Pelamar CPNS Terkendala NIK-KK Tidak Sinkron Datangi Kantor Disdukcapil

Tes cpns, momentum untuk melakukan reformasi birokrasi.(berita.upi.edu)

CALON  pelamar CPNS di Kota Cimahi mengalami masalah pada tahap awal pembuatan akun di situs BKN gagal masuk. Hal itu dikarenakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sinkron.

Hal itu dikeluhkan sejumlah pelamar CPNS yang mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi di Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin 1 Oktober 2018.

Sekretaris Disdukcapil Kota Cimahi, Yosephina Dewanti mengatakan, masyarakat yang datang ke Disdukcapil Kota Cimahi saat ini cukup banyak. “Kita memang banyak didatangi masyarakat karena sedang sinkronisasi data. Bisa jadi sebagian diantaranya lapor perbaikan data untuk melamar CPNS,” ujarnya.

Pendataan dilakukan berbasis NIK yang digunakan para pendaftar untuk seleksi CPNS 2018 di situs BKN. “Saat data dimasukkan, NIK dan KK mereka tidak sinkron,” ujarnya.

Menurut Yosephina, penyebab kejadian tersebut beragam. “Bisa jadi saat merekam data kependudukan sedang tidak online jaringannya, atau ada data yang salah dimasukkan. Sepertinya perlu dilakukan pemeriksaan data ulang sekaligus upgrade data,” ucapnya.

Yosephina menilai, kendala  pendaftaran CPNS dengan data kependudukan sama dengan saat masyarakat mendaftar nomor seluler. “Sama seperti saat daftar nomor seluler, banyak juga yang mengalami hal sama dan harus diurus sesuai penyebabnya masing-masing,” kata dia.

Apabila mengalami permasalahan penggunaan data kependudukan, masyarakat diharapkan segera mengurusnya ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi. “Silahkan datang sendiri tidak perlu pakai jasa perantara,” ucapnya.

Pemerintah juga meminta pendaftar CPNS menghubungi call center Dukcapil di nomor 1500537. Kontak bantuan menggunakan layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 08118005373. Atau melalui email ke callcenter.dukcapil@gmail.com menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi.

“Kalau ada kasus yang dialami segera melakukan pelaporan atau perbaikan data ke Disdukcapil. Lengkapi dokumen kependudukan sejak dini, artinya jangan saat ada perlu mendesak dan waktu mepet dengan masa pendaftaran berakhir khawatir terkendala teknis. Sebab faktor teknis dalam pelayanan kependudukan sangat berpengaruh,” ujarnya.

Periksa e-KTP sebelum melamar

Sementara itu, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Cimahi meminta para pelamar agar mengecek e-KTP sebelum mendaftar. Sebab, NIK yang harus diisi saat mendaftar  langsung terintegrasi dengan data kependudukan.

“NIK informasi dari pusat di aplikasi sscn.bkn.go.id terintegrasi langsung dengan Disdukcapil. Ketika NIK masuk, langsung masuk data dari Disdukcapil,” kata Kepala Badan Pengelolaan dan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi Harjono.

Menurut dia, pengecekan data ke Disdukcapil sangat diperlukan untuk memastikan apakah e-KTP-nya sudah terdata atau belum.  “Sebab, kalau KTP bermasalah, enggak bisa daftar. Harus diperbaiki dulu,” kata Harjono.

Hingga Senin 1 Oktober 2018, jumlah pelamar yang mendaftar ke Kota Cimahi mencapai 262 orang. “Pendaftar sampai hari ini sudah yang memenuhi syarat 262 orang,” kata Harjono.

Sebetulnya, total pendaftar untuk CPNS Kota Cimahi 2018  melalui laman sscn.bkn.go.id, sudah mencapai 301, namun yang memenuhi syarat hanya 262 orang dan sisanya tidak memenuhi syarat.

“Didominasi guru sebanyak 205 orang, tenaga kesehatan 53 orang dan tenaga teknis 4 (empat) orang,” ucapnya. Pemkot Cimahi menyediakan 240 formasi yang terdiri dari tenaga pendidik, penaga kesehatan serta tenaga teknis. “Pendaftaran sampai tanggal 10 Oktober 2018 mendatang,” tuturnya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2P0WfZj
via IFTTT

Ridwan Kamil Tawarkan Beberapa Opsi untuk Guru Honorer Jabar

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (ANTARA News)

PERWAKILAN Ridwan Kamil. Mereka meminta peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Guru honorer juga meminta peningkatan kesejahteraan karena telah belasan tahun bekerja. Namun kesempatan untuk menjadi PNS justru hilang karena terkendala usia.

“Kami ingin mendapatkan pengakuan berupa SK Gubernur sebagai tenaga honorer,” ujar Dede Ismail, guru agama SMAN 6 Tambun Selatan, Kota Bekasi di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate Jalan Diponegoro, Selasa, 2 Oktober 2018.

Perwakilan guru honorer yang hadir antara lain berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur. dan Kota Cimahi.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan Jabar, hadir Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi, Sekretaris Disdik Jabar Firman Adam, dan Kepala-kepala Kantor Cabang Dinas (KCD).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan tidak setuju dengan teori pukul rata yang diterapkan di dunia pendidikan. Pukul rata artinya kebijakan yang menyamaratakan bahwa semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama.

Ketersediaan guru di Jabar tidak sebanding dengan jumlah anak didiknya, sehingga daerah merekrut guru honorer. Kondisi saat ini guru honorer menuntut diangkat sebagai PNS atau dinaikkan tunjangannya, menurut Ridwan, perlu dikaji dulu.

Ridwan menawarkan beberapa opsi yang bisa dilakukan. “Jika keinginan menjadi PNS sebagai status, saya akan membicarakannya dengan Menpan dan Mendikbud,” ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan kenaikan tunjangan, Ridwan menyebutkan harus menghitung dulu kemampuan keuangannya. “Saya tidak mau karena demi menaikkan tunjangan, hal esensial yang juga menyangkut kepentingan orang banyak diabaikan. Seperti mengambil dana untuk aspal jalan,” ucapnya.

Ridwan juga menyebutkan persoalan kesejahteraan dapat menggunakan sejumlah terobosan dan melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan, untuk meringankan beban guru honorer, dapat diterapkan angkutan gratis untuk guru, atau kemudahan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya.

“Kami dapat membuat diskresi untuk itu, karena bentuk mensejahterakan itu tidak hanya dalam satu bundel,” ucapnya.

Ridwan juga mengatakan akan mengecek ke kota dan kabupaten untuk melihat kemungkinan kontribusi untuk guru honorer karena mereka juga masih warganya. Saat ini yang masih memberikan hibah meskipun SMA dan SMK telah alih kelola oleh Provinsi adalah Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

“Nanti kita akan lihat fasilitas apa yang hilang saat alih kelola. Apakah bisa sepenuhnya ditangani oleh provinsi. Kalau tidak bisa, hayu udunan bersama kota/kabupaten,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Hadadi mengatakan saat ini ada 23.267 guru honorer yang di bawah pengelolaan Jabar. Jumlah itu terdiri dari 6.761 guru mengajar di SMA, 7.250 guru di SMK, 395 guru di SLB, dan 8.861 orang tenaga kependidikan.

Hadadi mengatakan sejak 2017, guru honorer diberikan honor Rp 85.000 saban jam mengajar. Dengan mengajar minimal 24 jam, maka pendapatannya di atas R p1 juta. Tenaga kependidikan juga mendapatkan honor yang disesuaikan dengan pendidikan terakhir mereka.

Hadadi mengatakan para guru honorer menginginkan adanya surat keputusan dari Gubernur yang menerangkan bahwa mereka mengajar sehingga bisa mendapatkan tunjangan dan NUPTK. “Selain itu, mereka juga meminta kenaikan honor mengajar tiap jam terutama untuk beberapa daerah yang UMR-nya di atas Rp2 juta,” ujar Hadadi.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2xVMjKt
via IFTTT

Guru Honorer di Atas 35 Tahun Akan Tetap Diseleksi

Ilustrasi

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, guru honorer berusia lebih dari 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, namun, mereka tetap harus mengikuti skema seleksi yang ditetapkan. Seleksi yang dimaksud tersebut merupakan seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal tersebut diungkapkan Mendikbud saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (27/9/2018). Saat itu wartawan mempertanyakan peraturan mengenai guru honorer kategori dua (K2) yang berusia di atas 35 tahun ke atas tidak bisa mendaftar seleksi CPNS tahun 2018.

Namun, Mendikbud menegaskan, saat ini pemerintah baru membuka skema seleksi untuk CPNS, sementara seleksi untuk PPPK masih menunggu informasi data untuk dijadikan landasan kebijakan skema PPPK. “Kita baru bisa mendata berapa jumlah guru pengganti atau guru honorer itu, kita belum melakukan telaah lebih intens berapa tingkat kebutuhannya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, isu usia yang menjadi paling utama akan diselesaikan melalui PPPK. “Peluangnya yang memang usianya lebih dari 35 tahun yang selama ini menjadi isu utama dalam rekrutmen ini. Itu akan diselesaikan melalui PPPK. Tetapi harus tetap melakukan proses seleksi,” tegas Muhadjir.

Kebijakan ini membuka peluang bagi guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi pegawai pemerintah meski statusnya bukan PNS, melainkan PPPK. Menurut Mendikbud, skema PPPK lebih fleksibel, karena bisa diikuti oleh guru honorer mulai dari usia 20 tahun hingga dua tahun menjelang pensiun (58 tahun). Saat ini pemerintah masih menggodok kebijakan mengenai seleksi PPPK ini secara detail.

Sebelumnya di kesempatan yang berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, skema seleksi yang sudah berjalan adalah melalui seleksi CPNS. Tahun ini, pemerintah membuka formasi 238.015, dan sebanyak 112.000 di antaranya untuk profesi guru.(kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2zKXwil
via IFTTT

Wali Kota Sukabumi Dorong Warganya Lanjut Pendidikan Tinggi

Ilustrasi (kimochiku.blogspot.com)

WALI Kota Sukabumi Achmad Fahmi mendorong warganya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini dinilai akan semakin mendorong terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera.

“Kami mendorong agar lulusan SMA bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi,’’ ujar Achmad Fahmi kepada wartawan, Ahad (30/9).

Menurut Fahmi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah mewujudkan masyarakat beradab dan tingginya angka kesejahteraan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah kota (pemkot) berencana akan memberikan ‘kadeudeuh’ kepada warga Sukabumi yang berprestasi dan melanjutkan pendidikan tinggi. Langkah ini untuk memacu sema

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mendorong warganya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini dinilai akan semakin mendorong terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera.

“Kami mendorong agar lulusan SMA bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi,’’ ujar Achmad Fahmi kepada wartawan, Ahad (30/9).

Menurut Fahmi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah mewujudkan masyarakat beradab dan tingginya angka kesejahteraan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah kota (pemkot) berencana akan memberikan ‘kadeudeuh’ kepada warga Sukabumi yang berprestasi dan melanjutkan pendidikan tinggi. Langkah ini untuk memacu semangat warga untuk terus berprestasi dalam mengeyam pendidikan.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, para lulusan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan tersendiri. Para lulusan harus menjadi pribadi yang tangguh karena pembelajaran dimulai ketika selesai dari kampus. “Harapannya mereka bisa menjawab tantangan zaman terutama kebutuhan dunia industri dan mampu berkiprah untuk masyarakat,” imbuh dia.

Di sisi lain, Pemkot Sukabumi juga akan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sukabumi. Di Kota Sukabumi terdapat sejumlah perguruan tinggi seperti Politeknik (Poltek) Sukabumi dan kampus lainnya.

Menurut Fahmi, pendidikan tinggi di Sukabumi akan terus digenjot dan ditingkatkan kualitasnya. Sehingga, nantinya menghasilkan generasi Sukabumi yang terbaik.

ngat warga untuk terus berprestasi dalam mengeyam pendidikan.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, para lulusan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan tersendiri. Para lulusan harus menjadi pribadi yang tangguh karena pembelajaran dimulai ketika selesai dari kampus. “Harapannya mereka bisa menjawab tantangan zaman terutama kebutuhan dunia industri dan mampu berkiprah untuk masyarakat,” imbuh dia.

Di sisi lain, Pemkot Sukabumi juga akan mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sukabumi. Di Kota Sukabumi terdapat sejumlah perguruan tinggi seperti Politeknik (Poltek) Sukabumi dan kampus lainnya.

Menurut Fahmi, pendidikan tinggi di Sukabumi akan terus digenjot dan ditingkatkan kualitasnya. Sehingga, nantinya menghasilkan generasi Sukabumi yang terbaik.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DUOGCm
via IFTTT

Disdik Kab Bandung Minta Guru Honorer Diangkat ASN

 

Ilustrasi

DINAS Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung mengungkapkan saat ini kekurangan tenaga guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, ia mengklaim di kelas tidak kekurangan guru sebab banyak guru honorer yang diperbantukan.

“Ada sekolah gurunya 10 orang, ASN-nya hanya 1 ditambah satu lagi dengan kepala sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana, Senin (1/10).

Ia menuturkan, dengan kondisi tersebut pihaknya mendorong pemerintah pusat agar mengangkat guru honorer yang sudah mengajar di sekolah dan tanpa melihat usia. Sebab mereka telah mengabdi belasan dan puluhan tahun.

“Namun itu semua terkendala di UU ASN, jadi tetap perjuangan itu harus mengarah dulu ke revisi UU,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan Disdik terus mengikuti perkembangan kebijakan tentang guru honor terutama para eks k2 yang berjuang dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2018 yang dalam ketentuannya usia diatas 35 tahun tidak dapat diakomodir.

“Perjuangan mereka khusus di Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari berbagai pihak baik Bupati, DPRD, PGRI dan Disdik sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Guru honorer kategori 2 (K2) meminta pengakuan dan kejelasan status dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Tidak adanya kejelasan status membuat para guru honorer di sekolah khususnya sekolah negeri tidak bisa mengurus sertifikasi guru.

Selama ini, mereka diberikan surat penugasan mengajar di sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana. Namun, surat tersebut lebih ditujukan agar dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa cair untuk gaji guru honorer.

Dengan tidak adanya kejelasan status, para guru honorer K2 terancam dengan mudah bisa tergeser jika terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru mengajar.

Ketua Forum Guru Honorer Kategori 2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat berharap Bupati Bandung, Dadang M Naser agar memberikan kejelasan status untuk guru honorer K2 khususnya yang mengajar di sekolah negeri. Kebijakan tersebut diminta agar guru honorer tidak terancam digeser di sekolah.

“Kami berharap agar ada SK penetapan (status) tapi tidak melanggar aturan. Temen-temen K2 agar tenang ngajar di sekolah. Jangan ada PNS baru, mereka (honorer) tergeser,” ujarnya, Ahad (30/9) di Soreang.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2zHtAn1
via IFTTT

Mendikbud Dorong Inovasi untuk Dongkrak Kualitas Pendidikan

Buku besar yang digunakan guru sebagai media pembelajaran mempelajari benda yang mudah bergerak dan tidak mudah bergerak.(prioritaspendidikan.org)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya penyebarluasan program dan inovasi baru dalam pendidikan. Tujuannya agar semakin banyak sekolah yang dapat saling belajar dalam meningkatkan kualitas sekolahnya.

“Pendidikan di Indonesia harus terus ditopang dengan inovasi agar ada peningkatan kualitas pendidikan,” kata Muhadjir melalui pesan tertulis, Ahad (30/9).

Menurut Muhadjir saat ini sudah cukup banyak program yang hadir untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Misalnya, program PINTAR yakni Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran, berfokus pada tiga pendekatan.

Yaitu pertama membangun praktik pembelajaran, manajemen dan kepemimpinan sekolah. Lalu mendukung pemerintah menyebarluaskan praktik-praktik baik. Serta ketiga mendukung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam pendidikan calon guru.

Program yang diluncurkan oleh Tanoto Foundation tersebut juga dinilai telah membantu penguatan manajemen berbasis sekolah dan melatih kepala sekolah serta guru.

“Penguatan kepala sekolah memang saat ini menjadi prioritas garapan Kemendikbud khususnya untuk pelatihan manajerial. Tanoto bisa menularkan praktik baik kepala sekolah menjadi manajer yang berhasil, ” kata Muhadjir.

Sementara itu, menurut Belinda Tanoto, PINTAR dirancang untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui program penguatan kapasitas pengelolaan dan kepemimpinan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta partisipasi orang tua dan masyarakat.

“Kami di Tanoto Foundation percaya bahwa pendidikan berkualitas akan mempercepat munculnya kesetaraan peluang. Keyakinan kami turut diperkuat dengan hasil penelitian Mc Kinsey tahun 2017 bahwa program peningkatan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah berdampak besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” jelas dia.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2P0vzIo
via IFTTT

Mendikbud: Pengadaan Guru Honorer Dilarang

guru honorer SM3T(psmk.kemdikbud.go.id)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah dan pemerintah daerah (pemda) membuka pengadaan guru honorer di masa depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi bahwa keberadaan guru honorer di masa depan sudah tidak diperbolehkan lagi.

Dengan instruksi ini, maka status guru nanti hanyalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama ini sekolah mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan guru PNS yang belum terdistribusi dengan baik.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” kata Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah tenaga honorer saat ini mencapai 438.590 orang yang terdiri atas jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi. Khusus untuk guru honorer jumlahnya saat ini mencapai 157.210 orang atau 35,84%.

Mendikbud mengatakan, untuk penyelesaian sisa guru honor yang ada saat ini pemerintah menyiapkan posisi PPPK. Dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, Mendikbud mengimbau pada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer.

“Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini pun mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. Menurut dia, semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru.

Dia mengatakan, pengangkatan guru menjadi PPPK di harap kan menjadi solusi terbaik bagi guru honorer. Dia pun berharap guru honorer bisa kembali ke rumah menyiapkan materi ajar bagi siswanya dan siap kembali mengajar.

“Dengan kerendahan hati, saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar anak-anak didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah,” kata Mendikbud.

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini mengimbau agar para guru honorer tidak lagi melakukan kegiatan di luar tugas profesionalnya sebagai guru. Proses seleksi PPPK akan dilakukan setelah selesainya seleksi CPNS tahun 2018. Dia menjelaskan, untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alterna tif nya melalui seleksi PPPK. Namun, nanti rekrutmennya mengutamakan kualitas.

Ketua PP Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim sepakat dengan dua hal yang diputuskan pemerintah tersebut, yakni dengan adanya solusi PPPK untuk kesejahteraan guru honorer dan tidak boleh ada lagi pengangkatan guru honorer, baik oleh sekolah dan pemerintah daerah. Menurut dia, penegasan ini penting sebab tidak boleh ada lagi pengangkatan guru yang tidak jelas kualitasnya.

“Tidak boleh ada lagi guru yang tidak jelas kualitasnya diangkat dengan mudah oleh sekolah atau pun kepala daerah,” ujarnya.(news.okezone.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DF5TzL
via IFTTT

250.000 Ruang Kelas SD Rusak Berat

Ilustrasi Kelas Rusak (sukabumizone.com)

SEKITAR 250.000 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dalam keadaan rusak berat. Sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Maluku, Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan dasar nasional tidak merata.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah menjadi satu dari tiga faktor utama yang terus dibenahi pemerintah. Dua faktor lainnya yakni peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah serta penyelarasan kurikulum.

Ia menegaskan, kualitas pendidikan tak akan meningkat signifikan jika satu dari ketiga faktor tersebut terus bermasalah. Meskipun, wajib belajar 12 tahun sudah berhasil dipenuhi.

Untuk membenahi ketiga faktor tersebut, pemerintah pusat memerlukan dukungan dan bantuan dari semua pihak. Baik pemerintah daerah atau pun swasta.

“Anak-anak Indonesia sudah 100% masuk sekolah dasar. Tapi jika melihat kompetensi apa yang mereka raih? Saya masih ingat betapa kemampuan dasar membaca anak sangat rendah pada 2013. Yang di atas 60% kemampuan baca hanya di Jawa dan sebagian Sumatera. Dalam berbagai ukuran apapun, apakah assesment nasional dan internasional, kita memang wajib prihatin terhadap kualitas pendidikan,” ujar Hamid dalam peluncuran program Pengembangan Inovasi Kualitas Pembelajaran (Pintar), di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Ia menuturkan, pembenahan kualitas guru dimulai dari memastikan jumlah guru yang ideal. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah antara lain dilakukan dengan terus meningkatan dana bantuan ke daerah.

Sedangkan penyelarasan kurikulum diperkuat dengan memasukan nilai-nilai pendidikan karakter.

“Orang boleh berpendapat bahwa (sarpras) sekolah gak terlalu penting. Yang penting proses pembelajaran. Tapi saya percaya teori sistem. Ga mungkin bisa jalan kalau semua komponen gak bagus. Termasuk fasilitas belajarnya,” ujarnya.

Pintar

Hamid menjelaskan, bersama Tanoto Foundation program Pintar didesain khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar. Pintar berfokus pada tiga pendekatan, yaitu membangun praktik pembelajaran, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan mendukung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam pendidikan calon guru.

Pintar merupakan program kelanjutan dan pengembangan dari program Pelita Pendidikan yang  juga dirancang untuk menjawab tantangan sistem pendidikan di Indonesia yang kompleks. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbesar, setelah China, India, dan Amerika Serikat.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2R8TmHF
via IFTTT

Polisi Ponorogo Mengajar Gantikan Guru yang Demo

Ilustrasi

SEJUMLAH  anggota polisi mengajar di sekolah dasar yang kekurangan guru akibat sebagian pengajarnya, yang masih berstatus guru tidak tetap (GTT) meninggalkan sekolah di Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (27/9). Para guru menggelar aksi damai dan doa bersama.

Kapolsek Slahung, Ponorogo, AKP Paidi memerintahkan anggotanya melakukan patroli ke sekolah-sekolah di wilayah kerjanya. “Memang saya perintahkan anggota melakukan patroli ke sekolah-sekolah dan mengisi kekosongan jam belajar menyusul adanya kegiatan istighatsah dan aksi damai GTT di Ponorogo,” katanya.

Ia menyebutkan, anggota Polsek Slahung yang mengisi kekosongan di kelas, antara lain menyampaikan materi tentang dasar-dasar kelalulintasan dan kedisiplinan dalam banyak hal. Ribuan guru yang bertatus honorer atau GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di Ponorogo menggelar aksi damai dan doa bersama di Alun-alun Ponorogo.

Aksi tersebut digelar menyusul adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang membatasi usia pendaftar maksimal 35 tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut maka sebagian GTT dan PTT yang selama ini sudah mengabdi, tidak memiliki peluang untuk menjadi pegawai negeri. Mereka menuntut pemerintah mengubah aturan yang dianggap merugikan sebagian GTT dan PTT.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Q9oBRw
via IFTTT

20 Siswa SMK Magang Bidang STEM di Thailand Selama Tiga Bulan

Ilustrasi (news.okezone.com)

SEBANYAK  20 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dikirim ke Thailand untuk mengikuti magang di bidang sains, teknologi, kerekayasaan dan matematika. Mereka akan menjalani pelatihan peningkatan kompetensi selama 3 bulan di pabrik Casio Computer Co.,Ltd.

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy mengatakan, magang akan dilakukan pada Oktober-Desember 2018. Program tersebut lahir dari kesepakatan kerja sama antara Kemendikbud dan Casio Computer Co.,Ltd.

“Dunia ini terus berubah, teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, kami harus mempersiapkan pelajar Indonesia agar siap menghadapi persaingan di masa yang akan datang,” kata Muhadjir, setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Co., Ltd Hiroshi Nakamura di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan, selain memfasilitasi magang untuk siswa SMK, kerja sama tersebut juga untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan perangkat kurikulum, metode pembelajaran, dan bahan ajar yang didukung teknologi kalkulator saintifik. Selain mempelajari proses perakitan dan teknologi para pelajar tersebut juga akan mendapatkan pelatihan manajemen secara umum.

“Saya yakin dengan kemitraan ini akan membawa pengaruh positif bagi pelajar Indonesia, sehingga mereka memiliki kompetensi unggul untuk menjadi calon pemimpin masa depan,” katanya.

Hiroshi mengaku bangga dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan pendidikan STEM di Indonesia. Ia mengatakan, pengembangan perangkat, kurikulum metode pembelajaran, dan bahan ajar pada bidang STEM harus berorientasi pada peningkatan kompetensi siswa.

“Kami telah mengamati kebutuhan para pendidik dan peserta didik di Indonesia dengan seksama. Kami ingin membantu, dengan perangkat terbaik yang kami miliki, kami yakin bisa meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidang sains, teknologi, kerekayasaan dan matematika,” ujar Hiroshima.

Ia mengatakan, semua program magang telah formulasikan sedemikian rupa agar bisa meningkatkan kompetensi pengajar dan peserta . Di antaranya dengan penyediaan perangkat kurikulum, metode pembelajaran dan bahan ajar kalkulator saintifik. “Selama melakukan praktik kerja lapangan di pabrik Casio, para pelajar tersebut akan tinggal di hotel dekat lokasi pabrik,” katanya.

Direltur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, peningkatan kompetensi guru matematika antara Kemendikbud dan Casio Computer berlangsung sejak 2017. Sebanyak 9.825 guru matematika dari 25 provinsi di Indonesia telah mengikuti pelatihan ini.

“Peningkatan kemampuan guru matematika memang sangat penting bagi Indonesia karena itu nanti pasti akan langsung dapat meningkatkan kualitas siswa didik. Program yang sudah dilakukan oleh Casio kami pikir telah selaras dengan upaya kita untuk mengkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Agar terjadi peningkatan proses pembelajaran di kelas,” ujar Supriano.

Ia menambahkan, saat ini persepsi siswa bahwa pelajaran matematika itu sulit dan menakutkan dapat dikikis dengan metode pelatihan yang diterima guru melalui program magang tersebut. “Dengan praktik langsung di industru, belajar STEM jadi menyenangkan dan memacu kreatifitas. Harus semakin banyak guru dan siswa yang mendapat pelatihan seperti ini,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2OWIx9R
via IFTTT

Aksi SMAN 3 Cimahi, Tolak Kekerasan di Lingkungan Remaja!

Ilustrasi

INSIDEN  pengeroyokan hingga terbunuhnya satu suporter, Haringga Sirila, saat pertandingan antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung turut menyita perhatian warga SMAN 3 Cimahi. Cegah aksi kekerasan serupa di kalangan siswa, warga SMAN 3 Cimahi meminta semua pihak bisa melakukan antisipasi agar hal serupa tidak menimpa par pelajar.

Hal itu terungkap dalam Deklarasi Anti Kekerasan yang diikuti guru, siswa, dan orangtua siswa di SMAN 3 Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi, Rabu 26 September 2018.

Semua sepakat tidak ada ruang bagi kekerasan di sekolah tersebut, mereka bersemangat ketika mendeklarasikan aksi anti kekerasan tersebut sambil membawa poster bertuliskan tolak anti kekerasan di lingkungan remaja.

Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Cimahi, Nelly Krisdiana, mengatakan, deklarasi tersebut untuk menghindari aksi kekerasan yang dilakukan para siswa baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

“Kemarin terjadi kekerasan saat pertandingan sepak bola Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kita ingin menghindari hal itu, entah siswa kita jadi korban ataupun pelaku karena kasus kemarin pelakunya ada yang dibawah umur juga,” ujarnya.

Selain kekerasan fisik, menurutnya, untuk di kalangan remaja termasuk para siswa SMA kerap terjadi kekerasan verbal seperti bullying yang menyebabkan korban trauma dan terpuruk.

Untuk itu, pihaknya akan menjaga para siswanya dari pengaruh kegiatan negatif karena usia mereka masih labil agar tidak terjerumus pada hal yang bisa merusak dan merugikan diri dan masa depannya.

“Ini yang menjadi target. Kebetulan sekolah juga diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai sekolah model pendidikan keluarga,” ucapnya.

Dia juga ingin menumbuhkan rasa empati para siswa, jika melihat kejadian kekerasan harus berani beraksi mencegah dan melerai sehingga tidak terjadi korban. “Kejadian di GBLA membuat miris karena dari video yang beredar banyak orang melihat tapi tidak ada yang mencegah. Siswa kita harus berani menolong, karena kekerasan dampaknya negatif bagi semua orang,” ucapnya.

Semoga aksi tersebut bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap para pelajar baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, hingga saat mereka sedang menjadi suporter sepakbola dan olahraga lainnya. “Karena terus terang para siswa ini banyak penggemar olahraga dan termasuk suporer fanatik juga,” katanya.

Sementara, salah satu orangtua siswa, R. Ajeng Indriasari (39),  mengaku sangat prihatin dengan adanya aksi kekerasan di kalangan remaja termasul yang terjadi saat pertandingan olahraga.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua agar membina dan mengingatkan para siswanya untuk tidak melakukan aksi kekerasan.

“Seperti saat siswa mengikuti pertandingan harus sportif. Saya miris dengan adanya aksi kekerasan oknum bobotoh Persib hingga korbannya meninggal dunia,” katanya.

Menurut dia, siswa yang usianya masih remaja harus selalu diingatkan agar tidak melakukan hal negatif yang berujung pada kekerasan.

“Kita juga pernah merasakan karena pernah muda. Seperti dalam olahraga tim kita dihina, kita juga langsung panas dan membalasnya, tapi kalau diingatkan tidak akan terjadi sampai kekerasan,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NFLFul
via IFTTT

4.000 Sekolah di Daerah 3T akan Dipasang Perangkat Internet

Ilustrasi (kemdikbud.go.id)

SEBANYAK  4.000 sekolah yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) akan didistribusikan bantuan perangkat internet. Ditargetkan, pemasangan bantuan tersebut dimulai tahun 2019 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pemerintah daerah untuk bisa merealisasikan pendistribusian tersebut.

“Kami juga akan meningkatkan anggaran yang ada di Kemendikbud terutama di Sekretariat Jenderal,” kata Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Jumat (21/9).

Muhadjir menyampaikan, penyaluran bantuan perangkat TIK khusus untuk sekolah di daerah 3T merupakan bentuk demokrasi pendidikan. Untuk mewujudkan target tersebut, dia juga mendorong perusahaan-perusahaan IT untuk mendukung pendistribusian bantuan perangkat internet di sekolah. Termasuk Kementerian BUMN akan diminta kesanggupan untuk membantu mewujudkan program tersebut.

“Dengan pihak-pihak terkait nanti akan dibicarakan. Mudah-mudahan ini bukan ambisius kalau 4.000, ini masuk akal saja,” jelas dia.

Dia menyatakan, terdapat 82 sekolah 3T, dari total target 518 sekolah pada tahun 218 yang diundang untuk menjadi target penerima bantuan perangkat TIK kali ini. Sekolah tersebut berasal dari beberapa provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu.

Menurut Muhadjir, bantuan TIK yang diberikan terdiri dari perangkat TIK penunjang belajar di kelas. Selain 4 laptop yang telah disematkan layanan aplikasi pembelajaram Rumah Belajar secara daring dan luring, Kemendikbud juga memberikan perangkat router dan LCD projector, serta hardisk eksternal yang telah dilengkapi dengan konten-konten pembelajaran yang dapat disebarluaskan kepada siswa, guru, ataupun sekolah disekitarnya.

Untuk diketahui, Pelaksanaan distribusi bantuan perangkat TIK tahun 2018 sendiri diselenggarakan 10 region yang telah ditentukan yaitu Jakarta, Medan, Mataram, Kupang, Pontianak, Makassar, Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura. Sekolah penerima bantuan merupakan sekolah 3T yang sebelumnya telah menerima bantuan internet melalui program Universal Service Obligation (USO) yang merupakan hasil kerja sama antara Kemendikbud melalui Pustekko, Kemenkominfo dan melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DDWbxN
via IFTTT

Jawa Barat Miliki Sekolah Kopi Pertama di Indonesia

Ilustrasi (news.okezone.com)

SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Sumedang dipercaya oleh pemerintah pusat menjadi pilot project atau percontohan sekolah yang memiliki jurusan kopi. Ini merupakan satu-satunya sekolah di Jabar bahkan di Indonesia yang pertama kali menerapkan jurusan kopi.

Peresmian jurusan kopi di SMK PPN Tanjungsari dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Senin 24 September 2018.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pilot project ini merupakan implementasi dari roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025. Juga sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM melalui vokasi. Darmin melihat, SMK PPN Tanjungsari memiliki dasar dan kualitas dalam pengelolaan kopi sejak zaman Belanda. Sekolah tersebut telah berdiri dari tahun 1914.

“Ironis kalau Indoensia tidak punya sekolah kopi yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Oleh sebab itu kami memberanikan diri dan atas izin Mendikbud untuk melakukan pilot project sekolah kopi di SMK PPN ini,” ujar Darmin melalui rilis resmi Humas Pemprov Jabar.

Menko mengatakan, industri kopi terbesar di dunia lahir di Indonesia tepatnya di Jawa Barat yaitu kopi Gunung Malabar. Saat itu bibit kopi Malabar dibawa ke Belanda kemudian disebar di daratan Amerika Latin. “Seharusnya industri kopi kita lebih berkembang dan maju dari mereka,” ujarnya.

Melalui pilot project sekolah kopi ini, Darmin menargetkan, mulai awal tahun 2019 akan memperbanyak SMK yang memiliki jurusan kopi, minimal ada satu sekolah di tiap Kota. “Jadi ini adalah upaya kita mempersiapkan percontohan untuk diperbanyak di tahun depan. Anggaran sudah disiapkan di APBN untuk diterapkan di seluruh indonesia,” kata Darmin.

Relevansi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun sepakat bahwa program keahlian di SMK harus relevan dengan perkembangan saat ini. “Saya setuju SMK harus relevan dengan ekonomi baru, sekarang lagi tren di seluruh dunia adalah ekonomi kopi,” kata Gubernur yang akrab disapa Emil.

Menurutnya, Jabar sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia harus juga memiliki SDM andal bidang industri kopi. Pihaknya pun menargetkan akan akan menerapkan SMK jurusan kopi ini di seluruh Jabar.

“Masa Jabar tidak melahirkan lulusan-lulusan yang ahli tentang industri kopi? Jadi saya dukung dan akan masifkan di seluruh Jabar program ini,” ujarnya.

Dijelaskan Emil, berbagai upaya dalam mempersiapkan Jabar menjadi produsen kopi terbesar di dunia sudah dilakukan sejak tahun 2014. Diantaranya membagikan 10 juta benih kopi unggulan bersertifikat kepada petani. Mendistribusikan satu juta pohon kopi kepada 61 kelompok tani di enam Kabupaten. Di tahun 2015 dan 2016 telah disalurkan pula 4 juta benih kopi serta 5 juta benih di tahun 2017.

“Lima tahun kedepan yaitu 2018-2023 direncanakan akan kembali mendistribusikan 23,5 juta kopi disebar ke seluruh Jabar,” pungkas Emil.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2MZt9YA
via IFTTT

Mendikbud: Sistem Zonasi Jadi Landasan Wajib Belajar 12 Tahun

Ilustrasi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy optimistis dengan sistem zonasi, target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai. Mendatang, sekolah bersama aparat daerah dapat lebih aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk belajar di sekolah atau pendidikan kesetaraan.

“Kita balik, kalau dulu sekolah menunggu siswa datang mendaftarkan diri. Mulai tahun depan, sekolah aktif mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki anak usia sekolah untuk masuk sekolah, bersama aparat daerah. Yang tidak mau di sekolah, harus dicarikan alternatif yaitu di pendidikan kesetaraan. Sehingga tidak boleh lagi anak usia wajib belajar 12 tahun yang tidak belajar,” diungkapkan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region III, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (22/9).

Dengan sistem zonasi, penerimaan siswa baru diyakini dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan keberadilan. Melalui zona-zona yang ada, peta guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan dalam penanganan permasalahan. Menurut Mendikbud, jika sebelumnya, populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau favorit, maka ke depan semua sekolah akan didorong memiliki kualitas yang baik.

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Selain itu, sistem zonasi juga menjadi langkah strategis dalam penerapan pendidikan karakter.

Ekosistem pendidikan, menurut Muhadjir, sangat penting bagi penerapan pendidikan karakter. Dicontohkannya, saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berjalan ke sekolah itu, siswa bisa belajar etiket warga negara. Orang tua dan masyarakat sekitar ikut teribat dalam pendidikan karakter.

“Zonasi ini adalah terjemahan operasional dari ekosistem pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu,” tutur Mendikbud di depan peserta rakor.

Rakor dilaksanakan selama tiga hari bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Sumatera. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah agar dapat menyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik. Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.

Materi yang akan diberikan di antaranya Kebijakan terkait Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendikbud Tahun 2018; Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Kebijakan Zonasi; dan Konsep Pengembangan Zonasi, Klasifikasi Sekolah Pusat Zona dan Peta Sebaran Sekolah Pusat Zonasi.

Tercatat sekitar empat ribu zona di berbagai wilayah yang menjadi panduan bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Zona yang disiapkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dibahas bersama dengan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun informasi terkait zona tersebut dapat dilihat publik melalui laman https://ift.tt/2zp1GMk

Pendekatan revitalisasi sekolah

Manajemen berbasis sekolah, menurut Mendikbud, menjadi pendekatan untuk memperbaiki pendidikan nasional. Sekolah harus mampu mengintegrasikan berbagai lingkungan belajar siswa. “Seluruh kegiatan belajar siswa, baik di dalam sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga harus dimanajemeni oleh sekolah. Artinya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi oleh sekolah. Jangan sampai sekolah tidak tahu apa saja yang dipelajari anak,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kemudian, guru hendaknya dapat mendorong dan memfasilitasi cara belajar siswa aktif yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dicontohkannya, pelaksanaan pembelajaran jangan terlalu kaku dan terpaku pada silabus. “Yang penting itu membangkitkan rasa penasaran siswa. Itu ‘kan bagian dari upaya kita mendorong kemampuan berpikir kritis,” katanya.

Selain itu, sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum berbasis luas. Intinya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dan individualisasi siswa. “Setiap siswa harus diberi keleluasaan untuk berkembang sesuai jati dirinya,” pesan Mendikbud.

Bagi Mendikbud, kunci perbaikan kualitas pembelajaran siswa adalah para guru. Terkait kekurangan guru sekolah, pemerintah secara bertahap melakukan rekrutmen guru baru. Baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK).

Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah mendorong penguatan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Melalui sistem zonasi, pembinaan guru-guru tidak lagi terpaku pada batasan administratif antarbirokrasi. Namun, pengembangan antarsesama kolega. “Mestinya guru yang bersertifikat profesional membina guru-guru yang belum bersertifikat atau guru honorer. Itu nanti jadi bagian dari beban kerjanya,” ujar Muhadjir.

Mendikbud dijadwalkan akan mengikuti pawai obor Asian Para Games 2018 pada hari Minggu pagi (23/9). Setelah itu, Mendikbud akan melakukan sepak mula atau kick off Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat provinsi di Stadion Teladan, Medan. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja kali ini, Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas), Harris Iskandar.(kemdikbud.go.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2OLNORy
via IFTTT

Seleksi Jalur PPPK Guru Honorer Dimulai Usai Rekrutmen CPNS

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

PEMERINTAH  memberikan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi jalur PPPK dilakukan setelah proses rekrutmen CPNS 2018 selesai.

“Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK, dengan kualitas tetap diutamakan,” kata Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (22/9).

Dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, Mendikbud mengimbau kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. “Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer. Sesuai arahan presiden tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” tambahnya.

Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. “Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru, lanjutnya.

Muhadjir mengimbau guru honorer untuk tetap fokus mengajar di sekolah. Ia juga mengimbau agar para guru honorer tidak lagi melakukan kegiatan diluar tugas profesionalnya sebagai guru.

“Karena aspirasi sebagai guru honorer Insya Allah sudah diperhatikan pemerintah dan sudah dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur PPPK. Diketahui, gelombang demonstrasi guru honorer meluas di berbagai daerah.

“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” kata Syafruddin usai acara Forum Replikasi Inovasi dan Malam Penganugerahan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9).

Syafruddin mengatakan, pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2DpH4I2
via IFTTT

Sistem Baru PPDB Harus Menjamin Hak Siswa Terpenuhi

PENERAPAN  optimalisasi zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan berjalan baik jika kualitas sekolah sudah merata. Bukan hanya ketersediaan infrastruktur yang memadai, tetapi juga komptetensi guru di semua sekolah. Sistem baru PPDB harus menjamin hak siswa untuk mendapatkan pendidikan terbaik terpenuhi.

Pengamat pendidikan Said Hamid Hasan menilai, ide optimalisasi zonasi sangat bagus. Pasalnya, akan menghilangkan dikotomi sekolah berkualitas dan tidak berkualits. Menurut dia, optimalisasi zonasi harus menjamin hak dari para orang tua siswa terpenuhi. Yakni, menyekolahkan anak-anaknya ke instansi pendidikan berkualitas.

“Semua sekolah negeri harus memiliki kualitas yang sama sehingga orangtua/siswa/masyarakat mendapat hak yang sama dengan masuk sekolah di wilayah zonanya. Jadi tidak akan ada perlakuan diskriminatif bagi siswa yang ada di zona yang sekolahnya tidak kompetitif (akreditasi C atau di bawahnya),” kata Said dihubungi dari Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

Ia mengatakan, ketimpangan kualitas sekolah dapat menimbulkan masalah hukum. Pasalnya, orang tua siswa bisa menganggap haknya untuk mendapat pendidikan terbaik bagi anaknya dari pemerintah dianggap dilanggar.

Ia menuturkan, jumlah sekolah yang ada di satu zona harus mampu menampung semua anak di sekolah. Jika tidak, maka hak anak untuk sekolah terancam terabaikan. Ia mengingatkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus melihat kondisi pembangunan lokasi sekolah yang pada awalnya memang bukan berdasarkan zonasi.

“Tapi warisan Belanda yang menempatkan sekolah di lingkungan domisili mereka. Setelah merdeka sekolah didirikan berdasarkan kesediaan lahan bukan perhitungan penduduk di pemukiman tertentu. Untuk itu maka lokasi perlu dibenahi dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam upaya memeratakan kualitas sekolah, berdasarkan UU Sisdiknas, guru memang harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk jika harus bekerja lintas batas. Kendati demikian, ucap dia, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan keluarga, sosial dan budaya.

“Kompetensi guru menentukan kualitas sekolah. Mengganti mereka yang muda hanya menyelesaiksn jumlah bukan kualitas. Karena itu penerapan zona bertahap dan persoalan di atas terselesaikan dalam suatu rencana. Pada waktu semua persyaratan terpenuhi sistem zonasi dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Cukup menjanjikan

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menyatakan, mengganti PPDB lama yang prosesnya dilakukan setelah ujian nasinal dengan optimalisasi zonasi cukup menjanjikan. Pasalnya, penerimaan murid baru dilakukan lebih awal sehingga peserta didik akan melanjutkan pendidikan lebih cepat.

Ia menegaskan, cara baru tersebut harus dijalankan secara maksimal agar sebaran siswa menjadi merata. Kendati demikian, harus diikuti diikuti oleh sebaran kualitas guru dan sebaran kualitas sarana dan prasarana sekolah.

“Hal ini menjadi sesuatu yang baik dan IGI tentu saja sangat mendukungnya. Dalam dua tahun terakhir PPDB, masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah. Pemalsuan SKTM menjadi marak karena salah satu peluang lolos di sekolah unggulan adalah dengan menggunakan SKTM. Dengan optimalisasi zonasi, hal ini bisa diatasi,” katanya.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2zpGCFx
via IFTTT

Kemendikbud Berikan Bantuan Perangkat TIK ke Sekolah

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada sekolah di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

“Kemendikbud bertekad akan membangun pendidikan di sekolah daerah 3T melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis daring, pemberian perangkat TIK, dan memberikan pelatihan bagi guru yang mengajar di daerah tersebut,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang demikian diterima di Jakarta, Jumat (21/9).

Pendistribusian bantuan perangkat TIK tahun 2018 diselenggarakan di 10 region, yakni Jakarta, Medan, Mataram, Kupang, Pontianak, Makassar, Ambon, Ternate, Manokwari, dan Jayapura.

Untuk region Jakarta, Kemendikbud menyerahkan bantuan kepada 82 sekolah 3T dari target 518 sekolah pada tahun 2018. Sekolah penerima bantuan tersebut, sebelumnya telah menerima bantuan internet melalui program “Universal Service Obligation” (USO), merupakan kerja sama Kemendikbud dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo).

Mendikbud menambahkan, pada 2019 pemerintah menargetkan sebanyak 4.000 sekolah telah terpapar jaringan internet untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Pada 2015-2018, jumlah sekolah yang telah menerima bantuan akses internet melalui USO sebanyak 1.472, tapi ini masih jauh dari cukup. Saya minta Pak Sekjen bersama rektor agar tahun depan bantuannya dilipatgandakan,” harap Muhadjir.

Disamping itu, Mendikbud berharap sekolah-sekolah yang menerima bantuan perangkat TIK dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya termasuk untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

“Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus menerus belajar. Kalau tidak bisa nanti disalip oleh anak didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik semakin tinggi sekali,” tambah Mendikbud.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan bahwa Kemendikbud terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar perangkat yang diberikan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.

“Daerah perkotaan, daerah pedesaan, daerah yang tersulit di Indonesia. Harapan kita kualitasnya tidak ada bedanya. Jadi semuanya membanggakan,” kata Didik.

Selain empat laptop untuk layanan aplikasi pembelajaran Rumah Belajar (belajar.kemendikbud.go.id) secara daring dan luring, Kemendikbud juga memberikan perangkat “router” dan “LCD projector”, serta “hardisk eksternal” yang telah dilengkapi dengan konten-konten pembelajaran yang dapat disebarluaskan kepada siswa, guru ataupun sekolah di sekitarnya.

Selain penyerahan bantuan perangkat TIK, kegiatan ini juga sekaligus memberikan bimbingan teknis tentang cara pemanfaatan perangkat yang diberikan.

Dengan demikian, diharapkan guru-guru perwakilan sekolah 3T tersebut dapat menerapkan pembelajaran berbasis TIK secara optimal di sekolah masing-masing sehingga tujuan Kemendikbud untuk menciptakan pembelajaran inovatif yang merata akan dapat tercapai.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2I4VonX
via IFTTT

Mendikbud Mohon Kesadaran Guru Honorer Tingkatkan Kualitas

guru honorer SM3T(psmk.kemdikbud.go.id)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru-guru honorer untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mengajar. Sehingga, para guru honorer dapat lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.

“Saya mohon untuk kesadarannya, mereka (guru honorer) kalau ingin lulus ujian CPNS ya kualitasnya ditingkatkan. Jangan kemudian dengan cara-cara tertentu, meminta supaya itu diabaikan,” kata Muhadjir, di Gedung Bina Graha di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/9).

Menurutnya, selain agar dapat lulus ujian CPNS, peningkatan kualitas guru honorer juga diperlukan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mendikbud menyatakan, dengan meningkatkan kualitas, maka guru-guru honorer K2 diharapkan dapat bersaing dengan yang sepadan untuk mengisi formasi lowongan tenaga guru PNS di sekolah-sekolah negeri.

“Karena nanti kalau kualitas itu diabaikan, yang rugi bukan orang per orang, tetapi negara rugi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa human capital index kita masih rendah,” katanya pula.

Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait PPPK guna mengatur keberadaan tenaga kerja honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti tes CPNS atau bagi mereka yang tidak lolos tes tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, penyusunan rancangan PP tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dan usia pelamar.

“Dalam rancangan PP ini yang diatur adalah mengenai pengelolaan manajemen PPPK-nya, tentu ada persyaratan.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2Nw6TLe
via IFTTT

PPPK Kemajuan Bagi Honorer

Demo guru honorer K2 .( republika.co.id)

KEPUTUSAN pemerintah untuk menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2 (K2) merupakan kemajuan. Dengan catatatan, tes yang diterapkan dalam PPPK tetap mengutamakan kualitas. Terutama tes PPPK bagi formasi guru yang sekarang masih berstatus honorer.

Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah menuturkan, skema PPPK bagi guru honorer menjadi kebijakan paling logis dan tidak menggadaikan kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, tidak semua kualitas dari guru honorer K2 memenuhi standar. Kendati demikian, mereka tetap harus diberi kesempatan untuk menjadi PPPK agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

“Untuk peraturan memasukan orang menjadi CPNS kan ada UU ASN yang sudah baku. Di mana orang berusia di atas 35 tahun tidak bisa diterima jadi PNS. Nah, tetapi guru-guru honorer yang memang sudah mengabdi puluhan tahun dan kualitasnya baik juga harus dihargai. Harus dimasukkan dalam skema apapun, termasuk PPPK,” kata Itje kepada “PR” di Jakarta, Jumat 21 September 2018.

Ia menilai, skema PPPK bisa menjadi solusi di tengah tarik ulur kepentingan guru dan pemerintah. Menurut dia, tuntutan merevisi UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi kontraproduktif. Antara memenuhi keingginan guru honorer dan kepentingan masa depan anak didik.

Ia mengatakan, para guru honorer seharusnya tidak mempermasalahkan pembatasan usia 35 tahun seperti yang tertulis dalam UU ASN. Menurut dia, yang harus diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan para guru honorer seharusnya terkait peningkatan kompetensi dan perbaikan penghasilan.

“Menuntut revisi pembatasan usia itu kurang relevan. Masa UU nya dilonggarkan? Kalau usia 35 baru mulai berkarier menjadi guru, itu sebenarnya tidak ringan. Apalagi meminta saat 45 tahun ke atas, menurut saya sih kurang pas. Karena usia segitu seharusnya sudah mapan, bukan baru memulai karier. Walaupun boleh dikata, mereka sudah memulainya sejak lama (honorer). Jadi PPPK itu saya kira merupakan kemajuan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru honorer K2,” ujar Itje.

Revisi UU ASN

Berbeda pandangan dengan Itje, Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyatno menilai, penghapusan batasan usia dalam UU ASN seharusnya sudah dilakukan sejak 2015, saat wacana revisi UU tersebut mulai bergulir. Kendati demikian, pemerintah hingga saat ini belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU ASN kepada Baleg DPR. Menurut dia, penghapusan batasan usia bisa menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer.

“DIM nya belum masuk juga, nanti tanggal 25 September 2018 baru akan dibahas lagi. Kami posisinya sekarang menunggu. Jadi nasib guru honorer gimana itu tergantung dari itikad baik pemerintah. Persoalannya mau atau tidak menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Kalau mau ya kelar, kalau tidak ya closed. Opsinya kan tinggal itu dan pemerintah tidak mau mengambil keduanya, jadi digantung,” kata Bambang.

Menurut dia, opsi PPPK tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi para tenaga honorer, terutama guru honorer K2. Pasalnya, PPPK tetap menerapkan tes dan kontraknya akan diperbaiki setiap tahun. “Kenapa mereka menuntut revisi UU, ya karena ingin menjadi PNS. Jadi PPPK ini jauh panggang dari api,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah sehingga tak kunjung mengangkat tenaga honorer jadi PNS. Pasalnya, setiap tahun ada tak kurang dari 100.000 ASN yang pensiun.

“Dengan mengangkat 1 honorer jadi CPNS, itu dari gaji saja sudah cukup. Karena untuk membayar 1 ASN yang pensiun, bisa untuk membayar gaji 2-3 CPNS. Jadi kalau dari anggaran sebetulnya ada, tinggal niat baik dari pemerintah saja. Sulitnya di mana?,” kata politikus Partai Gerindra ini.(pikiran-rakyat.com)

from Siap Belajar https://ift.tt/2QPz6uk
via IFTTT

Badan Bahasa: 25 Juta Orang Akses KBBI Daring

Kamus Besar Bahasa Indonesia(republika.co.id)

BADAN Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, mengemukakan sekitar 25 juta orang mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring (dalam jaringan) atau “online”.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa, Hurip Danu Ismadi, Kamis, mengatakan berdasarkan teknologi terkini dan data Badan Bahasa Kemendikbud RI, sekitar 25 juta orang telah mengakses KBBI daring, karena penggunaan KBBI daring dinilai lebih mudah daripada versi cetak.

“Versi cetak ini memiliki ketebalan sekitar 20 cm, dengan berat sekitar 3 kilogram dan jumlah halaman yang mencapai 2.014, sehingga kalau membawa kamus itu kemana-mana punggung kita bisa sakit,” kata Hurip Danu dalam kegiatan Diseminasi Pedoman Acuan Kemahira Berbahasa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, khusus aplikasi KBBI, selain mudah digunakan, aplikasi ini juga terdapat fitur bahasa asli dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya mampu mencari arti sebuah kata dari bahasa daerah, aplikasi ini juga memungkinkan memberikan tanggapan secara interaktif.

“Kamus interaktif bisa diakses dan bisa memberikan akses terhadap penambahan kosa kata di KBBI kita. Ini gratis, bisa diunduh kapan saja,” tuturnya.

Menyinggung upaya Badan Bahasa meningkatkan kemahiran berbahasa indonesia di lingkungan masyarakat, Hurip Danu mengatakan telah mengembangkan berbagai pedoman sesuai yang terkandung dalam UU No. 24 yang memuat empat amanah utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Empat amanah tersebut, adalah pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra,  pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan menjadikan fungsi bahasa indonesia  sebagai bahasa internasional.

Untuk mengembangkan bahasa indonesia seiring perkembangan zaman, Badan Bahasa saat ini telah membuat dua alternatif dalam mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yaitu online dan offline. Untuk online dapat diakses melalui laman  dan aplikasi KBBI, sementara offline dapat menggunakan KBBI versi cetak.

Senada dengan Hurip Danu, Rektor UMM Fauzan menyampaikan perkembangan bahasa tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Keberadaan bahasa juga tidak bisa disembunyikan dari derasnya arus globalisasi. “Bahasa memang tidak bisa berada dalam ruang yang tertutup. Bahasa menjadi  bagian yang kena dan mengenai perkembangan teknologi di dunia ini, apapun bentuknya,” paparnya.

Sementara itu, Fajar, salah seorang peserta yang juga duta bahasa di salah satu kampus negeri itu menyampaikan apresiasinya pada acara ini.

Ia mengungkapkan, dewasa ini sosialisasi bahasa indonesia penting bagi anak muda yang lebih menyukai penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari.

“Masyarakat Indonesia sekarang kurang peka dan bangga terhadap bahasa sendiri. Mereka cenderung menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Saya berpesan pada teman-teman untuk menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar di media sosial, saat presentasi, dan di semua kegiatan yang kita lakukan,” ucapnya.

Kegiatan desiminasi tersebut terselenggara atas kerja sama Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM dengan Badan Bahasa Kemendikbud RI dengan peserta dari kalangan mahasiswa, guru, dosen, duta bahasa, serta para pegiat bahasa.

Dengan mengusung tema Diseminasi Pedoman Acuan Kemahiran Berbahasa, kegiatan ini selain menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa Hurip Danu Ismadi, juga menghadirkan Kepala Sub Bidang Pedoman dan Acuan Badan Bahasa Atikah Sholihah dan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Mustakim.(republika.co.id)

from Siap Belajar https://ift.tt/2NY1lbE
via IFTTT