Senin, 24 Juli 2017

6 Perguruan Tinggi Dapat Hibah Rp 1,8 Triliun

Ilustrasi

Ilustrasi

PEMERINTAH  menggelontorkan dana sekitar Rp 1,8 triliun untuk menambah infrastruktur yang dibangun di enam perguruan tinggi negeri. Dana tersebut pinjaman dari Islamic Develovment Bank (IDB). Pembangunan seperti perpustakaan, gedung fakultas, dan laboratorium di enam PTN tersebut ditargetkan selesai pada 2019.

Enam perguruan tinggi negeri yang mendapat bantuan yakni Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Lambung Mangkurat. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menuturkan, pembangunan tersebut masuk dalam paket proyek 7 in 1 yang digagas sejak tahun lalu.

“Satu perguruan tinggi lainnya yang mendapat bantuan adalah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Tapi sumber dananya dari Saudi Fund Development. Untuk Unsyiah, ground breaking sudah dilakukan Mei lalu. Jadi ini bukan dana gratis, ini pinjaman dan negara harus mengembalikannya dalam jangka waktu yang disepakati,” ucap Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Ditambah dengan pinjaman dari SFD untuk Unsyah, sekitar Rp 300 miliar, total utang pemerintah untuk proyek 7 in 1 ini mencapai Rp 2,1 triliun. Nasir menuturkan, rektor, pengawas pembangunan, dan konsultan harus mengawal serius proses pembangunan yang dilakukan kontraktor. Kontraktor yang memenangi protek tersebut di antaranya, PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

“Pemerintah sudah memenuhi permintaan kampus yang mengajukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana. Saya nanti tinggal menagih kepada kampus. Saya ingin PTN ini menjadi lebih baik dan mampu bersaing di tingkat dunia. Soal berapa lama utang ini harus lunas, itu negara yang mengatur,” katanya.

Ia menyatakan, bantuan luar negeri sangat penting dan menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas PTN. “Kalau mengandalkan dana dari APBN, tentu tidak akan ketemu. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan untuk memproses pembelajaran yang lebih baik dan proses pelayanan bisa berjalan lebih baik bagi mahasiswa,” ucapnya.

Hibah untuk tingkatkan kualitas penelitian

Megaproyek ini meliputi penambahan kapasitas layanan mahasiswa, peningkatan jumlah dosen bergelar doktor, dan peningkatan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Nasir menegaskan, proses pelaksanaan harus dilakukan dengan tertib, transparan. dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi keuangan, teknis maupun administrasi.

“Dalam pelaksanaannya para rektor harus memilih mana yang projektif dan nonprojektif. Yang nonprojektif harus dikurangi, atau bahkan dihilangkan kalau bisa. Jika tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi supaya betul-betul memberikan manfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti,” tegas Nasir.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, menambahkan, tak kurang dari 184.000 mahasiswa yang terdaftar di tujuh universitas tersebut yang akan menikmati dan memanfaatkan proyek 7 in 1. “Juga tak kurang dari 8.000 staf pengajar dan tenaga kependidikan. Setiap PTN mendapat bantuan masing-masing tak kurang dari Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2vUzfS3
via IFTTT

Tidak ada komentar:

Ilustrasi

Ilustrasi

PEMERINTAH  menggelontorkan dana sekitar Rp 1,8 triliun untuk menambah infrastruktur yang dibangun di enam perguruan tinggi negeri. Dana tersebut pinjaman dari Islamic Develovment Bank (IDB). Pembangunan seperti perpustakaan, gedung fakultas, dan laboratorium di enam PTN tersebut ditargetkan selesai pada 2019.

Enam perguruan tinggi negeri yang mendapat bantuan yakni Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Lambung Mangkurat. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menuturkan, pembangunan tersebut masuk dalam paket proyek 7 in 1 yang digagas sejak tahun lalu.

“Satu perguruan tinggi lainnya yang mendapat bantuan adalah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Tapi sumber dananya dari Saudi Fund Development. Untuk Unsyiah, ground breaking sudah dilakukan Mei lalu. Jadi ini bukan dana gratis, ini pinjaman dan negara harus mengembalikannya dalam jangka waktu yang disepakati,” ucap Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Ditambah dengan pinjaman dari SFD untuk Unsyah, sekitar Rp 300 miliar, total utang pemerintah untuk proyek 7 in 1 ini mencapai Rp 2,1 triliun. Nasir menuturkan, rektor, pengawas pembangunan, dan konsultan harus mengawal serius proses pembangunan yang dilakukan kontraktor. Kontraktor yang memenangi protek tersebut di antaranya, PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

“Pemerintah sudah memenuhi permintaan kampus yang mengajukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana. Saya nanti tinggal menagih kepada kampus. Saya ingin PTN ini menjadi lebih baik dan mampu bersaing di tingkat dunia. Soal berapa lama utang ini harus lunas, itu negara yang mengatur,” katanya.

Ia menyatakan, bantuan luar negeri sangat penting dan menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas PTN. “Kalau mengandalkan dana dari APBN, tentu tidak akan ketemu. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan untuk memproses pembelajaran yang lebih baik dan proses pelayanan bisa berjalan lebih baik bagi mahasiswa,” ucapnya.

Hibah untuk tingkatkan kualitas penelitian

Megaproyek ini meliputi penambahan kapasitas layanan mahasiswa, peningkatan jumlah dosen bergelar doktor, dan peningkatan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Nasir menegaskan, proses pelaksanaan harus dilakukan dengan tertib, transparan. dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi keuangan, teknis maupun administrasi.

“Dalam pelaksanaannya para rektor harus memilih mana yang projektif dan nonprojektif. Yang nonprojektif harus dikurangi, atau bahkan dihilangkan kalau bisa. Jika tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi supaya betul-betul memberikan manfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti,” tegas Nasir.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, menambahkan, tak kurang dari 184.000 mahasiswa yang terdaftar di tujuh universitas tersebut yang akan menikmati dan memanfaatkan proyek 7 in 1. “Juga tak kurang dari 8.000 staf pengajar dan tenaga kependidikan. Setiap PTN mendapat bantuan masing-masing tak kurang dari Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2vUzfS3
via IFTTT