Ilustrasi
MENTERI Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menegaskan perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka jalur mandiri pada seleksi penerimaan mahasiswa baru harus bersikap adil, transparan dan akuntabel. Jalur mandiri jangan memprioritaskan calon mahasiswa baru yang berdomisili di wilayah masing-masing kampus.
Pasalnya, dengan kuota SNMPTN/SBMPTN yang terbatas, masih banyak calon mahasiswa yang tak tertampung di PTN. Jalur mandiri menjadi cara terakhir bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah di PTN. Kendati demikian, sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN, kursi jalur mandiri maksimal 30% dari kuota masing-masing PTN.
Setelah SNMPTN dan SBMPTN selesai dilaksanakan, beberapa PTN membuka pendaftaran seleksi mandiri yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Seleksi mandiri diselenggarakan untuk memenuhi daya tampung yakni paling banyak 30% dari daya tampung program studi yang bersangkutan.
“Jangan sampai mahasiswa yang diterima hanya yang lokal saja, tapi di seluruh lokasi tes. Seleksi jalur mandiri ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan PTN untuk mempertahankan NKRI. Juga supaya tidak ada kursi kosong di kampus. Tapi PTN tetap dibatasi karena arahan presiden, PTS juga harus berkembang,” ujar Nasir di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.
Ia menegaskan, PTN jangan sampai melanggar batas atas kuota dalam seleksi mandiri. Pasalnya, berpotensi merugikan PTS sehingga kekurangan mahasiswa. Menurut dia, untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi, persaingan PTN dan PTS harus sehat. “Karena masalah APK kita yang masih rendah yaitu 31,5%. Maka harus didorong ke depan agar meningkat melalui PTS,” ujarnya.
Jumlah pendaftar meningkat
Penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tidak digelar semua PTN. Di antaranya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang hanya membuka SNMPTN dan SBMPTN. Kendati demikian, Universitas Diponegoro masih membuka jalur mandiri. Pertimbangan membuka atau tidak jalur mandiri sepenuhnya menjadi wewenang rektor.
Nasir tidak mempermasalahkan kebijakan rektor tersebut. Kendati demikian, Nasir mengapresiasi kampus yang masih mauh membuka jalur mandiri. Menurut dia, pemerintah tetap mengawasi proses penerimaan melalui jalur mandiri. “Peminat jalur mandiri saya rasa masih tinggi. Jumlah pendaftarnya meningkat dari sekitar 26.000 menjadi 31.000,” kata Nasir.
Rektor Undip Yos Johan Utama menuturkan, seleksi jalur mandiri di Undip diikuti sekitar 31.610 pendaftar untuk memperebutkan 2.359 kursi. Menurut dia, Undip membuka lokasi tes di 21 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. “Seleksi mandiri tetap digelar karena di dalam penerimaan mahasiswa baru ada beberapa faktor di mana kuota SBMPTN maupun SNMPTN tidak terpenuhi,” ujarnya.
Selain Undip, beberapa PTN yang masih membuka jalur mandiri antara lain, Universitas Negeri Malang, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Sebelas Maret. Berbeda dengan SNMPTN/SBMPTN yang gratis, calon mahasiswa pendaftar jalur mandiri harus membeli formulir pendaftaraan seharga Rp 200.000-Rp 350.000, sesuai kebijakan masing-masing PTN tujuan.(pikiran-rakyat.com)
from Siap Belajar https://ift.tt/2zD7sMy
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar