI, Menristekdikti juga optimistis bahwa layanan Ditjen Kelembagaan menjadi lebih cepat dan mudah.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2E5Clqr
via IFTTT
ENGLISH TEACHER FOR PRIMARY SCHOOL - BEACON LIGHT COMMUNITY SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
HISTORY TEACHER - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SENIOR HIGH TEACHERS - SMA - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS: MULTI MEDIA AND BROADCASTING - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
KOREAN TRANSLATOR - CGM INDONESIA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ASSISTANT PRE-SCHOOL TEACHER - Integrated Children's Academy
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PROJECT MANAGER SCHOLARSHIP - PROVISI MANDIRI PRATAMA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PROJECT COORDINATOR - PROVISI MANDIRI PRATAMA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS (ENGLISH & SCIENCE) - Xinle Learning Centre
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Rabu, 03 Januari 2018
ENGLISH TEACHER - MUTIARA KASIH IBU
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER - MUTIARA KASIH IBU
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Wahai Anak Indonesia, Pahami Enam Ancaman Global Ini!
SEDIKITNYA, di masa kini, ada enam ancaman global yang patut dipahami anak Indonesia sebagai generasi penerus. Seperti disampaikan dalam keterangan resmi program Aku Anak Indonesia Hebat (AAIH) kepada Kompas.com hari ini, enam ancaman tersebut adalah populasi penduduk Indonesia, krisis energi dan cadangan minyak dunia menipis, krisis air dan pangan, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan persaingan ekonomi global.
Lantaran alasan itulah, kata Dessy Aliandrina, Executive Director PT. Sociopreneur Hub Indonesia, pihaknya menggelar AAIH bersama Yayasan Agung Podomoro Land dan Formula Bisnis Indonesia (FBI). Program berlangsung sejak Senin (18/12/2017) hingga Kamis (21/12/2017). Peserta program adalah kurang lebih 150 siswa dan orangtua murid Sekolah Tunas Alam Mulia (TPA Bantar Gebang), Kota Bekasi. “Orangtua juga kami stimulasi memahami pentingnya bela negara,” kata Dessy.
AAIH punya tujuan membangun ekosistem pengembangan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai solusi terhadap enam ancaman tersebut. Terdapat empat proses transformasi yang mendukung program bela negara yakni pengajaran kunci sukses dan potensi Indonesia, perubahan paradigma, pengenalan ancaman global, serta pendampingan masyarakat sebagai wiraswasta dan profesional.
Kegiatan selama AAIH antara lain menuliskan cita-cita, pembuatan karya seni daur ulang, menyusun kancing menjadi gambar (mengolah barang biasa menjadi barang yang memiliki nilai seni), membuat dan menuliskan peta harapan (berisikan harapan anak-anak untuk Indonesia), merangkai gelang persahabatan (membuat gelang simbol pertemanan), membuat mural, berkunjung ke Taman Mekar Sari, serta unjuk talenta (paduan suara dan tarian tradisional) pada akhir rangkaian acara.
Seluruh aktivitas kreatif tersebut membidik enam sasaran agar anak-anak mampu memecahkan persoalan (problem solving), bekerja dalam kelompok (teamwork), mengambil keputusan (decision making), berkomunikasi (communication), memupuk percaya diri (self esteem), dan cinta tanah air (nationalism).
Sementara itu, kata Gendro Salim Master Trainer FBI, perhelatan selama empat hari juga bertujuan memberikan anak-anak pengalaman belajar yang baru dan wawasan tentang Indonesia.
Hadir pula dalam penutupan acara pada Jumat (22/12/2017) Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Cosmas Batubara.(edukasi.kompas.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2lR8Sts
via IFTTT
SEDIKITNYA, di masa kini, ada enam ancaman global yang patut dipahami anak Indonesia sebagai generasi penerus. Seperti disampaikan dalam keterangan resmi program Aku Anak Indonesia Hebat (AAIH) kepada Kompas.com hari ini, enam ancaman tersebut adalah populasi penduduk Indonesia, krisis energi dan cadangan minyak dunia menipis, krisis air dan pangan, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan persaingan ekonomi global.
Lantaran alasan itulah, kata Dessy Aliandrina, Executive Director PT. Sociopreneur Hub Indonesia, pihaknya menggelar AAIH bersama Yayasan Agung Podomoro Land dan Formula Bisnis Indonesia (FBI). Program berlangsung sejak Senin (18/12/2017) hingga Kamis (21/12/2017). Peserta program adalah kurang lebih 150 siswa dan orangtua murid Sekolah Tunas Alam Mulia (TPA Bantar Gebang), Kota Bekasi. “Orangtua juga kami stimulasi memahami pentingnya bela negara,” kata Dessy.
AAIH punya tujuan membangun ekosistem pengembangan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai solusi terhadap enam ancaman tersebut. Terdapat empat proses transformasi yang mendukung program bela negara yakni pengajaran kunci sukses dan potensi Indonesia, perubahan paradigma, pengenalan ancaman global, serta pendampingan masyarakat sebagai wiraswasta dan profesional.
Kegiatan selama AAIH antara lain menuliskan cita-cita, pembuatan karya seni daur ulang, menyusun kancing menjadi gambar (mengolah barang biasa menjadi barang yang memiliki nilai seni), membuat dan menuliskan peta harapan (berisikan harapan anak-anak untuk Indonesia), merangkai gelang persahabatan (membuat gelang simbol pertemanan), membuat mural, berkunjung ke Taman Mekar Sari, serta unjuk talenta (paduan suara dan tarian tradisional) pada akhir rangkaian acara.
Seluruh aktivitas kreatif tersebut membidik enam sasaran agar anak-anak mampu memecahkan persoalan (problem solving), bekerja dalam kelompok (teamwork), mengambil keputusan (decision making), berkomunikasi (communication), memupuk percaya diri (self esteem), dan cinta tanah air (nationalism).
Sementara itu, kata Gendro Salim Master Trainer FBI, perhelatan selama empat hari juga bertujuan memberikan anak-anak pengalaman belajar yang baru dan wawasan tentang Indonesia.
Hadir pula dalam penutupan acara pada Jumat (22/12/2017) Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Cosmas Batubara.(edukasi.kompas.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2lR8Sts
via IFTTT
MANDARIN TEACHER (TK - SMA) - BINA BAHASA MANDARIN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ADMINISTRATION (JAKARTA) - BINA BAHASA MANDARIN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Sarana dan Prasarana Pengaruhi Angka Partisipasi Kasar
KETERSEDIAAN sarana dan prasarana di bidang pendidikan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebutkan sebelum alih kelola APK SMA Jawa Barat berada di ranking ke-32. Salah satu persoalannya adalah sarana dan prasarana yang belum tersedia.
“Sejak alih kelola, kami sudah membangun 30.000 ruang kelas baru. Tahun ini, akan bertambah,” ucapnya dalam peresmian Ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi ruang kelas di SMAN 9 Bandung Jalan Komodor Supadio, Rabu 3 Januari 2018.
Heryawan mengatakan pada 2017, dana yang dikucurkan untuk alih kelola sebesar Rp 1,7 triliun. Tahun 2018, akan meningkat menjadi Rp 1,9 triliun. “Semua berasal dari APBD Murni,” ujarnya.
Selain sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dijanjikan Heryawan, terus meningkat. Ia menyebutkan kenaikannya hingga 100 persen. Ia mencontohkan untuk guru dari Rp 600.000 menjadi Rp 1,25 juta. Demikian juga dengan tunjangan kepala sekolah dan pengawas.
Antisipasi banjir
Kepala SMAN 9 Bandung Agus Mulyadi menyebutkan tatanan infrastruktur sekolah perlu diperbaiki dalam mengantisipasi banjir. Diakui Agus, selama dua tahun perbaikan dilakukan.
Dalam peresmian itu, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan dan Komandan Lanud Husein Sastranegara Iman Handoyo.
Agus menyebutkan pada April 2016, pembangunan gedung perkantoran dimulai. Selama delapan bulan, pembangunan selesai. Kemudian, saat ada banjir, tembok sekolah jebol karena diterjang banjir. “Hanya 10 menit limpahan air merendam tujuh ruangan dan perpustakaan. Sebanyak 30 unit komputer dan ribuan buku rusak. Bahkan dokumen pun hilang,” ungkap Agus.
Setelah tembok, kirmir dan benteng Sungai Citepus ambruk. Agus mengatakan kerja sama alumni dan komite sekolah mampu memperbaikinya. Akibat banjir juga, 5 rombongan belajar siswa tidak memiliki ruang belajar. Agus mengatakan siswa memanfaatkan 4 laboratorium komputer dan 1 ruang multimedia untuk belajar.
Sumber dana
Solusi yang dilakukan sekolah, adalah dengan menaikkan permukaan bangunan yang sering terendam banjir. Pada April 2017, dengan dana Rp 150 juta, pembangunan dimulai. Disusul dengan perbaikan ruang kepala sekolah dan kloset.
Pembangunan itu, kata Agus, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Disdik Jabar sebanyak 4 kelas senilai Rp 862 juta, dana rehabilitasi berat untuk 5 kelas senilai Rp 440 juta, dan bantuan dana CSR dari Bank BJB sebesar Rp 365 juta.
“Sedangkan kekurangan sebesar Rp 969 juta bersumber dari RKAS,” ujarnya.
Ke depan, Agus menyebutkan akan membangun kolam dan laboratorium lapangan biologi serta kewirausahaan. Sedangkan untuk antisipasi banjir akan disiapkan rumah pompa.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2qfeQZQ
via IFTTT
KETERSEDIAAN sarana dan prasarana di bidang pendidikan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebutkan sebelum alih kelola APK SMA Jawa Barat berada di ranking ke-32. Salah satu persoalannya adalah sarana dan prasarana yang belum tersedia.
“Sejak alih kelola, kami sudah membangun 30.000 ruang kelas baru. Tahun ini, akan bertambah,” ucapnya dalam peresmian Ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi ruang kelas di SMAN 9 Bandung Jalan Komodor Supadio, Rabu 3 Januari 2018.
Heryawan mengatakan pada 2017, dana yang dikucurkan untuk alih kelola sebesar Rp 1,7 triliun. Tahun 2018, akan meningkat menjadi Rp 1,9 triliun. “Semua berasal dari APBD Murni,” ujarnya.
Selain sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dijanjikan Heryawan, terus meningkat. Ia menyebutkan kenaikannya hingga 100 persen. Ia mencontohkan untuk guru dari Rp 600.000 menjadi Rp 1,25 juta. Demikian juga dengan tunjangan kepala sekolah dan pengawas.
Antisipasi banjir
Kepala SMAN 9 Bandung Agus Mulyadi menyebutkan tatanan infrastruktur sekolah perlu diperbaiki dalam mengantisipasi banjir. Diakui Agus, selama dua tahun perbaikan dilakukan.
Dalam peresmian itu, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan dan Komandan Lanud Husein Sastranegara Iman Handoyo.
Agus menyebutkan pada April 2016, pembangunan gedung perkantoran dimulai. Selama delapan bulan, pembangunan selesai. Kemudian, saat ada banjir, tembok sekolah jebol karena diterjang banjir. “Hanya 10 menit limpahan air merendam tujuh ruangan dan perpustakaan. Sebanyak 30 unit komputer dan ribuan buku rusak. Bahkan dokumen pun hilang,” ungkap Agus.
Setelah tembok, kirmir dan benteng Sungai Citepus ambruk. Agus mengatakan kerja sama alumni dan komite sekolah mampu memperbaikinya. Akibat banjir juga, 5 rombongan belajar siswa tidak memiliki ruang belajar. Agus mengatakan siswa memanfaatkan 4 laboratorium komputer dan 1 ruang multimedia untuk belajar.
Sumber dana
Solusi yang dilakukan sekolah, adalah dengan menaikkan permukaan bangunan yang sering terendam banjir. Pada April 2017, dengan dana Rp 150 juta, pembangunan dimulai. Disusul dengan perbaikan ruang kepala sekolah dan kloset.
Pembangunan itu, kata Agus, bersumber dari Dana Alokasi Khusus Disdik Jabar sebanyak 4 kelas senilai Rp 862 juta, dana rehabilitasi berat untuk 5 kelas senilai Rp 440 juta, dan bantuan dana CSR dari Bank BJB sebesar Rp 365 juta.
“Sedangkan kekurangan sebesar Rp 969 juta bersumber dari RKAS,” ujarnya.
Ke depan, Agus menyebutkan akan membangun kolam dan laboratorium lapangan biologi serta kewirausahaan. Sedangkan untuk antisipasi banjir akan disiapkan rumah pompa.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2qfeQZQ
via IFTTT
USBN SD Akan Diterapkan pada Ujian Akhir Tahun Ajaran 2017/2018
PEMERINTAH berencana mengganti Ujian Sekolah (US) dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Sebelumnya, USBN hanya untuk jenjang SMP/SMA/SMK dan sederajat.
Kebijakan yang diusulkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu tinggal menunggu revisi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
Rencananya, USBN SD ini akan diterapkan pada ujian akhir tahun ajaran 2017/2018 dengan mengujikan sebanyak 8 mata pelajaran. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Agama.
Pada US tahun ajaran 2016/2017, siswa SD hanya mengerjakan 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
“Revisi Permendikbud akan dilakukan Balitbang Kemendikbud dengan melibatkan BSNP dan Direktorat terkait. Sampai sekarang rancangan Permendikbud sudah selesai namun belum ditandatangani Menteri. Jika Permendikbud sudah ditandatangani, maka sosialisasi akan segera dilakukan. Pola sosialisasi UN dan USBN tahun 2018 berbeda dengan pola tahun 2017,” ucap Kepala BSNP Bambang Suryadi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 1 Januari 2018.
Ia menjelaskan, pola sosialisasi USBN dilakukan dengan secara terpusat melalui training of trainers yang melibatkan masing-masing 5 orang perwakilan. Yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
Menurut dia, mereka dilatih selama 3 hari di Jakarta untuk dijadikan narasumber. “Kegiatan TOT telah dilaskanakan tanggal 10-12 Desember 2017,” katanya.
Variasi Soal
Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, bentuk soal USBNberupa pilihan ganda dan isian pendek. Menurut dia, Kemendikbud akan menyisipkan 25 persen soal sebagai penanda standar nasional, sedangkan 75 persen lainnya dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Menurut dia, jenis soal isian pendek dibuat agar siswa dirangsang untuk berpikir lebih ilmiah dan kontekstual. Siswa tidak mengerjakan soal secara spekulatif seperti pada bentuk soal pilihan ganda.
”Tapi USBN bukan satu-satunya assessment. Ini tidak sekadar mencari jawaban yang pendek, tapi mengajarkan siswa untuk menerangkan, menjelaskan dan berargumentasi. Dalam USBN, bentuk soalnya harus lebih variatif tidak hanya pilihan ganda,” kata Totok.
Jangan bebani siswa SD
Sementara itu Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli menilai penambahan mata pelajaran USBN tidak selaras dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Menurut dia, guru dan murid akan berpacu mengejar nilai USBN.
“Sehingga upaya penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar yang menjadi pondasi masa depan anak-anak akan semakin terabaikan,” katanya.
Ia menegaskan, siswa SD tidak perlu dibebani dengan USBN. Siswa SD cukup dikuatkan sisi pembangunan karakternya, bukan fokus mengejar sisi pengetahuan.
“Ketika USBN justru ditambah maka akan menjadi beban baru bagi siswa pada sisi penguatan pengetahuan. Sebanyak 25 persen soal dari pusat juga akan menjadi beban sekolah dengan beban dan kemampuan yang berbeda-beda. Masih banyak SD di negeri ini yang guru hanya memiliki 2 orang PNS, bahkan masih ada SD yang guru PNS nya hanya seorang kepala sekolah merangkap guru,” katanya.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Cjzhq6
via IFTTT
PEMERINTAH berencana mengganti Ujian Sekolah (US) dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Sebelumnya, USBN hanya untuk jenjang SMP/SMA/SMK dan sederajat.
Kebijakan yang diusulkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu tinggal menunggu revisi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
Rencananya, USBN SD ini akan diterapkan pada ujian akhir tahun ajaran 2017/2018 dengan mengujikan sebanyak 8 mata pelajaran. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Agama.
Pada US tahun ajaran 2016/2017, siswa SD hanya mengerjakan 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
“Revisi Permendikbud akan dilakukan Balitbang Kemendikbud dengan melibatkan BSNP dan Direktorat terkait. Sampai sekarang rancangan Permendikbud sudah selesai namun belum ditandatangani Menteri. Jika Permendikbud sudah ditandatangani, maka sosialisasi akan segera dilakukan. Pola sosialisasi UN dan USBN tahun 2018 berbeda dengan pola tahun 2017,” ucap Kepala BSNP Bambang Suryadi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 1 Januari 2018.
Ia menjelaskan, pola sosialisasi USBN dilakukan dengan secara terpusat melalui training of trainers yang melibatkan masing-masing 5 orang perwakilan. Yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
Menurut dia, mereka dilatih selama 3 hari di Jakarta untuk dijadikan narasumber. “Kegiatan TOT telah dilaskanakan tanggal 10-12 Desember 2017,” katanya.
Variasi Soal
Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, bentuk soal USBNberupa pilihan ganda dan isian pendek. Menurut dia, Kemendikbud akan menyisipkan 25 persen soal sebagai penanda standar nasional, sedangkan 75 persen lainnya dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Menurut dia, jenis soal isian pendek dibuat agar siswa dirangsang untuk berpikir lebih ilmiah dan kontekstual. Siswa tidak mengerjakan soal secara spekulatif seperti pada bentuk soal pilihan ganda.
”Tapi USBN bukan satu-satunya assessment. Ini tidak sekadar mencari jawaban yang pendek, tapi mengajarkan siswa untuk menerangkan, menjelaskan dan berargumentasi. Dalam USBN, bentuk soalnya harus lebih variatif tidak hanya pilihan ganda,” kata Totok.
Jangan bebani siswa SD
Sementara itu Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli menilai penambahan mata pelajaran USBN tidak selaras dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Menurut dia, guru dan murid akan berpacu mengejar nilai USBN.
“Sehingga upaya penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar yang menjadi pondasi masa depan anak-anak akan semakin terabaikan,” katanya.
Ia menegaskan, siswa SD tidak perlu dibebani dengan USBN. Siswa SD cukup dikuatkan sisi pembangunan karakternya, bukan fokus mengejar sisi pengetahuan.
“Ketika USBN justru ditambah maka akan menjadi beban baru bagi siswa pada sisi penguatan pengetahuan. Sebanyak 25 persen soal dari pusat juga akan menjadi beban sekolah dengan beban dan kemampuan yang berbeda-beda. Masih banyak SD di negeri ini yang guru hanya memiliki 2 orang PNS, bahkan masih ada SD yang guru PNS nya hanya seorang kepala sekolah merangkap guru,” katanya.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Cjzhq6
via IFTTT
TEACHER NEEDED FOR 3D ANIMATION SCHOOL - SAVIER Animation
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LOCAL PRIMARY SCIENCE TEACHER - MUTIARA HARAPAN ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER (LAOSHI) FOR KINDERFIELD BSD - KINDERFIELD SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS - BINA BANGSA SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
BAHASA INDONESIA TEACHER FOR EXPATRIATES (WITH MOTORBIKE) - LANGUAGE STUDIES INDONESIA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER - GET SMART
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MATH TEACHER - GET SMART
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ENGLISH TEACHER - GET SMART
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SCIENCE TEACHER - GET SMART
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ACCOUNTING TEACHER - GET SMART
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER - YAY. PENDIDIDKAN BUDDHIS TRI RATNA
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER - GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MARKETING EXECUTIVE - GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ENGLISH TEACHER - GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ELEMENTARY TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PRE SCHOOL TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Selasa, 02 Januari 2018
GURU / PENGAJAR UNTUK ABK (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) - DISCOVERY ZONE PRE-SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Pengadaan Buku Paket, Haruskah Melulu dari Dana BOS?
MENJELANG akhir tahun dan berakhirnya tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil menjadi momen yang pas untuk mengevaluasi banyak hal. Salah satunya dari dunia pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pendidikan adalah dengan dibentuknya program dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
Fungsi BOS sendiri disebutkan adalah sebagai penyedia pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana progran wajib belajar. Salah satu hal yang dimanfaatkan oleh BOS adalah pengadaan buku paket.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menjelaskan, pengadaan buku paket anggarannya masuk dalam BOS yang ada di masing-masing sekolah. Semua sekolah dikatakan menerima BOS dan salah satu peruntukannya adalah untuk pembelanjaan buku.
Pembelanjaan buku dilakukan masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Dan katalog atau referensi buku yang mereka ambil melihat dari Buku Sistem Elektronik (BSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Pembelanjaan buku dilakukan dari masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Mereka mengambil buku sesuai BSE yang disahkan oleh pusat perbukuan, termasuk buki elektronik yang ada,” ujar Bowo saat dihubungi Republika.co.id belum lama ini.
Dana BOS menurut Bowo diterima oleh semua sekolah kecuali sekolah yang merasa sudah mapan dan tidak ingin direpotkan dengan aturan dan syarat yang diajukan. Biasanya sekolah yang menolak adalah sekolah swasta yang dananya sudah mencukupi.
Anggota DPR yang berada di Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah pun mengamini masalah tersebut. Dia menyebut, sekolah memanfaatkan dana dari BOS untuk membeli buku paket. “Dari dana BOS biasanya sekolah membeli buku yang sudah diberikan pemerintah. Namun dalam praktiknya seringkali sekolah langsung dikirimi bukunya. Beberapa sekolah kemudian merasa mubazir karena buku yang diberikan tidak menjadi kebutuhan di sekolah,” ujar Ledia.
Anggota DPR dari fraksi PKS ini kemudian menyatakan secara umum sebetulnya siswa tidak boleh diwajibkan dalam menggunakan suatu buku tertentu. Sepanjang materi yang diberikan ada di buku dari pemerintah maka buku tersebut bisa dipergunakan.
Namun yang terjadi di lapangan, dia mengatakan, ada sejumlah guru yang sering kali memberikan pekerjaan rumah dan harus dikerjakan di buku tertentu. Hal ini membuat siswa mau tidak mau harus memiliki buku yang berbeda. “Sayangnya sejumlah guru seringkali memberikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di buku tersebut. Jadi mau tidak mau harus memiliki bukunya sementara siswa tidak terbiasa dengan sumber yang beragam dari satu materi yang sama,” lanjut anggota komisi X DPR RI tersebut.
Bowo kemudian menjelaskam bahwa sejauh ini masih ada banyak hal yang diperlukan oleh sekolah sementara Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SD hanyalah Rp 60 ribu per siswa untuk setiap bulannya. Dan dalam aplikasinya dengan jumlah dana tersebut digunakan pengoptimalisasian untuk buku pelajaran.
Data bantuan operasional disebutkan oleh Bowo untuk SD dana BOS sebesar Rp 800 ribu per siswa untuk satu tahun. Bagi siswa SMP mendapatkan Rp 1 juta per tahun dan bagi siswa SMA mendapat Rp 1,4 juta per tahunnya. Bowo juga menyatakan kepemilikan buku di masing-masing sekolah menjadi hak kewenangan mereka dan dicatat sebagai aset sekolah. Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS dilakukan oleh Inspektorat sekaligus melakukan pemeriksaan reguler.
Sementara itu, pengamat pendidikan M Abduhzein yang dihubungi Republika.co.id menyatakan ketersediaan buku paket di sekolah dirasa belum mencukupi karena seharusnya buku paket ada banyak. Dengan adanya BSE dianggap sebagai salah satu usaha mengurangi kesenjangan tersebut.
“Tempo hari sudah ada BSE yang bisa download sendiri itu juga salah satu cara yang bisa mengurangi kesenjangan. Tapi persoalan buku ini bukan hanya persoalan konten dan kualitas isi serta penulisan tapi juga masalah bisnis perbukuannya,” ucap Abduhzein.
Bisnis perbukuan dirasa Abduhzein mencengkram pihak kementerian sehingga bisa saja terjadi penguasaan di dalamnya. Termasuk yang bisa dikuasai adalah kertas yang bisa memengaruhi kualitas buku.
Selain permasalahan ketersediaan buku paket sebagai pegangan bahan ajar siswa, masalah perubahan kurikulum juga menjadi perhatian. Saat ini pemerintah telah memutuskan mengganti kurikulum KTSP dan menggantinya dengan Kurikulum 2013 (K13).
Hal ini dikatakan Hanifa juga memengaruhi perubahan pada materi pegangan. Buku yang ada harus sesuai dan mengikuti standar kompetensi yang baru. Bowo selaku Wadisdik DKI Jakarta menyatakan sebagian besar buku yang tersedia di sekolah-sekolah sudah menggunakan K13. Di DKI Jakarta sendiri Bowo menyatakan sudah mengarah dan menggunakan K13. “Penggunaan KTSP terakhir tahun ini. Tahun 2018 – 2019 semua sudah wajib menggunakan K13,” ujar Bowo.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2EHH2HZ
via IFTTT
MENJELANG akhir tahun dan berakhirnya tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil menjadi momen yang pas untuk mengevaluasi banyak hal. Salah satunya dari dunia pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pendidikan adalah dengan dibentuknya program dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
Fungsi BOS sendiri disebutkan adalah sebagai penyedia pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana progran wajib belajar. Salah satu hal yang dimanfaatkan oleh BOS adalah pengadaan buku paket.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menjelaskan, pengadaan buku paket anggarannya masuk dalam BOS yang ada di masing-masing sekolah. Semua sekolah dikatakan menerima BOS dan salah satu peruntukannya adalah untuk pembelanjaan buku.
Pembelanjaan buku dilakukan masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Dan katalog atau referensi buku yang mereka ambil melihat dari Buku Sistem Elektronik (BSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Pembelanjaan buku dilakukan dari masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Mereka mengambil buku sesuai BSE yang disahkan oleh pusat perbukuan, termasuk buki elektronik yang ada,” ujar Bowo saat dihubungi Republika.co.id belum lama ini.
Dana BOS menurut Bowo diterima oleh semua sekolah kecuali sekolah yang merasa sudah mapan dan tidak ingin direpotkan dengan aturan dan syarat yang diajukan. Biasanya sekolah yang menolak adalah sekolah swasta yang dananya sudah mencukupi.
Anggota DPR yang berada di Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah pun mengamini masalah tersebut. Dia menyebut, sekolah memanfaatkan dana dari BOS untuk membeli buku paket. “Dari dana BOS biasanya sekolah membeli buku yang sudah diberikan pemerintah. Namun dalam praktiknya seringkali sekolah langsung dikirimi bukunya. Beberapa sekolah kemudian merasa mubazir karena buku yang diberikan tidak menjadi kebutuhan di sekolah,” ujar Ledia.
Anggota DPR dari fraksi PKS ini kemudian menyatakan secara umum sebetulnya siswa tidak boleh diwajibkan dalam menggunakan suatu buku tertentu. Sepanjang materi yang diberikan ada di buku dari pemerintah maka buku tersebut bisa dipergunakan.
Namun yang terjadi di lapangan, dia mengatakan, ada sejumlah guru yang sering kali memberikan pekerjaan rumah dan harus dikerjakan di buku tertentu. Hal ini membuat siswa mau tidak mau harus memiliki buku yang berbeda. “Sayangnya sejumlah guru seringkali memberikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di buku tersebut. Jadi mau tidak mau harus memiliki bukunya sementara siswa tidak terbiasa dengan sumber yang beragam dari satu materi yang sama,” lanjut anggota komisi X DPR RI tersebut.
Bowo kemudian menjelaskam bahwa sejauh ini masih ada banyak hal yang diperlukan oleh sekolah sementara Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SD hanyalah Rp 60 ribu per siswa untuk setiap bulannya. Dan dalam aplikasinya dengan jumlah dana tersebut digunakan pengoptimalisasian untuk buku pelajaran.
Data bantuan operasional disebutkan oleh Bowo untuk SD dana BOS sebesar Rp 800 ribu per siswa untuk satu tahun. Bagi siswa SMP mendapatkan Rp 1 juta per tahun dan bagi siswa SMA mendapat Rp 1,4 juta per tahunnya. Bowo juga menyatakan kepemilikan buku di masing-masing sekolah menjadi hak kewenangan mereka dan dicatat sebagai aset sekolah. Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS dilakukan oleh Inspektorat sekaligus melakukan pemeriksaan reguler.
Sementara itu, pengamat pendidikan M Abduhzein yang dihubungi Republika.co.id menyatakan ketersediaan buku paket di sekolah dirasa belum mencukupi karena seharusnya buku paket ada banyak. Dengan adanya BSE dianggap sebagai salah satu usaha mengurangi kesenjangan tersebut.
“Tempo hari sudah ada BSE yang bisa download sendiri itu juga salah satu cara yang bisa mengurangi kesenjangan. Tapi persoalan buku ini bukan hanya persoalan konten dan kualitas isi serta penulisan tapi juga masalah bisnis perbukuannya,” ucap Abduhzein.
Bisnis perbukuan dirasa Abduhzein mencengkram pihak kementerian sehingga bisa saja terjadi penguasaan di dalamnya. Termasuk yang bisa dikuasai adalah kertas yang bisa memengaruhi kualitas buku.
Selain permasalahan ketersediaan buku paket sebagai pegangan bahan ajar siswa, masalah perubahan kurikulum juga menjadi perhatian. Saat ini pemerintah telah memutuskan mengganti kurikulum KTSP dan menggantinya dengan Kurikulum 2013 (K13).
Hal ini dikatakan Hanifa juga memengaruhi perubahan pada materi pegangan. Buku yang ada harus sesuai dan mengikuti standar kompetensi yang baru. Bowo selaku Wadisdik DKI Jakarta menyatakan sebagian besar buku yang tersedia di sekolah-sekolah sudah menggunakan K13. Di DKI Jakarta sendiri Bowo menyatakan sudah mengarah dan menggunakan K13. “Penggunaan KTSP terakhir tahun ini. Tahun 2018 – 2019 semua sudah wajib menggunakan K13,” ujar Bowo.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2EHH2HZ
via IFTTT
Penyelerasan Kurikulum Tekan Mismatch dengan Industri
KEMENTERIAN Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, penyelarasan kurikulum terus berupaya untuk penyesesuaian dengan kebutuhan industri. Hal itu dilakukan untuk menekan mismatch antara lulusan kerja dengan kebutuhan industri.
“Kami terus melakukan penyelarasan itu. Sekarang sudah banyak smk kita yang kurikulum nya disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud kepada Republika, Senin (1/1).
Dia menyebutkan, penyelarasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan jurusan SMK dan bidang pekerjaan yang nantinya berpeluang digeluti. Meski begitu, lanjut dia, penyelarasan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh.
“Makanya kami terus upaya untuk melakukan penyelerasan kurikulum,” tegas Didik.
Salah satu contoh penyelarasan, kata Didik, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Transcorporation. Sehingga, lulusan SMK bisa segera diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu dia berharap, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bisa berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Cgb8AY
via IFTTT
KEMENTERIAN Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, penyelarasan kurikulum terus berupaya untuk penyesesuaian dengan kebutuhan industri. Hal itu dilakukan untuk menekan mismatch antara lulusan kerja dengan kebutuhan industri.
“Kami terus melakukan penyelarasan itu. Sekarang sudah banyak smk kita yang kurikulum nya disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud kepada Republika, Senin (1/1).
Dia menyebutkan, penyelarasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan jurusan SMK dan bidang pekerjaan yang nantinya berpeluang digeluti. Meski begitu, lanjut dia, penyelarasan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh.
“Makanya kami terus upaya untuk melakukan penyelerasan kurikulum,” tegas Didik.
Salah satu contoh penyelarasan, kata Didik, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Transcorporation. Sehingga, lulusan SMK bisa segera diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu dia berharap, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bisa berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Cgb8AY
via IFTTT
Kemendikbud Janji Berikan Perhatian Lebih kepada Guru
MEMASUKI tahun baru 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rencana lebih dalam bekerja. Terutama dalam perhatiannya kepada guru.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan pada 2018, kementeriannya akan fokus melakukan pembenahan guru. Ini sudah direncanakan dan menjadi target. “Kita akan lebih (membenahi guru) tanpa mengurangi perhatian bidang lain,” ujar Muhadjir saat bersilaturahmi ke Kantor Republika.co.id, Selasa (2/12).
Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak masalah pada guru yang harus dibenahi. Di antaranya terkait profesionalisme guru, pengadaan guru dan kesejahteraan.
Masalah-masalah tersebut, Muhadjir mengatakan, harus segera dibenahi agar juga berdampak kepada kualitas pendidikan. Itu sebabnya, kata Muhadjir menegaskan, tahun ini guru akan mendapat porsi perhatian lebih. “Jadi temanya tahun ini adalah membenahi guru,” katanya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2CH7j8B
via IFTTT
MEMASUKI tahun baru 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rencana lebih dalam bekerja. Terutama dalam perhatiannya kepada guru.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan pada 2018, kementeriannya akan fokus melakukan pembenahan guru. Ini sudah direncanakan dan menjadi target. “Kita akan lebih (membenahi guru) tanpa mengurangi perhatian bidang lain,” ujar Muhadjir saat bersilaturahmi ke Kantor Republika.co.id, Selasa (2/12).
Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak masalah pada guru yang harus dibenahi. Di antaranya terkait profesionalisme guru, pengadaan guru dan kesejahteraan.
Masalah-masalah tersebut, Muhadjir mengatakan, harus segera dibenahi agar juga berdampak kepada kualitas pendidikan. Itu sebabnya, kata Muhadjir menegaskan, tahun ini guru akan mendapat porsi perhatian lebih. “Jadi temanya tahun ini adalah membenahi guru,” katanya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2CH7j8B
via IFTTT
COMPUTING EDUCATORS FOR CHILDREN (FULL-TIME / PART-TIME) - CodingBee Academy
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ENGLISH TEACHER FOR YOUNG CHILDREN (phonics skill prefered) - Kids Be Kids
kunjungi sumber
kunjungi sumber
CHINESE TEACHER - Kids Be Kids
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER OF ENGLISH ADULTS - BRITISH COUNCIL INDONESIA FOUNDATION
kunjungi sumber
kunjungi sumber
GURU MANDARIN - Happy Learning Mandarin Centre
kunjungi sumber
kunjungi sumber
GURU BAHASA INGGRIS - GRACIA ENGLISH COURSE
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER ASSISTANT - SIS Group of Schools
kunjungi sumber
kunjungi sumber