Senin, 25 Desember 2017
GURU BIDANG STUDI ( ENGLISH ) - INTERNATIONAL ISLAMIC EDUCATION COUNCIL, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Budayakan Kembali Dongeng Pada Anak
RELAWAN Nusantara Bandung bekerjasama dengan Rumah Zakat (RZ) menggelar acara Indonesia Mendongeng di Auditorium Museum Geologi, Bandung pada Senin (25/12).
from Siap Belajar http://ift.tt/2DdFxj4
via IFTTT
RELAWAN Nusantara Bandung bekerjasama dengan Rumah Zakat (RZ) menggelar acara Indonesia Mendongeng di Auditorium Museum Geologi, Bandung pada Senin (25/12).
from Siap Belajar http://ift.tt/2DdFxj4
via IFTTT
Perketat Fungsi Kontrol Agar Buku Ajar tak ‘Kecolongan’
HEBOH konten buku pelajaran yang tak sesuai, mengandung unsur SARA, atau yang dinilai kurang etis sudah beberapa kali bermuncul. Sederat nama-nama penerbit buku pun bermunculan yang terlibat dalam pengadaaan buku tersebut. Yang terayar di penghujung tahun ini, adalah di Buku IPS terbitan Yudhistira terkait penulisan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pengamat pendidikan M Abduhzein mengatakan, soal isi buku tersebut, harusnya Kemendikbud selaku pengawas melakukan seleksi yang lebih ketat lagi. “Yang perlu dilihat dari sebuah buku sebenarnya bukan hanya isi atau konten tapi juga penulisan, tingkat terbaca, juga desain dan psikologi buku,” ujar Abduhzein. Psikologi buku yang dimaksud adalah bagaimana sebuah buku dibuat dengan mengaitkan dengan tingkat perkembangan psikologi anak.
Permasalahan mengenai buku paket yang memang perlu dilihat dari dunia pendidikan adalah isi atau konten bukunya. Konten buku perlu diperhatikan karena buku tersebut dijadikan acuan ilmu bagi siswa-siswi yang ada.
Mengenai pengawasan isi dari buku paket, semua pihak sepakat hal tersebut berada di bawah tanggung jawab Pusat Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukkur) yang menjadi salah satu bagian unit kerja Kemendikbud. Anggota DPR yang berada di Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan Kemendikbud memiliki sebuah bidang pusat buku yang berfungsi mengontrol dan menyiapkan bahan dasar buku yang menjadi pegangan berbasis kurikulum yang berlaku. “Seharusnya Pusbukkur mengontrol keseluruhan terkait buku dan isinya,” ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengamini soal perlunya pengawasan dan kontrol yang ketat di bidang perbukuan. Dia menyatakan, memang ada tim tersendiri yang melakukan telaah, kajian, dan mengoreksi serta mengevaluasi isi buku yang diterbitkan.
“Setelah buku melewati pengawasan dari pusat perbukuan dan dinyatakan lolos barulah buku bisa di jual secara sah dan di jual melalui BSE (Buku Sistem Elektronik, Red) tersebut. Disdik tidak berhak melakukan pengawasan karena posisi kita hanya sebagai useryang membeli buku yang tersedia,” ujar Bowo.
Leidia Hanifa menyetujui pernyataan Abduhzein mengenai pengawasan yang kurang ketat. Hanifa merasa kasus yang muncul terkait buku IPS tersebut, adalah akibat dari minimnya kontrol. Akhirnya, kesalahan tersebut baru bisa diungkap beberapa saat kemudian.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melalui salah satu anggota komisionernya, Retno Listyarti juga menyatakan bahwa Kemendikbud melalui Pusbukkur adalah badan yang tepat dan bertanggung jawab menilai buku pelajaran sebelum digunakan oleh peserta didik. Dia menyatakan KPAI hanya bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang ada. KPAI tidak bisa berkomentar untuk urusan yang bukan kewenangannya. “KPAI hanya bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terkait penilaian buku pelajaran yang layak,” ucap Retno.
Untuk kasus penulisan Yerusalem sebagai ibu kota Israel kemarin saja, dia mengatakan, KPAI hanya bisa sebatas memanggil pihak penerbit untuk menanyakan klarifikasi kasus tersebut dan meminta pihak penerbit merevisi isi buku tersebut.
Sementara itu, Abduhzein memberikan masukan kepada pemerintah mengenai buku paket yang bermasalah tersebut. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pelaporan kasus serupa.
“Kedua secara internal Kementerian bisa menerbitkan kembali mekanisme dan praktik dalam menyeleksi buku yang akan diterbitkan. Ketiga dari sisi hukum jika ada pelanggaran, dicari siapakah sumbernya,” ujar Abduhzein.
Pengamat tersebut menyatakan hukuman yang diberlakukan bisa dilihat dari tingkat kesalahannya. Hukum yang diberlakukan tidak bersifat tunggal dan dilihat skalanya. “Dilihat siapa yang melakukan kesalahan, mengapa bersalah, dan seterusnya,” ucapnya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DbA9gE
via IFTTT
HEBOH konten buku pelajaran yang tak sesuai, mengandung unsur SARA, atau yang dinilai kurang etis sudah beberapa kali bermuncul. Sederat nama-nama penerbit buku pun bermunculan yang terlibat dalam pengadaaan buku tersebut. Yang terayar di penghujung tahun ini, adalah di Buku IPS terbitan Yudhistira terkait penulisan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pengamat pendidikan M Abduhzein mengatakan, soal isi buku tersebut, harusnya Kemendikbud selaku pengawas melakukan seleksi yang lebih ketat lagi. “Yang perlu dilihat dari sebuah buku sebenarnya bukan hanya isi atau konten tapi juga penulisan, tingkat terbaca, juga desain dan psikologi buku,” ujar Abduhzein. Psikologi buku yang dimaksud adalah bagaimana sebuah buku dibuat dengan mengaitkan dengan tingkat perkembangan psikologi anak.
Permasalahan mengenai buku paket yang memang perlu dilihat dari dunia pendidikan adalah isi atau konten bukunya. Konten buku perlu diperhatikan karena buku tersebut dijadikan acuan ilmu bagi siswa-siswi yang ada.
Mengenai pengawasan isi dari buku paket, semua pihak sepakat hal tersebut berada di bawah tanggung jawab Pusat Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukkur) yang menjadi salah satu bagian unit kerja Kemendikbud. Anggota DPR yang berada di Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan Kemendikbud memiliki sebuah bidang pusat buku yang berfungsi mengontrol dan menyiapkan bahan dasar buku yang menjadi pegangan berbasis kurikulum yang berlaku. “Seharusnya Pusbukkur mengontrol keseluruhan terkait buku dan isinya,” ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengamini soal perlunya pengawasan dan kontrol yang ketat di bidang perbukuan. Dia menyatakan, memang ada tim tersendiri yang melakukan telaah, kajian, dan mengoreksi serta mengevaluasi isi buku yang diterbitkan.
“Setelah buku melewati pengawasan dari pusat perbukuan dan dinyatakan lolos barulah buku bisa di jual secara sah dan di jual melalui BSE (Buku Sistem Elektronik, Red) tersebut. Disdik tidak berhak melakukan pengawasan karena posisi kita hanya sebagai useryang membeli buku yang tersedia,” ujar Bowo.
Leidia Hanifa menyetujui pernyataan Abduhzein mengenai pengawasan yang kurang ketat. Hanifa merasa kasus yang muncul terkait buku IPS tersebut, adalah akibat dari minimnya kontrol. Akhirnya, kesalahan tersebut baru bisa diungkap beberapa saat kemudian.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melalui salah satu anggota komisionernya, Retno Listyarti juga menyatakan bahwa Kemendikbud melalui Pusbukkur adalah badan yang tepat dan bertanggung jawab menilai buku pelajaran sebelum digunakan oleh peserta didik. Dia menyatakan KPAI hanya bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan yang ada. KPAI tidak bisa berkomentar untuk urusan yang bukan kewenangannya. “KPAI hanya bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terkait penilaian buku pelajaran yang layak,” ucap Retno.
Untuk kasus penulisan Yerusalem sebagai ibu kota Israel kemarin saja, dia mengatakan, KPAI hanya bisa sebatas memanggil pihak penerbit untuk menanyakan klarifikasi kasus tersebut dan meminta pihak penerbit merevisi isi buku tersebut.
Sementara itu, Abduhzein memberikan masukan kepada pemerintah mengenai buku paket yang bermasalah tersebut. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pelaporan kasus serupa.
“Kedua secara internal Kementerian bisa menerbitkan kembali mekanisme dan praktik dalam menyeleksi buku yang akan diterbitkan. Ketiga dari sisi hukum jika ada pelanggaran, dicari siapakah sumbernya,” ujar Abduhzein.
Pengamat tersebut menyatakan hukuman yang diberlakukan bisa dilihat dari tingkat kesalahannya. Hukum yang diberlakukan tidak bersifat tunggal dan dilihat skalanya. “Dilihat siapa yang melakukan kesalahan, mengapa bersalah, dan seterusnya,” ucapnya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DbA9gE
via IFTTT
Redistribusi Guru Dimulai 2018
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan memastikan proses redistribusi jumlah guru akan dimulai pada awal tahun 2018. Dengan demikian, pada tahun ajaran baru 2018/2019 yang biasanya dimulai setiap Juni-Juli, semua sekolah dari jenjang SD/SMP/SMA dan SMK sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, jumlah guru yang akan diredistribusi sedang dihitung oleh dinas pendidikan provinsi, kota dan kabupaten. Menurut dia, guru yang terkena kebijakan tersebut diusahakan untuk pindah ke sekolah baru yang masih berada dalam satu zona.
Ia mengatakan, redistribusi berdasarkan zona sejalan dengan program prioritas pemerintah yang pada tahun ajaran 2017/2018 mulai menerapkan sistem zonasi. Baik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Kalau satu zona sudah berlebih, maka harus pindah di luar zona. Kami juga harus memikirkan bahwa guru itu punya keluarga,” ujar Hamid kepada “PR”, di Jakarta, belum lama ini.
Kendati demikian, Hamid mengaku belum mendapat laporan resmi dari semua kepala dinas pendidikan provinsi berapa jumlah guru yang akan diredistribusi. Menurut dia, guru yang akan dipindahkan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ada berapa guru PNS yang direstribusi? belum ketahuan jumlahnya. Sesuai rencana, nanti awal tahun (2018) baru ada laporannya. Pemetaan guru PNS sangat penting karena untuk menghitung juga rasio kebutuhan guru honorer di setiap sekolah,” katanya.
Ketimpangan jumlah guru
Sebaran guru yang tidak merata memang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Saat ini, mayoritas guru PNS menumpuk di pulau jawa. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebaran komposisi guru tertinggi berada di Jakarta mencapai 33.037 guru. Untuk komposisi sebaran guru terendah tingkat provinsi terletak di wilayah provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 1.116 guru.
BKN juga merilis ketimpangan kuantitas guru antara kota dan kabupaten juga sangat besar. Jumlah guru di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mencapai 11.657 guru menjadi yang terbanyak se-Indonesia untuk tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, paling sedikit yakni 42 guru.
Hamid menyatakan, pemindahan tempat tugas merupakan salah satu konsekuensi aparatur sipil negara. Ia menegaskan, untuk membangun pendidikan berkualitas, sistem PPDB zonasi saja tidak cukup. Pemerintah mencanangkan membina satu sekolah di setiap zona untuk dijadikan percontohan sekolah berkualitas.
“Harus ada intervensi lanjutan yang di antaranya pembenahan distribusi guru. PNS itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau menolak dipindahkan, ya silakan resign (mengundurkan diri) saja. Lebih jelasnya lagi mengenai teknis redistribusi guru ini akan dibahas secara khusus melalui rapat koordinasi dengan kepala dinas yang akan digelar dalam waktu dekat,” ucap Hamid.
Ia menyatakan, ketimpangan kualitas sekolah tak lepas dari peran guru. Menurut dia, saat ini, guru berprestasi menumpuk di beberapa sekolah favorit. Kondisi tersebut tidak baik untuk perkembangan pendidikan nasional. Pasalnya, akan terjadi kastanisasi sekolah. “Jika proses pemerataan kualitas pendidikan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas siswa dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah unggulan. Jangan lupa, redistribusi dan zonasi ini positifnya kita akan mendapat sekolah-sekolah berkualitas baru,” ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan, program redistribusi guru harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran. Menurut dia, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi guru. “Melalui pelatihan-pelatihan itu yang harus dilakukan, bukan tiba-tiba dengan dilakukan uji kompetensi,” kata Unifah.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DN0G51
via IFTTT
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan memastikan proses redistribusi jumlah guru akan dimulai pada awal tahun 2018. Dengan demikian, pada tahun ajaran baru 2018/2019 yang biasanya dimulai setiap Juni-Juli, semua sekolah dari jenjang SD/SMP/SMA dan SMK sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, jumlah guru yang akan diredistribusi sedang dihitung oleh dinas pendidikan provinsi, kota dan kabupaten. Menurut dia, guru yang terkena kebijakan tersebut diusahakan untuk pindah ke sekolah baru yang masih berada dalam satu zona.
Ia mengatakan, redistribusi berdasarkan zona sejalan dengan program prioritas pemerintah yang pada tahun ajaran 2017/2018 mulai menerapkan sistem zonasi. Baik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Kalau satu zona sudah berlebih, maka harus pindah di luar zona. Kami juga harus memikirkan bahwa guru itu punya keluarga,” ujar Hamid kepada “PR”, di Jakarta, belum lama ini.
Kendati demikian, Hamid mengaku belum mendapat laporan resmi dari semua kepala dinas pendidikan provinsi berapa jumlah guru yang akan diredistribusi. Menurut dia, guru yang akan dipindahkan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ada berapa guru PNS yang direstribusi? belum ketahuan jumlahnya. Sesuai rencana, nanti awal tahun (2018) baru ada laporannya. Pemetaan guru PNS sangat penting karena untuk menghitung juga rasio kebutuhan guru honorer di setiap sekolah,” katanya.
Ketimpangan jumlah guru
Sebaran guru yang tidak merata memang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Saat ini, mayoritas guru PNS menumpuk di pulau jawa. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebaran komposisi guru tertinggi berada di Jakarta mencapai 33.037 guru. Untuk komposisi sebaran guru terendah tingkat provinsi terletak di wilayah provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 1.116 guru.
BKN juga merilis ketimpangan kuantitas guru antara kota dan kabupaten juga sangat besar. Jumlah guru di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mencapai 11.657 guru menjadi yang terbanyak se-Indonesia untuk tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, paling sedikit yakni 42 guru.
Hamid menyatakan, pemindahan tempat tugas merupakan salah satu konsekuensi aparatur sipil negara. Ia menegaskan, untuk membangun pendidikan berkualitas, sistem PPDB zonasi saja tidak cukup. Pemerintah mencanangkan membina satu sekolah di setiap zona untuk dijadikan percontohan sekolah berkualitas.
“Harus ada intervensi lanjutan yang di antaranya pembenahan distribusi guru. PNS itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau menolak dipindahkan, ya silakan resign (mengundurkan diri) saja. Lebih jelasnya lagi mengenai teknis redistribusi guru ini akan dibahas secara khusus melalui rapat koordinasi dengan kepala dinas yang akan digelar dalam waktu dekat,” ucap Hamid.
Ia menyatakan, ketimpangan kualitas sekolah tak lepas dari peran guru. Menurut dia, saat ini, guru berprestasi menumpuk di beberapa sekolah favorit. Kondisi tersebut tidak baik untuk perkembangan pendidikan nasional. Pasalnya, akan terjadi kastanisasi sekolah. “Jika proses pemerataan kualitas pendidikan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas siswa dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah unggulan. Jangan lupa, redistribusi dan zonasi ini positifnya kita akan mendapat sekolah-sekolah berkualitas baru,” ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan, program redistribusi guru harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran. Menurut dia, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi guru. “Melalui pelatihan-pelatihan itu yang harus dilakukan, bukan tiba-tiba dengan dilakukan uji kompetensi,” kata Unifah.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DN0G51
via IFTTT
BAHASA INDONESIA TEACHER - YAY. BUDDHIS THERAVADA INDONESIA (NARADA SCHOOL)
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER - YAY. BUDDHIS THERAVADA INDONESIA (NARADA SCHOOL)
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER (TK - SMA) - BINA BAHASA MANDARIN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ADMINISTRATION (JAKARTA) - BINA BAHASA MANDARIN
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PE TEACHER FOR SECONDARY - PELANGI KASIH SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ART TEACHER FOR SECONDARY - PELANGI KASIH SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SOCIAL STUDIES OR PKN TEACHER FOR SECONDARY - PELANGI KASIH SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
ASSISTANT PRE-SCHOOL TEACHER - Integrated Children's Academy
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PROJECT MANAGER SCHOLARSHIP - PROVISI MANDIRI PRATAMA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PROJECT COORDINATOR - PROVISI MANDIRI PRATAMA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER ASSISTANTS AND TEACHERS - YAY. BINA TUNAS CEMERLANG
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Minggu, 24 Desember 2017
Kemendikbud Targetkan UNBK SMA Capai 90 Persen pada 2018
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Muhadjir Effendy menyatakan, pada 2017, sekolah tingkat SMA dan SMK sudah mencapai 80 persen yang menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sedangkan tingkat SMP, baru 40 persen yang menggunakan sistem UNBK karena masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Untuk itu, program UNBK ini terus digencarkan. Muhajdir mengatakan, pada 2018 mendatang, Kemendikbud menargetkan 90 persen tingkat SMA dan SMK dapat menggunakan sistem UNBK. Sementara 70 persen ditargetkan untuk sekolah tingkat SMP agar dapat menggunakan sistem UNBK.
Sehingga, pada 2018 Kemendikbud akan fokus pada penambahan fasilitas komputer. Muhadjir mengatakan, anggaran untuk pengadaan komputer kenaikannya tidak terlalu signifikan. “Oleh sebab itu saya berharap pengadaannya harus dilakukan secara gotong royong. Oleh Kemendikbud, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui komite sekolah. Semua harus bergerak,” jelasnya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2C2Hx10
via IFTTT
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Muhadjir Effendy menyatakan, pada 2017, sekolah tingkat SMA dan SMK sudah mencapai 80 persen yang menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sedangkan tingkat SMP, baru 40 persen yang menggunakan sistem UNBK karena masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Untuk itu, program UNBK ini terus digencarkan. Muhajdir mengatakan, pada 2018 mendatang, Kemendikbud menargetkan 90 persen tingkat SMA dan SMK dapat menggunakan sistem UNBK. Sementara 70 persen ditargetkan untuk sekolah tingkat SMP agar dapat menggunakan sistem UNBK.
Sehingga, pada 2018 Kemendikbud akan fokus pada penambahan fasilitas komputer. Muhadjir mengatakan, anggaran untuk pengadaan komputer kenaikannya tidak terlalu signifikan. “Oleh sebab itu saya berharap pengadaannya harus dilakukan secara gotong royong. Oleh Kemendikbud, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui komite sekolah. Semua harus bergerak,” jelasnya.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2C2Hx10
via IFTTT
TEACHERS (EARLY CHILDHOOD, ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL PROGRAM) - HIGHSCOPE
kunjungi sumber
kunjungi sumber
WEB DEVELOPMENT / IT - IPH SCHOOLS
kunjungi sumber
kunjungi sumber
WEB DEVELOPMENT / IT - IPH SCHOOLS
kunjungi sumber
kunjungi sumber
FUN LEARNING TEACHERS AND ASSISTANT TEACHERS - MANIFESTA PERDANA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
CHEMISTRY TEACHER - IPH SCHOOLS
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SECONDARY TEACHER (for Junior and Senior High) - MUTIARA HARAPAN BANGSA, YAY
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TRAINER AND EVANGELIST - HIGHER LEARNING INTERNATIONAL, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TENAGA PENDIDIK FAKULTAS KEDOKTERAN / DOSEN - UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TENAGA PENDIDIK MAGISTER TEKNIK ELEKTRO - UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)
kunjungi sumber
kunjungi sumber
KINDERGARTEN TEACHER
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LOCAL PRIMARY SCIENCE TEACHER - MUTIARA HARAPAN ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS - BINA BANGSA SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER (LAOSHI) FOR KINDERFIELD BSD - KINDERFIELD SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
PRESCHOOL TEACHER - HANSEL & GRETEL PRE-SCHOOL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SECONDARY SCHOOL - INDIVIDUALS AND SOCIETIES) TEACHER (InS) - SEKOLAH VICTORY PLUS
kunjungi sumber
kunjungi sumber
MANDARIN TEACHER FOR EARLY CHIDLHOOD EDUCATION - SEKOLAH VICTORY PLUS
kunjungi sumber
kunjungi sumber
HISTORY TEACHER - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
SENIOR HIGH TEACHERS - SMA - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS: MULTI MEDIA AND BROADCASTING - SMK BUDI LUHUR
kunjungi sumber
kunjungi sumber
GURU BIDANG STUDI SOSIOLOGI (CIKARANG) - INTERNATIONAL ISLAMIC EDUCATION COUNCIL, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
BAHASA INDONESIA TEACHER FOR EXPATRIATES (WITH MOTORBIKE) - LANGUAGE STUDIES INDONESIA, PT
kunjungi sumber
kunjungi sumber
Sabtu, 23 Desember 2017
Laporan Akhir Tahun Pendidikan 2017: Menyambut Revolusi Industri 4.0
ERA disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah mulai dirasakan di berbagai negara maju. Di antaranya pada sektor industri media massa berbasis cetak.
Laju penetrasi internet yang begitu masif menghasilkan beragam inovasi perangkat lunak berteknologi canggih yang memikat masyarakat. Mengakses informasi berupa berita kini tidak lagi harus dengan memegang puluhan lembar kertas berukuran besar. Walakin, pembaca cukup menggenggam telefon seluler pintar yang terkoneksi dengan internet.
Era disrupsi TIK bukan hanya bakal menggerus bisnis konvensional semacam media massa cetak, melainkan juga mengubah ekosistem dunia pendidikan, susunan baku lapangan pekerjaan, dan struktur interaksi antarmanusia.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memperkirakan, datangnya disrupsi TIK ke dalam negeri bisa 5-10 tahun ke depan atau bahkan dimulai esok hari. Manfaat dan mudaratnya tidak bisa diukur secara pasti dan kapan akan terjadi. Yang jelas, era yang—oleh Kemenristekdikti—disebut Revolusi Industri 4.0 itu pasti datang ke Indonesia, cepat atau lambat.
”Contoh paling mudah yang sudah dirasakan dalam era disrupsi ini adalah perkuliahan tidak akan banyak secara tatap muka di kelas. Bisa melalui video conference, e-learning, dan distance learning. Kalau itu bisa dilakukan, perguruan tinggi harus mulai mencobanya. Ini yang harus kami lakukan, tetapi saya belum membuat regulasinya,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.
Ia mengatakan, dengan pola kuliah seperti itu, kurikulum pendidikan tinggi nasional tidak secara otomatis harus berubah.
Meskipun demikian, kompetensi para dosen sudah mutlak harus ditingkatkan. Pasalnya, kuliah e-learning akan mereduksi interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Jika dosennya tidak mampu menjelaskan mata kuliah secara komperehensif dan jelas, mutu lulusan yang akan dipertaruhkan.
”Kompetensi dosen harus di-upgrade. Dosen yang tidak mau meng-upgrade diri pasti nanti ketinggalan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan Kemenristekdikti untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah merevitalisasi 12 politeknik.
Kemenristekdikti juga sudah menyempurnakan regulasi yang melegitimasi pendidikan jarak jauh. ”Nanti kami akan tambah lagi aturan-aturan yang menyesuaikan dengan perkembangan implementasinya,” katanya.
Ia mengatakan, Revolusi Industri 4.0 akan banyak ”memakan korban”. Pekerjaan yang dulu bisa dilakukan secara manual, ke depannya bisa dilakukan oleh mesin. Di lain sisi, datangnya era disrupsi ini juga akan melahirkan banyak profesi dan lapangan pekerjaan baru, termasuk membuka pendirian program studi baru di semua kampus.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Bruqm9
via IFTTT
ERA disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah mulai dirasakan di berbagai negara maju. Di antaranya pada sektor industri media massa berbasis cetak.
Laju penetrasi internet yang begitu masif menghasilkan beragam inovasi perangkat lunak berteknologi canggih yang memikat masyarakat. Mengakses informasi berupa berita kini tidak lagi harus dengan memegang puluhan lembar kertas berukuran besar. Walakin, pembaca cukup menggenggam telefon seluler pintar yang terkoneksi dengan internet.
Era disrupsi TIK bukan hanya bakal menggerus bisnis konvensional semacam media massa cetak, melainkan juga mengubah ekosistem dunia pendidikan, susunan baku lapangan pekerjaan, dan struktur interaksi antarmanusia.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memperkirakan, datangnya disrupsi TIK ke dalam negeri bisa 5-10 tahun ke depan atau bahkan dimulai esok hari. Manfaat dan mudaratnya tidak bisa diukur secara pasti dan kapan akan terjadi. Yang jelas, era yang—oleh Kemenristekdikti—disebut Revolusi Industri 4.0 itu pasti datang ke Indonesia, cepat atau lambat.
”Contoh paling mudah yang sudah dirasakan dalam era disrupsi ini adalah perkuliahan tidak akan banyak secara tatap muka di kelas. Bisa melalui video conference, e-learning, dan distance learning. Kalau itu bisa dilakukan, perguruan tinggi harus mulai mencobanya. Ini yang harus kami lakukan, tetapi saya belum membuat regulasinya,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.
Ia mengatakan, dengan pola kuliah seperti itu, kurikulum pendidikan tinggi nasional tidak secara otomatis harus berubah.
Meskipun demikian, kompetensi para dosen sudah mutlak harus ditingkatkan. Pasalnya, kuliah e-learning akan mereduksi interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Jika dosennya tidak mampu menjelaskan mata kuliah secara komperehensif dan jelas, mutu lulusan yang akan dipertaruhkan.
”Kompetensi dosen harus di-upgrade. Dosen yang tidak mau meng-upgrade diri pasti nanti ketinggalan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan Kemenristekdikti untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah merevitalisasi 12 politeknik.
Kemenristekdikti juga sudah menyempurnakan regulasi yang melegitimasi pendidikan jarak jauh. ”Nanti kami akan tambah lagi aturan-aturan yang menyesuaikan dengan perkembangan implementasinya,” katanya.
Ia mengatakan, Revolusi Industri 4.0 akan banyak ”memakan korban”. Pekerjaan yang dulu bisa dilakukan secara manual, ke depannya bisa dilakukan oleh mesin. Di lain sisi, datangnya era disrupsi ini juga akan melahirkan banyak profesi dan lapangan pekerjaan baru, termasuk membuka pendirian program studi baru di semua kampus.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar http://ift.tt/2Bruqm9
via IFTTT
Utamakan Bahasa Indonesia Ketimbang Bahasa Asing
KEPALA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar meminta agar masyarakat mengutamakan Bahasa Indonesia dalam penggunaan di berbagai hal dan tidak juga harus menguasai bahasa asing.
Dadang di Jakarta, Rabu (20/12) mengatakan anjuran tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
“Kami dari Badan Bahasa tidak antibahasa asing karena intisari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita perintahkan juga untukk kuasai bahasa asing,” kata Dadang.
Dia menyebutkan penggunaan bahasa asing di kota-kota besar, terutama di Jakarta, masih merajalela. Dadang menegaskan, masyarakat harus menguasai bahasa asing namun jangan sampai tertukar dengan pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam penggunaan sehari-hari.
Tidak hanya pada percakapan, Dadang menyebut penggunaan bahasa asing juga masih digunakan pada hal lain misalnya penyebutan istilah transportasi.
Dadang mengungkapkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memperjuangkan memberi nama Simpang Susun Semanggi menggunakan bahasa Indonesia.
Selain itu, Badan Bahasa juga mengusulkan nama kereta layang yang menjadi salah satu transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta namanya diubah dari Sky Train menjadi Kalayang, akronim Kereta Api Layang.
Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik juga telah diakomodasi oleh PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada penunjuk jalan atau tempat. “Kedaulatan bahasa itu harus betul-betul dirasakan masyarakat. Bahasa Indonesia harus jadi tuan rumah di negaranya sendiri,” kata Dadang.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2l3g4BO
via IFTTT
KEPALA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar meminta agar masyarakat mengutamakan Bahasa Indonesia dalam penggunaan di berbagai hal dan tidak juga harus menguasai bahasa asing.
Dadang di Jakarta, Rabu (20/12) mengatakan anjuran tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
“Kami dari Badan Bahasa tidak antibahasa asing karena intisari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita perintahkan juga untukk kuasai bahasa asing,” kata Dadang.
Dia menyebutkan penggunaan bahasa asing di kota-kota besar, terutama di Jakarta, masih merajalela. Dadang menegaskan, masyarakat harus menguasai bahasa asing namun jangan sampai tertukar dengan pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam penggunaan sehari-hari.
Tidak hanya pada percakapan, Dadang menyebut penggunaan bahasa asing juga masih digunakan pada hal lain misalnya penyebutan istilah transportasi.
Dadang mengungkapkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memperjuangkan memberi nama Simpang Susun Semanggi menggunakan bahasa Indonesia.
Selain itu, Badan Bahasa juga mengusulkan nama kereta layang yang menjadi salah satu transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta namanya diubah dari Sky Train menjadi Kalayang, akronim Kereta Api Layang.
Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik juga telah diakomodasi oleh PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada penunjuk jalan atau tempat. “Kedaulatan bahasa itu harus betul-betul dirasakan masyarakat. Bahasa Indonesia harus jadi tuan rumah di negaranya sendiri,” kata Dadang.(republika.co.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2l3g4BO
via IFTTT
Kemendikbud Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) meraih peringkat sembilan pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2017 kategori Kementerian. Sebanyak 27 Kementerian berpartisipasi dalam Pemeringkatan KIP 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI.
Anugerah itu diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Daryanto, di Istana Wapres RI, Jakarta, Kamis (21/12/2017). Selain kategori Kementerian terdapat juga beberapa kategori lainnya, yakni Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik, serta Perguruan Tinggi Negeri.
Wapres Jusuf Kalla menyampaikan, sebelum masyarakat menerima informasi yang keliru tentang badan publik bahkan hingga tersebar luas maka akan lebih baik badan publik membuka informasinya kepada publik lebih dahulu.
“Keterbukaan informasi itu tentu penting. Pemerintah, lembaga, (dan badan publik lainnya,-) harus menyiapkan informasi yang baik, memberikan informasi yang akurat dan akuntabilitasnya dapat diperiksa kita semua,” ujarnya.
Senada hal itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto mengatakan, keterbukaan informasi itu menjadi keniscayaan sebuah instansi dalam hal pelayanan publik saat ini hingga masa mendatang.
“Kita bersyukur Kemendikbud masuk 10 besar Kementerian yang memberikan layanan informasi terbaik bagi publik. Diharapkan tahun depan menjadi lebih baik lagi layanannya di seluruh lini,” ujar Daryanto usai menerima penghargaan tersebut.
Pemeringkatan KIP yang diselenggarakan oleh KI Pusat ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap itu meliputi tahap penilaian pribadi melalui pertanyaan atau self assessment question, tahap penilaian melalui laman badan publik, tahap verifikasi lanjutan acak, dan terakhir tahap visitasi langsung ke badan publik.
Pada tahun ini, peringkat teratas Pemeringkatan KIP 2017 kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Keuangan. Peringkat selanjutnya hingga ke-10 diraih oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemendikbud, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.(kemdikbud.go.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DCCvWI
via IFTTT
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) meraih peringkat sembilan pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2017 kategori Kementerian. Sebanyak 27 Kementerian berpartisipasi dalam Pemeringkatan KIP 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI.
Anugerah itu diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Daryanto, di Istana Wapres RI, Jakarta, Kamis (21/12/2017). Selain kategori Kementerian terdapat juga beberapa kategori lainnya, yakni Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik, serta Perguruan Tinggi Negeri.
Wapres Jusuf Kalla menyampaikan, sebelum masyarakat menerima informasi yang keliru tentang badan publik bahkan hingga tersebar luas maka akan lebih baik badan publik membuka informasinya kepada publik lebih dahulu.
“Keterbukaan informasi itu tentu penting. Pemerintah, lembaga, (dan badan publik lainnya,-) harus menyiapkan informasi yang baik, memberikan informasi yang akurat dan akuntabilitasnya dapat diperiksa kita semua,” ujarnya.
Senada hal itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto mengatakan, keterbukaan informasi itu menjadi keniscayaan sebuah instansi dalam hal pelayanan publik saat ini hingga masa mendatang.
“Kita bersyukur Kemendikbud masuk 10 besar Kementerian yang memberikan layanan informasi terbaik bagi publik. Diharapkan tahun depan menjadi lebih baik lagi layanannya di seluruh lini,” ujar Daryanto usai menerima penghargaan tersebut.
Pemeringkatan KIP yang diselenggarakan oleh KI Pusat ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap itu meliputi tahap penilaian pribadi melalui pertanyaan atau self assessment question, tahap penilaian melalui laman badan publik, tahap verifikasi lanjutan acak, dan terakhir tahap visitasi langsung ke badan publik.
Pada tahun ini, peringkat teratas Pemeringkatan KIP 2017 kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Keuangan. Peringkat selanjutnya hingga ke-10 diraih oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemendikbud, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.(kemdikbud.go.id)
from Siap Belajar http://ift.tt/2DCCvWI
via IFTTT
COMPUTING EDUCATORS FOR CHILDREN (FULL-TIME / PART-TIME) - CodingBee Academy
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHERS (EARLY CHILDHOOD, ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL PROGRAM) - HIGHSCOPE
kunjungi sumber
kunjungi sumber
TEACHER OF ENGLISH ADULTS - BRITISH COUNCIL INDONESIA FOUNDATION
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LEARNING SUPPORT TEACHER / IEP COORDINATOR - SEKOLAH PERKUMPULAN MANDIRI (SPM)
kunjungi sumber
kunjungi sumber
WALK IN INTERVIEW - SECONDARY TEACHER (for Junior and Senior High) - MUTIARA HARAPAN BANGSA, YAY
kunjungi sumber
kunjungi sumber
WALK IN INTERVIEW - SECONDARY TEACHER (for Junior and Senior High) - MUTIARA HARAPAN BANGSA, YAY
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LECTURER IN COMPUTER ENGINEERING - INSTITUT TEKNOLOGI DEL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LECTURER IN INFORMATICS ENGINEERING - INSTITUT TEKNOLOGI DEL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
LECTURER IN BIOPROCESS ENGINEERING - INSTITUT TEKNOLOGI DEL
kunjungi sumber
kunjungi sumber
FULL TIME ICT TEACHER - BINA TUNAS BANGSA PLUIT
kunjungi sumber
kunjungi sumber