Kenalkan Coding untuk Anak Lewat Kelas Mini

Kemampuan membuat coding.(republika.co.id)

SALAH  satu gerai di pameran teknologi dan inovasi Bekraf Habibie Festival, Kamis (20/9), dipenuhi anak-anak yang berkerumun di meja berisi komputer tablet yang dilengkapi keyboard eksternal. Coding Indonesia sengaja membuka kelas mini terdiri dari empat meja, masing-masing berisi empat tablet agar anak-anak tertarik mengenal coding.

Anak-anak di setiap meja ditemani seorang tutor untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar objek yang dibuat bisa bergerak.

“Kami pakai cara anak-anak, jangan dibilang belajar matematika, tapi main komputer, main gim,” kata pendiri Codingcamp.id, Kurie Suditomo, saat ditemui di Bekraf Habibie Festival di JIExpo Kemayoran, Kamis (20/9).

Codingcamp.id membuka kelas belajar coding usia 9 hingga 15 tahun agar anak-anak yang berminat dapat mengetahui hal-hal di balik gim yang sering mereka mainkan.

Berdasarkan pengalaman Kurie sejak 2013, kebanyakan orang tua yang datang padanya khawatir mengenai kebiasaan anak-anak mereka bermain gim.

Kurie menegaskan belajar coding bukan terapi atau solusi untuk mengatasi hobi anak bermain gim, tapi menawarkan sudut pandang lain untuk mengenal bagaimana pembuatan gim yang mereka mainkan.

Di kelas coding, anak-anak memakai engine Scratch yang diperkenalkan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan diajarkan membedah gim, misalnya bagaimana karakter dapat bergerak.

Coding untuk anak-anak berbeda dengan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kelas anak-anak ini mengandalkan program sederhana yang banyak memuat tampilan secara visual.

“Ini pendekatan matematika yang sangat anak-anak karena coding itu visual. Tujuannya, bukan untuk mencetak engineer, tapi, mengasah pola pikir,” kata Kurie.

Belajar coding, menurut dia, mengasah kemampuan berlogika anak-anak dalam memecahkan masalah sekaligus melatih kesabaran.

Dengan frekuensi belajar seminggu sekali, per sesi 90 menit, di tingkat pemula, anak-anak diharapkan dapat membuat gim sederhana selama periode tiga bulan belajar. Semakin tinggi usia belajar coding, target pun berbeda. Di usia SMP misalnya, anak-anak diharapkan memahami HTML dan dapat membuat website.

Codingcamp.id juga mengenalkan coding melalui kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Kurie memimpikan program edukasi ini di masa datang lebih banyak menjangkau anak-anak yang berasal dari kelas menengah ekonomi ke bawah karena dia meyakini belajar coding bukan hanya untuk orang-orang berduit.

Harapannya, jika anak-anak yang kurang beruntung bisa mengenal komputer, mereka akan memiliki kemampuan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki keadannya di masa depan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DibewO
via IFTTT

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru Ditunda

Ilustrasi

PENGURUS Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) meminta pemerintah menunda perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Pasalnya, aturan pembatasan usia maksimal 35 tahun yang dipakai dalam perekrutan tersebut tak menyelesaikan masalah yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori 2 (K2).

Ketua Umum PB-PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, seleksi bisa ditunda sampai ada regulasi baru yang menyelesaikan masalah guru honorer. Menurut dia, mereka yang berusia di atas 35 tahun menjadi tak memiliki kesempatan untuk menjadi PNS karena selama sekitar 10 tahun pemerintah tak membuka rekruitmen.

“Mereka menunggu kesempatan yang tak kunjung tiba. Jadi kami meminta agar rekruitmen CPNS guru ditunda sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian masalah guru dan tenaga kependidikan honorer terlebih dahulu. Bisa menerbitkan Kepres,” kata Unifah di Kantor Pusat PB-PGRI, Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Unifah meminta penundaan setelah menggelar pleno untuk menjaring aspirasi dari tenaga honorer dan pengurus PGRI dari provinsi, kabupaten/kota, cabang dan ranting di semua wilayah. Ia menegaskan, PB PGRI sudah mengirim surat rekomendasi penundaan rekruitmen tersebut langsung kepada Menteri PANRB, ditembuskan kepada Presiden, Mendikbud, Mensesneg, Kepala BKN, Menkeu, DPR dan DPD pusat.

Ia mengatakan, selain usul penundaan rekruitmen, PGRI juga mendesak pemerintah segera mengeluarkan regulasi tantang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru dan merevisi UU ASN. Isi regulasi tersebut harus menjamin guru honorer berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti tes CPNS dan sertifikasi guru.

“Dalam PP PPPK aturannya agar disederhanakan dengan kontrak hanya sekali. Memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk jangka panjang, pemerintah dan DPR agar segera melakukan revisi UU ASN yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada honorer untuk mengikuti rekruitmen CPNS,” ucap Unifah.

Ia berharap, pembatasan usia bagi guru honorer untuk mengikuti tes CPNS ditambah menjadi maksimal 45 tahun. Hal tersebut mengacu kepada data bahwa ada ratusan guru honorer K1 dan K2 yang usianya di atas 35 tahun tapi belum menjadi PNS.

Ia menyatakan, PGRI juga tak bisa melarang jika para guru honorer berkukuh untuk menggelar aksi demo. Kendati demikian, ia mengimbau, aksi demo bisa berjalan tertib dan tak dilakukan secara serempak.

“Aksi solidaritas itu jangan sampai membuat kelas jadi kosong. Anak didik harus tetap dilayani dengan baik. Semoga ada jalan keluar yang baik untuk teman-teman semua. Saya berharap, demo ke Jakarta jangan sampai terjadi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NqdUgk
via IFTTT

Menpan-RB: Guru Honorer di Atas 35 Tahun Dialihkan ke PPPK

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

MENTERI  Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diketahui, gelombang demonstrasi guru honorer meluas di berbagai daerah.

“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” kata Syafruddin usai acara Forum Replikasi Inovasi dan Malam Penganugerahan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9).

Syafruddin mengatakan, pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan tenaga K2 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam penerimaan CPNS 2018 mengaku belum sempat berbicara ke Menpan-RB meski bertemu pada acara yang sama.

Meski begitu, Risma berharap usia dalam penerimaan CPNS bisa dimundurkan. Apalagi, Kota Surabaya sendiri baru lima tahun ini mendapat kesempatan untuk penerimaan CPNS. Yang ditakutkan akan membuat tenaga K2 usianya semakin tua.

“Makanya kami minta dispensasi itu. Kalau bisa sampai usia 40. Karena kalau usia pensiun itu di usia 60 tahun berarti masih punya 20 tahun masa kerja,” katanya.

Risma mengaku ada ribuan tenaga k2 yang saat ini berjuang ikut seleksi CPNS, meski dia tidak mengetahui angka pastinya. Risma menyatakan, akan memperjuangkan nasib tenaga K2 menyusul penerimaan CPNS untuk K2 pada 2018 ini tipis menyusul adanya pembatasan umur yang dibatasi maksimal umur 35 tahun dan kuota hanya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2MMm6m3
via IFTTT

Kurikulum Bahasa Sunda di Sekolah Harus Diperbaiki

Ilustrasi

PELAJARAN Bahasa Sunda di sekolah dirasa sulit bagi siswa. Kurikulum Bahasa Sunda di sekolah perlu diperbaiki agar Bahasa Sunda bisa lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pelajaran Bahasa Sunda dirasa semakin hari semakin sulit. Padahal tujuan pengajaran di sekolah bukan sebagai ilmu, tapi bahasa yang digunakan sehari-hari,” kata akademisi dan budayawan Ganjar Kurnia pada diskusi Peran Strategis Pendidikan Bahasa Sunda dalam Melestarikan Budaya Sunda di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat di Aula Pikiran Rakyat, Rabu 19 September 2018. Diskusi ini merupakan rangkaian Festival Gelar Puisi Sunda yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.

Sebenarnya upaya untuk merevisi kurikulum Bahasa Sunda sudah dilakukan. Namun menurut Ganjar, hasilnya belum terlihat. Pelajaran Bahasa Sunda masih banyak mengajarkan hal-hal yang dirasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang teori-teori sastra yang sulit diterima anak-anak usia sekolah.

Hal itu berbeda dengan praktek pendidikan budaya di luar negeri. “Di Perancis, setiap anak SD wajib membaca puisi. Satu orang wajib hafal tiga puisi. Jadi kalau lulus SD dia bisa hafal 18 puisi,” kata Ganjar.

Puisi yang dimaksud bukan puisi yang panjang dengan bahasa yang sulit dipahami. Substansi puisinya, kata Ganjar, disesuaikan dengan usia pelajar. “Kalau kelas satu, bahasanya pendek dan sederhana. Puisi pendek yang mudah diajarkan ke anak. Bisakah itu masuk ke kurikulum,” tuturnya.

Pasanggiri puisi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempopulerkan Bahasa Sunda. Menurut Ganjar, langkah tersebut bisa efektif asal dilakukan secara masif. “Harus dilakukan berjenjang. Dimulai dari di tingkat paling rendah, di setiap kelas,” ujarnya.

Arena berprestasi

Budayawan dan Pembina Sarikat Budaya Pribumi (Sabumi) Yus Rusdiyana mengatakan, pasanggiri bisa menjadi arena yang melahirkan prestasi bagi pelajar. Tak hanya itu, kegiatan semacam itu menjadi cara untuk membumikan puisi. Agar tidak dianggap sebagai garapan para seniman atau sastrawan saja. “Sekarang bisa menjadi kegiatan bagi siapa saja. Bisa jadi prestasi bagi generasi baru,” katanya.

Ubun Kubarsah dari DAMAS mengatakan, selama ini pembuat kurikulum Bahasa Sunda terlihat asik sendiri, tidak melihat kondisi anak-anak yang sudah merasa kesulitan. Perlu dibuat cara-cara yang menyenangkan untuk mempelajari Bahasa Sunda, misalnya lewat lagu dan musik. “Intinya anak harus suka,” ujarnya.

Lewat lagu dengan lirik yang sederhana, melodi yang gembira dan ceria, ia yakin Bahasa Sunda akan menjadi pelajaran yang menarik. “Pupuh untuk mahasiswa saja masih berat, apalagi untuk anak,” ujarnya.

Kabid Kebudayaan Dinas Kepbudayaan dan Pariwisata Jabar Wahyu Iskandar mengatakan, pengembangan pelajaran Bahasa Sunda kini mengalami kesulitan dari sisi kelembagaan. Salah satunya setelah Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) di Dinas Pendidikan Jabar dibubarkan. “Jadi Disdik tidak ada cantolannya. Secara lembaga di pusat ada tapi di provinsi tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu Kasie Pengelolaan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jabar Aang Karyana mengatakan, meski BPBDK sudah tidak ada kegiatannya dilaksanakan di struktur yang ada saat ini.

Ia mengatakan, saat ini di Jawa Barat masih ada SMA yang tidak mengajarkan Bahasa Sunda. Saat ini terdapat hanya 174 guru Bahasa Sunda di SMA negeri di Jabar.

Hasil diskusi ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperkuat visi Budaya Juara. Direktur Bisnis Pikiran Rakyat Januar P. Ruswita berharap, kegiatan ini bisa membangun semangat untuk membangun kembali Bahasa Sunda. “Agar Bahasa Sunda bisa menjadi bahasa sehari-hari kembali,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NqwjtG
via IFTTT

Pelatihan Guru SMK akan Didukung Peralatan Modern

Pelatihan Guru SMK (kemdikbud.go.id)

PELATIHAN  untuk guru sekolah menengah kejuruan (SMK) akan didukung peralatan modern. Salah satu langkah untuk mendukung pelatihan guru SMK tersebut adalah pembangunan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Bidang Listrik, Otomasi, dan Energi Terbarukan.

Pusat Keunggulan yang berada di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) di Cimahi diresmikan Kamis (13/9/2018). Fasilitas tersebut merupakan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) dengan Pemerintah Perancis dan Schneider Electric Foundation.

Pembangunan fasilitas pelatihan ini merupakan program aksi tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendikbud dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi dan Riset Perancis, Schneider Electric Foundation Perancis, serta PT Schneider Indonesia. Bagi Kemendikbud, ini merupakan bagian dari program Revitalisasi SMK sesuai Inpres Nomor  9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Pusat Keunggulan ini akan menjadi tempat pelatihan pelatih (Training of Trainers) bagi para guru dan tenaga kependidikan SMK yang programnya dirancang sesuai standar internasional yang menghubungkan akademik dengan kebutuhan dan penerapan di industri. Fokusnya adalah pengembangan keahlian bidang manajemen energi, otomatisasi bangunan, otomatisasi industri, instalasi bangunan, dan energi terbarukan. Target yang ditetapkan yaitu akan melatih 240 guru dan 10.800 siswa SMK siap kerja dalam lima tahun ke depan.

Peresmian pusat pelatihan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud Ananto Kusuma Seta, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Perancis Charles-Henri Brosseau, Chief Marketing Officer Global Schneider Electric Chris Leong, sejumlah pejabat di lingkungan Kemendikbud, serta para guru dan kepala SMK yang terlibat dalam program ini.

Ananto Kusuma Seta yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pendidikan kejuruan telah menjadi salah satu prioritas utama Kemendikbud. Peningkatan kualitas SDM tersebut sebagai upaya meningkatkan tenaga kerja yang lebih terampil. “Pengembangan Pusat Keunggulan ini adalah upaya Kemitraan pemerintah dan swasta yang sangat baik dan kami menghargai inisiatif Pemerintah Perancis dan Schneider Electric untuk mendukung agenda pemerintah Indonesia,” kata Ananto.

Charles-Henri Brosseau dari Kedutaan Besar Perancis mengatakan Pemerintah Perancis turut gembira dapat berkontribusi terhadap masa depan generasi muda, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. “Kami senang dapat semakin memperkuat kemitraan kami dengan Indonesia melalui pengembangan kompetensi guru kejuruan dan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari sistem pendidikan kejuruan terbaik di Perancis,” ujar Charles-Henri Brosseau.(kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NQ7xm9
via IFTTT

Kemendikbud Akan Hapus Sistem PPDB

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan akan mengubah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun depan. Calon peserta didik dari jenjang sekolah dasar dan menengah tidak perlu lagi mendaftar secara online ke sekolah tujuan.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem PPDB diganti dengan optimalisasi zonasi. Dengan demikian, siswa sudah mengetahui akan melanjutkan ke sekolah mana sejak awal tahun. Proses rekruitmen berbasis zonasi ini sangat mengandalkan kinerja Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Pasalnya, MKKS yang akan menentukan kapasitas kelas dan mengindentifikasi siswa yang akan masuk di jenjang berikutnya pada setiap zona. MKKS juga wajib melakukan pembinaan terhadap siswa sehingga siswa bisa menentukan akan meneruskan sekolah ke SMP dan

SMA mana atau SMK bidang apa.

“Sistemnya diubah jadi tidak ada PPBD menjelang tahun ajaran baru yang selalu banyak masalah itu. Diubah skemanya menjadi berdasar pada zonasi dan calon siswa akan diidentifikasi dari sekarang. Saya tidak mau lagi dengar ribut-ribut soal PPDB,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Muhadjir optimistis, sistem zonasi yang mulai diterapkan secara nasional pada penerimaan siswa baru 2018 mampu menggantikan PPDB yang biasanya dimulai Juni setiap tahunnya. Kemendikbud juga sudah mensosialisasikan rencana tersebut kepada pemerintah daerah Senin kemarin. Pemerintah daerah dapat langsung mulai mengidentifikasi calon siswa yang akan masuk ke jenjang berikutnya.

“Karena dari hasil pemetaan zonasi 2018 kan intake peserta didiknya sudah pasti, siswa yang ada di zona itu. Kalau nanti ada siswa pindahan itu hanya variabel tambahan. Selain mendata persebaran siswa, tahap berikutnya yang akan dilakukan dalam sisa waktu 8 bulan sebelum tahun ajaran baru 2019 dimulai adalah mendata daya dukung sarana prasarana dan guru,” kata Muhadjir.

Ia mengungkapkan, sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan nasional. Setelah diawali dengan beberapa langkah-langkah penyesuaian, kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Ia meminta agar rangkaian kebijakan zonasi dapat dipahami secara baik oleh para pengambil kebijakan di daerah. Menurut dia, pemerintah pusat semakin memercayai pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. “Hal itu tercermin dari transfer ke daerah pada anggaran fungsi pendidikan tahun 2019 yang jumlahnya semakin besar,” katanya.

Untuk mengoptimalisasikan sistem perekrutan baru tersebut Kemendikbud sudah menyiapkan sekitar 1.900 zona. Kendati demikian, Mendikbud juga meminta agar pemerintah daerah dapat bersama-sama menetapkan zona-zona persekolahan di wilayah masing-masing.

from Siap Belajar https://ift.tt/2PKLCtW
via IFTTT

Mendikbud: Guru Terdampak Gempa NTB Dapat Tunjangan Khusus

Ilustrasi Guru SM3T

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan semua guru dan pengajar yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendapat tunjangan khusus dari pemerintah. Tunjangan khusus kepada guru dan pengajar diharapkan bisa mendukung langkah pemulihan pascagempa.

“Sudah kami putuskan untuk seluruh guru di NB yang terdampak bencana mendapat tunjangan khusus sesuai amanat UU (undang-undang) guru dan dosen,” kata Mendikbud usai membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Yogyakarta, Senin.

Apalagi, lanjut Menteri, kementeriannya bersama dengan Pemerintah daerah (Pemda) setempat telah mengupayakan agar semua siswa di NTB harus tetap sekolah dan belajar dalam situasi apa pun. “Untuk belajar kemarin sudah saya canangkan bersama-sama Gubernur NTB, bahwa tiada hari tanpa sekolah termasuk mereka yang terdampak bencana, apapun kondisinyanya mereka siswa-siswa harus tetap belajar,” katanya.

Muhadjir menambahkan, kementeriannya juga sudah menerjunkan tim untuk upaya revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan di Lombok NTB yang rusak karena gempa bumi. Tujuannya, agar pelayanan pendidikan segera pulih dan normal.

“Kemarin saya sudah membawa tim penuh dari Kemendibud pusat bekerja sama dengan dinas. Saya kirim 21 truk fasilitas,” kata Mendikbud.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Oz1Wxo
via IFTTT

Kemenag Harapkan Peran Masyarakat Terkait Madrasah Negeri

Ilusrtasi (www.maarif-nu.or.id/)

KEMENTERIAN  Agama (Kemenag) membutuhkan peran serta masyarakat untuk menambah madrasah negeri di Indonesia. Pasalnya, saat ini baru 7-8 persen madrasah yang berstatus negeri dari jumlah 70 ribu lebih madrasah yang ada di Indonesia.

“Kami ini setiap tahun selalu membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menghibahkan madrasah, asetnya itu untuk dinegerikan,” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Umar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (17/9).

Di samping itu, kata dia, Kemenag saat ini juga berusaha terus untuk menambahkan madrasah negeri. Walaupun, kata dia, secara anggaran Kemenag masih minim, sehingga pihaknya sangat membutuhkan peran masyarakat. “Harapan kami bahwa peran serta masyarakat untuk membantu madrasah ini sangat kami harpakan,” ucapnya.

Menurut dia, standar minimal madrasah yang ada saat ini juga masih belum tercukupi dengan baik, sehingga madrasah belum bisa terawat dengan baik. Karena itu, kata dia, pihaknya tidak bisa serta merta menambahkan madrasah negeri.

“Saya tidak menafikan bahwa peran serta masyarakat untuk memajukan madrasah ini sangat luar biasa,” katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa jumlah madrasah negeri di Indonesia masih minim. Padahal, minat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah saat ini sangat tinggi.

Pelaksana Harian Kepala Balai Litbang Agama Kementerian Agama Nurudin Sulaiman menyebutkan, jumlah madrasah dibandingkan sekolah umum di Indonesia hanya 20 persen dari seluruh satuan pendidikan. Dari 20 persen itu, 92 persennya di antaranya berstatus swasta.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2xrelMx
via IFTTT

Disdik Purwakarta Gandeng Finlandia Tingkatkan Kualitas Guru

Ilustrasi.(prioritaspendidikan.org)

DINAS Pendidikan Kabupaten Purwakarta, menggandeng Finland of University dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Instansi ini ingin, cara pandang guru di Finlandia tentang mengajar bisa diadopsi dan diterapkan. Alasannya, sampai saat ini mayoritas guru di wilayah ini mendidik siswanya dengan konsep lama dan cenderung monoton.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengatakan, semua pihak mengetahui konsep pendidikan di Finlandia itu yang terbaik di dunia. Karenanya, konsep tersebut harus diadopsi. Karena hal itu sangat positif.

“Kita ingin, pendidikan ini menjadi sangat menyenangkan bagi siswa. Bagaimana caranya, salah satunya ada di pundak guru,” ujar Purwanto, kepada Republika.co.id, Kamis (13/9).

Oleh karena itu, perlu perubahan mindset terhadap para guru. Para pendidik ini, harus diedukasi mengenai cara mengajar yang menyenangkan. Mereka juga harus dieksplorasi kemampuan dan keterampilannya. Sehingga, kedepannya akan banyak guru yang melahirkan ide-ide kreatif, dinamis dan punya inovasi.

Salah satu cara untuk mewujudkannya, lanjut Purwanto, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan Finland of University. Kerja sama ini, dititik beratkan pada perubahan mindset guru dalam mengajar. Sehingga, perubahan ini kedepannya bisa melahirkan pembaharuan di bidang pendidikan.

“Hari ini, kita tandatangani MoU-nya antara Disdik dengan Finland of University,” ujar Purwanto.

Sementara itu, salah satu tenaga pengajar di Finland of University, Minna Makihonko, mengatakan, ada berbagai kiat mudah untuk menjadi tenaga pendidik yang menyenangkan. Salah satunya, guru harus mengetahui kepribadian dari masing-masing siswanya terlebih dulu. Dari situ, guru akan bisa mengindentifikasi karakter, masalah, serta solusi dari masing-masing siswa.

“Kita harus tahu dan kenal, masing-masing siswa yang kita hadapi. Karena, semua siswa ini berbeda, punya karakter dan cara pandang yang berbeda pula,” ujar Minna.

Selain itu, di Finlandia, pendidikan yang diterapkan berbasis kultur lokal. Sehingga, siswa bisa mencerna pelajaran dengan mudah. Sebab, kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal tersebut.

Terkait dengan kerja sama ini, jajarannya sangat mengapresiasi. Apalagi, Pemkab Purwakarta sangat mendukung dengan adanya perubahan pendidikan di wilayah ini. Pihaknya juga bersedia.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NbLSFe
via IFTTT

Dibuka Serentak 19 September, Tahun Ini Jabar Membuka 1.085 Formasi CPNS

Kementerian PANRB menggelar simulasi CAT untuk tes CPNS di UPI, Bandung. (Foto: dok. Kementerian PANRB)

KUOTA  Jawa Barat untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 mencapai 1.085 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumarwan Hadisoemarto, mengatakan pengumuman dan pembukaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) serentak se-Indonesia pada tanggal 19 September 2018, termasuk Jawa Barat.

“Jawa Barat tahun ini mendapatkan 1.085 formasi. Peruntukannya untuk tiga sektor yaitu tenaga kependidikan, kesehatan dan infrastuktur,” katanya pada awak media, di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat 14 September 2018.

Dirinci oleh Sumarwan, dari 1.085 CPNS terdiri dari 925 tenaga guru, 90 tenaga kesehatan, 69 tenaga teknis dan 1 formasi eks tenaga honorer (K2). Diakuinya, Pemda Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan formasinya, jadi murni kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. “Kita yang mengusulkan tapi yang mengeksekusi adalah kementerian,” katanya menegaskan seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar yang diterima “PR”.

Lebih lanjut Sumarwan menjelaskan, rencana seleksi CPNS akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2018 setalah semua persyaratan peserta telah terverifikasi. Tempat pelaksanaanya akan diselenggarakan di lima titik mengingat pendaftar akan membludak dari jumlah yang ditentukan.

Pertama, STT Telkom Kota Bandung akan mengcover pendaftar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Kedua, Stadion Sport Arcamanik Kota Bandung mengcover pendaftar Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Sukabumi.

Ketiga, Kabupaten Cirebon tepatnya di Hotel Radian akan mengcover pendaftar dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Keempat kota Tasikmalaya tepatnya di Gedung Serbaguna Pemda Kota Tasikmalaya dengan pendaftar dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Banjat dan Kabupaten pangandaran. Kelima Kabupaten Bogor tepatnya di Komplek Pemda Tegar Beriman dengan pendaftar dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Tidak mengajukan

“Hal yang baru perlu disampaikan adalah kesempatan diberikan peluang lebih besar pada CPNS yang Cum Laude pada jenjang pendidikannya sebanyak 5% kuota dan penyandang disabilitas sebanyak 1% kuota,” ujarnya menjelaskan.

Sumarwan mengatakan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cianjur tidak mengajukan perekrutan pegawai untuk CPNS. Masing-masing kabupaten/kota telah mengusulkan CPNS sebesar 120 formasi, terbesar dari Kota Bandung 714 formasi.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Mzjx6K
via IFTTT

Dari Ribuan, Baru 39 Sekolah di Kabupaten Bandung yang Sandang Adiwiyata

Siswa Bercocok Tanam/SARNAPI/PR
PARA siswa didampingi guru merawat sayur-mayur di green house dengan memanfaatkan sudut di lantai tiga sekolah akibat keterbatasan lahan, Senin 17 April 2017.(pikiran-rakyat.com)

DINAS Pendidikan Kabupaten Bandung menginstruksikan semua sekolah berbagai tingkatan di Kabupaten Bandung menjadi sekolah adiwiyata. Dari jumlah sekolah di Kabupaten Bandung mencapai 2.000 lebih, saat ini sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung sebanyak 39 sekolah untuk semua jenjang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, jumlah sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung merupakan jumlah terbanyak nasional. Meskipun demikian, Juhana menegaskan, saat ini pihaknya terus mendorong semua sekolah semua jenjang menjadi sekolah adiwiyata. Juhana pun membantah jika sekolah yang saat ini belum menjadi sekolah adiwiyata, menghiraukan instruksi tersebut.

“Sekolah yang saat ini belum adiwiyata, bukan menghiraukan instruksi pemerintah, melainkan mereka (sekolah yang belum adiwiyata) masih dalam persiapan menuju sekolah adiwiyata,” ungkap Juhana saat ditemui di Soreang, Kamis 13 September 2018.

Dijelaskan Juhana, semula program Adiwiyata ini dipandu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Akan tetapi, pihaknya mengharapkan seluruh sekolah di Kabupaten Bandung harus menjadi sekolah Adiwiyata sesuai dengan kemampuan dan potensi sekolah masing-masing. Dikatakan Juhana, konten Adiwiyata ini merupakan sebuah keharusan di sekolah. Menurut Juhana, kehadiran program Adiwiyata ini akan menjadi sebuah agen perubahan dalam penanganan dan pengelolaan lingkungan.

“Dari dulu sekolah menjadi agent perubahan. Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat harus bisa berubah dimulai dari sekolah. Misalnya penanganan sampah, dari dulu sudah ada. Melalui program Adiwiyata ini, menjadi lebih komprehensif,” kata dia.

Kategori

Dijelaskan Juhana, dari jumlah sekolah di Kabupaten Bandung ini, pihaknya membagi menjadi beberapa kategori sekolah Adiwiyata, di antaranya Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Pembinaan, dan Adiwiyata Persiapan. Kategori sekolah Adiwiyata ini disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan sanitasi sekolah, penghijauan sekolah, dan beberapa komponen lainnya dalam program Adiwiyata ini.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah, dikatakan Juhana, pihaknya telah menyiapkan penghargaan bagi sekolah yang sudah menyukseskan program Adiwiyata ini. Nantinya, program Adiwiyata yang digelar sekolah ini menjadi nilai tambah bagi sekolah.

Dalam kesempatan itu juga, Juhana mengharapkan, untuk menyukseskan program Adiwiyata ini pihaknya akan turut melibatkan dengan pemerintah setempat, mulai dari unsur desa hingga kecamatan. Dengan demikian, Juhana mengharapkan di setiap kecamatan terdapat 3 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMA/SMK yang menjadi sekolah Adiwiyata.

“Jika dikalkulasikan, nantinya ada 105 sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bandung yang mencakup 31 kecamatan. Kemarin yang baru dibina Dinas LH Kabupaten Bandung baru mencapai 20 hingga 30 sekolah,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk melakukan percepatan terbentuknya sekolah-sekolah adiwiyata di Kabupaten Bandung.

“Sebagai kelanjutan dari program pemerintah di bidang lingkungan, kita mendorong semua sekolah di Kabupaten Bandung menjadi sekolah Adiwiyata. Saat ini baru 6% sekolah yang Adiwiyata,” kata Asep.

Dia berharap, soal ingkungan harus menjadi prioritas bersama. Untuk itu, harus ada peran aktf dan partisipasi seluruh pihak dengan menghadirkan kepedulian semua pihak untuk mengelola lingkungannya menjadi lebih nyaman, kondusif, dan asri.

from Siap Belajar https://ift.tt/2QnQplY
via IFTTT

Jangan Ada Lagi Keluhan Pelamar CPNS 2018 soal Input NIK

Kementerian PANRB menggelar simulasi CAT untuk tes CPNS di UPI, Bandung. (Foto: dok. Kementerian PANRB)

PENDAFTARAN  CPNS 2018 mulai dibuka 19 September mendatang. Tahun lalu, pendaftaran CPNS diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan). Seharusnya ketika pelamar memasukkan deretan angka NIK, otomatis nama dan alamatnya muncul.

Namun banyak pendaftar yang NIK-nya tidak valid dan tidak muncul di website pendaftarn CPNS.

Urusan database NIK menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar sepekan menjelang pendaftaran CPNS baru, diharapkan tidak muncul lagi persoalan NIK pelamar CPNS. Apalagi BKN memperkirakan jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 6 juta orang. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah pelamar CPNS sekitar 2,4 juta orang.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menuturkan sampai saat ini tidak ada hal khusus untuk antisipasi gangguan NIK dalam rangka pendaftaran CPNS 2018.

’’Semua (pelamar CPNS, Red) yang tahun lalu ada kendala tertangani semua,’’ katanya seperti diberitakan Jawa Pos.

Zudan mengatakan ketika pelamar memasukkan NIK yang tidak valid, memang tidak akan muncul identitasnya. Sebaliknya setiap NIK yang valid, ketika dimasukkan ke laman pendaftaran CPNS baru, pasti akan keluar datanya.

Dia mengingatkan bagi pelamar yang datanya tidak keluar setelah memasukkan angka NIK, untuk diperiksa lebih teliti lagi. Sebab bisa jadi ada digit angka yang keliru. Jika sudah dipastikan seluruh digit NIK benar tetapi data belum muncul juga, dianjurkan untuk mengecek ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

from Siap Belajar https://ift.tt/2x52lkq
via IFTTT

Redistribusi Guru Berbasis Zonasi Masih Sulit Dilakukan

Ilustrasi (aryansah.wordpress.com)

RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan zonasi dalam redistribusi guru pada akhir tahun ini masih sulit dilakukan. Hal ini karena daerah masih kekurangan guru.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, redistribusi guru berbasis zonasi ini belum bisa menjadi fokus saat ini sebab masih terkendala kekurangan guru. “Setiap bulan banyak guru berstatus PNS yang pensiun, sementara tidak diikuti dengan proses rekrutmen. Itu menjadi persoalan besar,” kata Hadadi saat ditemui di SMK Prakarya Internasional pekan lalu.

Untuk menutupi kebutuhan guru, kata Hadadi, maka dilakukan rekrutmen guru non PNS. Untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Barat diperlukan sekitar 50.000 guru. “Belum lagi ada sekolah swasta yang perlu diperkuat, jadi ada guru PNS yang dipekerjakan di sekolah swasta,” ujar Hadadi. Sementara itu, jumlah guru honorer di Jabar mencapai 22.000 orang.

Dengan kondisi ini, Hadadi ragu jika redistribusi guru berbasis zonasi bisa tercapai akhir tahun ini seperti yang diharapkan Kemendikbud. Menurut dia, peningkatan dan pemerataan kapasitas guru menjadi perhatian utama saat ini. “Kalau semua guru di kota dan di luar perkotaan kualitasnya bagus, apa yang dipersoalkan? Yang penting (guru) dilatih,” katanya.

Uji kompetensi

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, pemindahan guru lewat rotasi dan mutasi selama ini sudah dilakukan. Namun biasanya atas keinginan sendiri atau keadaan tertentu. Perlu persiapan matang jika dilakukan dalam jumah besar.

Elih menyebut, kekurangan guru juga dialami oleh Kota Bandung akibat tak ada pengangkatan guru PNS baru sementara posisi kosong akibat pensiun terus bertambah. Akibatnya, sekolah berinisiatif memberdayakan tenaga guru nonPNS. Saat ini guru PNS di Kota Bandung jumlahnya sekitar 11.000 orang.

“Saat ini kami sedang pemetaan juga karena guru yang pensiun ini juga tidak merata. Ada sekolah yang guru PNS nya masih banyak, ada yang sudah sedikit,” katanya.

Elih berpendapat, sebenarnya kebijakan redistribusi guru oleh pemerintah pusat ini bisa menjadi acuan rotasi guru bagi daerah. “Akan jadi pertanyaan kalau kami melakukan rotasi, sedangkan tetangga tidak,” ujarnya.

Redistribusi guru ini, kata Elih, akan lebih baik jika didasarkan pada uji kompetensi. Hal ini untuk mencegah penumpukan guru-guru berkualitas di sekolah favorit. “Ini juga bisa jadi penyegaran, menyehatkan suasana,” ujarnya.

Redistribusi berdasarkan zonasi relatif bisa dilakukan di Kota Bandung sebab jarak tempuh yang masih terjangkau. Hal itu tentu berbeda dengan daerah yang wilayahnya luas. Upaya mendekatkan tempat mengajar dengan rumah guru, kata Elih, diharapkan juga bisa lebih menyejahterakan.

Sertifikasi honorer

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan, berdasarkan laporan anggotanya, beberapa SMA dan SMK negeri di Jawa barat mengalami kekurangan guru PNS. SMA dan SMK negeri yang sudah lama di Kota Bandung, rata-rata Guru PNS nya tinggal 60%.

“Hal merupakan dampak dari pengangkatan guru secara serempak pada saat orde baru. Sehingga pensiunnya serempak juga. SMA dan SMK negeri di daerah pun lebih parah lagi, SMAN Rancabuaya Garut Selatan  dan SMAN  Cibinong Cianjur masing-masing hanya 1 orang guru PNS,” kata Iwan.

Moratorium rekrutmen guru PNS membuat sekolah terpaksa merekrut guru honorer. Gaji yang mereka terima jauh di bawah guru PNS.

“Masih beruntung  yang sudah mendapat honor dari Pemprov Jabar  sebesar Rp 85 ribu rupiah perjam perbulan. Masih banyak yang belum mendapat honor dari pemprov. Mereka rata-rata di bayar Rp 50 ribu rupiah perjam perbulan. Namun ironisnya kerja sebulan yang di bayar hanya satu minggu, entah peraturan dari mana kebijakan yang tidak manusiawi tersebut,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, guru-guru honorer di sekolah negeri sampai saat ini belum bisa disertifikasi sehingga mereka tidak bisa mendapat Tunjangan Profesi Guru karena status mereka bukan guru tetap.

“Seharusnya pemprov mau mengeluarkan SK kepada mereka sebagai guru honorer tetap daerah sehingga bisa diajukan sertifikasi dan akan mendapatkan TPG,” katanya.

FAGI mengusulkan gar moratorium rekrutmen  calon PNS guru dicabut dan segera malakukan rekrutmen guru PNS. “Jika tidak lulus menjadi CPNS maka beri mereka SK status Guru Honorer Tetap Daerah sehingga mereka bisa ikut sertifikasi guru agar bisa mendapat TPG dari APBN,” ucap Iwan.

from Siap Belajar https://ift.tt/2N69mM6
via IFTTT

Cegah Bullying, Kurikulum Karakakter Perlu Diperkuat

Ilustrasi

BEBERAPA  waktu lalu, Kota Bandung dihebohkan dengan kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada siswa sekolah dasar (SD). Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya bullying pada anak-anak.

Ketua Yayasan Cendikia Muda, Reyhanani Bahar menilai perlu adanya aturan penekanan kurikulum berbasis karakter yang diperkuat di sekolah-sekolah. Hal ini diyakininya dapat mencegah kasus bullying.

Reyhanani mengimbau pemerintah Kota Bandung serta komisi D DPRD Kota Bandung untuk membuat peraturan menginisiasi ide kepada dinas pendidikan kota Bandung untuk menguatkan kompetensi inti dari kurikulum 2013 yaitu learning and empowerment yang terdiri dari bidang akademik, psikologis atau spiritual dan fisik.

“Pada umumnya yang dikuatkan bidang fisik sehingga psikologis atau spiritual kurang terpantau akibatnya sekolah tidak sehat secara psikologis atau spiritual,” katanya dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (11/9).

Ia mengatakan civitas akademika khususnya guru juga harus menjadi role model bagi siswanya. Role model ini sebagai acuan atau panutan bagi guru agar didalam proses mengajar.

“Bila akhlaq guru baik maka dapat dijadikan contoh bagi murid yang melihat,” ujarnya

Menurutnya, kasus bullying yang marak terjadi di sekolah dasar akibat suatu kondisi dimana tidak terpantau oleh sekolah ataupun juga oleh civitas akademika. Korban bullying cenderung tertutup dan menyembunyikan kasus tersebut, peran orangtua sangat berperan penting dalam pembentukan karakter pribadi anak.

Selain itu, tambahnya, perilaku bullying kemungkinan juga berasal dari rumahnya sehingga perlu adanya intropeksi. Orangtua tentunya peka terhadap prilaku anak dan pembelajaran disekolah, sebab sekolah bukanlah bengkel tapi lingkungan sekolah tidak bisa instan merubah karakter anak.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2CPjFzf
via IFTTT

Bangun Budaya Literasi, Diskarpus Depok Gelar Dejabuk

Ilustrasi

MEMBANGUN  budaya literasi di kalangan generasi muda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok menggelar Depok Jago Baca Buku (Dejabuk). Kegiatan ini dilaksanakan mulai 10 September hingga 14 September 2018.

Banyak perlombaan yang akan dilaksanakan, salah satunya lomba mewarnai untuk anak TK, dan lomba menggambar bagi tingkat pelajar SD.

“Selain menggelar berbagai lomba yang diikuti ratusan pelajar di Kota Depok, pengunjung juga bisa membeli buku murah yang dijual di depan Perpustakaan Umum Kota Depok,” ujar Kepala Bidang Perpustakaan Diskarpus Depok, Catur Sri Astuti, dalam keterangan pers, Selasa (11/9).

Catur menjelaskan, untuk bazar buku pihaknya bekerja sama dengan beberapa penerbit buku terkenal. Sejumlah buku seperti novel, gaya, hidup, hingga buku panduan tes CPNS dijual dengan harga terjangkau.

“Kami juga akan memberikan penghargaan bagi pengunjung yang selalu mengisi waktu membaca ke Perpustakaan Umum Kota Depok,” tutur Catur.

Melihat antusiasme pengunjung di hari pertama yang mencapai 100 pelajar dari berbagai sekolah, Catur yakin, momentum seperti ini dapat meningkatkan minat baca bagi pelajar di Kota Depok.

“Kami berharap, ini menjadi langkah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), yang memberi fasilitas bagi anak untuk memiliki wawasan luas,” harapnya.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NzjfkL
via IFTTT

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dikejar Arus Digital

Siswa ABK unjuk kemampuan di Gebyar dan Lomba Keberbakatan PKLK Dikdas 2014.(antaranews.com)

PEMBERI layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak dengan kecerdasan istimewa diminta untuk tidak gaptek alias gagap teknologi. Perkembangan era digital dan derasnya arus teknologi informasi membuat penyelenggara pendidikan inklusif ini untuk bisa mengikuti tren yang ada.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Univeristas Negeri Padang (FIP UNP), Alwen Bentri, menyebutkan bahwa dampak nyata dari lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi ini telah memicu penyelenggara pendidikan inklusi untuk berbenah diri. Menurutnya, pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus kini harus lebih banyak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pendidikan inklusif yang selaras dengan era digitalisasi diharapkan mampu membekali peserta didik berkebutuhan khusus dengan untuk bisa berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat.

“Isu teknologi informasi ini menjadi fokus kami di kalangan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini harus mengakomodir semu peserta didik, sekaligus mengikuti perkembangan tekonologi,” kata Alwen dalam Internasional Conference on Social Education and Soscial Inclusi (ICSESI) bertajuk Improving Special Education Quality and Social Inclusion At Digital Era, Selasa (11/9).

Sementara itu, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP UNP Marlina Muluk juga menambahkan, penyelenggara pendidikan bagi anak berkubutuhan khusus perlu saling berbagai pengalaman dalam memberikan pendidikan inklusif ini. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi perlu disikapi dengan bijak, sekaligus mendorong pemberian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tanpa kecuali.

“Kami melihat, mewadahi, dan menghimpun berbagai pemikiran penyelenggara pendidikan inklusif perlu dilakukan untuk mengakomodasi semua peserta didik tanpa terkecuali,” katanya.

Salah satu langkah yang dilakukan PLB FIP UNP adalah menyelenggarakan konferensi internasional, yang menghadirkan pembicara dari berbagai macam negara seperti (Assoc) Prof David Evans dari The University of Sydney), Kanokporn Vibulpatanavong, Ph.D dari Srinakharinwirot University di Thailand, (Assoc) Prof Mohd Hanafi, Ph.D dan Prof Dr Mega Iswari dari UNP.

Ketua pelaksana konferensi, Mega Iswari menyebutkan bahwa sekolah-sekolah khusus membutuhkan uluran tangan dan konferensi ini diharapkan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ide-ide baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Mega.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2CMIJHd
via IFTTT

Menristekdikti: Anak Muda Tumpuan Ekonomi Baru

Ilustrasi

PADA era revolusi industri 4.0, masa depan bangsa Indonesia bertumpu kepada anak muda penerus bangsa. Kreativitas dan inovasi dari anak muda akan melahirkan berbagai sumber ekonomi baru yang akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa di era Revolusi Industri 4.0.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan, “Unicorn” Startup di Indonesia didominasi oleh hasil pemikiran anak muda. Karena itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia harus dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Semua anak muda, mahasiswa, wisudawan harus terus memaksimalkan potensinya. Karena kalianlah motor penggerak ekonomi di era digital ini,” kata Nasir, Senin (10/9).

Dia memperkirakan pada tahun 2030, produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan menempati urutan ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050 pada urutan ke-4. Hal itu akan terwujud jika angkatan kerja Indonesia harus dikelola dengan baik.

Menteri Nasir berpesan kepada mahasiswa dan wisudawan untuk selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Kemudian, terus mencari peluang-peluang baru dalam dunia kerja.

“Saya berharap sains dan teknologi menjadi bidang ilmu yang populer dan minat anak-anak Indonesia pada bidang ilmu ini meningkat,” kata Nasir.

Nasir menekankan, semua lulusan perguruan tinggi harus memiliki mindset “positif work habit”. Artinya, mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan giat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2oXm5SQ
via IFTTT

Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengangkatan Guru

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

KETUA Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi meminta agar pemerintah mencabut moratorium pengangkatan guru seperti yang tercantum dalam PP Nomor 48 tahun 2005.

“Pemerintah harus tetap memberi perhatian kepada guru honorer. Angkatlah mereka melalui pegawai honorer daerah, moratorium PP Nomor 48-nya dicabut,” kata Unifah saat dihubungi, Senin (10/9).

Menurut Unifah sejak dimoratoriumnya PP Nomor 48 tahun 2005, tidak ada lagi pengangkatan guru honorer yang secara resmi gajinya ditanggung oleh APBD. Padahal pengangkatan guru honorer oleh Pemda setidaknya bisa memberi kesejahteraan kepada para guru di daerah.

“Jadi meskipun bukan menjadi PNS, tapi kan honorer daerah itu (gajinya) dari APBD jadi lebih jelas statusnya,” jelas Unifah.

Karena itu dia menegaskan, ke depan perlu ada keberpihakan Pemda terhadap guru honorer. Jika PP 48/2005 tidak dicabut, lanjut dia, pemerintah juga bisa merekrut guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Namun sebenarnya itu juga masih jadi soal. Karena sampai saat ini peraturan pemerintah (PP) soal PPPK juga ini belum ada, belum selesai, rasanya saya ingin bertemu pak Menpan ngobrol soal ini,” kata Unifah.

Sementara itu, Unifah juga meminta semua pihak untuk turut mengawal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini agar tidak terjadinya kongkalikong.

“Perlu lah ada itu ya pengawasan dari semua pihak, agar berjalan dengan lancar,” ungkap Unifah.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2MjF8jr
via IFTTT

Prodi STEM Masih Jadi Tumpuan Pemerintah Tingkatkan SDM Indonesia

Ilustrasi

PROGRAM studi science, technology, enggineering, mathematics (STEM) menjadi tumpuan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Prodi STEM berperan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nasional.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, jika pengelolaan STEM tak berjalan dengan baik, maka bonus demografi 2030 akan menimbulkan malapetaka. Serapan angkatan kerja lulusan perguruan tinggi akan semakin tertinggal dibandingkan dengan lulusan SMA/SMK sederajat.

Menurut dia, semua perguruan tinggi didorong untuk membuka dan memperbaiki mutu prodi STEM. Para lulusan STEM diharapkan tidak hanya menjadi pekerja yang berdaya saing global, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Ia menegaskan, Kemenristekdikti membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi yang berminat membuka prodi STEM.

“Pada era revolusi industri 4.0, masa depan bangsa Indonesia bertumpu kepada mutu anak muda penerus bangsa. Kreativitas dan inovasi dari anak muda akan melahirkan berbagai sumber ekonomi baru yang akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Prodi STEM sangat relevan dengan kebutuhan tersebut,” ujar Nasir pada acara wisuda Institut Teknologi Del, Sitoluama, Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu 8 September 2018.

Ia mencontohkan, para lulusan teknik informatika terbukti mampu membangun beragam start up. Menurut dia, model bisnis masa depan seperti itu hanya terpikir dan direalisasikan oleh anak muda. Ia menegaskan, jika SDGs tercapai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-4 dunia pada 2050.

“Diperkirakan pada tahun 2030, GDP Indoensia akan pada urutan ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050 pada urutan ke-4, hal ini karena apa ? karena Sustainable Development Goals Indonesia. Oleh karena itu angkatan kerja Indonesia harus dikelola dengan baik. Lulusan STEM akan sangat berperan dalam persaingan masa depan,” ucapnya.

Prodi STEM berkembang mengikuti zaman

Ia menyatakan, prodi STEM berkembang mengikuti perubahan zaman. Para lulusannya harus mampu mencari peluang-peluang baru dalam dunia kerja. Ia berharap, STEM menjadi bidang ilmu yang populer dan minat anak-anak Indonesia pada bidang ilmu ini meningkat.

“Lulusan IT Del harus ber-mindset “positif work habit”, mampu berkomunikasi dengan baik dan giat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena bidang inilah yang akan menyokong ekonomi Indonesia kedepannya,” ujarnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Ketua Pembina Yayasan Del mengklaim, Institut Teknologi Del merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang siap menyongsong tantangan revolusi industri 4.0. “Salah satu program studi pertama yang didirikan di IT Del adalah prodi Teknologi Informatika. IT Del telah melakukan banyak kerjasama dengan dunia Industri agar lulusannya dapat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Luhut.

Ia menuturkan, lulusan IT Del memiliki tiga hal mendasar yakni kecerdasan, karakter dan kesehatan yang baik. “Anda akan menjadi bagian dari perubahan Indonesia di masa depan jika mampu menjaga tiga hal mendasar tadi,” katanya kepada para lulusan.

from Siap Belajar https://ift.tt/2oXvuJY
via IFTTT

226 Siswa di Jabar Ikuti Kompetisi Roket Air

Foto: Ilustrasi (Okezone)

SEBANYAK 266 siswa SMP dan SMA/sederajat dari 56 sekolah di Jawa Barat mengikuti Kompetisi Roket Air Regional (KRAR) 2018, di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat selama dua hari yakni dari tanggal 8-9 September 2018.

Menurut Kepala Puspa Iptek Sundial, Joko Santoso, kompetisi ini diselenggarakan oleh Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Pusat Peragaan Iptek (Puspa Iptek) Sundial, Padalarang-Bandung, Jawa Barat.

“Untuk peserta didasarkan pada usia 12 sampai 16 tahun. Pesertanya itu dari SMP dan SMA dan anak SMK juga ada ikut. Tahun ini ada 266 siswa peserta dari 56 sekolah di Jawa Barat,” ujar Joko kepada wartawan, Sabtu (8/9).

Joko mengatakan, khusus tahun ini pihaknya membatasi jumlah peserta yang ikut hal ini terkait penggunaan lokasi atau tempat untuk kompetisi roket air tersebut. Minat peserta dari setiap sekolah untuk mengikuti ajang inj cukup tinggi setiap tahunnya. Hanya saja, tahun ini dibatasi oleh panitia mengingat fasilitas yang digunakan.

“Kalau itu di Bale Pare Kota Baru Parahyangan yang bisa menampung hingga 500 peserta. Kebetulan Bale Pare sedang direnovasi dan ruangan di sini cuma bisa menampung 260 peserta,” katanya.

Menurut Joko, tujuan utama diselenggarakan kompetisi roket air tersebut ialah untuk memperkenalkan teknologi peroketan sejak dini kepada generasi muda. Serta, dalam rangka penyebarluasan sains dan teknologi secara mudah dan menyenangkan.

“Dan bagi kami memperkenalkan Puspa Iptek Sundial kepada publik jawa barat bahwa di Jawa Barat ini ada pusat sains yang bisa dikunjungi oleh masyarakat jika ingin mengadakan acara kunjungan atau field trip yang berkembangan dengan teknologi,” katanya.

Menurut Joko, pihaknya sudah delapan tahun melaksanakan kompetisi roket air regional Jawa Barat. Yakni, sejak 2010 sampai sekarang. “Alhamdulillah peserta yang ikut setiap tahunnya meningkat baik dari kuantitas peserta atau jumlah sekolah. Ini juga kan dalam rangka penyebarluasan science dan teknologi secara mudah dan menyenangkan,” katanya.

Kompetisi roket air juga, kata dia, mengajarkan siswa berbagai disiplin ilmu kepada generasi muda seperti teknologi kedirgantaraan, ilmu fisika, hingga ilmu matematika. Selain kompetisi roket air, pihaknya juga menyelenggarakan Teacher Workshop gratis untuk guru yang mendampingi peserta.

Dalam kompetisi ini, kata dia, peserta akan berlomba untuk mendesain roket air serta meluncurkannya sebuah roket yang dirakit oleh peserta sendiri dengan sasaran di jarak 55 meter. Pemenang akan ditentukan berdasarkanjarak pendaratan terdekat dari pusat sasaran.

Penyelenggaraan kompetisi ini, menurut Joko, dilakukan dalam rangka menyeleksi 10 orang peserta yang akan mewakili Jawa Barat di Kompetisi Roket Air Nasional pada tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2018 di PPIPTEK TMII Jakarta. Nantinya, di tingkat nasional tersebut diseleksi peserta yang akan membawa nama Indonesia di Kompetisi Roket Air Internasional se-Asia Pasiflk, yang tahun ini akan diselenggarakan di Singapura pada November mendatang.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2CBFDFT
via IFTTT