Jumat, 02 Februari 2018

Mendikbud Larang Calon Kepala Daerah Kampanye Sekolah Gratis

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (antaranews.com)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Malang guna meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (solar cell) dan Laboratorium Pembelajaran Energi Surya milik SMAN 8 Malang, Selasa (30/1/2018).

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung permasalahan guru dan sekolah di Indonesia, dimana diperlukan keseriusan seorang guru mencetak generasi bangsa yang berkualitas.

“Di tahun 2018 ini banyak PNS guru yang akan pensiun, sekolah rusak, belum lagi 760 ribu guru honorer yang butuh diangkat PNS,” ujar dia.

Guru di sekolah ke depan, juga dituntut untuk memberikan dua sistem penilaian rapot dari hasil pembelajaran di sekolah. Muhadjir juga menegaskan kepala daerah dilarang kampanye pendidikan gratis. Menurutnya, jika ingin sekolah maju, tidak gratis.

 “Jika ingin gratis, silakan memakai dana pribadinya sendiri (kepala daerah). Sepanjang masih menggunakan APBD, itu namanya biaya bantuan operasional sekolah bukan gratis, komite kami berikan kesempatan menggali dana partisipan masyarakat, demi terwujudnya pendidikan berkualitas dan bersaing,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyatakan masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Tercatat masih ada 90 ribu sekolah di Tanah Air yang belum terintegrasi jaringan listrik dan internet, sehingga memerlukan perhatian lebih.

“Kita harus jujur dan jangan pura-pura sudah maju, padahal masih tertinggal, tentunya tidak boleh tersinggung,” pungkasnya.(news.okezone.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2s9Gc4P
via IFTTT

Tidak ada komentar:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (antaranews.com)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Malang guna meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (solar cell) dan Laboratorium Pembelajaran Energi Surya milik SMAN 8 Malang, Selasa (30/1/2018).

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung permasalahan guru dan sekolah di Indonesia, dimana diperlukan keseriusan seorang guru mencetak generasi bangsa yang berkualitas.

“Di tahun 2018 ini banyak PNS guru yang akan pensiun, sekolah rusak, belum lagi 760 ribu guru honorer yang butuh diangkat PNS,” ujar dia.

Guru di sekolah ke depan, juga dituntut untuk memberikan dua sistem penilaian rapot dari hasil pembelajaran di sekolah. Muhadjir juga menegaskan kepala daerah dilarang kampanye pendidikan gratis. Menurutnya, jika ingin sekolah maju, tidak gratis.

 “Jika ingin gratis, silakan memakai dana pribadinya sendiri (kepala daerah). Sepanjang masih menggunakan APBD, itu namanya biaya bantuan operasional sekolah bukan gratis, komite kami berikan kesempatan menggali dana partisipan masyarakat, demi terwujudnya pendidikan berkualitas dan bersaing,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyatakan masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Tercatat masih ada 90 ribu sekolah di Tanah Air yang belum terintegrasi jaringan listrik dan internet, sehingga memerlukan perhatian lebih.

“Kita harus jujur dan jangan pura-pura sudah maju, padahal masih tertinggal, tentunya tidak boleh tersinggung,” pungkasnya.(news.okezone.com)



from Siap Belajar http://ift.tt/2s9Gc4P
via IFTTT