Loker Guru

Rabu, 03 Januari 2018

ELEMENTARY TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT

Lowongan - Rp2,500k - Rp4,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 03 Jan 2018 08:09:00

kunjungi sumber

PRE SCHOOL TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 03 Jan 2018 08:09:00

kunjungi sumber

Selasa, 02 Januari 2018

GURU / PENGAJAR UNTUK ABK (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) - DISCOVERY ZONE PRE-SCHOOL

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 3 thn pengalaman, tayangkan pada 03 Jan 2018 04:23:00

kunjungi sumber

Pengadaan Buku Paket, Haruskah Melulu dari Dana BOS?

Buku teks kurikulum 2013.(kampus.okezone.com)

MENJELANG akhir tahun dan berakhirnya tahun ajaran 2017/2018 semester ganjil menjadi momen yang pas untuk mengevaluasi banyak hal. Salah satunya dari dunia pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pendidikan adalah dengan dibentuknya program dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.

Fungsi BOS sendiri disebutkan adalah sebagai penyedia pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana progran wajib belajar. Salah satu hal yang dimanfaatkan oleh BOS adalah pengadaan buku paket.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menjelaskan, pengadaan buku paket anggarannya masuk dalam BOS yang ada di masing-masing sekolah. Semua sekolah dikatakan menerima BOS dan salah satu peruntukannya adalah untuk pembelanjaan buku.

Pembelanjaan buku dilakukan masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Dan katalog atau referensi buku yang mereka ambil melihat dari Buku Sistem Elektronik (BSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Pembelanjaan buku dilakukan dari masing-masing sekolah karena anggaran dipegang sekolah. Mereka mengambil buku sesuai BSE yang disahkan oleh pusat perbukuan, termasuk buki elektronik yang ada,” ujar Bowo saat dihubungi Republika.co.id belum lama ini.

Dana BOS menurut Bowo diterima oleh semua sekolah kecuali sekolah yang merasa sudah mapan dan tidak ingin direpotkan dengan aturan dan syarat yang diajukan. Biasanya sekolah yang menolak adalah sekolah swasta yang dananya sudah mencukupi.

Anggota DPR yang berada di Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah pun mengamini masalah tersebut. Dia menyebut, sekolah memanfaatkan dana dari BOS untuk membeli buku paket. “Dari dana BOS biasanya sekolah membeli buku yang sudah diberikan pemerintah. Namun dalam praktiknya seringkali sekolah langsung dikirimi bukunya. Beberapa sekolah kemudian merasa mubazir karena buku yang diberikan tidak menjadi kebutuhan di sekolah,” ujar Ledia.

Anggota DPR dari fraksi PKS ini kemudian menyatakan secara umum sebetulnya siswa tidak boleh diwajibkan dalam menggunakan suatu buku tertentu. Sepanjang materi yang diberikan ada di buku dari pemerintah maka buku tersebut bisa dipergunakan.

Namun yang terjadi di lapangan, dia mengatakan, ada sejumlah guru yang sering kali memberikan pekerjaan rumah dan harus dikerjakan di buku tertentu. Hal ini membuat siswa mau tidak mau harus memiliki buku yang berbeda. “Sayangnya sejumlah guru seringkali memberikan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di buku tersebut. Jadi mau tidak mau harus memiliki bukunya sementara siswa tidak terbiasa dengan sumber yang beragam dari satu materi yang sama,” lanjut anggota komisi X DPR RI tersebut.

Bowo kemudian menjelaskam bahwa sejauh ini masih ada banyak hal yang diperlukan oleh sekolah sementara Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SD hanyalah Rp 60 ribu per siswa untuk setiap bulannya. Dan dalam aplikasinya dengan jumlah dana tersebut digunakan pengoptimalisasian untuk buku pelajaran.

Data bantuan operasional disebutkan oleh Bowo untuk SD dana BOS sebesar Rp 800 ribu per siswa untuk satu tahun. Bagi siswa SMP mendapatkan Rp 1 juta per tahun dan bagi siswa SMA mendapat Rp 1,4 juta per tahunnya. Bowo juga menyatakan kepemilikan buku di masing-masing sekolah menjadi hak kewenangan mereka dan dicatat sebagai aset sekolah. Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS dilakukan oleh Inspektorat sekaligus melakukan pemeriksaan reguler.

Sementara itu, pengamat pendidikan M Abduhzein yang dihubungi Republika.co.id menyatakan ketersediaan buku paket di sekolah dirasa belum mencukupi karena seharusnya buku paket ada banyak. Dengan adanya BSE dianggap sebagai salah satu usaha mengurangi kesenjangan tersebut.

“Tempo hari sudah ada BSE yang bisa download sendiri itu juga salah satu cara yang bisa mengurangi kesenjangan. Tapi persoalan buku ini bukan hanya persoalan konten dan kualitas isi serta penulisan tapi juga masalah bisnis perbukuannya,” ucap Abduhzein.

Bisnis perbukuan dirasa Abduhzein mencengkram pihak kementerian sehingga bisa saja terjadi penguasaan di dalamnya. Termasuk yang bisa dikuasai adalah kertas yang bisa memengaruhi kualitas buku.

Selain permasalahan ketersediaan buku paket sebagai pegangan bahan ajar siswa, masalah perubahan kurikulum juga menjadi perhatian. Saat ini pemerintah telah memutuskan mengganti kurikulum KTSP dan menggantinya dengan Kurikulum 2013 (K13).

Hal ini dikatakan Hanifa juga memengaruhi perubahan pada materi pegangan. Buku yang ada harus sesuai dan mengikuti standar kompetensi yang baru. Bowo selaku Wadisdik DKI Jakarta menyatakan sebagian besar buku yang tersedia di sekolah-sekolah sudah menggunakan K13. Di DKI Jakarta sendiri Bowo menyatakan sudah mengarah dan menggunakan K13. “Penggunaan KTSP terakhir tahun ini. Tahun 2018 – 2019 semua sudah wajib menggunakan K13,” ujar Bowo.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2EHH2HZ
via IFTTT

Buku teks kurikulum 2013.(kampus.okezone.com)

Bisnis perbukuan dirasa Abduhzein mencengkram pihak kementerian sehingga bisa saja terjadi penguasaan di dalamnya. Termasuk yang bisa dikuasai adalah kertas yang bisa memengaruhi kualitas buku.

from Siap Belajar http://ift.tt/2EHH2HZ
via IFTTT

Penyelerasan Kurikulum Tekan Mismatch dengan Industri

Ilustrasi (news.okezone.com)

KEMENTERIAN Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, penyelarasan kurikulum terus berupaya untuk penyesesuaian dengan kebutuhan industri. Hal itu dilakukan untuk menekan mismatch antara lulusan kerja dengan kebutuhan industri.

“Kami terus melakukan penyelarasan itu. Sekarang sudah banyak smk kita yang kurikulum nya disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud kepada Republika, Senin (1/1).

Dia menyebutkan, penyelarasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan jurusan SMK dan bidang pekerjaan yang nantinya berpeluang digeluti. Meski begitu, lanjut dia, penyelarasan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh.

“Makanya kami terus upaya untuk melakukan penyelerasan kurikulum,” tegas Didik.

Salah satu contoh penyelarasan, kata Didik, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Transcorporation. Sehingga, lulusan SMK bisa segera diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu dia berharap, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bisa berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2Cgb8AY
via IFTTT

Ilustrasi (news.okezone.com)

“Makanya kami terus upaya untuk melakukan penyelerasan kurikulum,” tegas Didik.

from Siap Belajar http://ift.tt/2Cgb8AY
via IFTTT

Kemendikbud Janji Berikan Perhatian Lebih kepada Guru

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MEMASUKI tahun baru 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rencana lebih dalam bekerja. Terutama dalam perhatiannya kepada guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan pada 2018, kementeriannya akan fokus melakukan pembenahan guru. Ini sudah direncanakan dan menjadi target. “Kita akan lebih (membenahi guru) tanpa mengurangi perhatian bidang lain,” ujar Muhadjir saat bersilaturahmi ke Kantor Republika.co.id, Selasa (2/12).

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak masalah pada guru yang harus dibenahi. Di antaranya terkait profesionalisme guru, pengadaan guru dan kesejahteraan.

Masalah-masalah tersebut, Muhadjir mengatakan, harus segera dibenahi agar juga berdampak kepada kualitas pendidikan. Itu sebabnya, kata Muhadjir menegaskan, tahun ini guru akan mendapat porsi perhatian lebih. “Jadi temanya tahun ini adalah membenahi guru,” katanya.(republika.co.id)

from Siap Belajar http://ift.tt/2CH7j8B
via IFTTT

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MEMASUKI tahun baru 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rencana lebih dalam bekerja. Terutama dalam perhatiannya kepada guru.

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak masalah pada guru yang harus dibenahi. Di antaranya terkait profesionalisme guru, pengadaan guru dan kesejahteraan.

from Siap Belajar http://ift.tt/2CH7j8B
via IFTTT

COMPUTING EDUCATORS FOR CHILDREN (FULL-TIME / PART-TIME) - CodingBee Academy

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, N/A thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:20:00

kunjungi sumber

ENGLISH TEACHER FOR YOUNG CHILDREN (phonics skill prefered) - Kids Be Kids

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:20:00

kunjungi sumber

CHINESE TEACHER - Kids Be Kids

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:20:00

kunjungi sumber

TEACHER OF ENGLISH ADULTS - BRITISH COUNCIL INDONESIA FOUNDATION

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:20:00

kunjungi sumber

GURU MANDARIN - Happy Learning Mandarin Centre

Lowongan - Rp6,000k - Rp8,000k, ---- thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

GURU BAHASA INGGRIS - GRACIA ENGLISH COURSE

Lowongan - Rp2,500k - Rp4,000k, N/A thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

TEACHER ASSISTANT - SIS Group of Schools

Lowongan - Rp2,000k - Rp2,500k, N/A thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

PRESCHOOL TEACHER - MAGNA INTELLIQ, PT

Lowongan - Rp4,000k - Rp6,000k, 3 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

GENERAL AFFAIR STAFF - SIS Group of Schools

Lowongan - Rp2,500k - Rp3,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

ELEMENTARY TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT

Lowongan - Rp2,500k - Rp4,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

PRE SCHOOL TEACHER - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, 1 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

GURU OLAHRAGA - SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk, PT

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, 2 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:19:00

kunjungi sumber

Senin, 01 Januari 2018

GURU MANDARIN / ASSISTANT GURU MANDARIN FULL TIME / PART TIME - GINGER Mandarin Center

Lowongan - Rp3,000k - Rp5,000k, ---- thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 07:17:00

kunjungi sumber

PRINCIPAL - SERENITY PRESCHOOL & KINDERGARTEN

Lowongan - Rp6,000k - Rp10,000k, 3 thn pengalaman, tayangkan pada 02 Jan 2018 06:01:00

kunjungi sumber

Guru Diminta Yakinkan Siswa dalam Hadapi Ujian Nasional Model Esai

Ilustrasi

HADAPI soal Ujian Nasional (UN) 2018, guru dituntut untuk dapat memberikan pemahaman kepada siswa melalui pengetahuan memadai dalam menjawab soal isian.

Penerapan soal isian ini segera direspons Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika dengan melakukan pembahasan untuk mempersiapkan pendampingan terhadap siswa. Pengurus Seksi Pendidikan dan Pelatihan MGMP Matematika SMA Kabupaten Sleman Dwi Hartini menyatakan, pihaknya sudah mengetahui rencana adanya soal isian di mata pelajaran Matematika dalam UN 2018.

Menurut informasi, soal isian hanya 10% dari satu paket soal atau empat butir saja. “Sebenarnya, pilihan ganda maupun isian singkat sama saja karena intinya soal Matematika bisa dijawab melalui proses mengerjakan dengan hitungan coretan,” terangnya, seperti dilansir dari Solopos, Jumat (29/12/2017).

Semester depan, pihaknya akan membahas secara khusus bersama MGMP Matematika terkait penerapan soal isian tersebut. Pembahasan dalam jejaring telah lebih dahulu dilakukan bersama seluruh guru Matematika di Indonesia.

“Kalau MGMP Sleman mungkin akan dibahas setelah KBM mulai aktif. Perkumpulan guru matematika se-Indonesia, yang Matematika Nusantara itu kami sudah membahas secara daring. Kalau Matematika Nusantara DIY di lingkup DIY sudah kami diskusikan juga sudah kami diskusikan secara daring juga,” terang dia.

Dwi Hartini menilai adanya soal isian singkat membuat siswa harus yakin dengan jawabannya. Pasalnya, tidak ada alternatif lain jawaban layaknya pilihan ganda. Ia menilai dengan soal isian singkat pula, siswa dapat memetakan ketelitian, kecermatan dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah.

Sebab itu, guru perlu mempersiapkan beberapa hal, seperti latihan menjawab soal isian, mendampingi siswa agar yakin dengan jawabannya melalui penekanan pada proses memperoleh jawaban yang tepat dan sesuai aturan, dan memberikan bimbingan menulis equation onlineberbasis latex.

“Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi jika jawaban dalam bentuk equation padahal selama ini di kurikulum 2013 siswa tidak mendapatkan pelajaran TIK,” tutupnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2A3wzTz
via IFTTT

Ilustrasi

HADAPI soal Ujian Nasional (UN) 2018, guru dituntut untuk dapat memberikan pemahaman kepada siswa melalui pengetahuan memadai dalam menjawab soal isian.

“Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi jika jawaban dalam bentuk equation padahal selama ini di kurikulum 2013 siswa tidak mendapatkan pelajaran TIK,” tutupnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2A3wzTz
via IFTTT

Tahun 2018, Seluruh Kepala SD di Kabupaten Bekasi Jadi CEO

Ilustrasi

MULAI tahun 2018, seluruh kepala sekolah dasar di Kabupaten Bekasi bakal mendapat tugas baru. Selain memimpin sekolah, mereka pun menjabat manajer dan juga chief executive officer layaknya di sejumlah perusahaan.

Hal tersebut terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dalam regulasi tersebut, tercantum penghapusan UPTD, termasuk pendidikan, di setiap kecamatan. Alhasil, kepala sekolah memiliki kewenangan penuh terhadap sekolah termasuk mengelola anggaran.

“Dengan demikian kepala sekolah dasar negeri ataupun swasta akan menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA. Anggarannya yang tadinya ada di UPTD kini langsung ke sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Maman Agus Supratman, pekan lalu.

Dengan dihapusnya UPTD, lanjut dia, Dinas Pendidikan langsung membawahi 708 SD di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya sebatas penghapusan UPTD, kata Supratman, pihaknya pun memastikan siap menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Kepala Sekolah.

Para pimpinan di setiap sekolah telah disiapkan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengelola penuh sekolah. Konsep pengelolaan ini meniru dari sistem sebuah perusahaan.

“Jadi, maju mundurnya sekolah tergantung kepala sekolahnya, sejalan dengan itu tentu disdik harus menyiapkan, karena tidak mungkin kepala sekolah yang sekarang tidak diberikan keterampilan tambahan.

Penyiapan telah kami lakukan jauh-jauh hari. Kami berikan kursus tambahan menjadi pengelola anggaran. Jadi bagaimana mengelola keuangan, adminstrasi keuangan daerah dan lain sebagainya ke 708 SD,” ucapnya.

Diakuinya, dengan penerapan program seperti ini, pada tahun pertama akan sulit bagi kepala sekolah karena tidak terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Tetapi di tahun berikutnya setelah pengalaman satu tahun, kepala sekolah akan terbiasa dengan program tersebut, sehingga setiap sekolah mampu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya,” ucapnya.

Kelebihannya, kata dia, dalam pengajuan anggaran tidak adanya keseragaman, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. “Misalnya SD 4 butuh A tetapi yang diberi B, nanti tidak akan ada lagi seperti itu. Itu disesuaikan dengan 8 standar kependidikan,” katanya.

Dalam sistem terbaru ini, kata Supratman, Dinas Pendidikan hanya membantu memperlancar prosesnya. Karena pengalokasian dan penggunaannya sudah menjadi manajemen berbasis sekolah. “Namun pengawasan dan pendampingan tetap kami lakukan. Karena tentu saja masih harus ada penyesuaian. Kami pun harus memastikan pengajuan anggaran nanti apakah sesuai kebutuhan atau tidak,” kata dia.

Perubahan APBD

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Sunandar menyatakan, konsep baru di dunia pendidikan itu telah masuk dalam koreksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2018.

“Jadi, setelah rancangan APBD selesai di paripurna, lalu dikirimkan ke pemprov untuk dikoreksi. Salah satu koreksinya yaitu tentang alokasi pendidikan. Karena tidak ada UPTD jadi langsung ke sekolah. Kami kemudian melakukan rapat pimpinan dan sepakat ada beberapa perubahan APBD menyesuaikan dengan sistem baru ini dan bisa mulai direalisasikan tahun depan karena anggaran sudah mendukung,” ucap dia.

Meskipun demikian, Sunandar mengingatkan, konsep baru pengelolaan anggaran di sekolah harus didampingi secara intensif. Menurut dia, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas APBD 2018, sehingga dengan alokasi yang diprioritaskan, realisasinya harus sesuai.

“Maka yang ditekankan ini dinas pendidikan agar dilakukan pendampingan untuk para kepala sekolah. Anggarannya agar digunakan tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai karena bingung dan tidak tahu, anggaran tidak dipergunakan, menumpuk di akhir tahun. Kemudian belajar mengajar juga jangan sampai terhambat karena sekolah konsentrasi pada penyerapan anggaran,” kata dia.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar http://ift.tt/2DO3jCJ
via IFTTT

Ilustrasi

Para pimpinan di setiap sekolah telah disiapkan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengelola penuh sekolah. Konsep pengelolaan ini meniru dari sistem sebuah perusahaan.